Kebusukan SBY Saat Menjabat Mulai Bermunculan, Termasuk Menyarankan KUDETA Sepandai-pandainya menyimpan bangkai, toh akhirnya akan tersebar pula bau busuknya. Dia menurut Jenderal Wiranto, pernah meminta TNI melakukan kudeta saja saat peralihan kekuasaan dari Soeharto ke Habibie. Beberapa prilaku SBY saat dia menjabat di militer aktif saat bertugas di Timtim, saat menjadi Kasospol ABRI saat kerusuhan pasca jejak pendapat Timtim, mulai terungkap. Bila seorang Abilio Soares yang hanya menjabat Gubernur Sipil dikenai hukuman 3 tahun dalam kasus pelanggaran berat HAM di Timtim, ternyata peran SBY saat itu lebih penting dari Soares. Juga kasus Kudatuli, mantan Pangdam Jaya Jenderal Sutyoso sudah bernyanyi kepada tim TPDI bahwa SBY-lah yang memimpin rapat-rapat penyerbuan Kudatuli saat itu, tapi dia bebas saja. Juga ada berita, kasus dirugikannya Negara (Pertamina) saat ini di denda KBC sebesar US$290 juta, baru terungkap bisa terjadi karena ketidak-tegasan SBY saat menjabat Menteri Pertambangan saat itu.
SBY Pernah Menawari Kudeta Kepada Wiranto Wiranto mengaku, Susilo pernah menawarkan apakah sebaiknya TNI tidak mengambil alih kekuasaan (kudeta) pada saat peralihan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke BJ Habibie. Hal ini dikemukakan Wiranto menjawab anggota Komisi I DPR yang menanyakan disebutnya Wiranto pernah mempunyai kesempatan dua kali mengambil alih kekuasaan. "Waktu itu saya memang diberitahukan oleh Pak Yudhoyono (Susilo Bambang Yudhoyono waktu itu Kaster) yang mengatakan bahwa situasinya sudah bahaya, dan dia tanya apakah akan mengambilalih kekuasaan. Waktu itu saya katakan tidak. Semua harus sesuai dengan prosedur konstitusi. Kalau tak percaya, silakan tanyakan beliau," kisah Wiranto ( silahkan baca sendiri ) Kader GOLKAR Tuding SBY Dibalik Kasus KBC & Berlarutnya Kasus Ambon, Poso, Aceh Kader Golkar masih meragukan ketegasan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menuntaskan berbagai kasus apabila SBY benar-benar terpilih menjadi persiden pada putaran final pemilihan presiden/wakil presiden pada 20 September 2004. Hal itu diungkapkan pimpinan Fraksi Partai Golkar Harry F Sohar kepada pers di Gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa. Pertama, akibat ketidaktegasan SBY saat menjabat menteri pertambangan dan enerji (mentamben), pemerintah dan rakyat Indonesia wajib membayar kepada Karaha Bodas Company (KBC) sebesar US$290 juta atau setara dengan (290 juta X Rp 8.500) atau sekitar Rp 2,465 triliun. Kewajiban itu disebabkan oleh tuntutan KBC menang di tingkat arbitrase internasional. Akibatnya, aset Pertamina di Hong Kong (PT Petral) terancam disita. Kedua, saat SBY menjabat menko polkam, juga selalu bersikap ragu-ragu sehingga penyelesaian masalah Aceh, Ambon, Maluku dan Poso justru sering ditangani atau diambil alih oleh Menko Kesra Jusuf Kalla. "Jadi, walaupun kepopuleran SBY hebat dan menang dalam putaran pertama, kita belum yakin. Kita tidak ingin bangsa yang besar ini dipimpin orang yang tak tegas," katanya. Dia berkata, "Ingat, akibat dari ketidaktegasan SBY, rakyat diwajibkan menanggung tuntutan KBC sebesar 290 juta dolar AS dan jika PT Petral disita, rakyat akan tambah sengsara karena perusahaan itulah yang selama ini mengimpor minyak mentah dan BBM dari luar negeri," katanya. Tokoh Golkar asal Sumsel itu menceriterakan, pada 2000, KBC melalui Arbritrase Internasional menuntut pemerintah Cq Pertamina dan PLN sebesar 261 juta dolar AS, karena proyek listrik swasta yang tendernya dimenangkan KBC pada 1997, pembangunannya dihentikan dan izinnya dibatalkan. Pada saat terjadi penuntutan, SBY menjabat sebagai mentamben dan pada waktu itu dia tidak bikin gebrakan yang spektakuler, dalam pengertian tidak membuat counter atau upaya hukum yang konkret sehingga akhirnya KBC menang dalam penuntutan. Masalah jadi berlarut-larut dan keputusan demi keputusan diambil oleh Arbritrase Internassional, pengadilan rendah dan pengadilan tinggi di New York. Akhirnya dana pemerintah RI yang berasal dari LNG sebesar 500 juta dolar AS diblok berdasarkan keputusan pengadilan tinggi di New York atas keputusan arbritrase internasional. Dana itu pun tidak bisa dicairkan. Dana baru bisa dicairkan bila pemerintah RI membayar tuntutan