Suara Karya
25/5/2004
Mengapa Wiranto Dipojokkan?
Oleh Agus Sjafari
Persaingan memperebutkan RI-1 memasuki babak yang sangat krusial seiring
dengan semakin jelasnya lawan-lawan politik dari tiap-tiap capres dan cawapres yang
akan bertarung. Masing-masing tim sukses dari tiap-tiap capres sudah memasang
"kuda-kuda" bahkan ada yang sudah menabuh "genderang perang" untuk saling menyerang
calon lawannya dengan melalui black propaganda, negative compaign atau bahkan mengarah
dalam bentuk character assasination (pembunuhan karakter). Kesemua hal tersebut
tujuannya tidak lain adalah untuk menjatuhkan kredibilitas capres di mata publik,
sehingga rakyat tidak menjatuhkan pilihannya dalam pemilu presiden yang akan datang.
Salah satu yang menjadi sasaran tembak untuk selalu dipojokkan adalah
capres dari kalangan mantan militer, dan lebih spesifik lagi adalah Wiranto yang
notabene berasal dari Partai Golkar. Yang justru menjadi pertanyaan adalah mengapa
Wiranto selalu dipojokkan?
Terdapat beberapa alasan klasik terkait dengan persoalan di atas, antara
lain:
Pertama, trauma militerisme. Tampilnya Wiranto sebagai salah satu calon
unggulan dalam pemilu presiden yang akan datang dipersepsikan oleh publik, akan
kembalinya pemerintahan yang militeristik dengan ciri-ciri otoritarian dan
dikhawatirkan akan membungkam demokrasi yang saat ini sedang berada dalam masa
efouria, seiring dengan figur Wiranto yang berlatar belakang militer. Padahal dari
pengalaman sejarah, sikap militeristik sebenarnya bukan merupakan dominasi seorang
pimpinan militer atau eks militer. Pemimpin sipil pun justru bisa lebih bersikap
militeristik daripada seorang pemimpin eks militer, yang terbuka menerima reformasi.
Kedua, Orde Baru phoby, yaitu adanya ketakutan yang berlebih-lebihan akan
kebangkitan rezim Orde Baru. Wiranto dalam hal ini merupakan salah satu tokoh militer
yang dikenal sangat dekat dengan Cendana. Bahkan sebagian kalangan menganggap bahwa
Wiranto merupakan "produk didikan" terbaik yang mem-back up rezim Soeharto. Sementara
Wiranto sendiri, sebenarnya cukup eksis pula di era reformasi, khususnya di zaman
pemerintahan Habibie dan Gus Dur. Wiranto-lah tokoh yang punya andil besar dalam
melakukan reformasi internal di tubuh TNI.
Ketiga, adanya persaingan politik antarelit yang tidak sehat yang justru
ingin memojokkan Wiranto sebagai simbol kekuatan militer. Persaingan yang tidak sehat
ini justru dikarenakan adanya ketidaksiapan politisi dari kalangan sipil dengan
memanfaatkan elemen-elemen pro-demokrasi dengan maksud untuk mendiskreditkan tokoh
dari kalangan militer. Adanya kemenangan Wiranto di arena konvensi Partai Golkar
menunjukkan adanya kekuatan politik yang ada pada Wiranto yang harus diwaspadai.
Sehingga, dengan jalan apa pun dilakukan untuk menjatuhkan Wiranto.
Beberapa alasan di atas sebenarnya sangatlah tidak mendasar dan justru
akan semakin menegaskan bahwa kita belum siap untuk berdemokrasi. Karena dalam
demokrasi tidak mengenal adanya diskriminasi status seseorang untuk maju menjadi
kandidat presiden. Begitu juga yang berlaku bagi Wiranto yang memiliki hak yang sama
untuk memimpin negeri ini. Terkait dengan adanya track record Wiranto yang selalu
dikaitkan dengan isu-isu pelanggaran HAM (hak asasi manusia), seperti kasus Trisakti,
Kasus Semanggi, Kasus Tim-tim dan sebagainya, semuanya perlu dibuktikan secara hukum
yang memiliki kekuatan yang tetap. Tanpa adanya kekuatan hukum yang tetap, maka tidak
akan berpengaruh terhadap pencalonan Wiranto.
