Catatan Seorang Klayaban
TENTANG PERTEMUAN LINTAS GENERASI DI MAASTRICHT 2004 [5].
Apa yang dilakukan oleh KBRI Paris sejak masa tugas Dubes A.Silalahi sampai sekarang
dan juga yang dirintis oleh Dubes A.Irsan di Belanda serta kita harapkan
ditindaklanjutkan oleh dubes Moch. Yusuf pengganti A.Irsan, kukira adalah hal-hal maju
yang perlu disokong.
Apakah sokongan ini tidak akan sia-sia? Apa arti sokongan ini?
Salah satu cara dalam mendorong hal-hal maju dan positif dari pihak mana pun, kukira
termasuk dengan cara mengkritik hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai
republiken dan keindonesiaan. Dari segi inilah maka aku sangat menghargai prakarsa
Kuasa Usaha Indonesia di Paris, L. Rustam, yang menyelenggarakan untuk pertama kalinya
"Dialog Kemerdekaan" pada 17 Agustus 2004 di Wisma Duta. Sebuah dialog langsung antara
para diplomat RI Paris dengan semua warganegara RI yang hadir dalam Peringatan Resmi
Hari Proklamasi. Yang juga hal yang sangat positif dan patut diteladani adalah langgam
Mbak Mumpuni pada saat ia bertugas di Paris. Mbak Mumpuni tidak segan mendatangi
rumah-rumah para warga yang patut dikunjungi seperti mendatangi rumah Pelukis Salim
misalnya. Mbak Mumpuni juga tidak ada keengganan menghadiri semua kegiatan-kegiatan
apa saja yang ada kaitannya dengan masalah Indonesia sekalipun berlangsung di tempat
yang jauh di pinggiran kota.Mbak Mumpuni seperti halnya dengan A.Sitepu adalah
kekayaan dalam dunia diplomatik Indonesia.
"Dari segi keinginan,Mil, rasanya aku ingin perobahan republiken bisa berkembang
seperti orang lari dan bukan merangkak bagai kura-kura", ujar Mbak Mumpuni
mengungkapkan diri kepadaku sebagai sahabat. Aku sering tertawa sendiri diam-diam,
melihat Mbak Mumpuni begitu bangga pada sama-sama alumni Gadjah Mada. Kebanggaan
sesama alumni ini juga kualami di mana saja aku berada sampai ketika aku bekerja di
Palangka Raya. Langgam diplomasi Mbak Mumpuni bukanlah langgam diplomasi "utusan
raja", jika menggunakan ungkapan Tiongkok Kuno, tapi langgam diplomasi republiken. Ia
"nyemplung" di kalangan warga Republik tidak sebagai diplomat tapi sebagai sesama anak
bangsa dan negeri. Ia juga tidak merasa dirinya "penggede" ketika berhadapan dengan
sesama anak negeri dan bangsa. Mana pernah di Paris sebelum Dubes Adian dan timnya
bekerja ada langgam seperti yang ditunjukkan oleh Mbak Mumpuni? Langgam Mbak Mumpuni
adalah cerminan langgam Dubes Adian sendiri.
Mana pula pada masa KBRI Orba kita mendengar kata-kata seperti yang diucapkan oleh
Dubes Moch.Yusuf di Pertemuan Maastricht:
"Sistim pemerintahan selama 32 tahun itu menjadikan kehidupan bernegara bagaikan hidup
dalam penjara besar, yang mana sejak tahun 1965 Indonesia mengalami stagnasi,
kekerasan dan penghisapan. Buku "Hadis Soeharto" yang berisi cerita peran sang Raja
yang membunuh rakyatnya sendiri dijadikan lejitim untuk mempertahankan kekuasaan serta
pengakuannya sebagai pahlawan Kemerdekaan Indonesia, melalui cerita Janur Kuning
membuat kita jadi "sakit perut". Jadi sudah sepantasnya Soeharto digiring ke
pengadilan International Gerechtshof." Demikian kata Ambasador kita yang di Den
Haag".[Lihat: Laporan La Luta pada Lampiran].
Sekalipun Mbak Mumpuni bukan pengambil keputusan politik, tapi secara berprakarsa,
perempuan yang merasa dirinya tidak pernah mumpuni ini, memanfaatkan celah-celah yang
tersedia, mengapa prakarsa-prakasa, sikap dan langgam begini tidak didukung dan
disambut? Mengapa sikap begini dimusuhi semata karena dahulu KBRI adalah KBRI Orba?
