--- In [EMAIL PROTECTED], A Nizami <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Rekan2 sekalian, > Sesungguhnya, privatisasi tidak berarti bahwa tarif akan murah.
Tarif harga ditentukan dengan supply and demand. Effisiensi perusahaan yang kita harapkan didalam privatisasi itu. Untuk mengkontrol supply, salah satu jalan open market kepada semua investor untuk bisa masuk kesektor tertentu yang diperlukan. Dengan cara ini supply akan dijamin dan hargapun terkontrol. Justru > sebaliknya banyak yang naik. Hal ini disebabkan swasta pasti ingin untung. > Tidak mungkin mereka mau kerja bakti untuk hal yang tidak menguntungkan. Swasta maupun BUMN pada prinsipnya harus untung, ini namanya berdagang. Tidak ada seorang didunia ini mau kerja bakti, apalagi di indonesia. Saya rasa pekerja BUMN juga tidak kerja bakti. > Apalagi jika yang mengambil alih BUMN kita adalah perusahaan asing Perusahaan asing atau lokal atau pemerintah, ini tergantung siapa yang punya uang. Indonesia masih memerlukan banyak uang untuk pembangunan, kita harus bersyukur bahwa perusahaan asing masih mau membantu. Tidak perlu menjadikan mereka raja tapi harus dihormati. > (mengingat konglomerat kita banyak yang kolaps dan berutang), maka biaya > operasional akan naik karena standar gaji mereka yang tinggi. Jika pegawai > lokal puas dgn gaji Rp 2 juta per bulan, untuk orang asing minimal Rp 20 > juta. Apalagi jika karyawan expatnya banyak. Gaji pada umumnya tergantung dari keahlian dan pengalaman seseorang. Kalau kita menggaji 20 juta tapi bisa menghasilkan pekerjaan yang bernilai 50 juta, ini artinya effisiensi. > Oleh karena itu, agar tidak rugi, mereka akan menaikan tarif. Sudah tentu konsumen yang harus tanggung, kan mereka yang beli servicenya, tapi supply and demand yang akan mengkontrol tarif dan ini semua akan dirasakan effeknya diseluruh jajaran perusahaan. Selain itu, > mereka juga bisa mengurangi jumlah pekerja, sehingga bisa menimbulkan > pengangguran. Jumlah pekerja ini bisa dilihat dari berapa effisiennya satu perusahaan. Kalu perusahaan perlunya cuma 10 pegawai, kenapa harus mencari 40 pegawai. Pengangguran bukan disebabkan oleh perusahaan, kalu tidak ada perusahaan ya tidak ada pegawai. Salah satu solusi pengangguran adalah pemerintah menyediakan suasana yang kondusive untuk berinvestasi agar banyak investors yang mau menanamkan modalnya, dan pengangguran pun akan menjadi berkurang. >Ini menimbulkan masalah sosial tersendiri. Masalah sosial ini mulainya harus dari pemerintah pusat. Contoh contoh privatisasi yang menghasilkan kemakmuran untuk rakyat juga banyak sekali. Amerika negara yang menjungjung tinggi privatisation and competition bisa menjadi contoh. Sudah tentu setiap ideologi berdagang gak akan bisa sempurna. > > Sesungguhnya BUMN pada dasarnya adalah milik Negara. Milik seluruh rakyat > Indonesia. Keuntungan BUMN, akan masuk ke APBN untuk mensejahterakan rakyat. Ini sudah membuat asumsi bahwa BUMN akan menguntungkan. In reality banyak perusahaan yang dipimpin oleh negara malah jadi merugikan negara itu sendiri. Contohnya Cina, mengapa Cina harus berpindah ke privatisasi, karena perusahaan pemerintah ini belum ada yang menguntungkan pemerintah satupun juga. Ini contoh yang paling reality. > > Ada pun jika diprivatisasi, entah dgn cara IPO/Go Public, maka hanya akan > dimiliki oleh segelintir spekulan pemilik modal. Setiap perusahaan yang go public bisa dibeli sahamnya oleh seluruh rakyat indonesia, ya sudah tentu harus punya uang untuk membeli. Bukan oleh seluruh rakyat > Indonesia. Keuntungannya hanya dinikmati oleh para pemegang saham. Pemegang saham itu kan yang menaruh uangnya, mereka yang mengambil resiko jika perusahaan itu rugi ya pemegang sahamnya juga rugi. Apakah seluruh rakyat yang lain yang tidak memegang saham itu ada haknya diperusahaan itu. Mereka tidak menaruh uang mereka, dan kalu perusahaan rugi, mereka tidak akan rugi, mengapa mereka harus ada haknya. Kalu semua perusahaan dibayar oleh pemegang saham tapi dimiliki oleh seluruh rakyat, ya siapa yang mau menanamkan modalnya. > > Banyak kasus BUMN yang Go Public, ujung2nya dimiliki oleh Big Company/asing. > Contohnya Indosat dan Telkom yang sebagian sahamnya dimiliki oleh asing. > Bahkan Indosat 85% sahamnya dipegang oleh swasta/asing. Sementara pemerintah > hanya 15%. Preskom Indosat adalah orang Singapura. > > Ini tentu menyedihkan, karena Indosat dan Telkom adalah pemegang monopoli > satelit di Indonesia. Ini bukan cuma masalah ekonomi belaka, tapi menyangkut > kedaulatan negara. Karena wilayah "Frekuensi" untuk komunikasi di Indonesia > sudah dikuasai oleh asing. Stasiun TV, penerbangan, perhubungan