Rekan2 sekalian, Sesungguhnya, privatisasi tidak berarti bahwa tarif akan murah. Justru sebaliknya banyak yang naik. Hal ini disebabkan swasta pasti ingin untung. Tidak mungkin mereka mau kerja bakti untuk hal yang tidak menguntungkan. Apalagi jika yang mengambil alih BUMN kita adalah perusahaan asing (mengingat konglomerat kita banyak yang kolaps dan berutang), maka biaya operasional akan naik karena standar gaji mereka yang tinggi. Jika pegawai lokal puas dgn gaji Rp 2 juta per bulan, untuk orang asing minimal Rp 20 juta. Apalagi jika karyawan expatnya banyak. Oleh karena itu, agar tidak rugi, mereka akan menaikan tarif. Selain itu, mereka juga bisa mengurangi jumlah pekerja, sehingga bisa menimbulkan pengangguran. Ini menimbulkan masalah sosial tersendiri. Kenaikan tarif akibat privatisasi sudah terbukti pada kasus PAM setelah dibeli oleh Lyonnaise dari Perancis dan Thames dari Inggris. Berikut beritanya: Tarif PAM Jaya Naik Otomatis Setiap 6 Bulan - Rabu, 01 September ... Metropolitan, Rabu, 01 September 2004. Tarif PAM Jaya Naik Otomatis Setiap 6 Bulan. Jakarta, Kompas - Perusahaan Daerah Air Minum Jakarta ... www.kompas.com/kompas-cetak/0409/01/metro/1243906.htm - 40k - 31 Agu 2004 - Tersimpan - Halaman yang mirip Tarif Air PAM Naik 40 Persen, Tarif Bus Kota Naik Bervariasi ... Metropolitan, Selasa, 01 April 2003. Tarif Air PAM Naik 40 Persen, Tarif Bus Kota Naik Bervariasi. Jakarta, Kompas - DPRD Pemprov DKI ... www.kompas.com/kompas-cetak/0304/01/metro/230283.htm - 38k -
Waspada.co.id � Opini � Swastanisasi Air: Menyikapi Kenaikan ... ... dengan tarif yang akan terus merayap naik secara berkala. ... Oleh karena itu, asumsi kenaikan tarif dengan nilai ... hingga saat ini, PT Thames PAM Jaya menanamkan ... www.waspada.co.id/opini/ artikel/artikel.php?article_id=42615 - 47k - Kegagalan Privatisasi Air di Seluruh Dunia: AFRICAFILES | Water privatization has been a failure all over the ... Water privatization has been a failure all over the world. Author: Savannah Blackwell, Date Written: 6 November 2002. Primary Category ... www.africafiles.org/article.asp?ID=717&ThisURL=./ afgeneral.asp&URLName=AFRICA%20GENERAL - 19k - Tersimpan - Halaman yang mirip May 2003: How is water privatization working? ... of privatized water services, and that privatization itself is ... the huge capital needs of the water and sewage ... any assessment of success or failure is premature ... www.esemag.com/0503/privatewater.html - 8k - Tersimpan - Halaman yang mirip National Post Online - financialpost ... Elizabeth Brubaker debunks critics' claims that water privatization is a failure ... Darcy has written on this page that Britain's water privatization "has left ... www.environmentprobe.org/ enviroprobe/evpress/030600_fpost.html - 14k - Tersimpan - Halaman yang mirip Sesungguhnya BUMN pada dasarnya adalah milik Negara. Milik seluruh rakyat Indonesia. Keuntungan BUMN, akan masuk ke APBN untuk mensejahterakan rakyat. Ada pun jika diprivatisasi, entah dgn cara IPO/Go Public, maka hanya akan dimiliki oleh segelintir spekulan pemilik modal. Bukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Keuntungannya