Sejak lama kutahu benar, juga saat Soeharto masih "jaya-jayanya" bahwa tidak semua
orang yang bekerja di KBRI adalah orang-orang yang pro Orba dan menyetujui Soeharto.
Berkat langkah-langkah berprakarsa beginilah maka KBRI Paris sejak periode Dubes
A.Silalahi dan timnya berhasil menciptakan suasana baru di lingkup wilayah tugas
mereka, dengan seluruh warga Republik sehingga KBRI dirasakan sebagai "rumah panjang"
[betang] bersama para warga. Penanggungjawab betang mempunyai kemampuan mendengar,
menyerap, menyimpulkan dan membantu memecahkan soal, bukan diplomat yang menurunkan
fungsi dan taraf diplomasi mereka ke tingkat "pemandu shopping" para pejabat tinggi
dari Jakarta. Jalan diplomasi beginilah yang kusebut "jalan diplomasi Paris KBRI".
Kalau kembali kepada pertanyaan: Apakah sokongan ini tidak akan sia-sia? Apa arti
sokongan ini? Barangkali pertanyaan-pertanyaanku merupakan pertanyaan yang tidak
cerdas karena jawabannya sangat gamblang dan sebenarnya tak perlu ditanyakan. Tapi
sekalipun demikian ia tetap kuajukan ketika membaca adanya sikap yang meragukan
kemanfaatan sokongan terhadap kebijakan-kebijakan para diplomat yang manusiawi dan
republiken -- modal penting bagi RI. Melalui mereka kukira, melalui pengalaman praktek
mereka jika Deplu cerdik, Deplu bisa menjadikannya bahan-bahan masukan penting dalam
memilih diplomat serta pilihan kebijakan diplomasi. Melalui para diplomat begini
pulalah kukira bisa dibentuk suatu pendapat umum baik di kalangan para warga maupun di
kalangan Deplu guna merumuskan suatu kebijakan diplomasi yang republiken dan bukan
otoriter tapi bersandar pada para warganya. Sokongan terhadap kebijakan berprakarsa
yang ditempuh oleh diplomat-diplomat seperti A.Silalahi, A. Irsan,Moch.Yusuf,
L.Rustam, A.Sitepu, Yuli Mumpuni L.Rustam, dan lain-lain.. yang menempuh jalan
diplomasi republiken, merupakan sepotong kayu bakar dalam proses demokratisasi negeri
dan bangsa untuk menegakkan Indonesia yang benar-benar Republik dan Indonesia!
Sebagai barisan penanggungjawab timbul-tenggelamnya bangsa dan negeri di masa datang,
dalam hal ini PPI, asalkan bukan menjadi "docile tool" [alat jinak],asalkan bukan
hanya memamerkan gelar tapi gagal jadi cendekiawan, bisa berperan banyak. Untuk itu
barangkali akan sangat bermanfaat, jika dalam pertemuan-pertemuan tipe Maastricht
selanjutnya, apabila peserta pertemuan diperluas. Aku kira pertemuan tipe Maastricht
atau tipe "Dialog Kemerdekaan" Paris, akan sangat berarti jika KBRI mengambil peran
dalam penyelenggaraannya. Jika pertemuan dan "Dialog Kemerdekaan" ini dirancangkan dan
disiapkan benar, bukan tidak mungkin dari sini akan muncul sumbangan-sumbangan pikiran
berharga bagi pemegang kekuasaan politik di Jakarta. Kalau pun Jakarta masih terlalu
sibuk untuk mendengar suara lain kecuali suara diri sendiri, tapi sumbangan-sumbangan
pikiran begini akan terus menggaung dan gaung yang membesar bukan tidak mungkin pada
suatu hari akan menjadi arus riam pendapat umum tak terbendung dalam proses
demokratisasi yang bermuara pada nilai-nilai Republiken dan Indonesia. Aku tidak
melihat alasan untuk pesimis, tapi aku mempunyai alasan untuk menentang ekstrimisme
dan menghancurkan militerisme! Pertemuan-pertemuan model Maastricht dan Dialog
Kemerdekaan Paris, di mana dua KBRI terlibat, memperlihatkan gejala bahwa KBRI sedang
mencari jalan untuk benar-benar menjadikan diri sebagai KBRI [KBRI sebagai suatu
rumusan serangkaian nilai] di jalan berliku proses Indonesia menjadikan diri kembali
sebagai Republik. Dengan pengalaman dan praktek Paris dan Den Haag, kukira Jakarta
punya cukup bahan untuk merumuskan kebijakan diplomasi baru. Di hadapan KBRI terentang
dua jalan: menjadi KBRI atau menyangkal nilai yang terkandung pada penamaan KBRI.
