Catatan  A. Umar Said

(tulisan ini juga disajikan dalam website
http://perso.club-internet.fr/kontak



                            PERISTIWA 27 JULI DAPAT DISELESAIKAN

                            =================================

                            OLEH MEGAWATI ATAU SBY ?

                             ========================



Sungguh penting bagi kehidupan bangsa kita bahwa berbagai kalangan telah
mengadakan beragam kegiatan untuk memperingati peristiwa 27 Juli, yang
terjadi 8 tahun yang lalu. Tetapi, ada orang-orang yang berpendapat bahwa
mempersoalkan peristiwa 27 Juli hanyalah untuk menjelek-jelekkan SBY  dan
�membela� Megawati, dalam rangka pemilihan presiden putaran ke-2. Walaupun
sebagian effeknya mungkin bisa saja begitu, tetapi  memperingati peristiwa
27 Juli mengandung arti yang lebih luas dan lebih dalam.



Sekarang, dalam memperingati peristiwa 27 Juli terpaksa disoroti lagi sikap
Megawati (dan PDI-P pada umumnya) yang oleh pendapat banyak orang dinilai
�kurang indah� alias buruk. Selama bertahun-tahun, banyak orang tidak
mengerti mengapa Megawati (PDI-P) seakan-akan tidak peduli atau membuta-tuli
terhadap peristiwa 27 Juli yang merupakan pelanggaran HAM berat dan
kejahatan besar di bidang politik yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Orde Baru,
baik dari kalangan  militer maupun sipil. Banyak orang merasa kecewa (bahkan
marah!) terhadap Megawati (PDI-P) yang seperti acuh-tak acuh terhadap
banyaknya korban yang jatuh di kalangan pemuda (terutama dari PRD) dan
kalangan lainnya, termasuk di kalangan simpatisan atau pendukung Megawati
sendiri.



Kejengkelan banyak orang betambah besar ketika Megawati kemudian kelihatan
�bergandeng tangan� dengan tokoh-tokoh militer dan Golkar, sedangkan umum
mengetahui bahwa sejak lama -- dan jelas-jelas pula !  -- banyak petinggi
militer dan Golkar telah memusuhi Megawati beserta PDI-nya. Serentetan
peristiwa sebelum, selama dan sesudah kongres PDI di Medan dan peristiwa 27
Juli 1996 menunjukkan dengan  jelas bagaimana pimpinan rezim militer Orde
Baru telah dengan kasar, ceroboh, gegabah, kotor dan terang-terangan
berusaha menghancurkan nama Megawati dan PDI-nya.



Oleh karena itu, banyak golongan yang sudah puluhan tahun ditindas oleh
rezim militer Orde Baru menaruh simpati besar terhadap Megawati, dan
menjadikan kantor PDI di jalan Diponegoro sebagai  mimbar bersama untuk
menyuarakan perlawanan terhadap berbagai politik Suharto dkk. Banyak orang,
pada waktu itu, melihat pada sosok Megawati sebagai salah satu simbul
perlawanan terhadap rezim militer Suharto dkk.





KEJAHATAN PIMPINAN ABRI



Peringatan peristiwa 27 Juli juga merupakan kesempatan bagi banyak golongan
untuk membongkar kembali dan mengenang berbagai kejahatan pimpinan ABRI,
yang jauh-jauh sebelum terjadinya peristiwa berdarah itu sudah merencanakan,
mengatur, dan melancarkan operasi penyerbuan terhadap massa yang berkumpul
di gedung PDI di jalan Diponegoro. Dalam hal ini, peran dan tanggungjawab
Jenderal  Feisal Tanjung, Letjen Syarwan Hamid,  Letjen Sutiyoso, dan Letjen
Susilo Bambang Yudoyono, telah digugat atau dipertanyakan oleh berbagai
kalangan, termasuk banyak ornop, dan terutama oleh kalangan generasi muda
dan mahasiswa.



Sebab, banyak indikasi yang menunjukkan bahwa di belakang �operasi� yang
dilakukan oleh para pendukung Suryadi (musuh Megawati di PDI waktu itu)
telah �bermain� secara aktif Letnan Jenderal Sutiyoso yang waktu itu
menjabat sebagai Panglima Kodam Jaya (pada saat itu Susilo Bambang Yudoyono
menjabat sebagai Kepala Staf Kodam Jaya). Karena itulah banyak suara yang
menuntut supaya mantan petinggi militer,  yang sekarang menjabat sebagai
gubernur Jakarta Raya itu, dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus
peristiwa 27 Juli ini. Juga dalam rangka peristiwa berdarah  inilah
keterlibatan Susilo Bambang Yudoyono telah disebut-sebut.





