Senjata Pun "Diselipkan" dalam Bantuan ke Sudan 
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0408/04/utama/1189202.htm

Khartoum, Kompas - Di balik penyaluran bantuan kemanusiaan kepada jutaan pengungsi di 
Darfur, Sudan, diduga kuat diselipkan juga paket-paket berupa senjata. Paket-paket 
berisi senjata itu ditujukan kepada pemberontak Sudan dalam melawan pemerintah 
setempat.

Demikian sisi lain dari berita krisis kemanusiaan di Sudan, sebagaimana dilaporkan 
wartawan Kompas Rakaryan S dari Khartoum, Sudan, Selasa (3/8).

Resolusi Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) mengenai krisis 
kemanusiaan yang terjadi di Darfur mendapat antipati rakyat Sudan. Negara yang 
menghadapi konflik bersenjata melawan kelompok pemberontak di wilayah Darfur itu kini 
harus bersiap-siap pula menghadapi ancaman "sanksi" dari negara- negara Barat.

Namun, suasana di Khartoum sendiri tampak tenang-tenang saja. Bagi mereka, ancaman 
sanksi itu bukan sesuatu yang baru. Media-media massa di ibu kota Sudan itu hampir 
seluruhnya memuat tulisan yang terkait dengan resolusi DK PBB terhadap Sudan serta 
situasi yang ada di Darfur, wilayah bagian barat Sudan yang berbatasan dengan Chad dan 
Libya.

Rombongan DPR

Selasa kemarin delegasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipimpin Wakil Ketua DPR AM 
Fatwa tiba di Khartoum, di tengah badai debu ringan yang membuat pemandangan di ibu 
kota Sudan ini sangat terbatas. Delegasi DPR disambut di Bandar Udara Khartoum oleh 
Wakil Ketua Parlemen Sudan Angelo Beda dan Duta Besar Indonesia untuk Sudan Syamsuddin 
Yahya.

Menurut Syamsuddin, Pemerintah Sudan sendiri secara resmi belum menyampaikan sikapnya 
atas resolusi DK PBB itu. Namun, waktu 30 hari-untuk menyelesaikan konflik- yang 
ditetapkan DK PBB diyakini sebagai masa yang tidak memadai mengingat medan yang sulit 
ditempuh, berupa padang pasir dan bukit-bukit batu.

Selain itu, kata Syamsuddin, sebenarnya bukan hanya milisi Janjaweed yang memegang 
senjata, tetapi juga kelompok pemberontak Gerakan Keadilan dan Kesetaraan (JEM) dan 
Tentara Pembebasan Sudan (SLA/SLM).

"Kalau sanksi nanti direalisasikan, seperti larangan untuk aktivitas penerbangan, saya 
tidak bisa pulang. Perkiraan saya, dalam 30 hari itu Pemerintah Sudan akan memberikan 
laporan perkembangan. Tetapi dalam waktu dekat ini Pemerintah Sudan akan memberikan 
satu surat kepada DK PBB, kira-kira ingin mengajukan keringanan. Yang penting, dalam 
30 hari mereka harus bekerja keras meskipun saya kira tidak mungkin dia mengatasi 
konflik di Darfur dalam 30 hari," papar Syamsuddin.

Soal "sanksi" ekonomi-jika Pemerintah Sudan dianggap gagal memenuhi tuntutan resolusi 
DK PBB itu-jelas akan semakin menyulitkan Sudan. "Dari sisi pangan, mereka mungkin 
tidak akan kesulitan karena banyak tumbuhan biji- bijian di sini. Akan tetapi, untuk 
orang luar seperti saya, jelas kami tidak bisa memakan itu terus-menerus," kata 
Syamsuddin lagi.

Ia menambahkan, penerapan sanksi ekonomi akan membuat Sudan kesulitan mendapatkan 
makanan olahan, barang-barang elektronik, serta kebutuhan kendaraan bermotor dengan 
berbagai suku cadangnya.

