Wiranto Pernah Diminta Susilo Kudeta - Gus Dur Akui Titipkan Agus Wirahadukusumah
Jakarta, Bernas Mantan Panglima TNI Jenderal Wiranto menyangkal dirinya membentuk kelompok (grup) dalam tubuh militer. Namun ia mengakui, saat peralihan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke BJ Habibie, Kaster TNI yang saat itu dijabat Letjen Susilo Bambang Yudhoyono pernah menyarankan kudeta. Ia juga membantah mutasi besar-besaran di jajaran TNI kali ini sebagai de-wiranto-isasi atau pembersihan orang- orangnya. Wiranto juga menyayangkan pencopotan Letjen TNI Djaja Suparman dari Panglima Komando Cadangan Strategis TNI-AD (Pangkostrad) yang digantikan Mayjen TNI Agus Wirahadikusumah (kini Pangdam VII/Wirabuana) yang dititipkan Gus Dur, karena dia salah satu jenderal terbaik. Bantahan Wiranto itu dikemukakan dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi I DPR di gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (1/3). Menko Polkam nonaktif ini tampil penuh percaya diri, tanpa didampingi seorang pun anggota Tim Advikasi HAM Perwira TNI. Secara terpisah, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam jumpa pers di Bina Graha, Jakarta, Rabu kemarin menyatakan, ia tidak pernah memplot Agus Wirahadikusumah menjadi Pangkostrad. Hal serupa juga tidak ia lakukan kepada para perwira tinggi TNI lainnya. Mengenai Agus, Gus Dur membenarkan pernah menitipkannya kepada pimpinan TNI. "Jangan sampai Agus disia-siakan, karena pemikirannya baik. Tetapi saya tidak tahu kapasistas Agus, selain menjadi seorang pemikir. Soal apakah dia cocok menjadi Pangkostrad, itu bukan urusan saya, dan menjadi wewenang Panglima TNI dan KSAD," kata Gus Dur. Gus Dur juga menyatakan tidak tahu-menahu tentang mutasi 74 perwira TNI itu. Ia membenarkan, ada beberapa orang yang tidak setuju untuk diganti atau dimutasikan. Sebagai contoh, Gus Dur menujuk Komandan Paspampres, Mayjen TNI Suwandi yang dimutasikan ke tempat lain. Gus Dur membenarkan telah bertemu dengan Suwandi dan mengatakan agar bersabar. "Ya.. sudahlah sabar saja," kata Gus Dur, mengulangi komentarnya kepada Suwandi. Gus Dur juga mengakui pernah menitipkan tiga orang kepada tiga menteri, yakni Pangarjito kepada Menteri Negara Pekerjaan Umum, Rozi Munir kepada Menteri BUMN Laksamana Sukardi dan Parmana kepada Menkimbangwil Erna Witoelar. Gus Dur memberi alasan, ia tahu persis kapasitas orang-orang tersebut. Sementara Djaja Suparman yang dicopot dari Pangkostrad kepada pers di Jakarta, Rabu (1/3) mengatakan, masalah penggantian dirinya oleh Agus Wirahadikusumah jangan dipolemikkan, karena hal itu masalah internal TNI. "Sudahlah, wong kita biasa-biasa saja kok, lagi pula kalian kan tidak tahu masalahnya," kilah Djaja. Kalau soal mutasi dibesar-besarkan yang rugi rakyat kebanyakan dan intitusi TNI. Menurut dia, setelah ia bertemu dengan Paglima TNI Laksamana Widodo AS dan KSAD Jenderal TNI Tyasno Sudarto, Rabu kemarin, dirinya sudah mendapat jawaban atas pencopotan dirinya sebagai Pangkostrad. Sehari sebelumnya, Djaja mengatakan belum menerima surat keputusan pencopotan dirinya dan menyatakan kurang memahami alasan alasan mutasinya. "Tapi sekarang saya sudah mendapat jawaban," katanya menolak merinci apa jawabannya. Tak kudeta Wiranto mengaku, Susilo pernah menawarkan apakah sebaiknya TNI tidak mengambilalih kekuasaan (kudeta - red) pada saat peralihan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke BJ Habibie. Hal ini dikemukakan Wiranto menjawab anggota Komisi I DPR yang menanyakan disebutnya Wiranto pernah mempunyai kesempatan dua kali mengambil alih kekuasaan. "Waktu itu saya memang diberitahukan oleh Pak Yudhoyono (Susilo Bambang Yudhoyono waktu itu Kaster) yang mengatakan bahwa situasinya sudah bahaya, dan dia tanya apakah akan mengambilalih kekuasaan. Waktu itu saya katakan tidak. Semua harus sesuai dengan prosedur konstitusi. Kalau tak percaya, silakan tanyakan beliau," kisah Wiranto. Wiranto juga membantah bahwa dirinya dulu yang membisiki kepada Presiden Habibie bahwa Letjen TNI Prabowo Subianto (saat itu Pangkostrad) melakukan