TIGA KEMUNGKINAN DI NUSANTARA Oleh: Z. Afif BILA diamati jejak sejarah Nusantara yang diandalkan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka akan tertemuilah warisan Hindia Belanda sampai kini dalam sistem sentralisme yang ketat, yang menciptakan syarat berkembang men- julang Pulau Jawa dan keterceceran wilayah di luar P. Jawa yang dihimpit pemerasan dan pengurasan oleh kekuatan pengendali sentralisme ala kolonial itu. Keadaan ini akan mendorong NKRI terjungkal ke dalam tiga kemungkinan perubahan kwalitatif. 1. Warisan Sentralisme Hindia Belanda Sistem sentralisme itu disangga oleh cara berfikir kolonialisme, feodalisme keraton Jawa, kapitalisme yang berkecambah dan ideologi bangsa besarisme. Sedangkan dasarnya adalah ekonomi feodal yang kuat dengan pemusatan tanah-tanah dan ekonomi agraria pada golongan minoritas kaya-raya dan kalangan berkuasa yang disebut "tani berdasi", sistem hak milik kapitalis, dan kekuasaan oligarki yang berkembang. Proses pengukuhan ini melaju melalui politik massa mengambang selama berkuasa Rezim Militer Angkatan Darat di bawah Diktator Jenderal Besar Haji Muhammad Suharto, yang juga Bapak Pembangunan KKN. Kedudukan luar Jawa di satu pihak menjadi rabuk penyubur P. Jawa, di pihak lain men- jadi tergantung pada P. Jawa untuk dapat berkembang sebagai manusia secara tertatih dan untuk dapat mencapai sesuatu cita-cita pribadi atau individu yang santun. Ini berjalan di bawah himpitan sentralisme Hindia Belanda yang kemudian diteruskan oleh penguasa pusat RI. Hal ini mendapatkan wujudnya dalam pelbagai bidang. Mau terdidik sebagai cendekiawan moderen, orang luar Jawa harus berlayar dulu menyeberangi Selat Sunda atau Laut Jawa untuk dapat mendarat di bumi Jawa yang memiliki segala sarana lembaga pendidikan - politik, hukum, ekonomi, tehnik, kedokteran, pertanian, kimia, bahasa, ke- senian, militer dan pelbagai bidang sosial lainnya. Belanda telah mewariskan untuk Jawa kota-kota yang berperanan di bidang-bidang tersebut - Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Solo, Malang, Semarang. Mereka yang datang ke sana tentu yang berkemam- puan secara ekonomi. Kolonial menciptakan semua itu demi kepentingannya dalam memenuhi kebutuhan pe- ngadaan kaum priayi yang ditempatkan dalam jawatan pemerintahan Hindia Belanda. Apalagi P. Jawa pada abad 19 (kecuali ada selingan Perang Diponegoro) sudah sepe- nuhnya dikuasai pemerintah kolonial. Sehingga ada syarat untuk mengadakan sarana- sarana bagi keperluan kekuasaannya. Di Jawa, mereka yang dari luar Jawa tentu da- pat mempelajari pelbagai ilmu moderen yang dasarnya telah diletakkan oleh kolonial dan bersamaan itu sekaligus mengkonsumsi budaya feodal Jawa, baik yang beraroma kemenyan maupun yang tidak, namun tetap ada kesamaan dasar filsafatnya, yaitu "pantes ora pantes" dalam berprilaku menurut tilik kratonisme. Jadi bukan soal benar atau salah secara adab moral umum (universal). Maka KKN pun harus dilihat dengan kaca beng- gala "pantes ora pantes" atau "elok ora elok" yang menjadi tolak ukur moral feodalisme kraton. Bukan dari segi halal haram secara agama atau sebagai wujud praktek kejahatan menurut hukum manusiawi. Sehingga melakukan korupsi besar ataupun menjadi pelanggar HAM berat, dalam kepribadian feodal Jawa dapat dikategorikan sebagai "pantes ora pantes" atau "elok ora elok", maka tak usah dihadapkan ke Mahkamah Hukum, cukup diwanti- wanti saja seperti kepada bocah cilik, agar berlaku "sing pantes-pantes waye, Le" (yang layak-layak sajalah, Buyung" atau "sing elok-elok waye, Le". Karena itu tidak heran ka- lau banyak kiyai pada hari-hari tertentu melakukan sowan kepada