http://www.kompas.com/kompas-cetak/0410/12/opini/1318158.htm
Selasa, 12 Oktober 2004 Demokrasi yang Terancam Oleh AJ Susmana MENYAMBUT presiden baru, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), beberapa peristiwa antibudaya demokrasi turut menyeruak di panggung nasional. Beberapa yang menonjol adalah Goyang Inul (meski peristiwa ini agak lama, tetapi penting ditonjolkan karena sebangun dengan), Buruan Cium Gue, pembakaran karya instalasi Perahu Doa Tisna Sanjaya, juga kasus Tempo versus Tommy Winata. Dalam bentuk lain, pemukulan aksi politik antimiliterisme di Yogyakarta pada 1 Oktober 2004 dan Bali, 5 Oktober 2004. Peristiwa-peristiwa ini menonjol sebagai peristiwa budaya antidemokrasi. Tendensi antikebebasan berekspresi dengan mengontrol, melarang, bahkan dengan tindakan pemukulan, didasarkan rasa suka-tidak suka; lebih didasarkan kekuasaan tirani, bukan atas kehendak untuk terus memajukan kesadaran budaya demokratik dan berpikir ilmiah. Tindakan seperti ini tentu berbalik arah dengan perjuangan antikediktatoran Orde Baru, Mei 1998, yang berbuah berkembangnya nilai-nilai demokrasi seperti ditunjukkan dengan kebebasan pers, menyatakan pendapat di depan umum, berorganisasi, dan berpartai. DEMOKRASI dalam makna sebenarnya adalah basis dan batu uji untuk kebenaran ilmiah. Hanya demokrasi, bukan yang lain, yang sah untuk mengukur kebenaran ilmu pengetahuan. Monopoli, tirani, dan oligarki kebenaran ditolak karena tak melibatkan partisipasi banyak orang untuk menilainya. Sistem-sistem seperti itu hanya terjadi di masa kegelapan manusia dan menganggap sekelompok orang tak berhak berpikir bahkan untuk dirinya sendiri. Pada masa perbudakan, misalnya. Pun pada masa ini, budak tak berhenti menjadi budak, tetapi bergerak melawan demokrasi pemilik budak untuk menjadi orang-orang merdeka; untuk menjadi bagian dari demokrasi itu sendiri. Spartacus muncul sebagai pejuang budak melawan sistem perbudakan Roma. Meski kalah, tak berarti legendanya habis, sebab legenda yang mulia dan abadi dari Spartacus adalah pemberontakannya melawan sistem perbudakan sendiri. Pada masa modern ini, perbudakan adalah sebuah dosa. Pada zaman pergerakan di Indonesia, Serikat Islam (selain organisasi-organisasi lain) sudah memaknai kapitalisme sebagai bentuk perbudakan. Pada kongres Serikat Islam 1918 dinyatakan, rakyat harus melawan kapitalisme. Sebelumnya, Untung Surapati, budak Bali, pun sanggup melawan kolonialisme Belanda di luar kebudayaannya sendiri yang Hindu, yakni di Jawa, bahkan jatuh cinta kepada perempuan Eropa dan menikahinya dengan sembunyi. Arti semua ini adalah tak berhak, sebagai sesama Animalia Rationale, Zoon Politicon atau binatang yang berpikir menurut filsuf yang ditopang keistimewaannya oleh sistem perbudakan: Aristoteles, manusia hidup untuk saling melarang selera orang tanpa didasarkan pada ratio-nya (baca: otaknya). Ratio agung dari Yunani untuk mengatur kebenaran ilmu pengetahuan manusia itu menemukan demokrasi sebagai wujud dan batu uji kebenaran. Demikianlah, untuk menghargai sistem ini, Socrates tak menangis meski dihukum mati dengan minum racun, bahkan diceritakan tersenyum menyambut kematiannya. Sayang, demokrasi Yunani tak menyertakan kaum budak dan perempuan. KARENA itu, atas nama demokrasi, peristiwa Goyang Inul, Buruan Cium Gue, Perahu Doa Tisna, Tempo, dan peristiwa yang menyertainya menjadi pro-kontra yang seharusnya tak sekadar berhenti pada