hanya dinikmati oleh para pemegang saham. Banyak kasus BUMN yang Go Public, ujung2nya dimiliki oleh Big Company/asing. Contohnya Indosat dan Telkom yang sebagian sahamnya dimiliki oleh asing. Bahkan Indosat 85% sahamnya dipegang oleh swasta/asing. Sementara pemerintah hanya 15%. Preskom Indosat adalah orang Singapura. Ini tentu menyedihkan, karena Indosat dan Telkom adalah pemegang monopoli satelit di Indonesia. Ini bukan cuma masalah ekonomi belaka, tapi menyangkut kedaulatan negara. Karena wilayah "Frekuensi" untuk komunikasi di Indonesia sudah dikuasai oleh asing. Stasiun TV, penerbangan, perhubungan laut, Radio, telekomunikasi, semuga menggunakan satelit dan wilayah Frekuensi tsb. Dengan dikuasainya Indosat oleh asing, maka segala hal tsb dikuasai oleh asing. Mereka bisa mendengar percakapan telpon para pejabat kita (bahkan presiden), serta melacak lokasinya jika mau. Inilah yang tidak diperhatikan oleh para ekonom Neo Liberal. Berikut data BUMN Go Public yang akhirnya jatuh ke tangan kapitalis asing: Pemegang saham Perseroan Telkom per 31 Desember 2003Negara Republik Indonesia 1 lembar saham Seri-A Dwiwarna 5.160.235.355 lembar Seri-B (saham biasa) 51,19%Publik : Pemodal Nasional 187.643.395 lembar Seri-B (saham biasa) 1,86% Pemodal Asing 4.732.120.889 lembar Seri-B (saham biasa) 46,95% Saham beredar dan disetor penuh : 1 lembar saham Seri-A Dwiwarna 10.079.999.640 lembar Seri-B (saham biasa) 100,00% http://www.telkom.co.id/hubunganinvestor/index.asp?menucat=porsi-saham&headcat=%20-%20Informasi%20bagi%20Pemegang%20Saham%20TELKOM --- taufik orangkaya <[EMAIL PROTECTED]> wrote: Artikel Kompas Tahun 2003. Sekarang tarifnya lebih menggila lagi... Manajemen Indosat TBK Jabatan Nama Tanggal Menjabat Komisaris Utama PETER SEAH LIM HUAT 27 Des 2002 Komisaris LEE THENG KIAT 27 Des 2002 Komisaris SUM SOON LIM 27 Des 2002 Komisaris ROES ARYAWIDJAYA 27 Des 2002 Komisaris UMAR RUSDI 27 Des 2002 Komisaris SIO TAT HIANG 27 Des 2002 Komisaris ( Independen) EVA RIYANTI HUTAPEA 13 Jul 2004 Komisaris ( Independen) LIM AH DOO 27 Des 2002 Komisaris ( Independen) MOHAMAD IKHSAN 13 Jul 2004 KOMITE AUDIT (KETUA) LIM AH DOO 13 Jul 2004 KOMITE AUDIT (ANGGOTA) EVA RIYANTI HUTAPEA 13 Jul 2004 KOMITE AUDIT (ANGGOTA) ACHMAD FUAD LUBIS 22 Nov 2001 KOMITE AUDIT (ANGGOTA) WURYANTO 19 Des 2001 KOMITE AUDIT (ANGGOTA) MOHAMAD IKHSAN 13 Jul 2004 Direktur Utama WIDYA PURNAMA 27 Des 2002 Wakil Direktur Utama NG ENG HOE 27 Des 2002 Direktur NICHOLAS TAN KOK PENG 27 Des 2002 Direktur RAYMOND TAN KIM MENG 27 Des 2002 Direktur WAHYU WIJAYADI 13 Jul 2004 Direktur WITYASMORO SIH HANDAYANTO 27 Des 2002 Direktur SUTRISMAN 13 Jul 2004 Direktur HASNUL SUHAIMI 20 Jun 2002 Pemegang Saham Indosat Nama Tanggal Kepemilikan Pemegang Saham 5% atau Lebih NEGARA REPUBLIK INDONESIA 30 Jun 2004 15 THE BANK OF NEW YORK (BONY) 30 Jun 2004 5.53 INDONESIA COMMUNICATIONS LIMITED 30 Jun 2004 40.68 NEGARA REPUBLIK INDONESIA 31 Jul 2004 15 KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA 31 Jul 2004 84.95 Lainnya ... http://www.jsx.co.id/issuers.asp?cmd=detail&id=ISAT&from=listed Saya setuju untuk sektor2 tertentu privatisasi