Suharto, koruptor dan pelanggar HAM agung, karena sebagai sepuh, dalam tata krama feodal Jawa harus di- hormati, walaupun kebusukan yang diciptakannya atas manusia tiada terkira. Sedangkan dalam pelaksanaan syariah Islam, para jago KKN bertindak sebagai imam (pemimpin), penyuluh dan pemandu, contohnya Abdullah Puteh, Guberbur Nanggroe Aceh Darussa- lam, anak didik Suharto. Maka seorang tukang beca yang mempertaruhkan nasibnya pada lapak main dadu di tempat mangkalnya, seorang perempuan yang melacur karena kepepet untuk mendapatkan sesuap nasi bagi anaknya, seorang dara yang ke sekolah memakai rok sebatas lutut dan tak berjilbab, semuanya itu menjadi alasan wajib diseret ke Mahkamah Syariah. Tak perlu menaati ajaran Qur'an yang menyuruh selidiki dulu sebab-musabab timbulnya hal-hal itu. Sebaliknya, KKN apakah halal atau haram, apa- kah sunnah, makruh atau mubah masih diharapkan adanya fatwa dari MUI (Majelis U- lama Islam) yang keberadaannya telah telanjur beralhamdulillah atas perolehan berkat KKN dari penguasa. Kembali ke masalah sentralisme, seseorang bila mau berkembang sebagai tokoh masya- rakat di pelbagai macam bidang yang telah disinggung di atas, harus meresapi dulu uap dapur di Jawa, harus minum air bengawan atau sumur di buminya dan mau tak mau bersiram dengan air itu juga. Manusia haus ilmu kalau pada zaman jayanya Agama Bud- dha mereka pergi belajar ke Sriwijaya dan pada masa awal perkembangan Islam dan majunya kesusastraan Melayu klasik berdayun datang ke Aceh, setelah berdiri Hindia Belanda dan kemudian diganti oleh RI orang berlomba-lomba menyeberang ke Jawa untuk belajar atau mengadu nasib mencari nafkah bagi pelanjut hidupnya. Bagi yang be- lajar, bila dapat menamatkan perguruan di Jawa, menjadi takaran mutu yang membuat luar Jawa berdecak kagum, karena perguruan bermutu telah ditakdirkan sebagai warisan kolonial hanya ada di bumi Jawa dan ini dikukuhkan terus oleh RI sebagai kewajiban me- lestarikan sentralisme kolonial itu. Di luar Jawa cukup sebagai perguruan kelas dua paling tinggi. Sikap ini tampak kala Rezim Suharto membongkar peralatan yang dimiliki Univer- sitas Pattimura di Ambon dan diangkut ke Surabaya untuk menjadi perlengkapan Markas Angkatan Laut. Padahal Sukarno membangun Universitas itu sebagai satu-satunya lem- baga pendidikan di bidang oceanologi di Indonesia. Dan kala meledak peristiwa Ambon, gedung Universitas itu dibakar di bawah hidung TNI oleh pendatang yang dikirim dari Jawa. Aceh pun pernah mengalami perlakuan tak adil di bidang pendidikan, kala daerah Aceh dilebur ke dalam Provinsi Sumatra Utara, SMA Negeri bagian A di Kutaraja (Banda Aceh) dihapuskan karena kekurangan guru. Siswa-siswa yang mampu secara ekonomi pindah ke Medan dan Jakarta. Kalau memiliki sikap yang bijak, mestinya dikirim guru tambahan ke sana, bukannya dibubarkan pendidikannya yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Aceh. "Berkat" sentralisme Hindia Belanda dan diteruskan NKRI itulah, maka P. Jawa dapat melahirkan cendekiawan asal putra luar Jawa - M. Hatta (Wapres), M. Natsir (PM), Sutan Syahrir (PM), Amir Syarifuddin (PM), M. Yamin (ahli hukum, sejarawan), T.M. Hasan (sarjana hukum, politikus), Yusuf Muda Dalam, Dr. Amir (pejuang di Sumatra Timur); politikus-politikus besar Rustam Effedi, Tan Malaka, Anak Agung Gde Agung, DN Aidit, Kiyai Isa Ansyari, Ismail Hasan Matareum, Hamzah Haz, jenderal-jenderal T.B. Simatupang, A.H. Nasution, ilmuwan-ilmuwan Dr.Lumban Tobing, Dr. Leimana, Dr. Sam Ratulangi, Ir. Latuharhari, Ir. Johannes, Ir. Siwabessy, Ir. Sutami ; sejarawan- sejarawan Teuku Ibrahim Alfian, Taufiq Abdullah, Teuku Jakob (anthropolog); sastrawan- sastrawan besar Nur Sutan Iskandar, Marah Rusli, Abdul Muis, Sultan Takdir Alisyahbana, Tengku Amir Hamzah,Sanusi Pane, Armijn Pane, Chairil Anwar, Sitor Situmorang, Asrul Sani, Usmar Ismail,Gayus Siagian, M.R. Dayoh, budayawan Joebaar Ajoeb ; wartawan- wartawan tenar Adinegoro, Parada Harahap, Mochtar Lubis, Karim DP, Rosihan Anwar, Frans Mendur, Djawoto; para perupa dan karikaturis Henk Ngantung, A. Sibarani, Per- madi Leosta, Martean Sagara, Batara Lubis, Yuski Hakim, Lian Sahar, Chist Lattuputi ; para komponis Cornel Simanjuntak, Amir Pasaribu, L. Manik, Binsar Sitompul, Simanung- kalit. Masih terlalu banyak untuk dideretkan nama-nama lainnya hingga ke generasi masa kini, seperti sastrawan-sastrawan Ashadi Siregar, Sori Siregar, Isma Sawitri, Kusni Sulang, Putu Oka Sukanta, Putu Wijaya, kolumnis Fakhri Ali. Kalau ada yang dari luar Jawa tumbuh besar di daerahnya hingga bertaraf "nasional", hanya dapat dihitung dengan bilangan jari di antaranya ahli bidang pendidikan M. Safi'i yang mendirikan Perguruan di Kayu Tanam, Sumatra Barat pada masa Hindia Belanda, yang menghasilkan pelajar-pelajar trampil, tetapi tidak mendapat perhatian untuk pe- ngembangannya dari pemerintah RI. Alharhum T.D. Pardede contoh pengusaha perca- ya diri, dapat mengembangkan usahanya tanpa hijrah ke Jawa, malah Sukarno tergiur dan mengangkatnya menjadi Menteri Berdikari. Beberapa lainnya yang tumbuh besar di luar Jawa, ulama-ulama besar Teungku M. Daud Beureueh, Buya Haji Abdulkarim Amarullah (orang tua Hamka), sastrawan-sastawan Suman Hs, A. Panji Tisna, Aly Ha- symy, H.R. Bandaharo, wartawan-wartawan Muhammad Said, Ani Idrus, Matu Mona. Tokoh politik dan pengarang Saleh Umar atau Surapati. Komponis Lili Suhairi. Ini hanya beberapa contoh saja. Namun, setelah berdiri NKRI masih tetap dipertahankan sistem sentralisasi pendidikan tinggi di Jawa dengan pusat-pusatnya di beberapa kota tersebut di atas yang telah dirintis oleh kolonialis Belanda. Di sana bertumpuk putra-putri daerah luar Jawa, yang enggan kembali ke daerahnya setelah tamat, karena segala syarat sudah terkonsentrasi di Jawa sesuai dengan sentralisme kekuasaan negara di tempat dia menyelesaikan pendidikannya. Segala industri, perusahaan raksasa, perkantoran yang megah dan bidang kerja yang sesuai bertumpuk dan terpusat di Jawa. Pengusaha luar Jawa hanya dapat berkembang maju seperti Hasyim Ning, Bakri, setelah mereguk air sumber bumi Jawa. Daerah luar Jawa cukup menjadi sapi pedaging dan sapi perahan untuk menyusui kekuasaan yang terkonsentrasi ketat di Jawa. PENGUSAHA - PENGUSAHA yang telah berkembang di Jawa, apakah dia etnis Jawa atau asal dari luar Jawa hanya datang ke luar Jawa dan menggunakan luar Jawa untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasinya, bukan untuk membina kemajuan daerah melainkan untuk merusaknya, menghancurkannya, membabatnya,menyingkirkan secara sewenang-wenang pewaris sah lahan yang sudah turun-temurun di sana dengan merampas lahan-lahannya seperti di Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, Maluku, Nusantenggara, Bali, Papua Barat. Bersamaan itu tak lupa mereka membakar hutan lalu membuka perkebunan kelapa sawit atau lainnya. Disusul dengan pengiriman transmigran dari Jawa, Madura dan Bali yang pengaturannya menimbulkan diskriminasi dan kerugian terhadap penghuni asli di sana. Kebijakan sentralisme itu merupakan sumber letupan api permusuhan dan berbu- nuhan antara etnis. Perkelanaan, 20 Juni 2004. ( Bersambung) [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar. Now with Pop-Up Blocker. Get it for free! http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
