"MANILA SYNDROME" DAN PEMILU PRESIDEN 2004
Oleh Tangkisan Letug
Sejak Presiden Josep Ejercito Estrada diturunkan dari
jabatan presiden oleh kelompok oposisi, instabilitas
politik di Filipina makin menjadi-jadi. Politik telah
ter-reduksi ke dalam sebuah pertikaian kepentingan
kelompok secara tajam. Bahkan hasil pemilihan umum
yang terakhir lalu juga belum membuahkan kejelasan.
Krisis kepercayaan terhadap para politisi kian
memuncak. Sampai-sampai Uskup Agung Manila
mengeluarkan pernyataan sangat keras bahwa para
politisi bagai "penyakit sampar bagi bangsa" (salot ng
bansa). Dalam situasi yang sudah demikian kritis
secara nasional, tidak ada jiwa-jiwa kenegarawanan
yang muncul sebagai kekuatan pemersatu di antara para
politisi. Dunia politik telah menjadi ajang perang
kepentingan yang sangat tajam dan memalukan. Akankah
Indonesia mengikuti nasib sejarah yang sama?
Tulisan ini mencoba memahami kondisi-kondisi yang
mirip yang membawa kedua negara ke dalam jebakan
demokrasi tanpa nilai hakiki. Mengingat hanya sebagai
catatan seorang warga biasa, tulisan ini lebih
merupakan sebuah refleksi pribadi.
Manila Syndrom
Situasi politik di Manila saat ini kalau diamati sudah
sangat mengkhawatirkan. Kondisi yang terjadi di Manila
menurut penulis sudah dapat dikatakan sebagai "Manila
Syndrome". Apakah itu?
Untuk memahami "Manila Syndrome" perlu kiranya
diperhatikan beberapa indikasi: (a) kebebasan pers
yang sangat luas; (b) terjadi pengelompokan kaum
pemodal dan bisnis; (c) korupsi hampir di segala
lapisan birokrasi; (d) konflik kepentingan yang tajam
antara kelompok-kelompok bisnis; (e) kemerosotan moral
di kalangan elit politik dan agama; (f) militer dan
keterlibatannya dalam berbagai aksi kekerasan.
(a) Kebebasan Pers
Kebebasan pers di Filipina sudah cukup lama dinikmati.
Akibat dari kebebasan pers ini, peranan kekuatan
kapital sangat berperanan dalam menggerakkan opini
pers. Dengan gampang sekali sekarang kita
mengasosiasikan kelompok pers dan kepentingannya.
Dengan kekuatan pers pula, kelompok tertentu telah
menciptakan "figur" tanpa membangun kultur kritis
terhadap nilai yang diperjuangkan. Pers dalam semangat
kebebasan telah menjadi sarana ampuh kepentingan
kapital dan politik. Namun sayangnya, pers kurang
memberikan andil dalam penciptaan daya kritis
masyarakat.
(b) Pengelompokan dunia bisnis
Dalam kasus pemberhentian Joseph Ejercito Estrada
sebagai presiden, ada dua kekuatan bisnis yang saling
berhadapan. Kekuatan bisnis yang mendukung Josep
Ejercito Estrada kebanyakan dari kelompok "San Juan",
yang didominasi oleh kelompok bisnis orang-orang
Chinese-Filipino. Pusat bisnis mereka ada di San Juan
City, dengan mayor-nya anak dari sang presiden
sendiri. Kelompok kekuatan bisnis yang mendukung
pencopotan Estrada kebanyakan berasal dari kelompok
"Makati", yang didominasi orang-orang Fil-Am
(Filipino-American). Dan hasil dari pertikaian itu,
kita sudah bisa melihat sendiri: Gloria Macapagal
Arroyo menggantikan Estrada dengan "blessing" dari
militer dan Chief Justice.
