http://www.sinarharapan.co.id/berita/0409/24/sh04.html
Soal Reformasi TNI, Rakyat Harus Tagih Janji Yudhoyono Jakarta, Sinar Harapan Masyarakat sipil yang mendukung Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden, harus mendesak supaya Yudhoyono menjelaskan dengan gamblang langkah-langkah reformatif yang akan dilakukannya bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan sistem pertahanan Indonesia. Desakan itu penting karena masyarakat tidak bisa memberikan cek kosong kepada Yudhoyono. Sebab kalau rakyat tidak bisa mengontrolnya, maka Yudhoyono akan lebih banyak dikuasai dan dikontrol oleh kekuatan militer di sekitarnya, kata Najib Azca, peneliti dari Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada (UGM), yang dihubungi SH, Kamis (23/9). "Kelompok sipil yang mendukung Yudhoyono harus secara tegas dan sungguh-sungguh menagih komitmen Yudhoyono terhadap reformasi TNI yang diinginkan masyarakat. Supremasi sipil harus mendesak perubahan substantif, TNI harus tunduk di bawah kelembagaan sipil," lanjut Nadjib. Menurutnya, ada tiga langkah reformatif yang perlu dilakukan Yudhoyono. Pertama, harus memastikan bahwa Markas Besar (Mabes) TNI berada di bawah Departemen Pertahanan (Dephan), karena Mabes TNI tidak sejajar dengan kementerian tetapi subordinasi dari Dephan. Mengenai alotnya pembahasan masalah ini dalam Rancangan Undang-undang (RUU) TNI, menurut Nadjib, karena resistensi yang cukup besar dari militer sendiri. "Selain itu, kepolisian juga masih berada di bawah presiden. UU Kepolisian harus diubah juga. Tidak bisa polisi otonom tetapi Mabes TNI diminta di bawah Dephan." Kedua, Yudhoyono harus memastikan militer tidak lagi terlibat kegiatan bisnis. Kontrol terhadap militer akan sulit dilakukan bila militer masih terus berbisnis. Yang paling membahayakan adalah relasi-relasi bisnis dalam jumlah besar. Langkah ketiga, harus dipikirkan strategi pertahanan baru. Doktrin pertahanan semesta tidak bisa lagi diberlakukan dan perlu upaya serius untuk ditinjau kembali. "Mengubah struktur itu tidak mudah. Perubahan struktur akan mempengaruhi Angkatan Darat," kata Nadjib. Perubahan-perubahan tersebut perlu dibarengi dengan pemberian kompensasi dengan meningkatkan kesejahteraan prajurit. Perubahan strategi pertahanan juga berimplikasi dengan pendanaan sarana pertahanan yang ada. Nadjib mengingatkan, pada awal pembentukan Partai Demokrat sebetulnya Yudhoyono mempunyai visi penghapusan pembinaan teritorial dan komando teritorial. "Tetapi bagian ini berubah karena resistensi purnawirawan yang banyak di partai tersebut. Langkah ini juga dilakukan sebagai upaya untuk bargain bagi Yudhoyono agar tidak terjadi perlawanan dan penggembosan. Tetapi kalau sipil kuat menekan Yudhoyono, paling tidak ini akan menjadi alat bagi Yudhoyono untuk dealing dengan militer," papar Nadjib dari Devisi Reformasi Sektor Keamanan Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM itu. "Blue Print" Peneliti dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Phipil Jusario Vermonte menegaskan perlunya blue print pertahanan dibuat terlebih dahulu sebelum Undang-undang Angkatan Bersenjata dibuat. Cetak biru pertahanan tersebut tidak perlu dibuat permanen, melainkan bisa ditinjau kembali setiap lima atau sepuluh tahun. "Ancaman pertahanan sangat dinamis. Tidak perlu dipermanenkan dalam undang-undang tetapi justru harus ditinjau setiap lima atau sepuluh tahun sekali," kata Vermonte dalam perbincangan dengan SH. Ia juga menyatakan setuju struktur teritorial tidak perlu dipertahanakan lagi. "Yudhoyono harus menyadari bahwa struktur teritorial itu justru menjadi sumber masalah selama ini. Bisa Angkatan Darat menimbulkan situasi yang tidak menyenangkan antarangkatan," kata Vermonte. Selain itu, harus dibuat Undang-undang Angkatan Bersenjata yang sinergi dengan Undang-undang Pertahanan dan tidak boleh tumpang tindih dengan undang-undang yang sudah ada. Yudhoyono sendiri telah menjamin akan ada reformasi di tubuh TNI. Hal itu diungkapkannya ketika menerima kunjungan tim pemantau Pemilu dari Carter Centre dan Uni Eropa, Kamis (23/9) di kediaman Yudhoyono di Cikeas, Bogor. "Kami tanyakan hal ini pada beliau, dan beliau menyatakan komitmennya terhadap reformasi pada TNI," kata Eric Bjornlund, Direktur Penanggungjawab Lapangan dari Carter Centre. Perhatian terhadap reformasi militer itu akan dilakukan segera setelah Yudhoyono dilantik menjadi Presiden. Selain menyatakan komitmennya tersebut, Yudhoyono juga menyatakan komitmennya untuk mengatasi masalah Aceh, pemberantasan korupsi dan pengentasan kemiskinan. Selain Eric Bjornlund, Glin Ford yaitu Ketua Komisi Pemantauan Pemilu dari Uni Eropa, menjelaskan bahwa Carter Centre dan Uni Eropa telah menurunkan 230 pemantau di seluruh Indonesia dan menilai pemilu telah berjalan demokratis. Dunia internasional memberikan dukungan kepada pemerintahan mendatang, bukan hanya karena sosok Yudhoyono tapi juga proses pemilu yang demokratis. "Kami mengucapkan selamat pada Pemilu yang demokratis dan pengalihan kekuasaan secara damai di Indonesia," ucap Glin Ford. Sedangkan Eric Bjornlund menambahkan, Yudhoyono punya komitmen untuk membawa perubahan bagi Indonesia. "Kita tidak tahu berapa lama perubahan akan terjadi di Indonesia. Bagi Indonesia tetap sulit untuk membawa perubahan karena Indonesia adalah kapal besar. Saya berharap, beliau bisa bawa perubahan dalam 100 hari pertama." Ia berpendapat, kesuksesan Yudhoyono sangat tergantung pada kemampuannya menyelesaikan masalah Aceh, Papua, pendidikan dan ekonomi. Rekomendasi hasil pantauan mereka di berbagai wilayah itu akan disampaikan pula ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka berharap akan ada perbaikan ke depan sehingga pemilihan presiden tidak dua kali seperti sekarang tetapi cukup sekali. (emy/edl) Copyright � Sinar Harapan 2003 ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar. Now with Pop-Up Blocker. Get it for free! http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppiindia.shyper.com *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
