Salam, Memang selama ini ada anggapan yang berkembang ditengah masyarakat kita Indonesia bahwa Islam, terutama Islam yang dilebeli dg Islam fundamentalis menolak demokrasi. Padahal jika kita mau mencermati sejenak bahwa demokrasi pun sebenarnya juga berasal dari Islam. Ketika Rasullulah akan mengakhiri nafas terakhirnya, sama sekali Rasulullah tidak menunjuk siapa yang akan menggantikan posisi sebagai khalifah yang akan mengemban risalah Islam selanjutnya. Beliau wafat tanpa meninggalkan pesan mengenai orang yang akan menduduki posisi kekhalifahan tersebut. Disini Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita bahwa untuk urusan kekhalifahan ini nanti biarlah diserahkan kepada umat sepeninggalnya saja. Karena barangkali disinilah letak fungsi haditsnya yang masyhur itu: "Antum a'lamu bi umuri dunyaakum," (Kamu sekalian lebih faham tentang urusan duniamu). Akhirnya setelah melakukan pemilihan dan sesuai dengan kesepakatan bersama, maka yang terpilih dan akhirnya disetujui pula untuk mengemban amanah sebagai khalifah pertama setelah Rasulullah wafat adalah Abu Bakar as-Siddiq. Leo Kwarten, seorang pakar Arab Belanda menyebutkan dalam tulisannya di "de Volkskrant" bahwa kaum fundamentalis juga mencintai demokrasi, tokoh-tokoh fundamentalis lain seperti ditulis Leo Kwarten adalah Rasyid Ghanusyi, pemimpin Islam fundamentalis An-Nahda, partai oposisi utama di Tunisia serta Al-Turabi dari Sudan. Walau Rasyid Ghanusyi ini tidak sepakat dengan demokrasi yang digembor-gemborkan oleh Barat, akan tetapi Rasyid Ghanusyi ini menyatakan bahwa: "Islam adalah demokrasi." Berbeda dengan Leo Kwarten, Henk Muller seorang intelektual Belanda lain yang menyatakan Islam dan demokrasi tidak bisa bertemu. Pendapat Muller memang mewakili pendapat mayoritas. Pendapat ini semakin diterima setelah salah seorang pemimpin Islam fundamentalis di Aljazair, Ali Belhaj secara tegas mengatakan demokrasi sebagai "penghinaan terhadap Tuhan." Didalam kitab "Fiqh ad- Daulah fil Islam," DR. Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa secara substansi demokrasi tidak bertentangan dengan Islam bahkan "Demokrasi justru berasal dari Islam."
Wassalam, IzaM - New Delhi, India. --- In [EMAIL PROTECTED], Danardono HADINOTO <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > Tentu saja ada negara2 yang mayoritas berpenduduk Islam (bukan negara Islam), seperti Turki, Malaysia dan mungkin juga Indonesia, yang berjalan diatas jalur demokrasi. > > Saya berpendapat, kalau akidah agama - apapun - dijalankan dengan konsekuen, maka demokrasi yang bertumpu pada konsep sekular ini, agak ter-huyung2. Lihat Nepal, Bhutan dan Tibet. Negara2 agama. Demokrasi disana nol besar. > > Lihat Perancis sebelum Revolusi Perancis, juga kekaisaran Austro- Hongaria (sampai PD I - 1918), yang sangat bertumpu pada konsep keagamaan katholik, demokrasi nol besar. Juga Saudi Arabia yang sangat bertumpu pada azas keagmaan kaum Wahabbi. > > Agama, yang diimani dan mengilhami kehidupan kenegaraan pasti tak menghalangi proses demokrasi. Karena itu, pemerintah AS juga yakin, Irak akan mampu berdemokrasi. > > Demokrasi atau tidak, bukan masalah keagamaan an sich, tetapi attitude elit negara bersangkutan. Tentu saja,kalau paradigma agama (apapun) yang diletakkan diatas dasar kenegaraan, maka timbul theokrasi dan bukan demokrasi. Dalam demokrasi yang berkuasa adalah RAKYAT. Bukan Imam, bukan sri Paus, bukan Patriarch, bukan Mufti.. > > Salam > > RM D Hadinoto > > > > > Sandy Dwiyono <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > Di barat masih sering dipertanyakan apakah Islam dan > demokrasi tidak saling bertentangan? Di negara-negara > seperti Turki dan Indonesia, gerakan Islam dapat > berjalan selaras dengan demokratisasi. Pada > kenyataannya di Indonesia sebagai negara Islam > terbesar di dunia dari segi luas wilayah dan jumlah > pemeluk Islamnya, iklim demokrasi sangat kondusif bagi > gerakan Islam itu sendiri dan mejadi pupuk organik > bagi tumbuh suburnya gerakan Islam. Berbeda keadaannya > di negara-negara di Timur Tengah di mana kebanyakan > negara Arab masih tetap dikuasai pemerintahan yang > otoriter. Entah manakah yang lebih Islami, apakah > sistem demokratisasi di Indonesia atau sistem otoriter > di Timur Tengah? > =======================================================31.08.2004 > > Islam dan Demokrasi > > Oleh: Peter Philipp > > Prof. Mas`ud menekankan istilah Dunia Islam dan > Masyarakat Modern mencerminkan dua dinamika yang tidak > saling bertentangan. Masyarakat modern merupakan > istilah zaman kini, yang