Pandangan dan penilan apa yang membuat anda tidak memperkosa kemiskinan, nyata bahwa
sekalian manusia di Indonesia memang menyadikan obyek /lahan mencari duit menjual
kemiskinan..
Banyak pakar dan bahkan anda pun pakar dalam bidang tertentu dan saya yakin
seyakin-yakin-nya bahwa kita tahu tapi tidak mau tahu, dan mendengar tapi menutup
telinga, bisa bertindak namun tidak mau berbuat.
Kalaulah mau hanya kedok memperjuangkan kemiskinan namun menjual kemiskian contoh yang
nyata semua yang berbentu Lembaga Swadaya Maysarakat . Kenapa saya bilang begini yaa
para pengurus LSM dapat duit dari menjual data kemiskinan.
Ya kalau kemiskian langgeng kan masih dapat duit.
Badan Exsekutif tidak pernah memikirkan kemiskinan kenapa saya bilang begini dalam
Undang-Undang tidak ada yang menyebutkan Uang /belanja negara untuk rakyat miskin.
Kalau cara penyelesaian masalah kemiskina begini walaupun sejuta tahun bangsa ini ya
makin banyak yang .
Yang kental pada bangsa kita adalah Feodalisme, Kapitalsime dan Imperalisme.
Sejak lahir bangsa kita tidak meletakan pondasi hidup berbangsa yangbenar yang
sehingga menciptkan keadilan social bagi bangsa ini.
Kekuasaan danpenguasaan atas hak rakyat hanya dikuasai segelintir manusia.
Contoh nyata bahwa penguasaan atas tatanan ekonomi yang ada ini sangat merendahkan
rakyat. Para pemodal diberikan kekuasaan dan penguasaan yang luar biasa, sehingga bisa
pemproduksi apapun tanpa memandang apakah hal ini industri hulu atau industri hilir.
Masalah penguasaan atas tanah (sesuatu) di negara yang konyol ini tanpa batas. Boleh
satu orang menguasai berjuta-juta hektar tanah, berratus-ratus rumah ber-ribu-ribu
kendaraan pribadi.
Akibat yang nyata walaupun pemerintah memberikan pasilitas pembagunan KPR RSS
berjuta-juta tidak akan orang bisa beli rumah. Ya bagaimana bisa beli yang pemodal
besar juga beli KPRRSS itu dibeli juga oleh pemodal besar untuk dijadikan kontrakan ,
apa nggak gelo ini.
Saya pesimis kepada presiden yang baru bisa menyelesakan kemiskinan ini, jangan-jangan
hanya sebagai aknum baru yang melangengkan kemiskinan pula.
Eko Bambang Subiyantoro <[EMAIL PROTECTED]>
wrote:http://www.jurnalperempuan.com/yjp.jpo/?act=perspektif%7C-17%7CX
Senin, 18 Oktober 2004
Mempersoalkan Kemiskinan
Oleh Adriana Venny
Tiap tanggal 17 Oktober, kita memperingati Hari Penghapusan Kemiskinan Internasional,
namun sayangnya cita-cita menghapus kemiskinan di Indonesia masih terasa di
awang-awang. Entah harus berapa dekade kepemimpinan nasional cita-cita itu bisa
terealisir. Sebuah hal yang menjadi pekerjaan rumah bagi setiap calon Presiden
nampaknya lalu menjadi program yang ditelantarkan. Apalagi perempuan, dalam platform
partai dan visi misi tiap partai dan calon presiden, selalu menjadi prioritas yang ke
sekian-sekian. Pantas saja jika perempuan selalu menjadi kelompok yang tertinggal
dalam pembangunan. Bahkan, Human Development Report tahun 2004 menunjukkan bahwa meski
hampir separuh jumlah penduduknya adalah perempuan namun pembangunan gender di
Indonesia amatlah rendah. Dibandingkan di negara ASEAN lain saja Indonesia berada di
peringkat cukup rendah yakni ranking ke 90 (Bandingkan Singapura yang menduduki
peringkat 29 dan Malaysia yang menduduki peringkat 52). Penetapan Indeks Pembangunan
gender
atau yang kerap disebut dengan GDI (Gender-related Development Index) ini mengacu
antara lain angka harapan hidup, angka melek huruf, partisipasi murid sekolah, dan GDP
riil per kapita perempuan.