KBC plus bunga sehingga seluruhnya berjumlah 290 juta dolar AS. "Ceriteranya akan jadi lain jika waktu itu SBY tidak ragu-ragu bertindak, kita tidak di-penalti sebesar itu. Sekarang, rakyat yang tak punya dosa apa-apa disuruh nanggung uang sebesar itu dan martabat bangsa tidak dilecehkan. Ini yang membuat kita masih ragu-ragu," kata Harry Sohar. Hary melihat SBY sebagai sosok yang kurang tegas. Padahal, dalam situasi sekarang, sangat dibutuhkan pemimpin yang berani mengambil keputusan yang cepat dan tepat.MoL, 21/7/200 Operator dan Pemimpin Rapat Serangan Kudatuli Capres Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali diusik. Menjelang pemilihan presiden (pilpres) putaran kedua, keterlibatan capres asal Pacitan dalam kasus 27 Juli yang terjadi delapan tahun lalu itu kembali dipersoalkan. Adalah Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) yang menuntut Tim Penyidik Koneksitas untuk mengubah status SBY dari saksi menjadi tersangka. "Sebab, peran SBY cukup signifikan dalam tragedi berdarah 27 juli 1996, sama halnya dengan peran Letjen (pur) Sutiyoso yang kini menjadi gubernur DKI Jakarta," ungkap Ketua TPDI R.O. Tambunan saat memberi keterangan pers menyambut peringatan peristiwa 27 Juli di Jakarta kemarin. Tambunan mengungkapkan, tuntutan terhadap peningkatan status SBY itu terkait temuan baru TPDI. Dia membeberkan, menjelang pemilihan gubernur DKI beberapa waktu lalu, Sutiyoso pernah mengatakan pada dirinya bahwa yang memimpin sejumlah rapat menghimpun kekuatan untuk membubarkan demonstrasi -yang digelar di depan Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI), di Jl Diponegoro 58, Jakarta- adalah SBY. Seperti diketahui, penyidikan kasus 27 Juli oleh Tim Penyidik Koneksitas hingga kini masih macet. Sejauh ini, tokoh kunci yang sudah menjadi tersangka baru adalah Sutiyoso yang pada saat kejadian menjabat sebagai Pangdam Jaya. SBY yang saat itu menjabat Kasdam Jaya hanya menjadi saksi. Tokoh sentral lain yang menjadi saksi adalah mantan Panglima ABRI Jenderal (pur) Feisal Tandjung, mantan Kapolri Jenderal (pur) Dibyo Widodo. Mantan Kasospol ABRI Letjen (pur) Syarwan Hamid sebenarnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi kemudian, namanya tiba-tiba hilang dari daftar tersangka. "Kami juga mengimbau DPR RI turut mendorong agar Tim Penyidik Koneksitas dapat bekerja optimal, sehingga mereka dapat menegakkan kebenaran dan keadilan demi tegaknya supremasi hukum di republik ini," ujar Tambunan (Jawapos, 17/7/2004) Kasus 27 Juli merupakan salah satu contoh tragis rezim militer menyelesaikan masalah sosial dan politik. "Mereka mengedepankan kekerasan dan melempar tanggungjawab kepada orang lain yakni PRD yang dijadikan kambing hitam," kata Asmara Nababan dalam diskusi memperingati kasus 27 Juli Selasa sore (20/7). Menurutnya, kasus 27 Juli harus terus diupayakan untuk diungkap. "Yang diungkap adalah kebenaran," tambahnya. Dia mencontohkan bahwa ketika melakukan investigasi mendapatkan saksi yang mengatakan melihat puluhan jenasah akibat peristiwa 27 Juli 1996 di RSPAD. "Namun setelah dicek pemerintah berusaha menutupi dengan mengatakan bahwa tidak ada jenazah di RSPAD melalui Moerdiono," kata Asmara Nababan. Pengungkapan kasus tersebut bertujuan untuk melakukan berbagai perubahan. "Agar mereka yang menggunakan fasilitas negara bisa mempertanggungjawabkan dan kita bisa melakukan perubahan kebijakan," tandas Nababan. Dia juga mengatakan bahwa serangan 27 Juli tersebut adalah jelas serangan yang dilakukan negara dan merupakan kejahatan kemanusiaan. "Seharusnya kasus ini diselesaikan dengan pengadilan HAM bukan pengadilan koneksitas," tambahnya. Firman Djaya Daeli aktifis PDIP dan juga anggota DPR mengatakan bahwa kasus 27 Juli harus terus diungkap karena menjadi simbol dari perlawanan rakyat terhadap kekerasan dan pelanggaran HAM. "Pelanggaran HAM dalam kasus 27 Juli ini ditopang oleh pemerintah dan aparat keamanan," tandasnya. Sehingga dengan peringatan kasus tersebut menjadi pernyataan bahwa kekerasan harus dilawan dan tidak memberi kekuatan represif untuk kembali (Tempo Interaktif, 21/7/2004) Master of Terror LtGen Susilo Bambang Yudhoyono, TNI Chief of Territorial Affairs (Kaster TNI). The position of Chief of Socio-Political Staff (Kassospol) was in November 1998 changed to Chief of Territorial Affairs (Kaster). It was still held into 1999 by the same officer, LtGen Susilo Bambang Yudhoyono. He was one of two chiefs who commanded staff at TNI Headquarters and reported directly to the Commander of the Armed Forces (Pangab, Gen Wiranto). The other was the Chief of General Staff (Kasum, LtGen Sugiono). Both had East Timor responsibilities in 1999.