Stereotype
Dikotomi sipil-militer akhir-akhir ini semakin menguat seiring adanya
perebutan tampuk kekuasaan tertinggi secara langsung yang memang baru pertama kali
negara kita ingin menentukan pemimpinnya sendiri.
Debat tersebut sangatlah vulgar dan terlalu direkayasa melalui pencitraan
atau stereotype terhadap calon presiden yang memberi kesan bahwa sipil seolah identik
dengan sikap demokratis, sedangkan calon yang berlatar belakang militer identik dengan
militerisme dan otoriter.
Fakta sejarah menunjukkan identifikasi linier seperti pencitraan di atas
tidaklah selalu benar. Sebagai contoh, misalnya, setelah berkuasa Hitler yang berlatar
belakang sipil justru sangat otoriter, kejam, serta banyak melanggar prinsip
kemanusiaan dan demokrasi. Sebaliknya sejumlah mantan jenderal yang menjadi presiden
ternyata menunjukkan sikap yang sangat demokratis dan mampu menjadi pembaharu dan
menegakkan prinsip HAM. Contoh yang paling jelas mengenai presiden mantan militer yang
demokratis dan pembaharu tersebut terlihat pada figur mantan presiden Thruman dan
Eisenhower di Amerika Serikat. Untuk di Asia tercermin pada diri mantan presiden
Pilipina, yaitu Jenderal Fedel Ramos yang dikenal sangat demokratis.
Timbulnya militer phoby di sebagian kalangan masyarakat timbul karena
begitu kuatnya doktrin pemberdayaan rakyat sipil sebagai buah problematika dari proses
demokratisasi di negara kita. Reformasi politik sejak Mei 1988 memang memungkinkan
siapa pun, termasuk tokoh-tokoh utama Orde Baru, kembali masuk politik kekuasaan.
Dalam konteks demikian, tampilnya Wiranto yang diidentikkan sebagai "putera mahkota"
Orde Baru sebagai calon presiden (capres) dikhawatirkan banyak pihak sebagai pertanda
yang akan membuka peluang kembalinya rezim represif ala Orde Baru di Indonesia.
Kekhawatiran yang berlebihan tersebut tidak hanya disebabkan tampilnya
figur pribadi Wiranto an-sich. Namun didasarkan ketidak-yakinan banyak pihak bahwa
demokrasi yang masih muda usia akan dapat bertahan di bawah kepemimpinan mantan
militer. Dalam kerangka berpikir demikian, kekhawatiran yang juga dialamatkan kepada
Wiranto yang kebetulan purnawirawan jenderal tersebut. Dengan kata lain, psikologi dan
kondisi masyarakat Indonesia pasca rezim otoriter Orde Baru yang ditopang oleh
kekuatan militer, belum siap menerima kembalinya figur berlatar belakang militer
sebagai penguasa. Oleh karena itu perlu adanya jawaban terbuka dari para capres
militer untuk mengklarifikasikan semua catatan buruk selama Orde Baru tersebut.
Kontra-Indoktrinasi
Dalam beberapa referensi politik ditegaskan bahwa terdapat perbedaan yang
mendasar antara konsep militer dengan konsep militerisme. Militer selama ini dipahami
sebagai sebuah institusi alat negara yang memiliki fungsi untuk menjaga keamanan
negara . Institusi ini oleh negara dibekali dengan infrastruktur dan perangkat keras
serta struktur organisasi komando guna menjalankan fungsinya tersebut. Di samping itu,
institusi militer ini juga dibangun dengan kultur yang hirarkhis dengan garis komando
yang jelas, tegas, disiplin yang tinggi. Melihat konsep tersebut, secara kasat mata
konsep militer tersebut sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi yang di dalamnya
sangat menjunjung tinggi budaya dialog, sharing serta lebih mengedepankan prinsip
check and balance.
Sebaliknya konsep militerisme merupakan sebuah ajaran atau paham yang
dipakai oleh seorang pemimpin negara atau rezim yang ingin menerapkan prinsip-prinsip
otoriterisme, kekerasan, dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu, seperti
mempertahankan ideologi atau mempertahankan kekuasaannya. Penerapan paham ini tidak
hanya berlaku bagi kalangan militer saja, melainkan juga menjadi konsumsi sipil. Kedua
kalangan (sipil dan militer) ini sangatlah potensial untuk menerapkan militerisme
dalam menjalankan kekuasaannya tersebut.