Sedangkan PPI, orang klayaban, yang terhalang pulang, dan semua warga RI, mempunyai
peranan, betapapun kecilnya, untuk penegakan Republik di Indonesia sebagai hari esok
bersama. Dan di hari esok bersama ini kita tidak lagi mengenal adanya anak bangsa yang
terhalang pulang dan klayaban. Adanya anak negeri dan bangsa yang terhalang pulang dan
klayaban, tidak lain dari ujud hasil suatu kebiadaban pilihan politik pemegang
kekuasaan di Jakarta.Adakah nama lain dari predikat ini? Katakan padaku! Watak
pemegang kekuasaan politik pasca pemilu mendatang akan tercermin dari pilihan politik
mereka mengenai masalah ini.Kerukunan nasional mencerminkan diri juga dalam menangani
masalah klayaban dan yang terhalang pulang. Hanya saja aku tidak banyak berharap
karena munafik lebih sederhana daripada menjadi republiken dan Indonesia.
Sebelum mengakhiri tulisan ini, aku masih ingin menanggap ucapan mantan Dubes A. Irsan
dan K.Prawira: "Paspor itu kan hanya kertas belaka, yang penting jiwa setiap orang
yang menamakan dirinya Indonesia". Saya kira pernyataan tersebut benar sekali!!!.
Sebab, meskipun seseorang memegang paspor Indonesia, tetapi kalau mengkhianati NKRI,
mendukung separatisme, melakukan korupsi terhadap kekayaan negara, menginjak-injak
HAM, menjadi alat kepentingan negara asing yang merugikan Indonesia, maka mereka itu
nilainya tak lebih dari pada gombal".
[Bersambung...]
Lampiran:
----- Original Message -----
From: la_luta
Sent: Tuesday, August 24, 2004 1:14 AM
Subject: [ppiindia] Fwd: Sketsa: Diskusi informal lintas generasi Maastricht 2004
Salam PPI,
Untuk yg kedua kalinya dengan selang waktu satu bulan, diskusi lintas generasi yang
diadakan PPI Maastricht terlaksana dengan hasil yang memuaskan dan menjanjikan suatu
lembaran baru dalam penyelesaian masalah rekonsiliasi secara politik dan kultural
untuk membetulkan stigma-stigma yang telah salah selama ini terhadap "Mahasiswa yang
terhalang pulang akibat peristiwa G 30 S" . Acara ini juga sukses mencairkan kebekuan
yang ada selama ini dengan pihak pemerintah yang dalam hal ini dibaca: KBRI.
Kaum terhalang pulang adalah dulunya mahasiswa seperti kita-kita ini. Tetapi malangnya
mereka dulu adalah mahasiswa yang hidup dalam pergolakan politik yang diciptakan oleh
pemerintahan dengan gaya fasis yang dipimpin oleh Soeharto. Mereka dulunya dikirim
sebagai Duta AMPERA (AMANAT PENDERITAAN RAKYAT) oleh presiden Bung Karno untuk
membangun Indonesia. Karena arah politik waktu itu adalah ke timur, mereka dikirim
bukannya ke Berkeley,MIT, Stanford, dll seperti dambaan sebagian mahasiswa sekarang,
atau ke 'beste universiteit'di Belanda sini, tetapi ke Leningrad, Moscow, Hungaria,
Jerman Timur.
Ketika pecah G 30 S, kewarganegaraan mereka dicabut,karna tidak mau menandatangi
pernyataan mengutuk Soekarno. Salah satu bunyi surat dari KBRI Moscow saat itu lebih
kurang berbunyi: Karena tidak loyal kepada pemerintah RI nama-nama dibawah ini
paspornya dicabut,dan dimohon kepada masyarakat untuk tidak memberikan
dukungan moril dan materiil kepada mereka.
Cobalah renungkan apa perasaan kita seandainya ada nama kita dalam surat itu.
Acara kemaren dihadiri oleh dubes RI untuk kerajaan Belada Moh. Yusuf,atase kebudayaan
Muhajir. Selain itu yang hadir adalah para anggota PPI Maastricht sendiri, masyarakat
Maastricht, sekjen MPA PPI Belanda,PPI Leiden, PPI Aachen, Darmstadt.