(c)Korupsi
Meskipun tingkat korupsi di Filipina tidak separah di
Indonesia, tetapi kerusakan yang ditimbulkan oleh
karenanya tidak kalah mengerikan. Seorang Presiden
Estrada jatuh gara-gara isu korupsi. Semua orang
sepertinya tahu bahwa korupsi sangat menggerogoti
kehidupan negara, tetapi semua orang juga tahu betapa
tidak berdayanya berhadapan sebuah suasana itu. Mau
mulai pemberantasan dari yang satu, yang lain makin
merajalela hingga kalangan hakim-hakim pun tidak bebas
dari isu itu. Tidak kekuatan yang sungguh mampu
mengikis akar-akar korupsi karena semuanya terlibat
entah kecil entah besar. Yang dulunya tampak bersih
pun, dijerat hingga harus berhadapan dengan kasus
korupsi yang sama. Yang sudah basah, merembeskan air
ke sekitarnya. Itulah kondisi yang membawa situasi
buntu bagi jalan pemecahan.
(d)Konflik Kepentingan Yang Tajam
Konflik kepentingan ekonomis dan politis menjadi tajam
hingga tiada lagi nilai-nilai demokrasi yang dijadikan
pegangan. Demokrasi dipahami sekedar melulu
prosedural, tanpa isi nilainya. Konflik kepentingan
bisnis dan politik telah menggerus kualitas
kenegarawanan yang menempatkan kepentingan umum
sebagai kerangka bertindaknya. Yang terjadi adalah
penunggangan kepentingan nasional untuk kepentingan
kelompok bisnis dan politik. Ini diperparah lagi oleh
situasi kesenjangan ekonomi yang sangat tajam di
Filipina. Kemiskinan dimanfaatkan oleh kelompok
politis tertentu untuk menggerogoti kelompok yang
lain. Orang miskin dijadikan obyek pendukungan
kepentingan kelompok. Mereka dimanipulasi sedemikian
rupa hingga hanya mampu melihat "yang baik" pada
mereka yang memberi makan dan minum mereka. Tidaklah
mengherankan, orang-orang yang memiliki jaringan
preman sampai ke pelosok daerah kumuh mendapatkan
dukungan yang sangat besar dari orang-orang miskin.
Sebab, lewat tangan-tangan preman mereka berhasilkan
menciptakan "fgur" yang baik.
(e)Kemerosotan Moral
Kemerosotan moral ini sangat mencolok ketika para
pemimpin politik dan agama hanya cenderung berkutat
dengan kepentingannya sendiri saja. Masih beruntung,
Filipina ada tokoh besar seperti Kardinal Sin. Namun
Kardinal Sin pun tidak mampu meyakinkan kalangan bawah
akan keberpihakannya. Sebabnya, posisinya yang berada
di menara gading membuat bahasa seorang Kardinal Sin
dan kaum kusam di daerah kumuh tidak bertemu. Padahal,
kaum miskin di Metro Manila merupakan mayoritas
penduduk. Kita bisa membandingkan antara Edsa II yang
didukung oleh klas menengah dan elit, dan Edsa III
yang didukung oleh orang-orang miskin dan kumal.
Mereka sama-sama menggunakan tempat sakral yang sama,
tetapi tanggapan hirarki Gereja sangat berbeda. Edsa
III yang menentang Gloria Macapagal Arroyo tidak
mendapat dukungan kaum elit gereja, bahkan sebaliknya.
Kebobrokan moral sepertinya merupakan akibat dari
kesenjangan dua dunia yang belum terjembatani. Ukuran
moral yang satu tidak klop dengan ukuran moral yang
lain.
(f) Keterlibatan Militer dalam Kekerasan
Dalam berbagai kasus kekerasan yang bertaraf nasional
maupun lokal, banyak personil militer terlibata dalam
jual beli senjata. Dalam kasus separatisme di
Mindanao, misalnya, kesaksian seorang yang pernah
diculik kelompok Abu Sayyaf menyebutkan dengan jelas
keterlibatan aparat militer dalam aksi penculikan dan
kekerasan. Jutaan dollar ransom yang dibayarkan
ternyata dibagi-bagi antara pihak militer dan kelompok
Abu Sayyaf. Sepertinya, aksi kekerasan dan separatisme
menjadi proyek yang menguntungkan kepentingan miiter.