Berdasarkan fakta atas dasar patokan tersebut, maka data yang terekam antara lain:
tingginya AKI (Angka Kematian Ibu) di Indonesia saat ini yakni 307 per 100.000
kelahiran hidup, lebih kecilnya angka melek huruf perempuan 86,9 dibanding laki-laki
yang 89 %, mencerminkan rendahnya kepedulian terhadap pendidikan bahkan secara
keseluruhan. Data dari ILO juga menunjukkan bahwa di Indonesia dari 51 % perempuan
usia produktif hanya 37,2 % yang berhasil masuk dalam angkatan kerja. Sementara itu
diskriminasi upah dan rawan eksploitasi juga masih menjadi masalah perempuan bekerja
di Indonesia. Data BPS menunjukkan pula bahwa jumlah rumah tangga miskin berjumlah
sekitar 7,87 juta dengan komposisi sekitar 37,5 juta jiwa dimana 0,96 juta dikepalai
oleh perempuan.
Kesimpulannya, proses pembangunan di Indonesia belum berlangsung secara optimal,
karena memberikan manfaat secara timpang atas kesejahteraan terhadap perempuan.
Keadaan tersebut akhirnya menghasilkan bentuk ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender
di segala bidang kehidupan dan pembangunan. Langkah-langkah penting guna mengatasi hal
tersebut antara lain adalah dengan memasukkan dimensi gender dalam tahap perencanaan.
Tahun 1999 Indonesia sendiri sebenarnya telah mengembangkan alat analisis gender yang
dikenal sebagai Gender Analysis Pathway (GAP) yang dikembangkan sesuai struktur dan
mekanisme perencanaan di sini. Konon implementasi GAP tersebut telah mencakup 38
program pembangunan nasional yang responsif gender. Namun sayangnya pelaksanaan di
lapangan masih menunjukkan belum mencapai hasil optimal dikarenakan salah satunya
adalah kebijakan di pemerintah daerah belum cukup sensitif akan permasalahan perempuan
ini.
Dalam upaya penentasan kemiskinan itu misalnya, perempuan jarang diikutsertakan dalam
berbagai musyawarah. Juga berkaitan dengan rancangan anggaran di tingkat pusat dan
daerah, dana yang dianggarkan untuk memberdayaan perempuan sangatlah terbatas,
disamping perspektif gender yang minim. Karenanya sering akhirnya upaya tersebut
menjadi sia-sia, apalagi dalam kebijakan publik sendiri contohnya seperti telah
disebutkan diatas dalam UU ketenagakerjaan memungkinkan buruh perempuan mendapat upah
yang lebih rendah dari laki-laki karena dianggap hanya mencari nafkah tambahan. Maka
semua hal tersebut menyebabkan penentasan kemiskinan terhadap masyarakat perempuan
amatlah sulit dilakukan.
Sudah saatnya masyarakat peduli akan nasib perempuan dalam pembangunan. Jumlah
perdagangan perempuan dan anak Indonesia tiap tahunnya terus meningkat antara lain
disebabkan jerat kemiskinan, mereka kemudian terjebak oleh bujuk rayu dengan
iming-iming gaji besar di luar negeri yang kemudian mengantar mereka dalam jaringan
sindikat perdagangan manusia (trafiking). Tahun 2000 saja ditemukan fakta bahwa 74.616
orang TKI yang bekerja di luar negeri adalah korban trafiking. Di level negara sendiri
belum ada hukum yang secara kuat menjerat para pelaku trafiking, itu mengapa para
sindikat masih terus bebas berkeliaran.
Berkaitan dengan wilayah konflik, perempuan banyak menjadi kepala keluarga karena
harus kehilangan suami dan kehilangan sandaran ekonomi. Di wilayah Aceh misalnya,
tahun 2000 saja jumlah janda telah mencapai 5820 orang, dan kehidupan mereka sangatlah
miskin. Sama halnya di wilayah-wilayah konflik lainnya, kejandaan menjadi persoalan
tersendiri sebab data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang cukup besar atas
jumlah perempuan yang menjadi kepala rumah tangga. Perempuan selain berubah status
menjadi orang tua tunggal, sekaligus juga menjadi pencari nafkah dan pengasuh anak.
Harusnya pemerintah juga memikirkan kebijakan khusus bagi mereka dengan menyediakan
tempat tinggal dan lahan pekerjaan, sebab dengan pendidikan dan ketrampilan yang
terbatas, mereka lalu menjadi kelompok yang rawan pemiskinan. Di tingkat lokal setiap
kebijakan pembangunan juga haruslah berperspektif gender. Karena di era otonomi daerah
khususnya, banyak kebijakan pemerintah daerah yang justru membuat nasib perempuan kian
terpuruk, intinya setiap proses perencanaan pembangunan hingga level terkecilpun
seperti desa, harus melibatkan partisipasi perempuan semata agar kebutuhan-kebutuhan
perempuan yang spesifik tidak terabaikan.
