Republika Sabtu, 31 Juli 2004 Masa Depan Departemen Kelautan
Didin S Damanhuri Guru Besar Ekonomi FPIK-IPB Pada tahun 1996 ketika diwawancara satu halaman penuh di harian ini, saya pertama kali yang mengusulkan dibentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan. Waktu itu intinya dikemukakan bahwa mengingat peran setingkat Dirjen (Dirjen Perikanan pada masa itu) sangat tidak cukup untuk berfungsi sepenting dan sekompleks masalah yang terkandung dalam dunia perikanan dan kelautan di sebuah negara kepulauan terbesar di dunia ini. Pasca pemerintahan Soeharto, pada kabinet pemerintahan Gus Dur, dibentuk Departemen Eksplorasi Laut. Meskipun namanya belum memadai dibandingkan kebutuhannya, ya lumayanlah. Baru pada pemerintahan Kabinet Gotong Royong terdapat Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Tentu dengan rentang waktu sekitar enam tahun sejak dilontarkannya usul DKP, saya termasuk amat menyambut kehadiran DKP. Dengan langkah-langkah Menteri Rokhmin Dahuri yang cukup signifikan hingga kini, amatlah disesalkan kemudian dengan rencana UU kementerian yang akan disahkan DPR kemudian departemen itu diganti menjadi Kementerian Kelautan dan Maritim (KKM). Ada keterangan bahwa di samping masalah perikanan akan diurus KKM, masalah perikanan rakyat juga ada di bawah Departemen Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dengan demikian akan memunculkan masalah dalam koordinasi. Secara substansial berarti kabinet yang akan datang akan semakin sulit memobilisasi sumberdaya perikanan. Padahal itu diperlukan untuk menjadikan sumberdaya perikanan sebagai kekuatan raksasa dalam memecahkan persoalan ekonomi dan sosial. Perlu dicatat bahwa masyarakat perikanan dan dunia pesisir berjumlah sekitar 63 juta jiwa. Di bawah ini akan diungkapkan kembali selintas masalah dan prospek pembangunan perikanan yang seyogyanya tetap diurus oleh Departemen/Kementerian Kelautan dan Perikanan pada kabinet yang akan datang. Prospek dan problem perikanan Ketika bangsa Indonesia mengalami puncak krisis ekonomi dan moneter sepanjang tahun 1997-1998 -- yang ditandai dengan jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, serta terpuruknya sektor-sektor ekonomi yang berbasis bahan baku impor -- justru pertanian termasuk perikanan tampil menjadi "sektor penyelamat" yang menjadi satu-satunya sektor yang tumbuh positif. Dapat digambarkan, antara lain, bahwa sepanjang tahun tersebut, perikanan mencatat perkembangan nilai ekspor sekitar 2,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp 25 triliun. Kemampuan ini memperlihatkan bahwa komoditas ini memiliki dasar yang kuat sebagai salah satu pilar perekonomian nasional. Sementara itu, dorongan permintaan terhadap komoditas perikanan di dalam dan luar negeri mengalami peningkatan yang pesat sejalan dengan peningkatan kualitas hidup dan pertambahan jumlah penduduk. Perubahan tersebut ikut menggeser pola konsumsi masyarakat akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan kesadaran mereka, bahwa komoditi perikanan memiliki kandungan nilai gizi atau potensi yang tinggi dan sehat untuk dikonsumsi. Sehingga kebutuhan-kebutuhan itu dipenuhi melalui sumber pangan yang relatif murah dan mudah didapat, karena komoditi ini dapat dikonsumsi oleh berbagai jenjang usia, stratifikasi sosial, latar belakang budaya maupun agama. Konsumsi ikan per kapita Indonesia pada awal Orde Baru sebesar 9,96 kg/kapita/tahun. Angka tersebut terus mengalami peningkatan pada tahun 1998 mencapai angka 19,25 kg/kapita/tahun. Pada tahun 2003 konsumsi penduduk Indonesia terhadap komoditi perikanan dapat mencapai hampir 22 kg/kapita/tahun. Kekuatan ekonomi perikanan yang "raksasa" dan masih "tertidur" itu, ternyata belum mampu dikelola dengan baik untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional, serta peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat, utamanya para nelayan dan pembudidaya ikan yang mendiami desa-desa pantai. Hingga saat ini, aktivitas ekonomi perikanan yang sangat didominasi oleh nelayan kecil dan tradisional. Mereka memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga tingkat teknologi, inovasi, dan penyerapan informasi menjadi rendah. Ujungnya adalah produktivitasnya kemudian menjadi rendah pula. Produktivitas yang masih tergolong sangat rendah tersebut, lebih tampak lagi dibandingkan dengan beberapa negara pantai seperti Rusia, Jepang, dan Amerika. Lebih kontras lagi, bila dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki potensi perikanan lebih kecil daripada Indonesia, seperti Thailand dan Taiwan. Dengan kenyataan ini dapat dipahami jika di wilayah pantai ini sangat tampak kemiskinan dan keterbelakangan. Kemiskinan dan keterbelakangan tersebut merupakan konsekuensi logis dari proses pembangunan yang mengesampingkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Ini dampak dari proses pembangunan yang top-down, sentralistis, teknokratis, dan bersifat penyeragaman. Sehingga prakarsa lokal tidak dapat berkembang dan memasung nelayan dari persentuhan dengan modernisasi dan industrialisasi. Komoditas perikanan yang diperdagangkan oleh kalangan nelayan dan petani ikan tradisional hanya mampu diperdagangkan secara lokal dalam bentuk komoditi primer tanpa dapat berkembang menjadi jenis-jenis komoditi industri, seperti produk olahan maupun produk-produk modern lainnya. Sementara itu, kegiatan perdagangan antar-daerah, nasional, dan ekspor umumnya dikuasai oleh para kapitalis menengah dan besar, serta secara makro bersifat oligopolis. Dengan demikian, dorongan industrialisasi di sektor perikanan tidak secara signifikan terjadi. Juga perkembangan jenis-jenis aktivitas ekonomi di luarnya (off-farm) kurag berkembang. Misalnya, perbengkelan kapal, jasa transportasi, perdagangan komoditi perikanan hasil industri, ataupun teknologi alat-alat penangkapan, yang semestinya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa-desa pantai. Nelayan, baik secara ekonomi maupun lokasi cenderung terkucil dalam aktivitas ekonomi modern. Proses tersebut telah memarjinalkan taraf hidup dan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka. Pertanyaannya, atas alasan apakah peningkatan produksi perikanan yang fantastis itu tak diikuti dengan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan mereka secara signifikan? Agaknya, pertanyaan itu akan terjawab bila kita secara arif mau mengakui bahwa pertumbuhan volume dan nilai produksi tidak serta merta secara pasti akan dinikmati oleh pelaku kecil dalam sistem ekonomi modern. Keadaan tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan kalangan nelayan dan petani ikan memiliki akses langsung baik secara ekonomi dan politik terhadap berbagai kebijakan, dan informasi, lembaga keuangan dan pasar modal, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan serta faktor-faktor lain yang dapat memacu peningkatan produktivitas mereka. Problematika yang telah diuraikan itu, bagi para nelayan, mengakibatkan mereka tidak dapat menikmati harga komoditi perikanan pada harga yang sewajarnya mereka nikmati. Hal itu karena sebagian besar margin keuntungan tak jatuh ke tangan nelayan dan petani ikan, tapi kepada pihak lain. Yakni para tengkulak tingkat desa, pedagang tingkat lokal, regional, dan nasional, serta internasional. Semuanya memperoleh margin keuntungan berbanding lurus dengan kekuatan modal, informasi, teknologi, manajemen, SDM andal, akses kepada penguasa serta kekuatan struktural yang dimiliki lainnya. Menurut berbagai penelitian margin yang jatuh ke tangan nelayan dan petani ikan hanya