Koalisi Parpol Dukung SBY-Kalla Terancam Retak?
[EMAIL PROTECTED]
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak ingin terjebak ke dalam lingkaran
politik menjelang pilpres sehingga enggan menggunakan wewenangnya untuk
proaktif menindaklanjuti tudingan korupsi terhadap cawapres Jusuf Kalla yang
dilontarkan mantan presiden Abdurrahman Wahid.
"KPK justru menunggu dokumen atau bukti-bukti tudingan korupsi yang
dilontarkan Ketua Dewan Suro PKB itu melalui pers agar bisa ditindaklanjuti.
Kalau dokumen sudah diserahkan kepada KPK, baru kami bekerja," kata Wakil
Ketua KPK Ery Riana Hardjapemekas, Kamis (1/7).
Kalau keberatan menyerahkan dokumen itu secara langsung, katanya, Gus Dur
cukup menelpon KPK dan kita akan menjemput dokumen tersebut. "Langkah
berikut, jika ada bukti pendukung, KPK siap melakukan pemeriksaan lanjutan,"
tambah Ery.
"Tapi kalau kita sampai mengejar-ngejar dokumen tersebut rasanya masih belum
pas karena kita masih ragu apakah pernyataan Gus Dur itu benar," ia
menambahkan.
Normatif
Ketua Panwaslu Komarudin Hidayat hanya memberi jawaban secara normatif.
"Masyarakat berhak mengetahui track record capres/cawapres yang akan dipilih
5 Juli mendatang.
"Karena itu, kalau Gus Dur punya informasi negatif tentang Jusuf Kalla, ada
baiknya kasus tersebut digelar di depan umum secara fair dan didukung
bukti-bukti. Ini akan membantu masyarakat menentukan pilihannya. Tapi Gus
Dur harus fair. Jangan fitnah."
Sebaliknya, kata dia, jika pihak Jusuf Kalla merasa dirugikan cawapres dari
Partai Demokrat itu berhak menyatakan keberatan atas tudingan tersebut untuk
meyakinkan masyarakat. "Ini sudah dilakukan oleh capres Wiranto sekitar
kasus AFI dan SBY soal isu kekerasan dan agama," tutur Komaruddin Hidayat.
Mengapa Panwaslu tidak pro aktif menanggapi pernyataan Gus Dur? "Karena
kasusnya soal korupsi, maka lembaga KPK atau penyidik lain yang lebih dulu
melakukan penelitian.
Tapi jika kasus ini dilaporkan ke Panwaslu misalnya oleh tim sukses Jusuf
Kalla yang merasa dirugikan kita akan proses sesuai ketentuan. "Tapi yang
harus lebih banyak berperan dalam kasus ini adalah petugas penyidik. Karena
menyangkut tindak pidana korupsi atau tindak pidana perbuatan tak
menyenangkan bagi Jusuf Kalla."
Sebelumnya, Gus Dur melontarkan pernyataan yang menyebut dirinya pernah
menyerahkan 350 lembar bukti-bukti korupsi Jusuf Kalla kepada Ketua Partai
Golkar Akbar Tandjung. Namun, bukti-bukti itu tidak ditindaklanjuti. Jusuf
Kalla sendiri hanya menyebut tudingan Gus Dur itu sebagai lelucon
Alhasil, karena Gus Dur tidak menunjukkan 350 lembar bukti-bukti korupsi
Jusuf Kalla tersebut, masyarakat meragukan pernyataan Gus Dur itu. Tapi
kalau tudingan Gus Dur tidak benar, kenapa Jusuf Kalla cuma diam saja?
Situasi inilah yang membuat KPK mengambil posisi menunggu dari pada
proaktif. KPK hanya akan menindaklanjuti tudingan itu jika Gus Dur
menyampaikan temuannya itu karena KPK khawatir dituding ikut mempengaruhi
citra capres-cawapres yang akan ikut bertarung pada Pilpres 2004.
Sementara itu, setelah diterpa berbagai isu korupsi dan politik uang (money
politics) terbesar pada masa kampanye pilpres seperti ditemukan ICW dan TII,
kini giliran koalisi partai pendukung SBY-Kalla dikabarkan terancam retak.
Pasalnya, ada ketimpangan dalam mengakomodir pengurus partai yang berkoalisi
untuk berperan sebagai tim sukses gabungan SBY-Kalla.
"Ancaman retaknya koalisi partai pendukung SBY-Kalla karena tidak
terakomodirnya parpol dalam tim sukses SBY-Kalla," ujar Sekretaris DPW
Partai Bulan Bintang (PBB) Steind Gumay kepada wartawan di sela-sela
pembekalan calon saksi pilpres SBY-Kalla, di Jakarta, Rabu (30/6).
Steind mengakui, sejak awal dalam tubuh PBB sudah tidak solid untuk
mendukung SBY-Kalla. Sehingga keretakan dalam internal PBB saat ini mulai
terlihat. Apalagi keputusan DPP PBB untuk berkoalisi dukung SBY-Kalla
adalah suatu keputusan yang terlalu cepat. Sehingga kader-kader PBB di
tingkat grass root (tingkat bawah) kaget menerima putusan untuk mendukung
SBY-Kalla.
Disamping itu, tegasnya proses koalisi partai tidak didahului proses
internal partai tingkat bawah. "Yang ada koalisi itu diputuskan oleh DPP.
Setelah itu DPW-DPW diminta untuk melegitimasinya," ujarnya.
Sementara itu Ketua Tim Sukses Gabungan SBY-Kalla se-DKI HMU Djayanto
membantah adanya keretakan diantara partai koalisi. Menurutnya baik PBB,
Demokrat maupun PKPI masih tetap solid dukung SBY-Kalla. "Masyarakat tak mau
mendengar lagi soal propaganda. Harapan rakyat adalah adanya perubahan untuk
hidup lebih baik. Perubahan itu ada pada SBY-Kalla," tegasnya. (Tbt/h)
---------------------------------
Do you Yahoo!?
Yahoo! Mail - 50x more storage than other providers!
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar.
Now with Pop-Up Blocker. Get it for free!
http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih
Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Posting: [EMAIL PROTECTED]
5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