KORBAN CUKUP BANYAK



Pengangkatan kembali  peristiwa 27 Juli ini amat penting bagi usaha bersama
untuk mencari kebenaran dan keadilan, dan untuk menegakkan hukum di negeri
kita. Sebab, sampai saat ini masih terdapat � korban yang belum ditemukan
dari jumlah keseluruhan korban yang terakreditasi, yaitu sekitar 124 orang
(Tempo 20 Juli 2004). Menurut Komnas HAM, dalam peristiwa ini telah tewas 5
orang , 149 orang luka-luka dan 74 orang hilang (Tempo bahasa Inggris, 27
Juli 2004). Jumlah korban ini cukup banyak! Orang sudah begitu banyak telah
menjadi korban, tetapi rezim militer Orde Baru berusaha sekuat-kuatnya
untuk menutup-nutupinya dengan segala cara, supaya para petinggi militer
yang bertanggungjawab atas terjadinya penyerbuan berdarah ini tidak
dikenakan sanksi hukum.



Setelah Suharto jatuh pun pemerintahan-pemerintahan yang silih berganti
tidak menunjukkan kemauan (atau keberanian ?) untuk bertindak dan
menyelesaikan peristiwa yang telah mencoreng muka para petinggi militer ini.
Muka buruk ABRI, memang telah dikotori oleh peristiwa pembantaian jutaan
orang tidak bersalah dan penahanan ratusan ribu tapol dalam tahun 65, dan
ditambah dengan peristiwa pembunuhan dan penculikan di Lampung, Tanjung
Priuk, Trisakti, Semanggi, kerusuhan bulan Mei, Timor Timur, dan
tempat-tempat lainnya, sepanjang lebih dari 32 tahun.





27 JULI : KESALAHAN BESAR ABRI



Membongkar kesalahan-kesalahan ABRI di masa yang lalu, atau menggugat
kejahatan para petinggi militer di masa kini, atau mengutuk
pelanggaran-pelanggaran perikemanusiaan yang dilakukan oleh para tokoh Orde
Baru adalah untuk kebaikan kita bersama, untuk keselamatan Republik
Indonesia. Sekarang sudah menjadi persepsi umum, atau sudah menjadi
pengetahuan masyarakat luas, bahwa selama Suharto berkuasa, banyak
oknum-oknum militer telah melakukan banyak sekali dan beraneka ragam
pelanggaran dan kejahatan. Tetapi,  anehnya, hanya sedikit sekali, di antara
para petinggi militer itu, yang bisa diadili. Termasuk mereka yang
tersangkut dalam peristiwa 27 Juli.



Peristiwa 27 Juli, yang menyebabkan korban begitu banyak, merupakan
 �blunder� (bhs Belanda, artinya : kesalahan besar) ABRI waktu itu.
Tentunya,  logisnya, ada petinggi militer  yang harus bertanggungjawab
terhadap peristiwa berdarah yang menyolok ini. Dan inilah yang setiap tahun,
sudah selama 8 tahun, digugat atau dituntut oleh banyak kalangan, termasuk
berbagai ornop atau LSM dan  keluarga para korban.



Dan adalah usaha mulia yang patut mendapat penghargaan dan penghormatan dari
kita semuanya, bahwa ada berbagai kalangan di masyarakat luas yang mau
mengangkat peristiwa 27 Juli untuk dipersoalkan kembali. Sebab, sudah sulit
diharapkan bahwa dari Megawati (PDI-P) akan ada langkah-langkah untuk
menyelesaikan peristiwa ini secara adil dan menurut hukum.  Kalau dari
Megawati (PDI-P) sendiri tidak terbetik kemauan untuk membongkar latar
belakang peristiwa 27 Juli dan menuntut diadilinya para pelaku-pelakunya
yang bersalah, maka tugas ini jatuh di pundak para aktivis di banyak ornop
atau LSM. Dan karena DPR atau lembaga-lembaga lainnya juga tidak berkutik
atau bungkam saja tentang masalah ini, maka harapan akhirnya terpaksa
digantungkan kepada berbagai gerakan ekstra-parlementer.