berlaku untuk masa kini mau > pun juga untuk saat-saat di masa lampau. Dan apa yang > disebut modern hanya dapat dijabarkan pada saat itu > dan di dalam masing-masing kulturnya. Namun, tidak > bisa disamakan antara satu masyarakat dengan > masyarakat lainnnya. Modernitas merupakan pengalaman > yang secara kultural mungkin berbeda-beda. Mungkin > terdapat perbedaan pengalaman di Eropa dan Amerika, > tentu juga di dalam masyarakat Islam. Demikian tegas > Prof. Mas`ud, ketua Council for Islamic Ideology, > suatu badan negara untuk urusan keagamaan yang > didirikan di Pakistan pada tahun 1962. > > Kemudian mengenai demokrasi yang menurut Prof. Mas`ud, > demokrasi adalah yang diidam-idamkan oleh kebanyakan > masyarakat Islam dan para pemikir serta bukan sesuatu > yang dikutuk oleh masyarakat Muslim. Perdebatannya > hanyalah mengenai wujud atau bentuk demokrasi itu. > Karenanya Prof. Mas`ud tidak yakin, bahwa demokrasi > merupakan suatu fenomena yang ditentang oleh > masyarakat Muslim. Banyak kaum intelektual Muslim > menganggap demokratisasi dan Islam bukanlah dua aliran > yang tidak kompatibel, terutama yang menyangkut soal > persamaan hak dan partisipasi dalam proses pengambilan > keputusan maupun partisipasi politik. Juga dalam soal > pendidikan dan pembangunan negara kebanyakan pemikir > Islam sependapat. > > Tetapi mengapa di banyak negara Islam proses > demokratisasi ini tidak ada atau tidak terlihat dalam > realita? Prof. Mas`ud berusaha menjawab pertanyaan > itu, meski ia lebih berbicara tentang Pakistan namun > tesisnya mungkin juga berlaku untuk negara lain. > Masalahnya, Eropa mencapai demokrasi melalui proses > sosial dan masyarakat dimana proses tersebut pun > berjalan lama. Tetapi di Pakistan misalnya, sejak > negara itu merdeka terdapat banyak tuan tanah yang > kaya raya, kepentingan barat, kalangan yang memiliki > privilese yang berperan dominan. Kekuatan-kekuatan ini > berada di jajaran militer, birokrasi dan kehakiman. > Mereka inilah yang mendukung partai-partai politik > dalam pemilihan umum. Selama ini proses politik di > Pakistan tidak diberi kesempatan untuk berkembang > tanpa gangguan, antara lain karena pihak militer > selalu turut campur, menghambat atau menggagalkan > proses perkembangan yang telah dimulai. Prof. Mas`ud > mengharapkan agar pada akhirnya proses politik itu > dapat menyingkirkan pengaruh kelompok penguasa itu. > Namun selama ini proses itu belum selesai dan tidak > hanya satu pihak saja yang dapat disalahkan. Bukan > hanya korupsi dan militer di satu pihak namun juga > terutama lapisan elite yang punya privilese dan > tentunya partai-partai politik yang mewakili lapisan > elite ini bertanggung jawab terhadap perkembangan itu. > > > Umpamanya saja, kalau sebuah partai politik menjadi > terlalu kuat atau korup, maka pihak lainnya berusaha > memprotesnya. Kemudian militer turun tangan untuk > memulihkan keamanan, diberlakukan keadaan darurat yang > menghambat proses politik. Atas pertanyaan, apakah > mungkin kelompok Islamis di dunia Islam mengambil alih > peran kaum komunis di masa lalu di barat? > > Prof. Mas`ud menegaskan, kelompok Islamis memang > mengikutsertakan rakyat kecil dalam proses politik > tetapi ideologinya tidak demokratis. Menurut kaum > Islamis, kedaulatan adalah milik Allah karena itu > mereka menolak kedaulatan rakyat. Namun mereka juga > tidak menuntut sistem negara, di mana kekuasaan > dipegang oleh kaum agama. Kaum Islamis menentang hak > untuk menentukan nasib sendiri dan menolak kekuasaan > manusia. Karena itu revolusi yang diharapkan bagi > demokrasi, tidak mungkin datang dari kalangan Islamis, > demikian menurut Prof. Mas`ud. > > Menurut Mas`ud memang ada kesenjangan antara dunia > barat dan dunia Islam, namun kesenjangan itu tidak > terlalu besar seperti yang sering digambarkan. Di > negara-negara Islam, keinginan untuk menikmati gaya > hidup barat dan pendidikan barat di kalangan kaum > remaja, tidak banyak berbeda dengan ambisi kaum muda > di AS atau di Eropa. Masalahnya tetap, perkembangan > ekonomi yang lamban di kebanyakan negara Muslim dan > perkembangan sosial yang lebih lamban lagi. Selama > tidak ada kemajuan di bidang ekonomi dan sosial, > selama itu tetap ada kesenjangan, dan selama itu juga > ada sikap saling curiga-mencurigai. > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> $9.95 domain names from Yahoo!. Register anything. http://us.click.yahoo.com/J8kdrA/y20IAA/yQLSAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi.4t.com *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