diperlukan. Tapi sektor yang berhubungan dgn hajat hidup orang banyak, keamanan dan kedaulatan negara, Negara harus memegang kendali. Pada kasus Garuda dan HP, tarif bisa murah karena tidak terjadi monopoli. Minimal harus ada 4 atau lebih pemain agar harga bisa kompetitif. Tapi untuk kasus PLN, PAM, Telpon Fixed Line yang masih monopoli dan duopoli, privatisasi akan mengakibatkan kenaikan tarif, karena masyarakat harus membayar lebih untuk keuntungan kapitalis serta biaya gaji yang tinggi jika dikuasai oleh asing. Tarif PAM sekarang sudah sekitar Rp 150 ribu per bulan. Telpon juga segitu. Sementara tetangga saya yang buruh dgn gaji sebesar Rp 700 ribu per bulan, bingung ketika petugas PLN mengancam akan memutus listrik karena terlambat bayar 11 hari untuk rekening listrik sebesar Rp 180 ribu per bulan. Itulah "angin" privatisasi di PLN. Berikut 1 artikel yang menarik tentang penderitaan rakyat Puncak Derita Rakyat yang Bakal Tiba HIDUP dengan mengontrak rumah bersama tiga rekan sopir lainnya, pendapatan Rojikin memang tidak tetap. Saat penumpang ramai, dia bisa membawa pulang Rp 50.000. Namun, begitu penumpang sepi, kerja 20 jam sejak subuh hingga tengah malam, pendapatannya sehari setelah dipotong setoran, kadang hanya untuk makan sehari itu saja. Padahal, istri dan dua anaknya yang berada di Tegal menanti kiriman uangnya. "Semua mahal, ongkos mahal, di kampung saja, untuk kebutuhan sehari-hari istri dan anak saya menghabiskan biaya hidup Rp 25.000 sehari," katanya. Membandingkan pendapatannya dengan harga beras yang kini ikut melonjak, Rojikin mengatakan, pemerintah saat ini malah menindas rakyat dengan menaikkan harga. "Katanya reformasi, partai wong cilik, kenyataannya kok gini," katanya geram. Seorang ibu yang menelepon ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) hanya bisa menangis dan bicara sepotong-sepotong mengenai nasibnya. "Suaminya baru kehilangan pekerjaan. Kami tidak mampu membayar listrik sehingga listrik dimatikan PLN. Anak yang masih SD dan SMP tidak bisa belajar di malam hari, sementara siangnya harus membantu bekerja," kata Ketua YLKI Indah Suksmaningsih menirukan ibu tadi. Ada juga seorang ibu yang mengadu dengan menyertakan slip gaji suaminya. Total gaji suaminya termasuk tunjangan hadir, tunjangan jabatan bernilai Rp 1.188.000. Sebenarnya sudah cukup di atas upah minimum regional. Tapi ketika hitungan dituangkan ke kertas, gaji itu lalu tak ada artinya. Sebab, ibu itu harus menyekolahkan tiga orang anak, yang biaya angkutannya Rp 326.000. Untuk menghemat, ia menekan biaya belanja makan menjadi Rp 10.000 per hari. Pengeluaran rutinnya yang tidak bisa dihindari, adalah rumah Rp 250.000 per bulan. Bulan lalu mereka membayar air Rp 50.000-an, biaya telpon Rp 76.000, dan listrik Rp 41.000. Maka gajinya lalu jadi tak cukup. Tapi jenis keluarga seperti inilah yang justru paling terpukul oleh tekanan ekonomi saat ini. Sebagian besar hidup di perkotaan atau pinggiran kota. Hidup pas-pasan, mobilitas menggunakan alat transportasi ber-BBM, memakai listrik dan sebagian sudah menggunakan telpon. Jumlahnya memang tidak sebanyak petani atau nelayan. "Kondisi