Salam hormat dan salut saya buat para kaum terhalang pulang dengan semangat mereka
yang masih berapi-api.
Patut dicatat disini, salah seorang dari mereka adalah Pak Cipto (mantan dosen
filsafat) yang tahun ini berumur 80 tahun, dan masih segar bugar untuk datang dari
Amsterdam ke Maastricht.
Banyak pelajaran hidup yang bisa kita petik dari beliau-beliau ini. Kepahitan dan
kegetiran hidup mereka adalah bercak hitam dalam sejarah Indonesia.
Mereka adalah 'living proofs' terhadap pengingkaran akan sebaris kata yang tercantum
dalam pembukaan UUD 45 yang selama masa orde baru, tiap hari senin, dibaca dalam
upacara bendera- disetiap instansi pemerintah,di setiap lembaga, di setiap sekolah
mulai dari tingkat SD sampai universitas, disetiap upacara kenegaraan.
Kalimat diawal pembukaan UUD 45 yang diingkari itu adalah: "Kemerdekaan itu adalah hak
semua bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena
tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan.."
Pelajaran bagi kita sebagai generasi penerus untuk tidak mengulangi kesalahan yang
sama. Kita tengok masa lalu, sebagai upaya meluruskan sejarah; Untuk kita
pertanggungjawabkan di depan Tuhan nantinya. Kita akui pendahulu kita pernah melakukan
dosa, dan kita pun sebagai generasi penerus pun ikut berdosa karna lalai dan malas
memperbaiki keadaan.
Diskusi Budaya Lintas Generasi II Maastricht, kemaren sudah usai. Semoga upaya yang
mulia ini diridhai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan semoga kita semua tergolong kepada
kaum yang selalu ikhlas dalam berjuang, masih mempunyai rasa malu dan jauh dari
sifat-sifat yang merendahkan martabat manusia.
Salam PPI
Ahmad Daryanto
Ketua PPI Maastricht.
----- Original Message -----
From: K. Prawira
To:[EMAIL PROTECTED];[EMAIL PROTECTED]
com; [EMAIL PROTECTED] ; koran-sastra@ yahoogroups.com ; [EMAIL PROTECTED]
Sent: Wednesday, 25 August, 2004 6:21
Subject: Re: Sketsa: Diskusi informal lintas generasi Maastricht 2004 (TANGGAPAN)
TANGGAPAN ATAS:
Sketsa: Diskusi informal lintas generasi Maastricht 2004
Bung Roni (dan kawan-kawan netters) yang budiman,
Sayang sekali saya tidak dapat menghadiri "Diskusi informal lintas generasi" yang
diselenggarakan oleh PPI Maastricht (Belanda). Karena itu, saya tidak bisa menjawab
pertanyaan anda:"Dubes RI di Kerajaan Belanda dan Atase Kebudayaan ngomong apa saja
dalam pertemuan itu". Meskipun demikian saya berpendapat bahwa kegiatan PPI Mastricht
tsb. adalah positif, sebab disadari atau tidak merupakan usaha melanjutkan komunikasi
antar masyarakat-masyarakat Indonesia (lintas generasi, lintas status nasib politik)
dan antar masyarakat Indonesia dengan KBRI Den Haag, yang pada jaman Dubes Abdul Irsan
telah dibuka dengan lebar. Kehadiran Bp. Dubes M. Yusuf di pertemuan Maastricht bisa
diartikan sebagai isyarat positif.
Sebagai kompensasi, saya akan mengutarakan pengamatan saya tentang kebijakan KBRI Den
Haag dalam usahanya untuk menjalin hubungan atau komunikasi dengan asyarakat Indonesia
yang bermukim di Nederland. Mudah-mudahan menjadi masukan yang bermanfaat.
Pada hemat saya, dari jaman masa bakti Dubes Darisman, Dubes Abdul Irsan, Dubes
M.Yusuf (sekarang ini), Bp. Dubes Abdul Irsanlah yang tampak aktip dan berhasil baik
mengadakan hubungan dengan masyarakat Indonesia. Pada masa Dubes Abdul Irsanlah ruang
Nusantara KBRI Den Haag selalu di adakan pertemuan/ceramah/ diskusi/dengan tema-tema
aktual, di mana masyarakat Indonesia (baik yang berpaspor RI maupun non-RI)diundang.
