Udin Silalahi <[EMAIL PROTECTED]> wrote: To: From: "Udin Silalahi" Date: Tue, 29 Jun 2004 05:03:26 +0700 Subject: [teampdssurabaya] For your information: Capres Anti Syariat
Laporan Sabili Capres Anti Syariat Source: http://www.indonesiawatch.org/beritaiw.php?news_id=164 Kamis, 24 Juni 2004 - 02:59 WIB Syariat Islam tidak hanya akan menguntungkan kaum Muslimin tapi juga akan melindungi umat Iain. Jadi, mengapa takut menegakkan syariat Islam. BENAR? LIHAT ARTIKEL: Apa Syariat melindungi umat lain? Juma�t (11/6), kesibukan di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (DPP PBB) bertambah. Pasalnya, selain pekerjaan-pekerjaan rutin, pada hari itu rencananya akan digelar konferensi pers. Puluhan wartawan dari berbagai media, baik cetak maupun elektronik telah berkumpul dan siap merekam peristiwa di kantor yang terletak di Jalan Raya Pasar Minggu itu. Selain Sekjen PBB MS. Ka�ban selaku tuan rumah, sekaligus pihak pengundang, pada kesempatan itu hadir pula cawapres Jusuf Kalla dan Rektor Sekolah Tinggi Islam Negeri (STAIN) Ambon Muhammad Attamimi. Yang menjadi sorotan adalah sikap dan raut muka Kalla yang saat itu kelihatannya agak �aneh.� Kalla yang biasanya berpenampilan tenang dengan wajah yang murah senyum, kali ini tampak tegang dan serius. �Berita itu tidak benar dan menjurus ke fitnah,� katanya dengan lugas saat mengomentari berita yang beredar melalui Short Message Service (SMS) yang isinya menyebutkan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), calon presiden yang diusung oleh tiga partai, yakni Partai Demokrat (PD), Partai Bulan Bintang (PBB) dan PKPI pimpinan Edi Sudradjat akan memerangi siapapun yang menjalankan syariat Islam. Ketegangan cawapres yang berasal dari Partai Golkar itu ada kaitannya dengan isi kampanye dialogis yang dilakukan SBY di dua tempat di Ambon, yakni di kampus STAIN Ambon dan Gedung Siwa Lima, Karang Panjang beberapa waktu lalu. Di Gedung Siwa Lima, SBY berjanji tidak akan menerapkan syariat Islam jika ia dipercaya rakyat memimpin negeri yang mayoritas Muslim ini. Selain itu, mantan Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI ini menegaskan, penerapan syariat Islam hanyalah isu belaka. Sementara di kampus STAIN Ambon, SBY yang pernah menjabat sebagai Kasdam Jaya dan Kalla menyatakan siap berjihad di bidang pendidikan dan ekonomi untuk memulihkan kembali kondisi Maluku pasca-kerusuhan. Usai berkampanye di Ambon, Kalla langsung terbang menuju Ternate, Maluku Utara. Sedangkan SBY bertolak ke Surabaya. Entah siapa yang menyebarkannya, ternyata isi kampanye SBY dan Kalla di Ambon itu telah menyeruak ke pers dan masyarakat melalui SMS. Membaca komentar SBY dan Kalla yang �miring� terhadap syariat Islam di SMS itu spontan saja masyarakat bereaksi negatif terhadap SBY dan Kalla. Sebagian kaum Muslimin menolak capres SBY dan cawapres Kalla. Bahkan, komentar kandidat RI-1 dan RI-2 yang dianggap kurang respon terhadap syariat Islam ini mengundang reaksi keras dari kalangan pemimpin umat. Setelah membaca dan mendengar bahwa SBY dan Kalla tidak responsif terhadap syariat Islam, salah seorang anggota MUI menyatakan secara tegas bahwa haram hukumnya memilih SBY karena menolak syariat Islam. Pernyataan kiai ini sempat dipublikasikan sebuah harian lokal yang terbit di Medan beberapa waktu lalu. Merasa cemas dengan berita miring tersebut, SBY dan Kalla buru-buru mengambil langkah seribu. Karena �takut� tidak mendapat dukungan dari umat Islam, tanpa pikir-pikir panjang lagi, mereka segera mengundang wartawan dengan menggelar konferensi pers yang isinya membantah berita yang menyatakan bahwa SBY akan memerangi orang yang mendukung syariat Islam yang beredar di SMS itu. �Tidak pernah ada pernyataan SBY yang menyebutkan akan memerangi siapa pun yang mendorong syariat Islam. Yang beredar di SMS, di kalangan pers, maupun masyarakat umum yang isinya SBY akan memerangi siapa pun yang