----- Original Message -----
From: Ki Segoro Alas
To: [EMAIL PROTECTED]
Sent: Friday, July 23, 2004 12:51 AM
Subject: [temu_eropa] [Arsip-ESSEN] - Wilson : ADA BAHAYA MILITERISME DAN IMPERIALISME
DIDEPAN MATA
Draft-PRAXIS-Wls
Ringkasan ICPT, April-Juni 2003
Embargo hingga minggu 2 Juli
ADA BAHAYA MILITERISME DAN IMPERIALISME DIDEPAN MATA
Dalam tiga bulan terakhir kita melihat suatu keterkaitan langsung antara
militerisme dan imperialisme baik dalam level global, nasional dan lokal.
Semua militerisme yang bertingkat-tingkat itu mestilah punya suatu benang
merah ideologis dan saling terkait. Militerisme global yang dikomandoi AS
melegitimasi aliansi strategis dengan rejim-rejim anti demokrasi (macam
megawati) atau kekuatan militer di level nasional macam TNI. Militerisme
ditingkat nasional lalu menerapkannya dalam bentuk operasi militer
ditingkat lokal, seperti di Aceh sekarang ini.
Benang merah tersebut adalah sedang diterapkannya suatu
"model disiplin tertib sipil" dimana cara-cara militeristik yang
memegang komando. Jadi bukan suatu yang kasuistik, nasionalistik dan
lokalistik atau khas Indonesia, tapi memang suatu yang sistematis sedang
diuji cobakan dari level internasional, nasional hingga lokal. Dan militer
Indonesia kembali mendapat kehormatan untuk menjadi 'pilot proyek anti
demokrasi", persis dengan 'pilot proyek AS" tahun 1965-66 di Indonesia.
Tentu saja militerisme digunakan karena rejim kediktatoran modal sudah
kehilangan kepercayaan dengan sistem demokrasi yang mereka buat sendiri.
Sebab demokrasi bagi mereka dianggap telah menghasilkan atau memberi
kesempatatan/ruang bagi munculnya terorisme; pembangkangan sipil; gerakan
global anti neo-liberalisme; atau fundamentalisme agama. Intinya sistem
kapitalisme global ternyata menghasilkan dua kutub ideologi dalam
meresponnya, yaitu ideologi kiri-populis yang menentang neo-libealisme dan
ideologi 'fundamentalisme islam' sebagai ekspresi ' yang lebih 'anti AS,
anti barat dan dalam derajat tertentu diseret ke anti Kristen dan anti jahudi.
Apa yang terjadi di Afganistan dan Irak bukanlah sekedar 'melindungi
kepentingan nasional AS", tapi akan dijadikan suatu 'model atau plot" yang
digunakan diberbagai negeri/pemerintah nasional untuk mengatasi suatu
krisis stabilitas atau politis. Karena itu apa yang terjadi dengan operasi
militer di Aceh adalah fotocopy dari gaya AS dalam skala local, dimana
"melindungi kepentingan nasional" atau "melindungi NKRI" hanya bisa melalui
satu jalan; yaitu kekuatan militer. Persetan dengan supremasi sipil, ornop,
ham dan kebebasan sipil.
Dalam kasus Indonesia, nampak jelas pihak militer melakukan berbagi
konsolidasi politik untuk memperkuat 'intenal militer" selama
pemerintahan Megawati. Hasil konsolidasi itu diuji cobakan oleh militer
dalam kasus operasi militer di Aceh. Dimana ketiga angkatan (darat, laut
dan udara) dan kepolisian terbukti dapat digerakan dalam satu komando,
dibawah komando Pangab dan angkatan darat.
Uji coba konsolidasi internal militer ini juga meningkatkan tahap
konsolidasi militer ke aspek yang lain, yaitu konsolidasi logistik.
Logistik adalah sesuatu yang sangat penting untuk melakukan 'perang
politik' dengan alat-aalt politik kaum sipil yang sedang
membusuk menjelang pemilu tahun 2004, dimana suhu politik semakin memanas.
Konsolidasi logistik klasik militer melalui yayasan militer, "palakan pada
pengusaha" dan menyerahkan 'bisnis hitam' kepada Tomy Winata melalui PT
Artha Graha, tampaknya tidak cukup banyak mengumpulkan pundi-pundi untuk
manuver politik.