orang-orang yang dibilang miskin tidak, tapi mampu juga tidak ini, kan tidak masuk statistik, padahal mereka itu harus menjalani hidup juga dalam keadaan kepepet. Golongan mereka ini terpukul betul," kata Indah. Kualitas hidup masyarakat yang menurun menjadi fakta di mana-mana. Seorang ibu rumah tangga yang berada dalam kondisi terjepit, pendapatan suami rendah, sementara anak menangis minta dibelikan makanan, hal ini membuat seorang ibu harus memutar otak sedemikian rupa. Sering kali, penurunan kualitas yang paling terlihat adalah di dalam segi makanan. Seperti Ny Ati, istri nelayan di Muara Angke yang memiliki delapan orang anak. Di satu sisi, ia menghadapi kondisi di mana pendapatan suaminya tidak tetap, dan rendah. Di sisi lain, tujuh dari delapan anaknya -semua putus sekolah- membutuhkan makanan. Jika sebelumnya anak-anaknya masih bisa makan telur, maka beberapa bulan terakhir ini, menu makanan mereka hanya seputar tempe, tahu, dan sayur asam, terkadang ditambah ikan hasil tangkapan ayah mereka di Teluk Jakarta. "Tiga puluh ribu rupiah sih gak cukup," katanya. NAIKNYA harga BBM dan TDL memicu kenaikan di segala bidang. Mulai dari tarif mikrolet hingga harga rumah, naik dengan alasan naiknya BBM dan TDL. Revisi harga BBM tidak terlalu signifikan membawa perubahan beban buat sebagian rakyat. Walau pemerintah menyatakan, kenaikan tersebut diimbangi dengan penyaluran subsidi untuk bidang kesehatan dan pendidikan, pada praktiknya, penyaluran itu tidak selalu sampai pada sasarannya. "Mana, katanya ada subsidi dari pemerintah. Saya sudah nunggak uang sekolah dua anak saya, Rp 35.000," kata Waspi, istri nelayan di Muara Angke. Padahal, kenaikan harga dan tarif yang bakal dialami tahun 2003 ini belum apa-apa. Kenaikan TDL bulan Januari ini hanya kenaikan pertama sebesar 6 persen dari kenaikan yang direncanakan sebesar 6 persen setiap tiga bulan. Harga BBM juga direncanakan naik terus sehingga mencapai 100 persen harga internasional, atau yang disebut pemerintah tanpa subsidi. Saat ini, harga dasar minyak di Indonesia ditentukan berdasarkan harga Mid Oli Platts Singapore (MOPS), yaitu harga dasar di kilang yang ditentukan di Singapura. Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2002 menentukan, MOPS ditambah 5 persen menjadi harga patokan penentuan BBM. Harga patokan ini kemudian diajukan Pertamina sebulan sekali sebagai dasar pertimbangan penentuan harga BBM. Harga dasar ini tentunya fluktuatif, tergantung pada berbagai variabel, mulai dari perang hingga musim dingin. Menurut rencana, harga BBM akan mencapai 100 persen dari harga pasar internasional. Saat ini, harga BBM di Indonesia, rata-rata baru 75 persen dari harga BBM internasional. Kecuali harga Minyak Tanah untuk rumah tangga yang akan terus disubsidi dengan harga Rp 700 per liter, harga BBM akan naik terus sehingga pemerintah tidak perlu mengucurkan subsidi lagi. Tidak ketinggalan, harga LPG juga akan naik menjadi Rp 3.000 per kilogram (kg) setelah sebelumnya naik terus dari Rp 2.100 menjadi Rp 2.400, dan harga saat ini Rp 2.700 per kg. Harga LPG hingga saat ini, ditentukan sepenuhnya oleh Pertamina sebagai produsen, demikian