ingin menjalankan syariat Islam, tidak benar,� tegas mantan Menko Kesra itu. Terlepas, benar tidaknya SBY akan memerangi siapa pun yang membela syariat Islam, yang terang tidak dapat dipungkiri bahwa SBY adalah sosok tokoh nasionalis yang secara terang-terangan menolak masuknya syariat Islam ke dalam perundang-undangan negara. Penolakan terhadap masuknya syariat Islam ini sering diucapkan mantan Menkopolkam yang mengundurkan diri dari kabinet pimpinan Megawati Soekarnoputri ini di berbagai kesempatan. Dalam sebuah diskusi di Gedung WTC Jakarta beberapa waktu lalu misalnya, SBY menyatakan, tidak akan mengubah pembukaan UUD 1945 bila ia terpilih sebagai presiden. Syariat Islam, menurutnya, harus ditempatkan pada konteks yang benar. Pada kesempatan itu pula SBY berpendapat bahwa syariat Islam dipahami sebagai kegiatan keagamaan Islam, menjalankan rukun Islam dan bagaimana nilai-nilai Islam itu dilakukan. Di sini, katanya, termasuk juga upaya meningkatkan ukhuwah Islamiyah, menjalankan amar ma�ruf nahi munkar dan bagaimana menjalankan kehidupan yang lebih relijius di dalam negara Indonesia yang majemuk. �Kalau itu yang dimaksud, saya setuju dan tidak diartikan dengan perlunya mengubah UUD kita dengan mencantumkan perihal syariat Islam, seperti Piagam Jakarta dulu,� ujarnya. Pandangan serupa ia ulangi lagi saat melakukan kampanye dialogis di kampus Universitas Sam Ratulangi (Unsrat). Saat dicecar beberapa pertanyaan tentang penerapan syariat Islam oleh para mahasiswa Unsrat, mantan Pangdam II/Sriwijaya ini berkelit dengan mengatakan, tidak akan melarang siapa pun dan dari umat mana pun menjalankan ibadah, tetapi tidak setuju apabila ada pihak-pihak yang berani mengubah UUD 1945 dengan bentuk lain. �Umat beragama dapat saja menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing dan itu tidak dilarang, tapi kalau ada yang berani mengubah UUD 1945, maka itu harus ditentang,� katanya. Tak hanya di dalam negeri, penolakan terhadap syariat Islam dinyatakannya juga di luar negeri, terutama di Singapura beberapa waktu lalu. Di hadapan akademisi, WNI yang menetap di Singapura dan sejumlah Duta Besar yang ada di Singapura suami Kristiani Herawati ini menyatakan, tidak benar ia akan menerapkan syariat Islam jika terpilih jadi presiden nanti. �Jika ada persepsi seperti itu, itu sama sekali tidak benar. Keyakinan saya tentang Indonesia adalah secara tegas saya akan mempertahankan UUD 1945 dan Pancasila. Sehingga tidak akan mungkin mengubah dasar negara,� tegasnya. Bagaimana dengan capres lainnya? Capres dari Partai Golkar Wiranto setali tiga uang alias sami mawon dengan SBY. Di berbagai kesempatan, mantan Panglima TNI ini juga kerap menyatakan penolakannya terhadap masuknya syariat Islam ke dalam sistem perundang-undangan negara. Suara �penolakan� syariat Islam terjadi saat mantan ajudan Soeharto ini melakukan kampanye ke Kupang beberapa waktu lalu. Saat berpidato di hadapan para pendukungnya di Gedung Olahraga Oepoi, Kupang, Nusa Tenggara Timur yang mayoritas penduduknya beragama non-Muslim, mantan Pangdam Jaya ini menyatakan tekadnya untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia dengan menolak atau tidak mentolerir upaya-upaya sekelompok orang untuk memberlakukan syariat Islam di Indonesia. �Mempertahankan UUD 1945 dan Pancasila adalah harga mati,� katanya dengan nada tegas. Tak hanya di Kupang, pernyataan serupa pun sering Mr. W�demikian sapaan akrab Wiranto�nyatakan di berbagai tempat. Di hadapan masyarakat, demi keutuhan bangsa, secara tegas, ia menolak dimasukkannya kembali Piagam Jakarta ke dalam sistem perundang-undangan nasional. Tak berbeda jauh dengan sikap Megawati Soekarnoputri. Capres unggulan PDIP ini juga secara tegas menolak diberlakukannya atau dimasukkannya syariat Islam, terutama Piagam Jakarta ke tatanan hukum nasional. Penolakan Megawati terhadap syariat Islam dapat dilihat secara transparan dari pidato politik istri Taufiq Kiemas itu di hadapan simpatisannya yang dinilai banyak pihak sangat islamofobia beberapa waktu lalu. Isi pidatonya antara lain,� Hal ini tentunya sehubungan dengan upaya PDIP yang secara konsisiten berupaya mengamankan kehidupan berbangsa dan bernegara dari upaya merubah falsafah dan dasar negara kita ke dalam bentuk yang hanya memaksakan tuntutan ideologi kelompok tertentu untuk diadopsi secara bertahap dan yang selanjutnya menggantikan seluruhnya dengan ideologi yang tak sesuai dengan cita-cita merdeka bangsa Indonesia.