http://www.jurnalperempuan.com/yjp.jpo/?act=artikel%7C-13%7CX Rabu, 23 Juni 2004 Mengkampanyekan Nurani dan Logika
Oleh R. Valentina Sagala Pertanyaan besar di kepala sebagian besar orang tentang kampanye pemilihan capres-cawapres yang berlangsung �resminya� tanggal 1 Juni adalah visi dan program masing-masing. Bak perusahaan swasta, pasangan capres-cawapres ini akan mencitrakan diri mereka, serupa �produk�, agar mata calon konsumen tidak hanya melirik, melainkan tergerak merogoh kocek untuk mengonsumsi. Ibarat seorang laki-laki yang hendak menjerat pasangan idamannya, berbagai persiapan mulai dari rayuan, hadiah mewah, ajakan nonton bioskop, hingga janji gombal disiapkan. Dalam soal advertising atau rayu merayu, konon menangkap akal sehat adalah kiat yang paling jarang dilakukan. Apalagi kalau sasarannya bukanlah tipe kategorial yang rasional. Sebagian kecil dari kita menertawakan sejumlah tayangan iklan shampo mengubah rambut dalam hitungan hari menjadi hitam, kuat, bersinar; juga iklan pemutih kulit, atau minuman pelangsing. Tetapi toh, tetap saja, percaya tidak percaya, ribuan orang mengonsumsi produk tersebut setiap harinya. Maka kampanye capres-cawapres yang kita hadapi kini juga sedikit banyak serupa dengan gencaran iklan atau rayuan diatas. Sejumlah tema, icon, hingga jargon, pastilah telah disiapkan capres-cawapres bersama tim suksesnya. Mulai dari menciptakan pemerintahan yang kuat, menata kembali Indonesia, dsb. Sejumlah program seperti anti KKN, biaya pendidikan murah untuk rakyat, penegakan HAM, hingga isu perempuan, jelas akan �terangkat� menjadi isu besar (big issue) di hari-hari kampanye ini. Bagi mereka yang hendak dirayu, jelas dibutuhkan tidak saja akal yang sehat, tetapi juga nurani yang jernih, dan tentu saja iman yang kuat. Akal sehat dibutuhkan untuk menangkap informasi yang logis dan benar dari kampanye, menyaring, dan menganalisanya. Nurani yang jernih diperlukan untuk menukik kedalaman ketulusan dan pengabdian para capres-cawapres pada rakyat miskin dan menderita yang teramat sering menjadi korban kekuasaan. Iman yang kuat meneguhkan keyakinan kita untuk memutuskan pilihan. Semua ini menjadi saringan yang jitu agar mereka yang menjadi sasaran kampanye, tidak mudah terseret untuk melakukan hal yang kelak justru akan disesali. Pemilihan 5 Juli mendatang bagaimanapun adalah hajat besar bagi kita semua. Maka pertanyaan sebelum menuju hari besar itu adalah pertanyaan menyangkut nurani dan logika rakyat. Bicara logika, total utang luar negeri Indonesia saat ini sudah sampai tingkat yang mengkhawatirkan, yaitu mencapai kisaran US$ 149.903 Juta (atau sekitar Rp. 150 triliun) yang terbagi US$ 85.608 juta utang pemerintah dan US$ 55.195 juta utang swasta. Beban utang perusahaan swasta menduduki komponen terbesar untuk sektor swasta. Jumlah utang dalam negeri melalui skenario obligasi yang belakangan ini gencar dilakukan meroket mencapai Rp. 6000 triliun dalam waktu hanya kurang dari lima tahun. Sementara jika dibedah, anggaran pendapatan (income) dalam APBN kita rata-rata hanya Rp. 300 triliun per tahun (debtwatch Indonesia, 2004). Beban pembayaran cicilan utang luar negeri tersebut pastinya akan memberatkan APBN, karena hampir 1/3 anggaran negara dipakai untuk membayar cicilan utang luar negeri. Bahkan Indonesia telah masuk dalam jebakan utang (debt-trap), karena jumlah utang luar negeri yang didapat lebih kecil daripada kewajiban membayar cicilan utang. Sebagai gambaran untuk APBN 2001, --pada saat Megawati menjadi Presiden RI--, Indonesia mendapat utang baru sebesar Rp. 35,9 triliun, sementara kewajiban untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang mencapai Rp. 38,8 triliun. Dan yang lebih menyesakkan utang yang dibuat swastapun pada akhirnya menjadi beban negara lewat skema penalangan (bail-out), terutama restrukturisasi perbankan. Sebelum masuk pada visi dan program, pertanyaan sederhana bagi para capres-cawapres adalah, dengan kondisi macam ini, apa gerangan yang bisa dilakukan terhadap berbagai persoalan yang sedang dihadapi bangsa kita? Sebab bukankah bicara pembangunan sebagai payung isu pengentasan kemiskinan, pekerjaan dan penghidupan yang layak, pendidikan murah, kesejahteraan, kemakmuran bagi petani, guru, buruh, rakyat miskin, adalah juga berkait dengan APBN? Maka segala program dan visi capres-wapres jelas menjadi anti logika, tanpa pandangan yang jelas mereka tentang persoalan utang-utang luar negeri dan