pengumpulan pasukan di beberapa tempat strategis, akan mengambilalih kekuasaan. "Soal informasi kepada Presiden Habibie berkait Prabowo kudeta, saat itu memang ada pengumpulan pasukan di beberapa tempat strategis. Berarti kondisi dalam siaga I, ini hal biasa bagi TNI. Tapi bagi pihak lain, bisa curiga itu bisa mengarah ke tindakan makar," kilah Wiranto. Di depan para anggota Komis I DPR, Wiranto membantah pula ada de-Wirantoisasi dalam tubuh TNI. Sebab, katanya, jika itu benar berarti ada Wiranto Grup. Dan, jika ada Wiranto Grup, berarti dirinya telah berupaya secara sitematis membina kekuatan di luar dan di dalam tubuh TNI untuk tujuan tertentu. "Tapi, apakah ada indikasi saya melakukan itu?" tanya Wiranto. Ia membenarkan, isu dirinya memiliki grup di TNI muncul, karena sebelumnya ia meneken surat perintah penempatan para perwira. "Padahal sebagai Panglima TNI sudah sewajarnya saya menandatangani surat penempatan perwira," katanya. Wiranto membantah, bukan berarti perwira yang bersangkutan adalah orangnya. "Tapi orangnya negeri ini yang saya ajak membangun negara agar menjadi baik," tegasnya. Para perwira yang ditempatkan pada posisi elit atau jabatan tinggi dalam tubuh TNI, dipilih berdasarkan empat kriteria. Yaitu moralitas, kualitas, akseptabilitas, dan track record. Menanggapi pertanyaan anggota DPR mengenai perasaannya atas pengangkatan Mayjen TNI Agus Wirahadikusumah sebagai Pangkostrad, Wiranto mengatakan, hal itu wewenang Panglima TNI. "Saya tidak bisa mewakili perasaan seseorang," jawab Wiranto yang acap kali melontarkan canda-canda segar. Soal Agus Wirahadikumah sendiri, Wiranto mengibaratkan seperti seseorang yang tengah memilih burung perkutut dengan suara kung (bagus - red). "Jadi, tanyakan ke Panglima TNI, apakah betul perkutut yang ini bagus," kelakarnya. Soal tuduhan KPPM bahwa dirinya bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Timtim pasca jajak pendapat, Wiranto menegaskan, pemerintah dan TNI tidak merencanakan agenda terselubung selama proses jajak pendapat. Ia juga memaparkan sejumlah bukti yang menunjukkan niat baik pemerintah dan TNI berkaitan dengan jajak pendapat. "Pemerintah dan TNI mengundang secara terbuka penasihat polisi sipil dan penasihat militer, dan hal itu tidak termasuk dalam perjanjian tripartit (antara pemerintah RI, Portugal dan Sekjen PBB)," kata Wiranto. Bahkan, kata Wiranto, yang dalam dengan pendapat itu sempat memutar film dokumenter, pemerintah dan TNI menerima secara terbuka kedatangan wartawan asing, pengamat luar negeri dan LSM-LSM asing. Menurut Wiranto, waktu itu TNI melakukan antisipasi secara cermat atas keluarnya dua opsi--otonomi luas atau merdeka. "Ada risiko kritis yang dihadapi melihat kondisi riil di lapangan. Kondisi riil itu antara lain selama 23 tahun lebih masyarakat Timtim terpecah, antara prointegrasi dan prokemerdekaan. Mereka harus didamaikan. Kalau tidak, jajak pendapat dipastikan gagal," paparnya. Kondisi riil lainnya, kata Wiranto, adalah masih rendahnya pendidikan masyarakat, sementara mereka dipaksa memahami makna konsep otonomi luas Timtim. Mengenai proses penetapan opsi, Wiranto menegaskan, TNI tidak ikut ambil bagian pada saat konsep awal dibuat. TNI, katanya, hanya ikut serta pada proses akhir, yakni saat sidang kabinet 12 Januari 1999. Saat sidang kabinet, kata Wiranto, TNI minta kepastian apabila opsi otonomi khusus atau otonomi luas Timtim benar-benar jadi keputusan pemerintah, maka hendaknya keputusan di masa lalu mengenai integrasi Timtim bukan keputusan yang salah. "Sebab, kita tidak rela ribuan putra bangsa yang gugur membela integrasi, dianggap membela keputusan yang salah. Itu kan konyol," katanya. Wiranto mengakui, 3.700 tentara gugur di Timtim, sementara 2.400 lainnya luka dan menderita cacat. Sejak keluarnya Tap MPR No 6/1978, TNI sudah diposisikan melawan separatisme. Menko Polkam nonaktif ini juga membantah dirinya membeli waktu tayang suatu acara (blocking time) televisi dan radio untuk membela diri atas tuduhan pelanggaran HAM. "Saya tak punya uang," tegas Wiranto. Pernyataan Wiranto