� Ideologi baru mana yang Megawati maksudkan? Kapitalisme, sosialisme atau Islam? Menurut pandangan sejumlah pihak, yang dimaksud Mbak Mega bukanlah Kapitalisme sebab kapitalisme itulah yang sedang dijalankan Indonesia saat ini. Juga bukan ideologi komunisme sebab saat ini komunisme telah �bangkrut.� Maka tak pelak lagi yang dimaksud Mega adalah ideologi Islam. Jadi, demi keutuhan bangsa, Mega menolak dimasukkannya ideologi Islam ke dalam struktur hukum Indonesia. �Alerginya� Megawati terhadap syariat Islam juga terlihat sangat jelas ketika partai pimpinannya, PDIP, dengan gigih menolak segala perundang-undangan yang bernuansa Islam. Misalnya, ketika sejumlah partai Islam, seperti PBB dan PPP menyodorkan kembali Piagam Jakarta untuk mengamendemen pasal 29 UUD 1945, mereka mengganjalnya dengan menolak keras usulan dari partai Islam tersebut. Bersama-sama dengan partai yang berhaluan nasionalis lainnya, PDIP akhirnya berhasil mempertahankan isi Pasal 29 UUD 1945. Perlawanan yang seru juga diperlihatkan PDIP saat pembahasan RUU Sisdiknas menjadi UU Sisdiknas. Kelompok Nasrani yang menjadi motor penggerak PDIP bersikeras menolak RUU tersebut. Namun, alhamdulillah, berkat kekompakan umat Islam, baik yang ada di parlemen maupun di luar parlemen akhirnya RUU Sisdiknas berhasil gol menjadi UU Sisdiknas. Bagaimana dengan capres dari PPP Hamzah Haz? Satu kredit poin untuk Hamzah karena ia adalah capres dari partai yang berasas Islam. Namun demikian tidak sedikit kalangan yang mengritik Hamzah karena diangggap tidak konsisten dengan penerapan syariat Islam. Saat dihadapkan dengan realita politik, ketua Umum PPP ini malah lebih mengedepankan sikap pragmatisme ketimbang memperjuangkan idealisme. Contohnya ketika munculnya soal capres wanita. Di hadapan sejumlah kalangan, ia secara tegas menolak wanita tampil sebagai presiden. Namun, belakangan ia �melanggar� ucapannya sendiri dengan menerima tawaran menjadi wakil presiden Megawati yang notabene adalah wanita. Padahal, aturan syar�inya sudah jelas bahwa haram hukumnya memilih presiden wanita. Bagaimana dengan Amien Rais? Meski kepribadian dan integritasnya tak diragukan lagi, namun menurut sebagian pihak Ketua Umum PAN ini masih kelihatan canggung dalam mengedepankan syariat Islam. Ia belum kelihatan secara �vulgar� menyatakan setuju syariat Islam. Padahal sebagian umat membutuhkan adanya ketegasan darinya tentang syariat Islam karena simpati pada perjuangan penegakkan syariat Islam adalah bagian dari kontrak politik umat kepada para capres. Contohnya, ketika guru besar ilmu politik Universitas Gadjah mada (UGM) ini ditanya tentang adanya tuntutan sebagian kalangan terhadap penerapan syariat Islam, jawabannya tidak begitu tegas. Mantan Ketua umum PP Muhammadiyah ini hanya menyatakan, syariat Islam adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, namun ia melihat yang penting bukan formalisme atau bungkusnya, tapi syariat Islam yang universal. Kuatnya resistensi para capres terhadap penerapan syariat Islam adalah realitas politik yang dialami masyarakat dan umat Islam saat ini. Umat masih belum melihat adanya satu orang capres yang secara konsisten dan transparan menyatakan siap �memperjuangkan� syariat Islam, baik di dalam praktik keseharian, maupun memperjuangkannya secara formal di peraturan kenegaraan. Sikap �loyonya� para capres