dalam negeri kita saat ini. Hingga kini, meski telah lahir UU Keuangan Negara, entah mengapa belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur soal pinjaman luar negeri maupun akuntabilitas negara dalam pengelolaannya. Utang-utang negara barulah kita ketahui ketika menjadi telah berupa utang yang mau tidak mau mesti kita tanggung. Lantas, sampai kapan dana pembangunan kita akan digerogoti segelintir orang yang mengeruk keuntungan besar lewat mekanisme yang �bolong-bolong� ini? Apa kira-kira platform capres-cawapres kita terhadap persoalan ini? Bicara tentang nurani kemudian kita sandarkan pada political will dan komitmen para capres-cawapres. Teramat sering isu-isu kemanusiaan seperti angka kematian ibu, kekerasan terhadap perempuan dan anak, subsidi kesehatan, penghentian penggusuran, perlindungan TKI/TKW menjadi agenda �nomor sepatu� di pemerintahan. Kita baru terhentak ketika korban-korban berjatuhan. Ketika ratusan perempuan dari pantura mengais-ngais sisa sayur-sayuran di pasar Cibinong karena kemiskinan yang tak berkesudahan (Kompas, 6 Oktober 2004). Ketika Nirmala Bonat (19th), TKW asal NTT mendapat penyiksaan yang sangat buruk dari majikannya di Malaysia. Ketika anak-anak kita gantung diri karena kemiskinan yang mencekik. Ketika anak-anak perempuan kita terjebak dilacurkan di luar negeri karena bujuk rayu calo dan janji atas hidup yang lebih baik ketimbang di desa. Ketika keluarga korban kekerasan militer, mulai dari Tanjung Priok, Aceh, Trisakti, Semanggi, 12-13 Mei, teguh berjuang memohon keadilan. Ketika korban penggusuran menginap di halaman kantor Komnas HAM. Komitmen pada agenda kemanusiaan, sekali lagi adalah sebuah tantangan nurani bagi capres-cawapres kita. Tapi persoalannya, pertanyaan tentang nurani itu bukan baru sehari dua hari disuarakan rakyat. Hampir jenuh rasanya media cetak dan elektronik menceritakan kisah-kisah pedih yang membuat hati nurani kita tersentak. Tapi tetap, tak banyak dari mereka yang berkuasa mau bergegas mengambil langkah untuk menyelesaikannya. Pertanyaan sederhana pula rasanya yang bisa kita ajukan kepada para capres-cawapres kita, untuk segala yang bisa dikerjakan sejak kemarin, mengapa mesti menunggu 5 Juli? Bukankah dari semua capres-cawapres yang tampil saat ini, mereka bukanlah �pemain-pemain baru� di blantika kekuasaan dan kewenangan? Dari kekuasaan yang pernah mereka pegang, adakah mereka mengabdikan kekuasaan itu bagi rakyat yang miskin dan menderita, bagi para korban pembangunan? Adakah keberanian mereka, dalam hal yang sederhana misalnya, menolak �jatah uang belanja� yang dirasa berlebih, menolak jalan kekerasan, atau memilih menggunakan kendaraan umum ketimbang mobil dinas? Dengan pertanyaan-pertanyaan logis dan menyentuh hati nurani demikian, rasanya, isu perempuan sebagai lebih dari 50% pemilih mendatang tidaklah tepat ditarik ke isu presiden dengan identitas jenis kelamin tertentu. Sebab toh, komitmen dan keteguhan hati memperjuangkan nasib kaum perempuan dan rakyat kecil terbukti kerap tertunda-tunda. Sejumlah RUU menyangkut perempuan dan anak adalah saksi nyata dari fragmen sedih itu, seperti RUU Perlindungan Buruh Migran dan Anggota Keluarganya, RUU Anti Perdagangan Perempuan dan Anak, RUU Perlindungan Saksi dan Korban. Saat ini meski DPR telah mengambil inisiatif RUU Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga (Anti KDRT), presiden Megawati, yang juga adalah salah seorang capres, belum mengeluarkan Amanat Presiden yang menunjuk leading sector untuk membahas RUU ini bersama DPR. Akh, saya membayangkan beberapa waktu setelah capres-cawapres terpilih berkuasa. Waktu kemungkinan besar terasa bergerak dengan cepat. Tiba-tiba tanpa terasa, mereka yang tadinya pernah berteriak soal keadilan, lupa ingatan pada teriakannya. Bak pengusaha rakus yang keburu menyiapkan �argumen hukum positif� untuk menyanggah tuntutan konsumen atas penipuan iklannya. Seperti kekasih yang tadinya berjanji hal yang indah-indah, tiba-tiba tak mengenal lagi belahan jiwanya saat berjumpa. Semoga saja kita yang memilih, menancapkan kuat hari-hari kampanye ini dalam ingatan kita, logika kita, nurani kita... *R. Valentina Sagala, adalah Direktur Eksekutif Institut Perempuan. Tulisan ini pernah dimuat di kolom Forum, Harian Pikiran Rakyat, 5 Juni 2004. ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar. Now with Pop-Up Blocker. Get it for free! http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