[1] The Chief of Territorial Affairs technically coordinates all the territorial commands, including the Udayana command (held by MajGen Adam Damiri), and the East Timor command (Col Tono Suratman). Bambang Yudhoyono therefore shared command responsibility for the criminal conduct of TNI forces in East Timor in 1999. He had two assistants: one for territorial affairs (Aster), held in 1999 by MajGen Djoko Mulono, and one for socio-political affairs (Assospol, sometimes called Askomsos), held by MajGen Sudi Silalahi. LtGen Sugiono and both of Bambang Yudhoyono's assistants, as well as a range of other military top brass, were present at a meeting in Jakarta on 19 February 1999 between General Wiranto and a large delegation of pro-integration East Timorese led by Domingos Soares. They had come to ask for weapons.[2] On 21 June Yudhoyono and LtGen Sugiono received a visit from the vice chief of the Australian defence force, Air Marshal Doug Riding. Riding conveyed the message that 'the most significant threats to a genuinely free ballot come from the pro-integrationist militia groups, supported by TNI.... This is very seriously damaging the credibility of the Indonesian Government and TNI .... TNI must stop supporting the militias and must control their activities.' However, Yudhoyono dismissed the thrust of Riding's case. Disturbance to that point, he said, had been minor.[3] Bambang Yudhoyono is often portrayed as an intellectual and a reformer. But he is also a nationalist, who felt offended by foreign pressure on Indonesia's human rights policy in East Timor and elsewhere.[4] After the withdrawal from East Timor he defended the TNI against allegations that it had committed crimes against humanity by presenting what had happened in East Timor as far less serious than Rwanda, Bosnia or the Nazis in World War II. 'There is a conspiracy, an international movement... to corner Indonesia by taking up the issue', he said.[5] Bambang Yudhoyono was appointed Mines Minister in the new Abdurrahman Wahid cabinet (October 1999), and then became Coordinating Minister for Politics and Security in the reshuffle of August 2000. Under international pressure, he took responsibility for attempting to reign in the East Timor militias in West Timor after some of them killed western aid workers early the following month. After at first denying they still existed,[6] he took some action to disarm the militias. Status: Priority 2 for further investigation. Not included in any other formal list, but mentioned in other independent reports, bearing structural responsibility, but with minimal data so far for involvement in ET violence. Reference: [1] Both are on a list of officers in need of investigation over atrocities committed there: 'Ingin Nobel, dapat penjahat perang', Xpos, No. 34/II, 2-8 October 1999. [2] 'Delegasi prointegrasi Timtim minta senjata pada Pangab', Republika, 20 February 1999. [3] Don Greenlees and Robert Garran, Deliverance: The inside story of East Timor's fight for freedom, Sydney: Allen & Unwin, 2002, pp.167-8. [4] '"Tangan tak terlihat" coba dikte RI', Media Indonesia, 29 January 1999. [5] Vaudine England, 'East Timor: "Too early" to plan trials for atrocities', South China Morning Post, 21 September 1999; Keith Richburg, 'Horror I thought I'd left behind', Washington Post, 26 September 1999; Susilo Bambang Yudhoyono, 'Krisis Timor Timur dan masa depan Indonesia', Tajuk, ed.6 yr 2, 8 October 1999 Sumber: http://swaramuslim.net/SIYASAH/more.php?id=2092_0_6_0_C __________________________________ Do you Yahoo!? Read only the mail you want - Yahoo! Mail SpamGuard. http://promotions.yahoo.com/new_mail ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar. Now with Pop-Up Blocker. Get it for free! http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