juga distribusinya. Alasan kenaikan harga tersebut adalah untuk menutup biaya produksi yang Rp 3.010 per kg. Dari sektor transportasi, PT Jasa Marga (Persero) dan PT KAI tengah bersiap menaikkan tarif yang sedianya naik bulan Januari ini. PT Jasa Marga menurut rencana akan menaikkan tarif jalan tol rata-rata 25 persen. Kenaikan itu tidak diperuntukkan untuk kendaraan umum. Pada kenyataannya, berdasarkan pada kepentingan pembulatan ke atas karena sulitnya uang kembalian, maka kenaikkan ada yang mencapai 100 persen, yaitu kenaikan dari Rp 500 menjadi Rp 1.000. Tarif kereta api ekonomi sebesar 17 persen juga sempat ditunda kenaikannya. Namun, tidak tertutup kemungkinan kenaikan tersebut akan diberlakukan juga tahun 2003 ini. Apalagi DPR juga sudah memberi lampu hijau. Tentu saja, asalkan para wakil rakyat ini tidak menjilat ludahnya lagi. Dengan berbagai kenaikan yang menanti di tengah kondisi ekonomi yang mencekik saat ini, tidak banyak yang bisa dilakukan masyarakat. Pilihan untuk menurunkan kualitas hidup menjadi satu-satunya pilihan yang memungkinkan. Penurunan kualitas hidup itu juga bukan berarti solusi masalah begitu perusahaan tempatnya bekerja mulai mengadakan pemutusan hubungan kerja (PHK). Pendapatan yang sudah sedemikian minimnya di tengah kebutuhan yang menjepit juga harus hilang. Data kemiskinan menurut BPS mencapai 38,4 juta jiwa atau sekitar 18,2 persen dari total penduduk di Indonesia. Sementara, angka pengangguran tahun 2002 meningkat menjadi 39 juta orang, 3,2 juta orang terdiri dari mereka yang baru masuk ke lapangan kerja dan mereka yang di PHK. (Kompas, 23/1) Industri dan para pengusaha dapat mengalihkan beban pada harga barang yang mereka produksi. Dengan mudah, mereka menaikkan harga barang dan tidak berarti menurunkan harga pada saat komponen dasar seperti BBM dan TDL diturunkan pemerintah. Namun, tidak demikian dengan Rojikin, dan masyarakat kecil lainnya. Menjadi titik terakhir, sebagai konsumen yang tidak memiliki pilihan lain selain membeli barang yang naik terus, masyarakat kecil memang tidak punya pilihan lain, apalagi mengalihkan beban mereka. Pemerintah yang dalam slogannya akan memberikan bantuan sebagai pengganti subsidi, tidak kunjung terasa sentuhannya. Kenaikan tarif yang berhubungan dengan pengurangan subsidi itu seharusnya disalurkan ke masyarakat miskin. Kenaikan harga ini juga seharusnya diiringi dengan peningkatan fasilitas dari negara kepada masyarakat. Pendidikan dan rumah sakit murah dengan kualitas tinggi seharusnya menjadi hal yang biasa. Namun, jargon yang disampaikan pemerintah itu masih jauh dari kenyataan. Mulai dari Raskin yang diselewengkan hingga subsidi pendidikan yang tidak kunjung terlihat. "Kami cuma dapat bebannya saja," ujar Waspi. SEMENTARA itu, selain tidak kunjung terasanya sentuhan pemerintah, fasilitas bagi publik juga bukan berarti meningkat. Data di YLKI menunjukkan, lima besar pengaduan konsumen masih seputar telepon, listrik, dan air, selain bank dan perumahan. Menurut Ketua YLKI, pengaduan paling banyak berkaitan dengan masalah telepon, pengaduan paling tinggi adalah menyangkut kesalahan tagihan "premium