Lalu disasarlah trilyunan dana nganggur dalam bentuk "cadangan dana umum"
yang dikelola oleh pemerintah via dirjen anggaran atau dana yang indekos di
Bulog, departemen atau BUMN. Tiba-tiba saja dirjen anggaran mengatakan
tersedia dana taktis sekitar Rp. 8 trilyun untuk bantuan teknis dan
ketertiban di tiga wilayah konflik, Aceh, Maluku dan Papua. Bukan kebetulan
ketiganya adalah wilayah yang diplot tentara berpotensi mengganggu
keutuhan NKRI dengan bahaya GAM, RMS dan OPM.
Dana segar ini jelas tidak akan dihanguskan oleh militer, sebab kalau
tidak akan dicuri oleh para politisi menjelang pemilu 2004 nanti. Proyek
'instabiltias' melalui perang atas gerakan sparatis untuk mengawal NKRI
akan terus dibuat agar sisa dana dikucurkan. Untuk Aceh saja
sudah dialokasikan sekitar 1,7 trilyun untuk TNI dan Polri. Sisanya tentu
akan dihabiskan dengan cara memperpanjang operasi militer di Aceh dan
menciptakan 'operasi militer baru". Bumi Papua sangat potensial untuk the
next project, karena disana terkait langsung dengan kepentingan TNC
besar macam PT Freeport, yang kebetulan adalah dari Amerika. Jadi
sekalian memalak PT Freeport untuk menaikan dana subsidi ilegalnya untuk TNI.
Bukan kebetulan bahwa kebangkitan militerisme ini juga berhubungan dengan
proses integrasi sepenuh-penuhnya Indonesia dibawah kendali kediktatoran
pasar bebas diakhir tahun 2003 ini. Pemutusan hubungan dengan IMF dalam
skenario pasar bebas adalah melakukan bypass untuk penetrasi kapital
mereka, tanpa perlu perantara macam IMF, Bank Dunia, IBRD atau CGI yang
masih 'bernego dengan pemerintah" . Sekarang dengan tidak adanya lembaga
macam IMF dan sekutunya, maka pasar bebas akan terjun bebas dalam melakukan
penetrasi, semau gue, seenak perutnya sendiri, tidak akan ada yang dapat
merintangi lagi.
Fase lepas landas dari IMF itu tentu saja masa yang riskan, karena
'stabillitas politik " yang rawan menjelang pemilu 2004. Kekuatan pasar
bebas dengan percaya diri mau melakukan penetrasi karena secara
definitif sudah menemukan 'alat stabiltias' yang akan menjaminnya.. Alat
itu bukanlah 'rejim supremasi sipil", tapi militer atau TNI. Kekuatan
pasar bebas sudah lelah dengan instabiltias di Indonesia, padahal kawasan
ini sangat vital bagi pasar, buruh murah dan eksploitasi sumberdaya
alam. Operasi militer di Aceh adalah suatu 'show room politik" kepada
pasar bebas atau pemilik modal untuk menunjukan bahwa militer siap
mengunakan cara yang ekstrim sekalipun bila 'disiplin kapital' memang
membutuhkan "stabiltias", kalau perlu lupakan supremasi sipil, Ham, hukum
humaniter, parlemen dll yang bersangkut dengan hak-hak sipil dan supremasi
sipil.
Lantas kenapa tentara kelihatan atau seolah-olah kok nunut
dengan mengikuti proses politik supremasi sipil melalui momentum pemilu,
kok tidak kudeta saja langsung, seperti plot klasik perang dingin
dulu yang juga diciptakan oleh AS. Inilah hebatnya 'perang politik' gaya
baru yang diakukan oleh tentara.
Secara organisasi dan de facto tentara sadar sudah tidak ada lagi kekuatan
yang bisa menghalangi manuver mereka. Tapi tentara butuh legitimasi dan
faktor de jure untuk dominasinya. Kudeta justru akan kontra produktif bagi
tentara. Jadi, untuk mendapat legitimasi, militer membiarkan saja
pembusukan demokrasi terus berlangsung dengan 'pemilu' sebagai hidangan
penutupnya.