Bahkan pakar-pakar Indonisianist Belanda pun diundang untuk membacakan makalahnya.
Sering diadakan ceramah dengan tokoh-tokoh penting dari Indonesia yang kebetulan
berada di Belanda. Sehingga masyarakat Indonesia selalu mendapatkan info up to date
dari tangan pertama mengenai situasi sosial dan politik di tanah air.
Bukan itu saja, Bp. Abdul Irsan juga berkunjung ke masyarakat Indonesia yang dinamakan
"orang yang terhalang pulang", karena dicabut hak-hak kewarganegaraannya oleh rejim
Suharto. Yang sangat terkesan bagi saya adalah ketika beliau dengan antusias membantu
terlaksananya perayaan "Peringatan 100 Tahun Bung Karno" di Amsterdam (2 hari) yang
diselenggarakan oleh masyarakat Indonesia, di mana panitia tersebut dimotori oleh
Vereniging Persaudaraan (Perhimpunan Persaudaraan). Dua hari berturut-turut bersama
dengan kabid-kabidnya beliau menghadiri perayaan tersebut.
Tulisan ini tidak bermaksud untuk mengurangi apalagi merendahkan kebijakan Bp.Dubes
M.Yusuf, tapi sekedar ingin mengingatkan adanya fakta bahwa jalan komunikasi dengan
masyarakat Indonesia, khususnya dengan "orang-orang yang terhalang pulang" sudah
dirintis oleh dubes pendahulunya dengan sukses.
Menurut tulisan-tulisan Bung Kusni di milis Nasional dll, tampak bahwa Bp. Dubes
Silalahi di Perancis juga mempunyai kebijakan serupa dengan kebijakan Bp.Abdul Irsan.
Sahabat saya, seorang diplomat, mengatakan bahwa: "KBRI -- pejabat-pejabatnya --
adalah PELAYAN PUBLIK. Publik atau "rakyat" di luar negeri yang harus dilayani oleh
pelayan publik di KBRI-KBRI adalah masyarakat Indonesia. Sehingga kalau ada pelayan
publik di kedutaan yang dekat dan melayani rakyat (masyarakat Indonesia baik masih
pegang paspor garuda maupun tidak) itu bukan hal yang spektakuler. KARENA MEMANG
HARUSNYA BEGITU!!!! KBRI by nature adalah rumah rakyat. Dia harus terbuka, dia harus
teduh, dia harus mengayomi, dia harus melayani".
Pelayanan Publik, menurut hemat saya mempunyai arti luas yang mencakup semua aspek
masalah komunikasi dengan masyarakat. Sehingga mereka sebagai orang Indonesia merasa
diperhatikan, dilindungi dan dipedulikan. Betul-betul tidak pernah saya lupakan apa
yang dinyatakan Bp. Abdul Irsan kepada saya pada kesempatan berdialog dengannya:
"Paspor itu kan hanya kertas belaka, yang penting jiwa setiap orang yang menamakan
dirinya Indonesia". Saya kira pernyataan tersebut benar sekali!!!. Sebab, meskipun
seseorang memegang paspor Indonesia, tetapi kalau mengkhianati NKRI, mendukung
separatisme, melakukan korupsi terhadap kekayaan negara, menginjak-injak HAM, menjadi
alat kepentingan negara asing yang merugikan Indonesia, maka mereka itu nilainya tak
lebih dari pada gombal.
Sekali lagi, tulisan ini bukan bermaksud untuk merendahkan kebijakan Bp. Dubes
M.Yusuf, tetapi sekedar imbauan agar semua KBRI di luar negeri agar mengikuti jejak
seperti kebijakan Bp.Dubes Abdul Irsan dan Bp.Dubes Silalahi, yang sebagai pelayan
publik telah merintis jalan benar. Dan kepada generasi muda (PPI, La Luta dkk) yang
pada jaman Bp. Abdul Irsan tidak sempat memanfaatkan situasi positif, saya menyatakan
kegembiraan bahwa kini telah menunjukkan semangatnya ke arah yang dimaksud di atas.
