http://www.jurnalperempuan.com/yjp.jpo/?act=perspektif%7C-17%7CX Senin, 18 Oktober 2004 Mempersoalkan Kemiskinan
Oleh Adriana Venny Tiap tanggal 17 Oktober, kita memperingati Hari Penghapusan Kemiskinan Internasional, namun sayangnya cita-cita menghapus kemiskinan di Indonesia masih terasa di awang-awang. Entah harus berapa dekade kepemimpinan nasional cita-cita itu bisa terealisir. Sebuah hal yang menjadi pekerjaan rumah bagi setiap calon Presiden nampaknya lalu menjadi program yang ditelantarkan. Apalagi perempuan, dalam platform partai dan visi misi tiap partai dan calon presiden, selalu menjadi prioritas yang ke sekian-sekian. Pantas saja jika perempuan selalu menjadi kelompok yang tertinggal dalam pembangunan. Bahkan, Human Development Report tahun 2004 menunjukkan bahwa meski hampir separuh jumlah penduduknya adalah perempuan namun pembangunan gender di Indonesia amatlah rendah. Dibandingkan di negara ASEAN lain saja Indonesia berada di peringkat cukup rendah yakni ranking ke 90 (Bandingkan Singapura yang menduduki peringkat 29 dan Malaysia yang menduduki peringkat 52). Penetapan Indeks Pembangunan gender atau yang kerap disebut dengan GDI (Gender-related Development Index) ini mengacu antara lain angka harapan hidup, angka melek huruf, partisipasi murid sekolah, dan GDP riil per kapita perempuan. Berdasarkan fakta atas dasar patokan tersebut, maka data yang terekam antara lain: tingginya AKI (Angka Kematian Ibu) di Indonesia saat ini yakni 307 per 100.000 kelahiran hidup, lebih kecilnya angka melek huruf perempuan 86,9 dibanding laki-laki yang 89 %, mencerminkan rendahnya kepedulian terhadap pendidikan bahkan secara keseluruhan. Data dari ILO juga menunjukkan bahwa di Indonesia dari 51 % perempuan usia produktif hanya 37,2 % yang berhasil masuk dalam angkatan kerja. Sementara itu diskriminasi upah dan rawan eksploitasi juga masih menjadi masalah perempuan bekerja di Indonesia. Data BPS menunjukkan pula bahwa jumlah rumah tangga miskin berjumlah sekitar 7,87 juta dengan komposisi sekitar 37,5 juta jiwa dimana 0,96 juta dikepalai oleh perempuan. Kesimpulannya, proses pembangunan di Indonesia belum berlangsung secara optimal, karena memberikan manfaat secara timpang atas kesejahteraan terhadap perempuan. Keadaan tersebut akhirnya menghasilkan bentuk ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender di segala bidang kehidupan dan pembangunan. Langkah-langkah penting guna mengatasi hal tersebut antara lain adalah dengan memasukkan dimensi gender dalam tahap perencanaan. Tahun 1999 Indonesia sendiri sebenarnya telah mengembangkan alat analisis gender yang dikenal sebagai Gender Analysis Pathway (GAP) yang dikembangkan sesuai struktur dan mekanisme perencanaan di sini. Konon implementasi GAP tersebut telah mencakup 38 program pembangunan nasional yang responsif gender. Namun sayangnya pelaksanaan di lapangan masih menunjukkan belum mencapai hasil optimal dikarenakan salah satunya adalah kebijakan di pemerintah daerah belum cukup sensitif akan permasalahan perempuan ini. Dalam upaya penentasan kemiskinan itu misalnya, perempuan jarang diikutsertakan dalam berbagai musyawarah. Juga berkaitan dengan rancangan anggaran di tingkat pusat dan daerah, dana yang dianggarkan untuk memberdayaan perempuan sangatlah terbatas, disamping perspektif gender yang minim. Karenanya sering akhirnya upaya tersebut menjadi sia-sia, apalagi dalam kebijakan publik sendiri contohnya seperti telah disebutkan diatas dalam UU ketenagakerjaan memungkinkan buruh perempuan mendapat upah yang lebih rendah dari laki-laki karena dianggap hanya mencari nafkah tambahan. Maka semua hal tersebut menyebabkan penentasan kemiskinan terhadap masyarakat perempuan amatlah sulit dilakukan. Sudah saatnya masyarakat peduli akan nasib perempuan dalam pembangunan. Jumlah perdagangan perempuan dan anak Indonesia tiap tahunnya terus meningkat antara lain disebabkan jerat kemiskinan, mereka kemudian terjebak oleh bujuk rayu dengan iming-iming gaji besar di luar negeri yang kemudian mengantar mereka dalam jaringan sindikat perdagangan manusia (trafiking). Tahun 2000 saja ditemukan fakta bahwa 74.616 orang TKI yang bekerja di luar negeri adalah korban trafiking. Di level negara sendiri belum ada hukum yang secara kuat menjerat para pelaku trafiking, itu mengapa para sindikat masih terus bebas berkeliaran. Berkaitan dengan wilayah konflik, perempuan banyak menjadi kepala keluarga karena harus kehilangan suami dan kehilangan sandaran ekonomi. Di wilayah Aceh misalnya, tahun 2000 saja jumlah janda telah mencapai 5820 orang, dan kehidupan mereka sangatlah miskin. Sama halnya di wilayah-wilayah konflik lainnya, kejandaan menjadi