Bisa jadi pemilu akan menghasilkan suatu konflik horizontal yang makin
meluas; pemerintahan sipil yang sangat lemah; instabilitas yang makin
meluas (pemogokan buruh, konflik horizontal/SARA); korupsi sipil yang
telanjang; dan krisis ekonomi . Rakyat yang sudah apatis dan tidak punya
'alat dan ideologi politik alternatif' sebagai pegangan untuk keluar dari
krisis", dengan pragmatis akan cenderung menyimpulkan 'demokrasi' adalah
kekacauan, persetan dengan demokasi kalau jadi bangkrut kayak gini. "Kita
butuh stabilitas, jadi tidak soal kalau stabilitas itu harus dengan
melibatkan kembali TNI". Legitimasi-pun didapat oleh TNI
sebagai STABILISATOR.
Lalu bagaimana dengan legitimasi de jure nya? Gampang saja dukung 'rejim
sipil boneka' yang selalu 'oke-oke saja' dengan TNI' dan secara ideologis
memang cocok. Rejim Megawati yang konstitusional terbukti selama dua tahun
terakhir adalah 'boneka ideal' militer, sebelum ada boneka baru yagn lebih
efektif. Karena itu simbiosis ini kemungkinan akan dipertahankan pada
pemilu 2004 nanti. Jadi jangan heran bila TNI menjadi anak emasnya
Megawati, apa saja maunya menjelang pemilu ini diberikan. TNi mau operasi
militer keluar Inpres no 28 th 2003; TNI mau mainan pesawat dibeli
4 Shukhoi dari Rusia; mau lolos pengadilan Ham, Brigjen Adam Damiri
dituntut bebas dalam kasus pengadilan ham Timor-Timur.
Dibawah rejim megawati terbukti tentara juga lebih gampang 'melegalisir'
manuver mereka dengan mangajukan RUU yang jelas mendukung peran
stabilisator miltier yang semakin meluas seperti kasus UU Anti Terorisme;
draft RUU TNI; dan draft RUU Inteljen. Bagi Megawati, soal demokrasi
tidak penting, yang penting bagi dia dan partainya adalah untuk menang
pemilu dan pemilihan presiden, pokoknya terus berkuasa, besekutu dengan
militer sekalipun.
Apa Yang Harus Kita Lakukan?
Lalu what is to be done dengan gerakan demokrasi dan ornop di indonesia
sekarang ini?
Kondisi subyektif gerakan demokrasi dan ornop terpolarisasi dan
terfragmentasi dalam berbagai pengelompokan, sector, program, taktik dan
strategi dan soal-soal subyektif diantara mereka sendiri. Jadi tidak
mungkin dalam waktu dekat ini "dapat menjadi kekuatan politik alternatif
bagi rakyat" menandingi konsolidasi militer. Gerakan ornop yang
terfragmentasi ini juga mempunyai kelemahan ekstrim untuk berpolitik yaitu
basis social atau basis pengorganisiran yang lemah. Sebab terbukti sudah
'perang politik' bukan sekedar adu opini atau ide yang bagus, tapi juga adu
kekuatan dan dukungan secara riil.
Membusukan parpol, legislative, eksekutif dan semua institusi demokrasi
lainnya, tanpa menggebug tentara atau mengorganisir kekuatan politik
alternatif dan program alternatif, sama saja dengan masuk secara tak
langsung dalam 'plot pembusukan sipil' dari militer. Militer akan bilang,
"demokrasi dan supremasi sipil itu jadi busuk karena kaum sipil sendiri
yang tidak siap dan sibuk gontok-gontokan melulu, seperti yang dikatakan
ornop itu."
Lalu langkah taktis apa yang dapat dilakukan melihat kekuatan anti
demokrasi sudah begitu terkonsolidasi dan kondisi subyektif gerakan ornop
yang lemah tersebut?