Jadi, saya kira tidak tepat pernyataan bahwa Acara di Maastricht inilah yang "sukses
mencairkan kebekuan yang ada selama ini dengan pihak pemerintah yang dalam hal ini
dibaca: KBRI". Secara kwantitatif dan kwalitatif cairnya hubungan KBRI dengan
"orang-orang yang terhalang pulang" (termasuk MAHID) sudah terjadi pada jaman Bp.Dubes
Abdul Irsan ketika bertugas di Negeri Belanda. Pada waktu itu banyak "orang-orang yang
terhalang pulang" menghadiri pertemuan-diskusi-ceramah yang diselenggarakan KBRI.
Mereka berdiskusi dan berdebat seru mengenai HAM, Demokrasi, Hukum yang terus menerus
diinjak-injak sejak jaman Suharto. Kini jalan yang sudah dirintis tersebut tinggal
diteruskan oleh semua pihak.
Tentu saja harus kita buang jauh-jauh ungkapan "Bangun kesiangan". Kita semua baik
generasi senior, maupun generasi yunior, masih menghadapi tugas bersama yang berat
untuk menuju kepada Indonesia yang demokratik, damai-sejahtera dan adil-makmur. Usaha
itu bisa dilaksanakan dimana saja, termasuk di KBRI-KBRI - rumah rakyat Indonesia di
luar negeri.
Salam hangat untuk semuanya.
M.D.Kartaprawira
Nederland, 24.08.2004
---In [EMAIL PROTECTED], Roni wijaya
<[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Saya mau tanya, Dubes RI di Kerajaan Belanda dan Atase Kebudayaan ngomong apa saja
dalam pertemuan itu. Apakah mereka berdua masih menjunjung tinggi ideologi
Soehartoisme, biar situasi telah berubah birokrat - birokrat tulen itu pikirannya
masih sering mengunggulkan keadaan (khususnya kenyamanan sebagai birokrat yang
disembah - sembah rakyat) semasa Jenderal Soeharto.
Deparlu, tempat M. Yusuf bernaung, rajin mengadakan pembersihan, selalu curiga,
selalu propaganda terhadap segala sesuatu yang berbau musuh Soeharto. Dep. P dan K,
tempat atase Kebudayaan Muhajir bernaung, rajin benar membersihkan pegawai -
pegawainya, guru - guru yang terkait dengan PGRI Non Vak Central semasa Jenderal
Soeharto bersimaharaja lela. Malahan pekerjaan biadab itu dipakai sebagai proyek dan
hobi yang menyenangkan dari para petingginya.
Roni Wijaya
--- Original Message -----
From: la_luta
To: Nasional-list ;Sent: Wednesday, August 25, 2004 3:32 PM
Subject: [nasional-list] Re: [bumimanusia] Fwd: Sketsa: Diskusi informal lintas
generasi Maastricht 2004
terimakasih atas perhatiannya, saya senang dengan pertanyaan "Apa saja sih yang di
omongkan oleh Pak Dubes maupun Atdikbud dalam pertemuan tersebut?" Dan saya pun setuju
bahwa KBRI adalah berupa instansi pemerintah yang mempunyai karakter pengabdiannya
terhadap kepentingan pemerintah/penguasa.
Dalam hal ini di periode paska "Soeharto", pengaruh ideologi Soehartoisme masih tetap
mendominasi kehidupan masyarakat lingkungan KBRI. Ini sangat dirasakan pada pertemuan
Sarasehan di Brussels yang mana Pak Dubesnya di bulan November mendatang akan
menjalani masa pensiun. Biarpun kelihatannya beberapa dari para personel stafnya telah
mengalami pergantian generasi yang terdiri dari kalangan generasi kelahiran tahun 1960
sampai 1967, mulai menunjukan sikap `kemandirian'nya. Kalangan generasi inilah, yang
menjabat pegawai staf di bidang politik dan budaya, yang kabarnya baru dijalaninya
selama 4 bulan. Merekalah yang berinisiatif untuk mengadakan Sarasehan dengan
mengundang antara lain dari pembicaranya berasal dari luar jaringan
pemerintah/penguasa.
Pertemuan di KBRI-Brussel menjadi kontroversial, yang mana Pak Dubesnya yang bernama
Sulaiman juga merangkap sebagai moderator. Pak Dubes sangat menentang dan menolak
pandangan bahwa budaya kekerasan dan budaya kkn telah menjadi kebiasaan dalam
kehidupan warga negara Indonesia sampai sa�t ini, dengan mengatakan bahwa "Indonesia
tidak punya budaya KEKERASAN atau KKN, dan RUU-TNI adalah berfungsi sebagai penempatan
re-posisi Militer yang mendukung sistim kerja yang lebih profesional guna menghadapi
tantangan persoalan dalam negeri". Pernyataan tersebut memancing perdebatan antara pro
dan kontra dalam publik yang hadir sekitar 60 orang itu. Menurut informasi bahwa
mahasiswa Indonesia yang sedang menjalani S2/S3 di Belgia sebanyak kurang lebih ada 40
orang.