Apalagi perempuan dalam kelompok-kelompok tertentu, misalnya lansia, janda, buruh,
TKI, anak-anak, petani, dan seterusnya adalah kelompok yang rentan terhadap
diskriminasi dan pemiskinan. Banyak hal bisa dilakukan agar pekerjaan rumah
menentaskan kemiskinan terutama dalam rangka meningkatkan gender related development.
Antara lain dengan menambah budget kesehatan dan pendidikan dan memastikan bahwa
perempuan sudah mendapat porsi yang layak dan manfaat yang tepat, terutama dalam
rangka peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi (dalam rangka menekan angka kematian
ibu) dan beasiswa bagi siswa perempuan (dalam rangka meningkatkan akses perempuan ke
dunia pendidikan).
Langkah lain untuk mengkontrol manfaat pembangunan agar lebih dapat mengakomodir
kebutuhan perempuan adalah dengan meletakkan Biro Pemberdayaan Perempuan di setiap
Pemda tingkat II ke dalam struktur yang lebih tinggi, paling tidak setingkat eselon
tiga seperti di Pemda tingkat II Wonosobo. Ini gunanya supaya Biro PP lebih leluasa
memberi masukan kepada biro-biro lain agar selalu memperhatikan persoalan perempuan
dalam tiap kebijakan yang dihasilkan. Tidak seperti yang selama ini banyak
diberlakukan yakni diletakkan di sub bagian pemuda, olah raga dan peranan wanita yang
lalu membuat divisi ini tidak berdaya dan bahkan kemudian banyak yang dilikuid seperti
nasib Biro PP di Pemda tingkat II Poso.
Strategi lain dalam memperbaiki taraf hidup perempuan sehingga dapat menikmati hasil
pembangunan yang sama dengan mitranya laki-laki adalah dengan menetapkan gender focal
point di setiap pemerintah lokal. Selama ini pendekatan women in development (WID)
terbukti tidak berhasil memberikan keadilan yang sama bagi perempuan. Analis gender
Moser C. menilai ini disebabkan saat WID digunakan untuk mendesain program
pembangunan, ia hanya melayani kebutuhan praktis kurangnya air bersih dan kurangnya
lapangan kerja. WID melihat perempuan hanya penerima pasif pembangunan namun tidak
melihat ia sebagai peserta aktif yang mampu mengubah tatanan sosial budaya yang mereka
alami.
Apabila pola pandang ini diubah dengan pemahaman gender and development (GAD) maka
analisis gender yang terfokus pada ketidakadilan struktural yang dialami perempuan
karena tradisi yang patriarkis sehingga menjadikan persoalan diskriminasi terhadap
perempuan terjadi dimana-mana dapat dieliminir. Dan perempuan tidak lagi menjadi apa
yang seperti Mansour Fakih katakan yakni menjadi korban dan dikorbankan oleh proyek
pembangunan. Karena kini pembangunan mensyaratkan keterlibatan perempuan dan
memasukkan perbedaan pengalaman dan kebutuhan perempuan dalam setiap proses
perencanaan pembangunan adalah mendesak untuk dilakukan. Inilah yang dinamakan
pengarus utamaan gender dalam pembangunan.
Bagaimanapun akhirnya diskriminasi akhirnya hanyalah menimbulkan ketidakadilan, dan
pembangunan tanpa keadilan gender berakibat hasil yang dicapai sampai kapanpun tidak
akan pernah menjadi maksimal. Sembari memperingati Hari Penghapusan Kemiskinan
Internasional, inilah sebuah pertanyaan besar yang harus dijawab oleh tata
pemerintahan baru yang sebentar lagi akan menjalankan tugas-tugasnya. Apalagi seperti
kita ketahui Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calom pemimpin bangsa, baru saja sukses
mempertahankan disertasinya dengan tema penentasan kemiskinan. Bisa diramalkan bahwa
kala semua jurus menentaskan kemiskinan dikerahkan namun tanpa perspektif gender yang
memadai, maka segalanya tetap hanya akan menjadi utopia.
Adriana Venny adalah Direktur Eksekutif Yayasan Jurnal Perempuan
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih
Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Posting: [EMAIL PROTECTED]
5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups SponsorADVERTISEMENT
---------------------------------
Yahoo! Groups Links
To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
http://mail.yahoo.com
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
$9.95 domain names from Yahoo!. Register anything.
http://us.click.yahoo.com/J8kdrA/y20IAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih
Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Posting: [EMAIL PROTECTED]
5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