Budget militer di Filipina sebenarnya lebih besar
secara prosentasenya daripada di Indonesia. Pada tahun
2000 saja budget militer Filipina mencapai 1,5 % ($1
bln) dari GDP, sementara budget militer di Indonesia
hanya mencapai 0,5 % ($939 mln) dari GDP (Lih.
Asiaweek, June 9, 2000). Bayangkan saja, budget
militer Indonesia yang jauh lebih sedikit daripada
budget militer Filipina itu. Yang banyak saja sudah
bobrok, apalagi yang sedikit budget-nya, betapa bisa
lebih bobrok lagi. Tentu hal ini masih harus diteliti
lebih lanjut. Tetapi jelas bahwa, kebobrokan dalam
militer tentu saja menjadi faktor penting dalam
meletuskan "Manila Syndrome".
Melihat indikasi-indikasi tersebut di atas, "Manila
Syndrome" sebenarnya merupakan bentuk krisis
politik-kenegarawanan dari suatu negara.
Dari "Manila Syndrome" menuju "Indonesian Syndrome"?
Menurut penulis, indikasi-indikasi bagi terjadinya
"Manila Syndrome" di Indonesia sebenarnya juga cukup
jelas. Krisis kenegarawanan sudah mulai tampak sejak
terjungkalnya Presiden Suharto. Konflik kepentingan
yang menajam hinggal kemerosotan moral para elit
politik bahkan juga elit agama telah mempercepat
munculnya "Manila Syndrome" itu di Indonesia.
Sayangnya, di Indonesia, posisi institusi keagamaan
kurang begitu kuat menunjukkan fungsi kontrol
moral-nya. Bahkan sangat ironis, ketika sebuah para
pemimpin keagamaan ikut terseret arus dalam konflik
kepentingan politis. Sangat ironis pula, bahwa
tokoh-tokoh yang diharapkan bisa menjadi kekuatan
kontrol moral justru sekarang berlomba bersekutu
dengan "kelompok setan" yang tidak menaruh peduli pada
tuntutan moralitas umum. Ironis sekali, sebuah partai
yang didirikan oleh kaum ulama kini mendukung calon
yang dituduh terlibat dalam aksi kejahatan
kemanusiaan.
Dalam rangka pemilihan umum untuk presiden dan wakil
presiden 2004 ini, pantaslah kita belajar dari "Manila
Syndrome" sebelum situasinya semakin parah. "Manila
Syndrome" masih berlangsung, namun kontrol dari
kekuatan-kekuatan moral masih cukup didengarkan.
Penulis mengkhawatirkan meletusnya "Manila Syndrome"
sebagai bentuk krisis-jiwa-kenegarawanan justru sangat
besar terjadi di Indonesia, mengingat kondisi-kondisi
yang mematangkannya. Barangkali, kalau tidak
hati-hati, "Manila Syndrome" tidak hanya menjadi suatu
bentuk krisis kenegarawanan, tetapi malahan menuju
sebuah krisis-politik-kemanusiaan yang
berkepanjangan. "Manila Syndrome" akan menjadi
"Indonesian Syndrome" yang ditandai krisis
kemanusiaan: kekerasan yang satu ditutupi dengan
kekerasan yang baru, hingga tak pernah lagi hukum
mampu menuntaskan kejahatan kemanusiaan. Politik
lumpuh karena digerogoti oleh kekerasan demi
kekerasan. Indikasinya, keamanan akan diobral terus
dan kekerasan diciptakan terus untuk mendukung
kebutuhan orang akan keamanan. Jadi, "Indonesian
Syndrome" akan menjadi sebuah pelanggengan kebodohan
rakyat lewat kekerasan demi kekerasan.
Akankah kita memasuki era itu?
Walahualam.
12 Juni 2004
__________________________________
Do you Yahoo!?
Friends. Fun. Try the all-new Yahoo! Messenger.
http://messenger.yahoo.com/
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Yahoo! Domains - Claim yours for only $14.70
http://us.click.yahoo.com/Z1wmxD/DREIAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih
Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Posting: [EMAIL PROTECTED]
5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
