PEMILU PRESIDEN 2004 DAN BIROKRASI BINER KITA
Oleh Tangkisan Letug
Sudah siapkah demokrasi kita memiliki seorang Presiden
yang mantan militer? Tulisan ini ingin menjawab
pertanyaan itu terutama dalam perspektif birokrasi
biner kita. Dalam perspektif birokrasi kita yang masih
berciri biner, kiranya kita belum siap untuk memiliki
Presiden yang dari militer. Sebagai warga biasa,
penulis mencoba menata pengamatan dan pendapat
sedapatnya.
Birokrasi Biner
Apa yang dimaksudkan dengan birokrasi biner? Birokrasi
biner yang dimaksud di sini adalah birokrasi dua rel.
Yang satu berciri sipil, dan yang satunya lagi berciri
militer.
Yang wajar, birokrasi dalam sebuah tatanan masyarakat
hanya ada satu, yakni birokrasi sipil. Tetapi karena
Indonesia telah lama mengadopsi doktrin "Dwi Fungsi
ABRI", birokrasi sipil itu selalu dibayangi oleh
birokrasi militer. Birokrasi militer ini adalah buah
dari tugas teritorial TNI.
Sampai sekarang ini, TNI masih merupakan sebuah
institusi yang solid disamping birokrasi sipil. Salah
satu pilarnya adalah jaringan teritorial sampai di
tingkat kecamatan. Kita mengenal yang namanya KODAM,
Kodim, dan Koramil. Itulah bentuk-bentuk dari jaringan
teritorial militer Indonesia.
Dalam pengalaman sehari-hari, jaringan teritorial ini
tidak ubahnya berfungsi seperti birokrasi sipil.
Misalnya, kalau polisi bertugas menangkap seorang
pencuri, demikian pula petugas koramil. Tidak jarang
petugas (tentara) yang bertugas di koramil berlaku
seperti layaknya penguasa kecil di lingkungan kecil.
Tidak jarang pula, para pengusaha dan pedagang
terpaksa memberikan "pajak" untuk para petugas itu,
demi keamanan bisnis di daerahnya. Semua itu
seakan-akan diterima begitu saja sebagai hal yang
lumrah. Sementara itu, terhadap birokrasi sipil, para
penguasa dan masyarakat masih diwajibkan membayar
pajak macam-macam.
Jadi, birokrasi biner di Indonesia telah lama
merupakan kenyataan.
Dampak Politik
Dampak politik dari kondisi birokrasi biner semacam
ini cukup memprihatinkan. Apabila birokrasi biner itu
tidak sedang bertabrakan kepentingannya, okelah, hal
itu tidak akan menimbulkan masalah berarti. Tetapi
ketika di level politik terjadi benturan kepentingan
antara keduanya, misalnya, pemimpin yang mau
meluruskan tatanan politik dengan mengurangi peran
jaringan teritorial militer ini, tentu saja jaringan
birokrasi teritorial militer ini terancam dan mungkin
saja menjadi kekuatan "subversif" terhadap birokrasi
sipil.
Calon Presiden Mantan Militer
Mengingat kultur patronisme kita masih sangat kuat,
kondisi birokrasi biner semacam itu tidak akan
menguntungkan bagi tumbuhnya kekuatan demokratis dan
kekuatan sipil di Indonesia. Bila seorang calon
presiden berasal dari mantan militer, sangat besar
kemungkinannya bahwa birokrasi teritorial militer ini
nanti jadi faktor penentu mengingat posisinya yang
selalu menjadi "kekuatan samping". Sebagai kekuatan
samping, birokrasi teritorial militer bisa mendukung
satu calon dan mengkhianati calon yang lain. Memang
secara formal tentu pimpinan militer akan mengatakan
netralitasnya terhadap para calon, tetapi di lapangan,
birokrasi teritorial militer ini akan sulit sekali
diterka geraknya. Apalagi sudah sekian tahun
berpengalaman jadi faktor penting.
Bahaya Kandidat Mantan Militer
Oleh karena itu, menyambut riuh-meriahnya pemilu yang
diikuti para kandidat dari mantan militer, penulis
melihat bahaya dari munculnya mantan militer sebagai
kandidat Presiden. Bahaya itu tampak jelas dari
kondisi birokrasi biner. Selama kondisi birokrasi
biner ini dilanggengkan, kekuatan sipil di Indonesia
tampaknya akan sulit sungguh menjadi kekuatan
demokratis.
Menurut penulis, kesiapan masyarakat menerima mantan
militer sebagai Presiden amat ditentukan sejauh mana
birokrasi biner ini dikurangi. Bila kondisi biner ini
masih kuat, mantan militer yang menjadi pemimpin akan
cenderung memperkuat birokrasi teritorial militer ini.
Seandainya birokrasi sipil tanpa lagi dibayangi
birokrasi teritorial militer, tampilnya mantan militer
sebagai kandidat Presiden tentu tidak akan menimbulkan
kekhawatiran banyak orang. Tetapi, ketika mantan
militer yang apalagi masih harus
mempertanggungjawabkan banyak masalah-masalah yang
terjadi masa lalu dan berat kadarnya, kekhawatiran itu
akan berlipat-lipat.
Prosedur demokrasi lalu tampak hanya dijadikan sekedar
jalan tetapi tanpa nilai-nilai yang diperjuangkan.
Demokrasi yang dipahami hanya melulu sebagai prosedur
mengejar kekuasaan tidak akan menopang cita-cita
bangsa untuk menyejahterakan rakyat, apalagi memuaskan
rasa keadilan masyarakat. Sebab, prosedur melulu akan
melupakan esensi dan inti demokrasi itu sendiri, yakni
menjunjung kepentingan umum dalam mengejar hidup
sejahtera, merdeka, berkeadilan, dan berkeadaban.
10 Mei 2004
__________________________________
Do you Yahoo!?
Friends. Fun. Try the all-new Yahoo! Messenger.
http://messenger.yahoo.com/
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Yahoo! Domains - Claim yours for only $14.70
http://us.click.yahoo.com/Z1wmxD/DREIAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih
Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Posting: [EMAIL PROTECTED]
5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
