MEMILIH PENGUASA YANG BERNODA DAN TANPA PROGRAM BAGI RAKYAT?
( Oleh : Z. Afif ) BARU-BARU ini, aku bertemu dengan seorang kenalan dari Jakarta. Kami belum pernah bertemu sebelumnya. Tetapi sudah menjalin hubungan lewat seseorang yang sama-sama menjadi teman baik kami. Ketika teman perantara itu menelifonku untuk menemui teman dari ibu kota "Republik" itu, bayangan yang timbul: "Tentu sosok itu angker" dan bergaya kaum elite. Ternyata itu hanya bayangan semata, bukan kenyataan. Begitu bersua langsung dipeluknya aku, persis teman akrab yang lama saling merindu . Sambil bersalaman ke sana sini, tangannya tak dilepaskannya menggenggam tanganku. Orangnya sangat ramah, padahal secara sosial dia bukan sembarang orang, sedangkan aku hanya seorang guru (katakanlah dosen) yang berpendapatan tak sebanding dengannya. Setelah kami duduk menghadap meja makan, ucapannya yang pertama: "Bung tahu, Negara Indonesia itu sudah tak ada. Yang ada hanya negeri." Aku agak bingung, apa yang dimaksudnya dengan "negara". (Pengertian negara bagiku tentu sebagai alat kekuasaan yang muncul sesuai dengan hukum perkembangan masyarakat). "Republik Indonesia itu sudah bukan lagi negara," tambahnya. "Di sana tidak ada pemimpin. Yang ada orang yang memburu kekuasaan. Dengan kekuasaan memperkaya dirinya. Kekuasaan bagi dirinya bukan bagi kepentingan rakyat. Dengan kekuasaan mereka bertindak sewenang- wenang. Keadaan ini membuat suasana genting," katanya. Aku tidak berkomentar apa-apa. Tetapi dari sekelumit penuturannya, menimbulkan pertanyaan "akan bagaimana 'Republik'" itu nanti? Baru saja aku baca sebuah tulisan yang melampiaskan kejengkelan perasaan (hal yang wajar!) penulisnya dengan mengatakan "Republik Indonesia" itu adalah "Republik Monarki", "Republik Kerajaan", "Republik KKN" dan ada juga yang menyebutkan "Republik amburadul (kacau-balau)", "Republik pemeras daerah luar Jawa", dan macam-macam lagi namanya. Karena itu sampai ada yang berucap: "Malu menjadi warga Republik Indonesia." "Malu menjadi orang Indonesia." Tragis! Juga ada yang mengatakan "Indonesia 'indah permai' hanya tinggal dalam lagu. Kalau W.R. Supratman masih hidup tentu dia akan sangat terluka hatinya menyaksikan negeri yang dipujanya jadi hancur secara alami dan bubrok moral penguasanya." Lantas bagaimana mau keluar dari gua gulita itu? Begitu berjubel para jago mencalonkan diri jadi presiden atau wakil presiden yang diakronimkan "capres" dan "cawapres", namun apa programnya untuk keluar dari kemelut itu? Tak ada apa-apanya yang langsung menyangkut kepentingan dan tuntutan rakyat kecil. Sebab sepanjang berkuasa Orde Baru militer, sudah menjadi adat budaya para pemilik modal, kaum oligarki dan elit politik baik sipil maupun TNI memburu kekuasaan dan bagaimana mengkomersilkan jabatan di tangannya. Justru di antara capres dan cawapres terdapat yang disebut politikus busuk, orang bermasalah dalam pelanggaran HAM sebagai istilah halus untuk "pembunuh" dan "pencipta peristiwa berdarah" sepanjang ORBA. Penampilan "pemimpin bangsa" seperti itu dijadikan kategori "perwujudan demokrasi". Tentu "demokrasi" ala kraton dalam budaya feodal Jawa. Sesungguhnya, kalau sebuah republik yang sebenarnya REPUBLIK murni, seorang calon pemimpin untuk rakyat, harus orang yang bersih dari segala noda kejahatan yang pernah dibuatnya terhadap rakyat. Celakanya "Republik Indonesia" tidak mengenal hukum yang mengadili seseorang yang bertanggung jawab atas berbagai