Terkait dengan adanya penolakan terhadap pencalonan Wiranto yang memiliki
latar belakang militer tersebut, salah satunya dikarenakan begitu kuatnya indoktrinasi
tentang civil society. Indoktrinasi civil society tersebut menempatkan konsep
pertentangan antara demokrasi dan militerisme, serta doktrin bahwa konsep militerisme
identik dengan militer. Akhirnya secara politis konsep tersebut menempatkan demokrasi
dan militer pada posisi yang berseberangan.
Indoktrinasi seperti itu secara obyektif telah mengabaikan realitas
politik dan kondisi demokrasi sekarang ini. Indonesia saat ini masih belum mampu
melepaskan diri dari masa transisi demokrasi yang sangat rapuh. Demokrasi kita belum
mampu terkonsolidasi secara solid di antara elemen-elemen masyarakat. Di sisi lain
lemahnya kepemimpinan sipil selama kurang lebih 6 tahun tidak msmpu melakukan
penguatan-penguatan fondasi demokrasi. Demokrasi belum sepenuhnya terinternalisasi
dalam diri para elit politik ataupun dalam masyarakat. Demokrasi masih merupakan
harapan di sebagian kecil masyarakat atau elit politik.
Demokrasi di Indonesia masih merupakan struggling democracy (perjuangan
demokrasi), meski tidak dikatakan sebagai failing democracy (kegagalan demokrasi).
Secara spesifik demokrasi kita masih sebatas performance democracy (demokrasi yang
hanya mengandalkan bentuk luarnya saja), tanpa adanya habit (kebiasaan), norms
(norma-norma), values (nilai-nilai) serta kelembagaan demokrasi yang kuat.
Salah satu kelemahan pokok dalam penerapan demokrasi di Indonesia saat ini
adalah tidak adanya law enforcement (penegakan hukum) yang merupakan pilar utama dalam
penegakan demokrasi. Lemahnya penegakan hukum tersebut ditandai dengan adanya
diskriminasi hukum yang sangat tinggi, tidak adanya komitmen dan keberpihakan elit
politik sendiri terhadap penegakan hukum itu sendiri. Hukum dengan mudahnya diplintir
dan direkayasa untuk kepentingan kekuasaannya sendiri.
Akibat adanya ketidakpercayaan rakyat terhadap penegakan hukum kita saat
ini sehingga mendorong terciptanya street justice (pengadilan jalanan) yang dilakukan
oleh sekelompok orang yang frustasi dan muak terhadap penegakan hukum yang ada di
Indonesia. Begitu maraknya street justice yang dilakukan oleh masyarakat semakin
membuka ruang yang lebar bagi militer untuk masuk ke dunia politik. Dengan dalih
demokrasi juga akhirnya keterlibatan militer tersebut sekarang memperoleh simpati
besar dari masyarakat yang lain yang sangat menghendaki adanya keamanan negara. Oleh
karena itu sangatlah beralasan apabila militer atau mantan militer terlibat dalam
politik kekuasaan.
Wilayah politik kekuasaan selama ini bukan hanya merupakan wilayah yang
harus didominasi oleh kalangan sipil. Mantan militer juga memiliki hak yang sama untuk
terlibat dalam wilayah tersebut. Adanya kekhawatiran beberapa kalangan terhadap
keterlibatan kembali militer di wilayah politik kekuasaan, memerlukan adanya kontrol
yang kuat dari elemen-elemen demokrasi. Baik yang ada di suprastruktur politik negara
maupun yang di infrastruktur politik masyarakat.
Kesimpulan yang dapat penulis ambil sebagai penutup tulisan adalah bahwa
baik kalangan sipil dan militer sangatlah potensial untuk menjalankan kekuasaan yang
militeristik. Tinggal sekarang adalah bagaimana rakyat diberikan pencerahan mengenai
hal tersebut. Yang terpenting adalah bagaimana kita memberikan kebebasan dan
kemandirian rakyat untuk memilih capres-capres yang ada saat ini. Sipil atau militer?
***
(Agus Sjafari, M Si adalah Peneliti di Lembaga Studi Kebijakan Jakarta;
staf pengajar Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta).
--------------------------------------------------------------------
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~-->
Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar.
Now with Pop-Up Blocker. Get it for free!
http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/BRUplB/TM
---------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih
Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Posting: [EMAIL PROTECTED]
5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