persoalan tersendiri sebab data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang cukup besar atas jumlah perempuan yang menjadi kepala rumah tangga. Perempuan selain berubah status menjadi orang tua tunggal, sekaligus juga menjadi pencari nafkah dan pengasuh anak. Harusnya pemerintah juga memikirkan kebijakan khusus bagi mereka dengan menyediakan tempat tinggal dan lahan pekerjaan, sebab dengan pendidikan dan ketrampilan yang terbatas, mereka lalu menjadi kelompok yang rawan pemiskinan. Di tingkat lokal setiap kebijakan pembangunan juga haruslah berperspektif gender. Karena di era otonomi daerah khususnya, banyak kebijakan pemerintah daerah yang justru membuat nasib perempuan kian terpuruk, intinya setiap proses perencanaan pembangunan hingga level terkecilpun seperti desa, harus melibatkan partisipasi perempuan semata agar kebutuhan-kebutuhan perempuan yang spesifik tidak terabaikan. Apalagi perempuan dalam kelompok-kelompok tertentu, misalnya lansia, janda, buruh, TKI, anak-anak, petani, dan seterusnya adalah kelompok yang rentan terhadap diskriminasi dan pemiskinan. Banyak hal bisa dilakukan agar pekerjaan rumah menentaskan kemiskinan terutama dalam rangka meningkatkan gender related development. Antara lain dengan menambah budget kesehatan dan pendidikan dan memastikan bahwa perempuan sudah mendapat porsi yang layak dan manfaat yang tepat, terutama dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi (dalam rangka menekan angka kematian ibu) dan beasiswa bagi siswa perempuan (dalam rangka meningkatkan akses perempuan ke dunia pendidikan). Langkah lain untuk mengkontrol manfaat pembangunan agar lebih dapat mengakomodir kebutuhan perempuan adalah dengan meletakkan Biro Pemberdayaan Perempuan di setiap Pemda tingkat II ke dalam struktur yang lebih tinggi, paling tidak setingkat eselon tiga seperti di Pemda tingkat II Wonosobo. Ini gunanya supaya Biro PP lebih leluasa memberi masukan kepada biro-biro lain agar selalu memperhatikan persoalan perempuan dalam tiap kebijakan yang dihasilkan. Tidak seperti yang selama ini banyak diberlakukan yakni diletakkan di sub bagian pemuda, olah raga dan peranan wanita yang lalu membuat divisi ini tidak berdaya dan bahkan kemudian banyak yang dilikuid seperti nasib Biro PP di Pemda tingkat II Poso. Strategi lain dalam memperbaiki taraf hidup perempuan sehingga dapat menikmati hasil pembangunan yang sama dengan mitranya laki-laki adalah dengan menetapkan gender focal point di setiap pemerintah lokal. Selama ini pendekatan women in development (WID) terbukti tidak berhasil memberikan keadilan yang sama bagi perempuan. Analis gender Moser C. menilai ini disebabkan saat WID digunakan untuk mendesain program pembangunan, ia hanya melayani kebutuhan praktis kurangnya air bersih dan kurangnya lapangan kerja. WID melihat perempuan hanya penerima pasif pembangunan namun tidak melihat ia sebagai peserta aktif yang mampu mengubah tatanan sosial budaya yang mereka alami. Apabila pola pandang ini diubah dengan pemahaman gender and development (GAD) maka analisis gender yang terfokus pada ketidakadilan struktural yang dialami perempuan karena tradisi yang patriarkis sehingga menjadikan persoalan diskriminasi terhadap perempuan terjadi dimana-mana dapat dieliminir. Dan perempuan tidak lagi menjadi apa yang seperti Mansour Fakih katakan yakni menjadi korban dan dikorbankan oleh proyek pembangunan. Karena kini pembangunan mensyaratkan keterlibatan perempuan dan memasukkan perbedaan pengalaman dan kebutuhan perempuan dalam setiap proses perencanaan pembangunan adalah mendesak untuk dilakukan. Inilah yang dinamakan pengarus utamaan gender dalam pembangunan. Bagaimanapun akhirnya diskriminasi akhirnya hanyalah menimbulkan ketidakadilan, dan pembangunan tanpa keadilan gender berakibat hasil yang dicapai sampai kapanpun tidak akan pernah menjadi maksimal. Sembari memperingati Hari Penghapusan Kemiskinan Internasional, inilah sebuah pertanyaan besar yang harus dijawab oleh tata pemerintahan baru yang sebentar lagi akan menjalankan tugas-tugasnya. Apalagi seperti kita ketahui Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calom pemimpin bangsa, baru saja sukses mempertahankan disertasinya dengan tema penentasan kemiskinan. Bisa diramalkan bahwa kala semua jurus menentaskan kemiskinan dikerahkan namun tanpa perspektif gender yang memadai, maka segalanya tetap hanya akan menjadi utopia. Adriana Venny adalah Direktur Eksekutif Yayasan Jurnal Perempuan ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> $9.95 domain names from Yahoo!. Register anything. http://us.click.yahoo.com/J8kdrA/y20IAA/yQLSAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