Pertama; Memanfatkan operasi militer di Aceh sebagai pukulan balik bagi
militer secara keseluruhan, persis seperti di Timtim dulu, apalagi sekarang
ini deret hitung pelanggaran ham militer makin banyak terkuak dan akan
menjadi sasaran pelanggaran ham kelas berat spt: pemerkosaan, pembunuhan
warga asing, pembunuhan warga sipil, pembangunan kamp kosentrasi pulau
nasi, pengunaan senjata dari barat, penangkapan aktivis ham, teror atas
ornop kritis pada militerisme, pengusiran wartawan jepang, reuter dan
penangkapan wartawan Amerika William Nessen (akan disidang). Dari operasi
militer di Aceh, militer menyediakan amunisi bagi gerakan sipil dan
demokrasi untuk membidik diri mereka sendiri.
Kedua; Menghubungkan momentum pemilu dengan isu militerisme. Kebanyakan
Ornop tampaknya akan terkosentrasi dengan memanfatkan momentum pemilu.
Untuk itu perlu juga dimanfaatkan momentum ini untuk menyasar kebangkitan
militerisme. Mungkin perlu dibuat semacam track record dari calon presiden
dan parpol dalam hubungannya dengan militerisme seperti; 1). Sikap parpol
atau caleg atas operasi militer di Aceh, 2) sikap caleg/parpol atas
persidangan/pelanggaran ham kelas berat para jendral, 3) para
jendral pelanggar ham yang menjadi pendukung parpol, 4) jangan memilih
caleg dari pensiuanan militer atau militer yang 'cuti sementara" di DPR dan
DPD dan parlemen lokal, 5) Tolak pemilu di Aceh sebelum operasi militer di
hentikan, dll. Kita dapat membuat semacam tool kit pemilu dan militerisme
untuk disebarluaskan.
Ketiga; Menghadapi militerisme di Indonesia tampaknya akan
sulit dalam waktu dekat, jadi taktiknya harus dibantu dulu dari tekanan
ornop internasional, agar jadi payung bagi ruang gerak ornop disini,
agar militer sedikit mengendorkan represinya, dan mengurangi korban sipil.
Mungkin bisa dibuat konfrensi internasional tentang aceh di luar negeri
macam pembentukan APCET dulu. "Geng kiri di Asia-Pacific" sudah menjadikan
aceh sebagai isu utama. Mereka sudah melakukan aksi diberbagai tempat
dibawah koordinasi ASAP. Tinggal 'geng ornop' yang belum nampak
mengoptimalkan jaringannya yang juga sangat luas.
Keempat; Jangan mendukung sikap pmerintah dalam kasus pemutusan hubungan
dengan IMF. Tentang IMF/mperialisme, apa yang terjadi adalah pemurnian
neoliberalisme, artinya pasar bebas yang akan mengatur, sebagai
kediktatoran modal , tidak perlu lagi perantara macam IMF, WB, Paris Club
atau BKKPN, dll. Jadi jangan dilihat secara positif, tapi memang bagian
dari skenario neo-liberal. Mungkin juga perlu di buat tool kit yang
menghubungkan antara imperialisme dan militerisme/politik. Sehingga ada
pondasi politik/ideologis dalam perjuangan anti neoliberalisme
dan 'kesatuan isu atau musuh bersama' yang menyediakan syrat-syarat untuk
menyatukan gerakan darimanapun titik berangkatnya dan apapun bentuk
wadahnya. Ada dua sasaran sttrategis yang bisa menjadi prioritas yaitu;
Pertama, tentang penindasan kapital/imperialisme yang anti keadilan social.
Kedua, tentang bahaya militerime yang anti demokrasi dan ham.
What is the alternative?
What is the alternative? Pemerintah atau sistem demokrasi alternatif macam
apa yang akan kita bangun kedepan? Bentuk perekonomian seperti apa yang
akan kita terapkan? Bagaimana dengan peran rakyat pekerja, kaum tani,
perempuan, kaum miskin, hak minoritas, pemuda, masyarakat adat, perusahaan
swasta dll ?
Strategi macam apa secara organisasional yang harus disiapkan untuk
mencapai itu semua ?
Silakan saja kita berdiskusi untuk itu semua.
Salemba, 9 Juli 2003
Salam ngebor
Wilson
Staf Litbang PRAXIS
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Yahoo! Domains - Claim yours for only $14.70
http://us.click.yahoo.com/Z1wmxD/DREIAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih
Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Posting: [EMAIL PROTECTED]
5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