call" sebanyak 36 dari 454 kasus. Permasalahan lain yang juga tinggi adalah menyangkut permasalahan tagihan listrik yang tidak benar. Masalah pengaduan ini mencapai 16 kasus dari total 243 kasus yang diadukan. "Kasus-kasus yang diadukan tentang listrik bervariatif," kata Indah. Rupanya, kinerja PLN di lapangan belum cukup memuaskan masyarakat. Terhitung, masih banyak kasus tagihan yang melonjak di luar pemakaian, voltase yang naik turun sehingga barang elektronik banyak yang rusak, hingga pencatatan listrik yang main "tembak". Distribusi minyak tanah juga belum sempurna. Kasus terakhir, di Bogor pada masa-masa menjelang lebaran di mana masyarakat terpaksa antre mendapatkan minyak tanah dengan harga mencapai dua kali lipat. Penyelundupan ke luar negeri dan pengoplosan minyak tanah dengan solar juga masih marak. Sayangnya, bukannya mengetatkan keamanan, pemerintah malah mencegah hal ini dengan menaikkan harga agar tidak terjadi disparitas harga. Dari sisi transportasi yang merupakan salah satu kebutuhan mendasar bagi masyarakat, juga belum ada peningkatan mutu yang signifikan, dengan alasan klasik: kekurangan dana. Salah satu contoh, hasil audit Indonesia Transportation Club (ITC) yang diadakan bulan Januari hingga Juni 2002. Dalam hasil audit yang diakui PT KAI tersebut, beberapa penemuan dirasakan mengejutkan, walau sebenarnya sudah terasa seharihari. Mulai dari kecelakaan-kecelakaan yang seakan menjadi peristiwa rutin, hingga kereta yang kotor dan lampu mati sudah menjadi kondisi yang harus diterima masyarakat pengguna kereta api ekonomi yang nota bene adalah masyarakat lapisan bawah. Kenaikan jumlah perjalanan kereta api itu juga berarti penambahan beban pada infrastruktur kereta api yang kondisinya saat ini sudah sangat minim. Salah satu fakta yang ditemukan ITC adalah berkaitan dengan penggantian lokomotif. Sekitar 82 persen lokomotif berusia lebih dari 16 tahun, 43 persen diantaranya berusia diatas 30 tahun. Selain itu, terdapat enam tipe persinyalan yang sistem kontrolnya tidak terkoordinasi. Menurut ITC, dengan kondisi perkeretaapian saat ini, kemungkinan untuk terjadi kecelakaan sangat tinggi. Repotnya menggugat pelayanan publik seperti kereta api, PLN atau telkom, kadang seperti berdebat tak ada habis. Konsumen mau membayar lebih asal kualitas pelayanan ditingkatkan. Sebaliknya pihak PT KAI, PLN atau Telkom juga melontarkan alasan klise. Kalau harga dan tarif tidak dinaikkan, mutu pelayanan publik juga sulit ditingkatkan. Alasan itu sering dilontarkan bahkan ketika tarif sudah dinaikkan. Ini seperti orang berdebat mana yang lebih dulu, telur atau ayam... (Edna Caroline Pattisina) http://www.kompas.com/kompas-cetak/0301/26/Fokus/97774.htm Visit my daughter's homepage at: http://www.geocities.com/hana_hanifah7 --------------------------------- Do you Yahoo!? Win 1 of 4,000 free domain names from Yahoo! Enter now. [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> $9.95 domain names from Yahoo!. Register anything. http://us.click.yahoo.com/J8kdrA/y20IAA/yQLSAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi.4t.com *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