MEGA DAN SBY TIDAK BISA DIHARAPKAN



Patut sama-sama kita perhatikan bahwa dari kedua calon presiden, baik dari
Susilo Bambang Yudoyono maupun Megawati, kecil sekali kemungkinan akan
adanya tindakan tegas untuk menyelesaikan peristiwa 27 Juli secara tuntas
dan transparan. Dari fihak Megawati (PDI-P) pengalaman selama 8 tahun sudah
membuktikan sikapnya yang mengecewakan banyak orang itu.

Sedangkan dari fihak SBY tidak bisa diharapkan bahwa ia akan bisa (dan
berani !) mengadakan tindakan-tindakan yang benar-benar radikal untuk
�membersihkan� TNI dari segala praktek-praktek negatif yang pernah
dijalankan selama Orde Baru, termasuk yang berkaitan dengan kasus 27 Juli.
Borok-borok parah yang sudah disadap berpuluh-puluh tahun, dan membikin
busuknya mental sebagian besar petinggi militer ini tidak akan bisa mudah
dihilangkan oleh seorang yang bernama Susilo Bambang Yudoyono.



Jadi, siapapun akan menjadi presiden nanti, berbagai ornop atau LSM atau
gerakan-gerakan rakyat  akan tetap mempunyai peran penting untuk terus
mempersoalkan peristiwa 27 Juli dan terus menuntut supaya petinggi-petinggi
militer yang tersangkut diadili.  Berbagai aksi dan kegiatan bisa terus
dilancarkan oleh sebanyak mungkin organisasi, umpamanya, antara lain : TPDI,
Imparsial, IKOHI, PRD, LBH dll. (Mohon ma�af, kepada organisasi-organisasi
lainnya yang namanya tidak disebut di sini). Adalah menggembirakan bahwa
berbagai kegiatan untuk memperingati tragedi ini  telah diadakan di 47 kota
besar dan kecil  (Tempo 27 Juli 2004).





 BUTUH PEMIMPIN YANG KUAT ?



Memperingati dan mempersoalkan 27 Juli berarti menjadikan peristiwa ini
sebagai pendidikan politik  bagi rakyat banyak, terutama generasi mudanya.
Dengan mengangkat kembali peristiwa ini, orang banyak dapat menyoroti
sekaligus sikap Megawati (PDI-P) yang mengkhianati atau mengecewakan banyak
simpatisan atau pendukungnya sendiri, dan juga membongkar kembali kejahatan
para petinggi militer yang seharusnya bertanggungjawab atas terjadinya
pelanggaran peri-kemanusiaan ini. Peristiwa 27 Juli adalah hanya sebagian
kecil sekali dari segunung besar kejahatan yang sudah pernah dilakukan oleh
Suharto bersama ABRI-nya selama lebih dari 32 tahun.



Buntut atau kelanjutan peristiwa 27 Juli menunjukkan kepada banyak orang
bahwa untuk pencarian kebenaran dan keadilan,  atau penegakan hukum yang
sungguh-sungguh, kita tidak bisa hanya menggantungkan harapan kepada
Megawati atau pun SBY. Sikap yang demikian ini juga perlu kita ambil ketika
menghadapi kasus pembantaian besar-besaran tahun 65 terhadap orang-orang
yang tidak bersalah apa-apa, kasus penyerobotan kekuasaan oleh Suharto
terhadap Bung Karno, kasus pemenjaraan sewenang-wenang terhadap ratusan ribu
tapol selama bertahun-tahun, dan kasus penyiksaan batin yang berkepanjangan
terhadap jutaan keluarga korban Orde Baru.



Gerakan rakyat yang luas dan independen  - yang diorganisasi dalam berbagai
bentuk ornop dan mengambil beraneka ragam cara -  dapat menjadi  wadah atau
saluran aspirasi rakyat untuk membela kepentingan mereka. Sebab, sudah
terbukti dalam praktek selama ini, bahwa tidak selamanya DPR atau DPRD (atau
lembaga-lembaga lainnya)  selalu bekerja untuk kepentingan rakyat. Sebagian
besar partai-partai politik juga sudah tidak bisa diandalkan lagi, karena
kerusakan akhlak tokoh-tokohnya yang sudah parah.



Mengingat itu semua, maka tepat benarlah kiranya ketika ada orang yang
mengatakan bahwa Indonesia dewasa ini tidak membutuhkan adanya �pemimpin
yang kuat�, melainkan �rakyat yang kuat�!!!





Paris, 29 Juli 2004


[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Yahoo! Domains - Claim yours for only $14.70
http://us.click.yahoo.com/Z1wmxD/DREIAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih 
Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi.4t.com
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Posting: [EMAIL PROTECTED]
5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

Kirim email ke