Laporan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) Barat tentang Darfur, lanjut 
Syamsuddin, banyak yang dilandasi motif tertentu. Disinyalir, dalam pemberian bantuan 
internasional terjadi juga pengiriman senjata kepada kelompok pemberontak.

Janji-janji LSM Barat untuk memberikan bantuan banyak yang tidak terealisasi.

"Saya kira bukan Pemerintah Sudan yang mempersulit akses untuk penyaluran bantuan 
kemanusiaan itu. Kondisi medannya memang sulit dan di sana kelompok-kelompok 
(pemberontak) itu merampok siapa saja yang lewat," ungkap Syamsuddin.

Melawan resolusi

Di Khartoum, pemberitaan seputar reaksi terhadap resolusi DK PBB itu sangat gencar. Di 
harian berbahasa Inggris Sudan Vision, misalnya, hampir semua halamannya (dari 16 
halaman) dipenuhi berita seputar reaksi terhadap resolusi DK PBB dan perkembangan di 
Darfur.

Perkumpulan pelajar sekolah negeri di kota ini mengumumkan sudah melakukan mobilisasi 
anggotanya untuk melawan aksi intervensi asing. Sebanyak 540 dari 750 pelajar yang 
diharapkan sudah terkumpul dan sekarang tengah mendapatkan pelatihan di pusat 
pelatihan militer.

Ketua perkumpulan ini, Al Shafie Mohammed Ali, bahkan menyerukan agar seluruh pelajar 
negeri di Khartoum bersedia menjadi sukarelawan untuk membantu para pengungsi yang 
kembali ke kampung asal mereka di Darfur.

Ketua Perkumpulan Pelajar Negeri Darfur Utara Haider Abdel Nabi juga menolak informasi 
yang dikampanyekan media asing. Dia mengancam bahwa Darfur akan menjadi kuburan bagi 
orang asing yang ingin campur tangan.

Penolakan juga disampaikan Partai Buruh Nasional Sudan yang dipimpin Sayed James 
Andrea. Pimpinan politik di Darfur, Al Tijani Siraj, pun menegaskan menolak intervensi 
asing dalam bentuk pengiriman pasukan asing.

Dari berbagai pemberitaan media massa di Khartoum, tampak sekali adanya kekhawatiran 
sekaligus perlawanan terhadap resolusi DK PBB itu.

Presiden Sudan Omar al-Bashir dalam wawancara dengan United Press International (UPI) 
menegaskan, tekanan internasional dan intervensi militer tak akan menyelesaikan 
masalah di wilayah Darfur. Dibutuhkan waktu yang cukup untuk melaksanakan rencana 
bersama dengan PBB untuk menciptakan keamanan dan stabilitas di wilayah yang tengah 
bergolak itu. Hal tersebut karena konflik di wilayah Darfur bukanlah konflik baru, 
tetapi sudah ada sejak Pemerintah Sudan sekarang memulai tugasnya.

Masalah di sana pun sangat rumit karena latar belakang sejarah hubungan antaretnis di 
Darfur sangat panjang.

Pemerintah Sudan, melalui Menteri Luar Negeri Mustafa Osman Ismail, menegaskan bahwa 
Sudan hanya akan memegang janji yang sudah disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB 
yang meminta waktu 90 hari, dan tidak terikat pada resolusi DK PBB yang memberi waktu 
hanya 30 hari. "Kami berharap bisa membawa DK PBB pada kenyataan sesungguhnya, memberi 
pengertian kepada mereka bahwa sanksi tidak akan memecahkan konflik di sana," katanya. 
*



Khairurrazi
Aligarh Muslim University
Uttar Pradesh, India

-- 
India.com free e-mail - www.india.com. 
Check out our value-added Premium features, such as an extra 20MB for mail storage, 
POP3, e-mail forwarding, and ads-free mailboxes!

Powered by Outblaze


------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Yahoo! Domains - Claim yours for only $14.70
http://us.click.yahoo.com/Z1wmxD/DREIAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih 
Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi.4t.com
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Posting: [EMAIL PROTECTED]
5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

Kirim email ke