peristiwa kejahatan terhadap rakyat yang muncul sejak masa Oktober 1965, lalu pelbagai peristiwa sepanjang masa ORBA hingga kini di Aceh, Papua, Poso, Kalimantan, dan tempat lainnya. Media massa (namanya saja sudah MEDIA MASSA!) sebagai pembawa suara masyarakat, seharusnya secara moral kerakyatan harus menjelaskan masalah seperti itu kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak jadi korban kelak, karena telah memilih calon yang tidak mewakili kepentingannya. Ini bukan masalah akan memperkeruh situasi, melainkan untuk mewujudkan demokrasi dan reformasi bagi kepentingan rakyat, bukan bagi kepentingan pemburu kekuasaan yang tidak menunjukkan programnya yang langsung menyangkut kepentingan rakyat. Sikap menjelaskan hal itu juga merupakan pentrapan demokrasi bagi kepentingan mayoritas masyarakat. Apa itu kepentingan rakyat? Ambil masalah AGRARIA. Pemerintah Sukarno pernah mengeluarkan Undang-undang Perubahan Agraria (UUPA) dan Undang-undang Bagi Hasil (UUPA). Masalah ini menyangkut kepentingan mayoritas penduduk Nusantara yang berlogo "NKRI". Sepanjang kekuasaan ORBA hingga sekarang, sengketa di bidang agraria terus terjadi, dan yang jadi korban dan dirugikan selalu rakyat biasa, kaum tani, nelayan, pen- duduk miskin, etnis di seluruh Nusantara. Megawati saja membiarkan Satiyoso, Gubernur Jakarta Raya menggusur rumah-rumah kaum miskin kota di Jakarta. Baru saja diperintahkannya pengusutan kejahatan militer 17 Juni. Padahal yang terlibat capres. Jadi yang penting keselamatan kekuasaan, bukan penegakkan hukum dan keadilan yang menusiawi. Lalu program apa untuk membasmi KKN dan pengusutan secara hukum terhadap pelanggar HAM. Terhadap dua masalah ini, tak satupun capres dan cawapres mau menyinggung akan menyeret embahnya pelanggar HAM dan embahnya KKN - Jenderal Besar TNI Angkatan Darat Haji Muhammad Suharto. Seharusnya dalam menghadapi kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden sekarang ini, para pembela HAM, pejuang rakyat, media massa, orang yang berniat menegakkan demokrasi dan menjalankan reformasi membangkitkan kesadaran dan kewaspadan rakyat untuk menuntut kepada para capres dan cawapres mengumunkan programnya yang jelas gamblang tentang hal-hal tersebut di atas itu. Para capres dan cawapres yang tak punya program seperti itu, hanya mulutnya berbuih menyatakan diri "calon pemimpin bangsa" namun qalbunya (dengan hurug "q", bukan "k") diragukan manusiawi. Yang tampak menonjol wajah politik sekarang ini adalah teater yang menggelarlkan ekspresi kapitulasionisme, oportunisme dan pelacuran politik. Sangat disayangkan Salahuddin yang diharapkan berkukuh dalam badan pembela HAM, terseret dalam lumpur berpasangan dengan jagonya pelanggar HAM berat. Abdurrahman Wahid pun tak luput menghanyutkan diri dalam arus busuk itu. Begitu banyak para kiyai yang diragukan keulamaannya karena bermain mata dengan orang-orang bernoda pelanggaran HAM dan KKN. GELALA-GEJALANYA , untuk sampai ke ambang REPUBLIK yang sebenarnya, rakyat se-Nusantara masih harus berjuang bergenerasi dulu, bukan dalam masa lima tahun mulai kini. Karena syarat manusia yang berpacu ke kursi kekuasaan, belum membuktikan diri sebagai manusia rakyat dalam arti sesungguhnya. Perkelanaan,14 Juni 2004. [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Yahoo! Domains - Claim yours for only $14.70 http://us.click.yahoo.com/Z1wmxD/DREIAA/yQLSAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