Sedangkan pertemuan di Maastricht, Pak Dubesnya bernama Moch.Yusuf dan seorang dari
atase Pendidikan& Kebudayaan bernama M.Muhadjir hadir sebagai pendukung inisiator
ataupun sebagai fasilisator program agenda pilihan PPI-Maastricht, yaitu Rekonsiliasi
untuk pelurusan sejarah. Mereka menjajikan untuk juga siap membantu biaya logistik
yang dibutuhkan.
Dalam uraian pengantarnya, Pak Ambasador menerangkan bahwa "Sistim pemerintahan
selama 32 tahun itu menjadikan kehidupan bernegara bagaikan hidup dalam penjara besar,
yang mana sejak tahun 1965 Indonesia mengalami stagnasi, kekerasan dan penghisapan.
Buku "Hadis Soeharto" yang berisi cerita peran sang Raja yang membunuh rakyatnya
sendiri dijadikan lejitim untuk mempertahankan kekuasaan serta pengakuannya sebagai
pahlawan Kemerdekaan Indonesia, melalui cerita Janur Kuning membuat kita jadi "sakit
perut". Jadi sudah sepantasnya Soeharto digiring ke pengadilan International
Gerechtshof." Demikian kata Ambasador kita yang di Den Haag.
Dia pun mengatakan bahwa"Sehubungan dengan inisiatif kegiatan PPI - Maastricht ini
sebaiknya bisa di dokumentasikan menjadi sebuah buku, yang mana ini nantinya akan
berguna sebagai pegangan dasar pengetahuan sejarah kehidupan bernegara buat anak-cucu
kita di masa mendatang. Karena kita pun mengharapkan untuk tidak mengulangi kesalahan
sejarah yang sama. Setiap kali ada pertemuan seperti ini saya pun akan usahakan untuk
selalu hadir, karena ini pun juga berguna buat saya dan kita masing-masing untuk
saling bertukar pengalaman, mengerti dan memahaminya atas pengalaman kita
masing-masing. Hanya dengan fase inilah kita bisa memulai, yang
dimungkinkan bisa dilihat juga sebagai pertemuan dalam bentuk seperti "terapi". Karena
menurut saya, kalau kita ingin merubah sesuatu kehidupan masyarakat yang lebih baik,
sebaiknya kita memulai dari diri sendiri, lalu diri masing-masing kepada lingkungan
keluarga dan berkembang pada lingkungan sekitar kita dst."
Beliau pun mengatakan bahwa "mungkin inisiatif tersebut memang telah dianggap
terlambat tapi tetap perlu untuk adanya pelurusan sejarah yang fungsinya sebagai
counter sejarah yang selama ini telah dianggap banyak mempunyai nilai mitos, seperti
cerita Janur kuning dan mengagungkan kejayaan Nasionalisme yang dibangun sejak masa
Majapahit sampai Sriwijaya. Sebenarnya nilai persatuan dan kesatuan bangsa untuk
kemerdekaan dari penjajahan, adalah menurut saya berawal pada sumpah pemuda di tahun
1928, ketika itu dimulai dengan Jong Ambon, Jong Java dll. Dan setelah kemerdekaan
Indonesia tahun 1945 di proklamasikan, bangsa Indonesia pun masih dihadapi oleh
perjanjian Renville yang sebenarnya sangat banyak pula merugikan bangsa kita. Tapi ini
pun terpaksa di lakukan lantaran ada elemen-elemen luar yang menekan keinginan
kedaulatan kemerdekaan Indonesia. Belum lagi, selama 32 tahun ini kita telah dijajah
oleh bangsa dewe. Untuk itu kita secara bersama tetap masih punya beban tanggung untuk
memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dari penghisapan.
Nah.., begitulah hasil catatan kecil dari Maastricht dan Brussel.
Mohon ma�f bilamana catatan kecil ini masih belum dianggap Obyectif.
La Luta Continua!
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar.
Now with Pop-Up Blocker. Get it for free!
http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih
Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi.4t.com
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Posting: [EMAIL PROTECTED]
5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