pelarangan, tetapi harus diletakkan pada kerangka tegaknya demokrasi sendiri; pada perkembangan demokrasi itu sendiri; agar demokrasinya kian berkualitas, kian dewasa; tak bersifat kanak-kanak: kalau kalah menangis atau mengamuk tanpa arah; kalau tak suka melarang. Sementara itu pelarangan atau hukuman tanpa kaidah demokrasi hanya akan menimbulkan trauma, luka-dendam, dan menjadi penyakit sosial budaya yang akut. Contoh terbesar adalah pelarangan ideologi komunisme beserta undang-undang turunannya yang berwatak diskriminatif di Indonesia. Pelarangan dengan motif korupsi kebenaran tanpa demokrasi seharusnya dihindari manusia yang berbudi dan berakal. Demokrasi mengarahkan "pelarangan" menjadi kerja keras untuk memperjuangkan kebenaran ontologis, axiologis, dan epistemologis. Landasan demokrasi memungkinkan nilai yang dianut menjadi milik umum minimal mayoritas. Bung Karno pada masa Nasakom dalam bentuk lain menyatakan agar ideologi yang dianut menjadi milik rakyat, maka bekerja dan berjuanglah untuk rakyat, termasuk Islam; revolusi Indonesia yang sedang bergerak memungkinkan semua itu. Sejarah pun sudah membuktikan: Ken Arok dengan Syiwanya didukung kaum tani melawan penguasa sewenang-wenang yang Whisnu. Untung Surapati yang budak dan Hindu mendapat dukungan rakyat di Jawa melawan penguasa kolonial Belanda; Diponegoro yang ningrat didukung kaum tani melawan kesewenang-wenangan Belanda. PKI dan kaum ulama Islam memimpin kaum tani melakukan pemberontakan terhadap kolonialisme di tahun 1926. Dalam bentuk lain, Gus Dur, saat menjadi Presiden RI, menegaskan: agar rakyat Indonesia tak tergelincir kembali pada komunisme, ajarkanlah rakyat Indonesia ilmu pengetahuan sebaik-baiknya agar rakyat Indonesia tak memilih komunisme sebagai kebenaran. Jadi, bukan dengan tindakan larang-melarang. TINDAKAN seperti ini bertahun-tahun lampau sudah menjadi cara dan metode kolonialisme Belanda memperpanjang penindasannya di Indonesia. Kebudayaan melarang menunjukkan, pemerintah kolonial Belanda menganggap rakyat Nusantara adalah barbar, tak dewasa; harus diatur bahkan termasuk bacaannya. Nota Dr Rinkes adalah bukti bagaimana kontrol terhadap kebebasan berekspresi dilaksanakan mesin negara kolonial dan didukung penulis-penulis yang berkumpul di lingkaran Balai Pustaka. Politik dan pornografi yang menjadi acuan sastra Balai Pustaka Rinkes seakan lebih jahat dari tindakan penjajahan kolonialisme. Sementara Rinkes dan pendukungnya tak melawan dan berjuang menghapuskan kolonialisme sebagai sumber kejahatan dan penyebab dekadensi moral. Rakyat Indonesia membutuhkan demokrasi untuk mengembangkan dirinya menjadi rakyat yang sejahtera, berwatak dan merdeka dalam berpikir dan bertindak. Demokrasi baru saja direbut dari kediktatoran Orde Baru. Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai presiden baru 2004-2009, belum berposisi dengan tegas dalam rentetan peristiwa budaya antidemokrasi yang menyeruak di panggung nasional. Karena itu, pertanyaannya pun tetap, apakah SBY akan segera menjadi penganut Nota Dr Rinkes. AJ Susmana Alumnus Filsafat UGM Yogyakarta; Anggota Divisi Sastra Sanggar Satu Bumi di Jakarta ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> $9.95 domain names from Yahoo!. Register anything. http://us.click.yahoo.com/J8kdrA/y20IAA/yQLSAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppiindia.shyper.com *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