berkisar 5 persen hingga 10 persen. Selebihnya jatuh ke tangan non-nelayan dan non-petani ikan. Dengan begitu, jumlah nelayan dan petani ikan beserta keluarganya sekitar 50 juta (23 persen penduduk) menjadi penyumbang produk perikanan lebih dari 90 persen. Akan tetapi keuntungan yang seharusnya mereka peroleh, yakni sekitar 90 persen margin keuntungan, jatuh ke pihak lain karena problem struktural dan kultural yang menghimpitnya. Industrialisasi berbasis pedesaan Dengan demikian, dibutuhkan suatu dorongan yang kuat untuk memecahkan problem kemiskinan dan keterbelakangan sektor perikanan. Yaitu suatu strategi besar dalam rangka menggerakkan kembali roda perekonomian melalui proses pembangunan ekonomi dan industrialisasi yang berbasiskan sumberdaya alam. Sektor perikanan adalah raksasa tidur. Maka, dorongan kuat tersebut haruslah bersumber dari kemampuan untuk menggeser proses industrialisasi yang berbasiskan perkotaan ke wilayah pedesaan termasuk pedesaan pantai. Strategi industrialisasi seyogyanya menempatkan prakarsa lokal dan sumberdaya alam menjadi pangkal untuk menggerakkan kawasan tersebut sebagai program industrialisasi. Dengan begitu, keunggulan kawasan pertumbuhan lebih didorong oleh dinamika kawasan pedesaan, termasuk pedesaan pantai sebagai pusat industrialisasi yang memiliki kandungan bahan baku domestik yang tinggi. Dengan begitu pula, kandungan bahan baku, bahan penolong, SDM, kelembagaan, dan sistem manajemen yang relevan, serta pelbagai sumberdaya lainnya sebagian besar dapat dimobilisasi dari dalam negeri, sekaligus mengurangi secara drastis pelbagai kandungan impor dan utang luar negeri. Sementara itu, keahlian dan teknologi tepat guna dan modal, serta beberapa komponen yang tak tersedia di dalam negeri, tetap dapat didatangkan dari luar negeri secara selektif. Dengan strategi ini, diharapkan tekanan terhadap neraca pembayaran, gejolak kurs, utang luar negeri, dan inflasi impor dapat sejauh mungkin dikurangi. Melalui industrialisasi di desa-desa inilah, para nelayan dan petani ikan di desa-desa pantai mampu membenahi dirinya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Selanjutnya, diharapkan produktivitas mereka akan terus meningkat dan terjadi persentuhan langsung dengan teknik-teknik berproduksi modern. Tuntutan modernisasi sebagai konsekuensi logis program industrialisasi di desa-desa nelayan ini akan mendorong nelayan untuk meningkatkan kualitas atau skill dan kapasitas teknologi tepat guna. Tuntunan ini hanya dapat dicapai bila pemerintah pusat dan daerah-daerah memberikan prioritas yang tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan. Penerapan teknologi maju dan pengetahuan baru di sektor perikanan akan mendorong pada peningkatan produktivitas yang lebih tinggi dengan hasil produksi yang beraneka ragam, dari produk primer hingga produk hasil olahan yang berkualitas tinggi dan memenuhi standar pasar internasional. Rentetan-rentetan perkembangan industrialisasi dan modernisasi tersebut akan mendorong perkembangan sektor-sektor lain, seperti jasa, perbengkelan, pembuatan alat-alat dan teknologi budidaya, serta penangkapan perikanan hingga pengembangan transformasi. Keterkungkungan nelayan dan aktivitas ekonominya di desa-desa pesisir -- akibat strategi pembangunan semacam Orde Baru itu -- diharapkan secara gradual dapat terpecahkan melalui perencanaan industrialisasi dan modernisasi di desa-desa pantai. Demikianlah sekilas pemikiran tentang urgensi agar Departemen Kelautan dan Perikanan tetap dipertahan. [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Yahoo! Domains - Claim yours for only $14.70 http://us.click.yahoo.com/Z1wmxD/DREIAA/yQLSAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi.4t.com *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