tersebut terhadap syariat Islam spontan saja memantik kritikan keras dari sejumlah pengamat. Staf pengajar di Universitas Hasanuddin Makassar Azwar Hassan menyatakan, �kelesuan� para capres terhadap penerapan syariat Islam menunjukkan adanya ketidakpercayaan diri para pemimpin yang beragama Islam terhadap Islam sebagai way of live yang mampu menyelesaikan problema bangsa. Sekjen Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPSI) ini mengemukakan dua faktor penyebab �penolakan� para capres terhadap syariat Islam. Pertama, karena ketidaktahuan diri. Kedua, karena ketidakpercayaan diri. Menurut pentolan MMI Sulawesi Selatan ini, krisis pemahaman ada pada capres yang selama ini memahami Islam dari pandangan yang terlalu jauh sehingga mengalami stereotipe. Beberapa capres yang tidak diragukan lagi emahamannya, seperti Hasyim Muzadi, Amien Rais, Salahuddin dan Hamzah, tapi mereka berada pada tataran tidak percaya bahwa Islam mampu sebagai solusi. �Capres sekarang hanya berpikir persoalan menang atau kalah bukan lagi berpikir nilai-nilai yang harus ditegakkan. Jadi orientasi para capres sudah bergeser ke arah pragmatisme untuk sebuah kekuasaan. Tidak lagi pada sebuah idealisme nilai-nilai Islam yang harus diperjuangkan dengan sebuah integritas dan kepercayaaan diri,� katanya. Masih kata Azwar, ia berharap hal ini diperjuangkan sekaligus oleh sosok capres-cawapres Muslim, seperti Amien, Hamzah, Salahuddin. �Kalau Pak Amien telah berani mengambil jargon berani, jujur dan adil, semestinya jargon berani itu sekaligus diterjemahkan keberanian Amien untuk menegakkan syariat Islam. Seharusnya Pak Amien menyatakan berani kalah demi Islam, tapi Pak Amien tak melakukannya. Ini adalah krisis identitas dan kepercayaan diri,� ujarnya. Azwar mengkritik capres yang menyatakan syariat Islam tak perlu lagi dinyatakan secara tekstual tapi sudah include pada kualifikasi internal capres. Menurutnya, justru umat itu perlu transparansi agar tidak ada capres yang diberi cek kosong, terutama syariat Islam tak jelas diposisikan sebagai apa. �Ini adalah dunia politik yang harus jelas kontraknya. Kalau para capres tidak mau membuat kontrak politik yang berkaitan dengan syariat, ini sebuah persoalan,� tegasnya. Tegaknya syariat Islam adalah harga mati bagi umat. Oleh karena itu kaum Muslimin jangan lagi salah memilih seorang pemimpin. Tegak atau tidaknya syariat Islam tergantung sejauhmana pemahaman dan perjuangan seorang pemimpin terhadap syariat Islam. Untuk itu, Ketua Departemen Hubungan Antar-Mujahid Majelis Mujahidin Pusat Arfan M Alwy di palembang, Rabu (26/5) lalu meminta capres dan cawapres agar berani memperjuangkan tegaknya syariat Islam dan mampu menentang intervensi asing yang akan memojokkan kaum Muslimin. Arfan menambahkan, salah satu penyebab hancurnya kewibawaan Indonesia karena sampai saat ini belum ada pemimpin yang berani menyuarakan penegakkan syariat Islam, sekaligus membiarkan fitnah menerpa umat. �Karena itu marilah bersama-sama mencegah kehancuran umat dengan memilih pemimpin yang mampu melindungi dan memperjuangkan penerapan syariat Islam,� ujarnya. Penerapan syariat Islam bukan saja akan menguntungkan umat tapi juga dapat memberikan perlindungan bagi umat lainnya karena ajaran Islam mewajibkan pengikutnya untuk melindungi mereka yang berbeda keyakinan. Jadi, buat apa takut dengan syariat Islam. Rivai Hutapea Yahoo! Groups SponsorADVERTISEMENT --------------------------------- Yahoo! Groups Links To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/teampdssurabaya/ To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service. --------------------------------- Do you Yahoo!? New and Improved Yahoo! Mail - 100MB free storage! [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Yahoo! Domains - Claim yours for only $14.70 http://us.click.yahoo.com/Z1wmxD/DREIAA/yQLSAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
