Selasa, 15 Juni 2004, Menyikapi Polemik Pemimpin Perempuan
Oleh Nurcholish Madjid * Menjelang pemilu presiden Juli nanti, suhu politik tanah air terasa semakin hangat. Mendekati hari-H, 5 Juli 2004, gerakan-gerakan untuk meraih dukungan masyarakat semakin intensif dilakukan calon presiden dan wakilnya, juga para pendukung mereka. Tentu, proses tersebut merupakan hal yang lumrah dalam setiap pemilihan umum, sepanjang dilakukan dalam batas-batas perundang-undangan yang telah ditetapkan, dan lebih penting lagi berada dalam koridor etika politik yang terhormat. Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa kekhawatiran terhadap praktik-praktik politik yang tidak sehat dalam proses tersebut sedikit demi sedikit mulai terbukti. Itu menjadi keprihatinan kita semua. Sebab, selain tidak sehat bagi pendidikan politik masyarakat, praktik politik tersebut berimbas kepada masyarakat akar rumput dan dapat menjelma menjadi konflik horisontal. Jadi, sudah seharusnya, para elite politik berkewajiban untuk dapat menahan diri dan berpegang teguh pada prinsip mendahulukan kepentingan bangsa daripada pribadi. Salah satu praktik politik yang kita khawatirkan adalah penggunaan simbol-simbol agama untuk kepentingan pemilu presiden. Suatu fenomena politik yang telah ada di negeri ini dan sulit dibantah bahwa saat ini cara-cara tersebut diyakini para elite politik masih efektif dalam mendulang dukungan masyarakat. Dengan demikian, tidak jarang kita mendapati bagaimana dalil-dalil agama dijadikan senjata dalam menyerang musuh politik seseorang. Sebenarnya, penggunaan simbol-simbol agama dalam praktik politik, lebih luas lagi dalam praktik kenegaraan, tidak bisa dihindari. Hal tersebut disebut Robert Bellah sebagai civil religion. Itu misalkan terjadi Amerika Serikat yang menyatakan diri sebagai negara demokratis sekuler yang dalam lembaran uang dolarnya tertulis "In God We Trust". Tetapi, ketika penggunaan simbol-simbol tersebut dilakukan secara manipulatif, persoalannya sungguh gawat. Kita harus menghindari itu. Salah satu polemik yang tengah hangat sekarang ini adalah fatwa tentang pemimpin perempuan, sebuah masalah khilafiyah yang telah menjadi perdebatan di antara ulama beradab-abad. Kontroversi itu kembali mencuat setelah beberapa waktu lalu, khususnya, KH Abdullah Faqih, seorang kiai karismatik Nahdlatul Ulama (NU) yang terkenal bersahaja dan bijaksana, menyatakan keberatannya jika seorang perempuan menjadi pemimpin negara. Dari situ, kemudian muncul tudingan bahwa fatwa beliau tersebut bermuatan politis, terlebih karena diungkapkan menjelang pemilihan presiden. *** Sebenarnya, seperti masalah-masalah khilafiyah yang lain, perbedaan pendapat tentang pemimpin perempuan bersumber dari pemahaman terhadap agama (fiqh) yang berbeda. Masing-masing pihak -baik yang membolehkan maupun yang mengharamkan- memiliki dasar yang kuat bagi pendapatnya tersebut. Dengan demikian, seharusnya kita dapat menghargai dan mengakui perbedaan pendapat yang ada. Secara sederhana, perbedaan itu serupa dengan perbedaan fiqh tentang, misalkan, memakan kodok. Bagi penganut mazhab Syafii, memakan kodok adalah haram, namun tidak bagi penganut mazhab Hambali. Tidak bolehnya perempuan menjadi pemimpin sebuah negara merupakan pendapat Imam Syafii. Namun, Imam Hanafi misalkan, membolehkan hal tersebut. Di beberapa negara dengan mayoritas penduduknya Islam dan menganut mazhab Hanafi, seperti Pakistan, Bangladesh dan Turki, kita mencatat beberapa perempuan yang menjadi atau pernah menjadi kepala pemerintahan. Tentang tuduhan bahwa fatwa tersebut merupakan fatwa politis dikarenakan itu dikeluarkan menjelang pemilu presiden, tentu kita harus pula menyikapinya secara arif. Suatu hal yang difatwakan tentu dikarenakan ada kondisi sosial tertentu yang melatarbelakangi para ulama untuk menyatakan pendapatnya. Merupakan suatu hal yang menimbulkan perasaan aneh (ighrab), bila sebuah fatwa dikeluarkan pada saat �langit cerah�, tanpa dilatarbelakangi kehidupan sosial-aktual tertentu di masyarakat. Oleh karena itu, ketika bangsa kita tengah menghadapi persoalan kepemimpinan -seiring akan dilaksanakannya pemilu presiden- seperti sekarang ini, menjadi relevan bagi siapa pun yang berkompeten untuk mengeluarkan pendapatnya tentang hal tersebut. Berangkat dari sini, sebenarnya tidak perlu ada reaksi berlebihan terhadap fatwa itu. Analoginya, fatwa tersebut seharusnya disikapi sebagai sesuatu yang netral saja, seperti air yang disiramkan ke sekujur tubuh kita, yang membawa kesegaran. Namun, itu akan berakibat lain ketika ada luka di tubuh kita disiram air, itu malah menimbulkan rasa perih. Di tengah perbedaan yang tidak bisa dihindarkan, itu tentu menjadi suatu hal yang tidak produktif jika kita terus berdebat untuk mencari siapa yang lebih benar dibanding yang lain. Yang harus kita lakukan adalah menempatkan perbedaan tersebut sebagai kekayaan, yang dari situ kemudian akan muncul sintesis-sintesis baru sebagai hasil dialektika wacana-wacana yang ada. Kita harus dapat mencontoh, misalkan, bagaimana keempat mazhab menyikapi perbedaan di antara mereka. Seperti diungkapkan dalam risalah KH Hasyim Asy`ari, terdapat begitu banyak perbedaan pendapat di antara empat mazhab. Bahkan, misalkan, antara Imam Syafii dan Imam Hambali yang merupakan guru dan murid, terdapat sekitar 3000 perbedaan. Namun, mereka tetap saling menghargai dan menghormati. Yang lebih penting lagi, mereka tetap produktif dalam mengkaji fiqh. Publik juga hendaknya tidak mudah larut dalam polemik fiqh seputar kepemimpinan. Caranya adalah dengan mengajukan sejumlah barometer dalam penilaian terhadap kualitas kandidat. Misalnya, dengan menilai keteguhan para calon presiden dalam mengemban amanah reformasi, catatan prestasi, atau track record jauh sebelum menjabat dalam praktik pemberantasan korupsi hingga kemampuan dalam memberdayakan perekonomian rakyat. * Nurcholish Madjid, ketua Perkumpulan Membangun Kembali Indonesia (PMKI) http://www.jawapos.com/index.php?act=detail_c&id=112346 Mahasiswa Aligarh Muslim University Aligarh, India -- India.com free e-mail - www.india.com. Check out our value-added Premium features, such as an extra 20MB for mail storage, POP3, e-mail forwarding, and ads-free mailboxes! Powered by Outblaze ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar. Now with Pop-Up Blocker. Get it for free! http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