laut, Radio, > telekomunikasi, semuga menggunakan satelit dan wilayah Frekuensi tsb. Pemegang saham telkom itu bukan bearti mereka memiliki wilayah frekuensy di indonesia, tapi mereka mempunyai hak pakai. Dan hak hak ini harus dibicarakan sebelumnya dengan pemerintah pusat. Kal;au pemerintah pusat sudah menjual hak nya kepada investors asing ini, ya siapa yang bodoh. Saya bersyukur masih ada investors yang mau membeli telkom indonesia ini, setahu saya telkom ini perusahaan yang hampir bankrut, bad management, terlalu banyak orang bodoh yang mengatur perusahaan ini. Kalau telkom ini perusahaan Amerika, ini sudah dipailit kan. Jadi harus dicek dulu donk bukunya mereka dan operational nya mereka, baru tahu bagaimana mereka ini memimpin perusahaan besar ini. Siapa yang masih ingat dengan transaksi ATT diindonesia. Kita sudah untung ATT mau membeli asset asset yang termasuk sampah dari telkom ini. > > Dengan dikuasainya Indosat oleh asing, maka segala hal tsb dikuasai oleh > asing. Mereka bisa mendengar percakapan telpon para pejabat kita (bahkan > presiden), serta melacak lokasinya jika mau. Inilah yang tidak diperhatikan > oleh para ekonom Neo Liberal. Wah kok bisa begitu sih. Memiliki indosat bukan berarti bisa mendengar pembicaraan presiden donk. Saya masih gak ngerti nih relevennya. > > Saya setuju untuk sektor2 tertentu privatisasi diperlukan. Tapi sektor yang > berhubungan dgn hajat hidup orang banyak, keamanan dan kedaulatan negara, > Negara harus memegang kendali. Ini cuma pendapat seseorang saja. Menurut pendapat saya,semuanya ada aturan mainnya. Kalau anda seorang yang berbisnis, maka anda akan mengerti apa artinya tawar menawar. Berbisbis dengan siapapun juga bukan berarti keamanan dan kadaulatan negara di sacrifice. Kedaulatan negara dan keamanan negara itu hanya bisa dijual oleh pejabat pejabat itu sendiri, tidak ada orang lain lagi yang bisa > > HIDUP dengan mengontrak rumah bersama tiga rekan sopir lainnya, pendapatan > Rojikin memang tidak tetap. Saat penumpang ramai, dia bisa membawa pulang Rp > 50.000. Namun, begitu penumpang sepi, kerja 20 jam sejak subuh hingga tengah > malam, pendapatannya sehari setelah dipotong setoran, kadang hanya untuk > makan sehari itu saja. Apa cerita ini harus ditanggung oleh perusahaan perusahaan atau pemegang saham nya. Kan tidak ada yang bilang hidup ini harus gampang, tapi kan yang penting jangan pesimis, harus optimis walaupun hidup sederhana. Kemampuan seseorang kan berlainan. > > Padahal, istri dan dua anaknya yang berada di Tegal menanti kiriman uangnya. > "Semua mahal, ongkos mahal, di kampung saja, untuk kebutuhan sehari- hari > istri dan anak saya menghabiskan biaya hidup Rp 25.000 sehari," katanya. > > Membandingkan pendapatannya dengan harga beras yang kini ikut melonjak, > Rojikin mengatakan, pemerintah saat ini malah menindas rakyat dengan > menaikkan harga. "Katanya reformasi, partai wong cilik, kenyataannya kok > gini," katanya geram. > > Seorang ibu yang menelepon ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) > hanya bisa menangis dan bicara sepotong-sepotong mengenai nasibnya. > "Suaminya baru kehilangan pekerjaan. Kami tidak mampu membayar listrik > sehingga listrik dimatikan PLN. Anak yang masih SD dan SMP tidak bisa > belajar di malam hari, sementara siangnya harus membantu bekerja," kata > Ketua YLKI Indah Suksmaningsih menirukan ibu tadi. Maaf ya kalau listrik itu gratis memangnya nanti siapa yang bayar. walaupun listrik itu dipegang BUMN atau permerintah, apa listrik itu bisa dikasih gratis? Kan pegawai telkom itu sendiri juga punya family dan anak, dan ongkos dan segala galanya, seperti yang diceritakan disini. Solusinya adalah pemerintah pusat harus membantu menciptakan lowongan kerja dengan memberikan keamanan yang kondusive untuk para investors, dan jangan dipakai sendiri uang untungnya, apalagi banyak rakyat yang masih melarat hidupnya, ya bagi bagi lah. Tidak ada seorangpun didunia ini yang berkerja keras untuk menolong orang lain tanpa menguntungkan diri sendiri, ini harus balance. seharusnya orang orang yang menulis tentang cerita cerita melaratnya rakyat indonesia itu menyumbangkan uangnya untuk mereka, apakah ini akan terjadi? Manusia itu biasanya paling hebat menuduh orang lain harus begini harus begitu tapi sendirinya kalu dapat uang juga dikantongin sendiri, ini cerita kasarnya loh. Andy www.Traderpick.com ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> $9.95 domain names from Yahoo!. Register anything. http://us.click.yahoo.com/J8kdrA/y20IAA/yQLSAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi.4t.com *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