itu disampaikan kepada wartawan yang menanyakan mengapa dirinya sering tampil di acara khusus di televisi dan radio belakangan ini. Sementara itu, ketika ditanya jawaban yang Panglima TNI atas pencopotan dirinya, Djaja mengatakan, sebagai prajurit harus memenuhi perintah atasan secara arif dan bijaksana. "Sekarang tinggal menjalankan tugas baru," katanya. Serah terima Pangkostrad akan dilaksanakan 29 Maret 2000, menunggu dirinya kembali dari Tanah Suci menunaikan ibadah haji.Sedangkan KSAD Jenderal TNI Tyasno Sudarto menjawab pers, di Jakarta, Rabu mengatakan, pihaknya belum memberitahukan tentang mutasi di lingkungan TNI kepada para perwira, karena saat surat tersebut ditandatangani Senin (28/2), dirinya sedang di Medan. Menurut dia, setiap surat keputusan memang diberitahukan kepada yang bersangkutan setelah ditandatangani Panglima TNI. "Jadi yang benar, setelah diputuskan oleh Wanjakti (Dewan Kepangkatan dan Jabatan Perwira Tinggi), dan ditandatangani Panglima, baru diberitahukan kepada yang bersangkutan oleh atasan masing-masing," katanya. Ditanya mengenai Agus Wirahadikusumah yang seharusnya mendapat punishment, Tyasno mengatakan, hal itu sudah dibicarakan dalam Wanjakti dan sudah dinilai oleh seluruh pimpinan teras TNI. "Begitulah hasilnya," ujarnya. Ia membantah ada intervensi dari Gus Dur dalam mutasi jajaran TNI. Menurut dia, setiap perwira dibicarakan di Wanjakti yang beranggotakan Panglima TNI, Wakil Panglima TNI, dan empat Kastaf. "Jadi pertimbangannya sangat matang, jangan diinterpretasikan macam-macam sehingga nanti menjadi polemik dalam masyarakat," tegasnya. Panggil Wiranto Di tempat terpisah, Ketua DPR Akbar Tandjung menegaskan, pemanggilan Wiranto oleh Komisi I bukan merupakan suatu upaya untuk memperbaiki citra jenderal berbintang empat itu. Menurut Akbar, DPR perlu mendengar hal-hal yang barangkali belum terungkap yang berkaitan dengan masalah-masalah yang menjadi tanggung jawab Wiranto pada masa lalu, dalam kapasitasnya sebagai Panglima TNI, khususnya kasus Timtim. Informasi Wiranto nantinya bisa menjadi bahan bagi Dewan dalam menyikapi permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran HAM. "Kehadiran beliau (Wiranto - red) di DPR tidak mengurangi proses pemeriksaan secara hukum, sebagaimana yang direkomendasikan Komnas HAM dan tengah ditindaklanjuti Kejaksaan Agung. Itu sama sekali tidak mempengaruhi," kata Akbar di gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu. Ketika dikonfirmasi bahwa kehadiran Wiranto di DPR merupakan desakan dari sejumlah anggota Fraksi Partai Golkar di Komisi I, Akbar yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar mengatakan, hal tersebut sudah menjadi keputusan komisi yang juga terdiri dari berbagai fraksi di DPR. Sementara pengamat politik UII Yogyakarta, Mahfud MD menanggapi pencopotan Djaja dan mutasi besar- besaran di militer, menilai sebagai sebuah paradigma baru militer yang positif dalam rangka perwujudan visi Gus Dur. Menurutnya, mutasi di tubuh militer dalam rangka menerjemahan kebijakan Gus Dur yang mungkin saja oleh pimpinan TNI diartikan secara bebas. Ia berpendapat, konsep Gus Dur untuk menciptakan militer yang profesional, membangun paham TNI di masa depan, adalah kebijakan yang masih memerlukan penerjemahan-penerjemahan. "Jadi, pemarkiran beberapa perwira tinggi TNI itu jelas ada kesengajaan. Proses mutasi itu saya kira telah melalui prosedur yang wajar," papar Mahfud kepada Bernas, Rabu (1/2). Mahfud menyatakan, pencopotan Djaya tidak langsung dipengaruhi Gus Dur. Presiden tidak mungkin memerintahkan secara langsung, tetapi bagaimana pun, hal itu tetap berkaitan dengan kebijakan pemerintah secara keseluruhan. (mur/csm/cr6) http://www.indomedia.com/bernas/2003/02/UTAMA/02uta2.htm __________________________________ Do you Yahoo!? Vote for the stars of Yahoo!'s next ad campaign! http://advision.webevents.yahoo.com/yahoo/votelifeengine/ ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar. Now with Pop-Up Blocker. Get it for free! http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
