http://www.kompas.com/kompas-cetak/0410/20/opini/1337691.htm Rabu, 20 Oktober 2004 Peran Sejarah SBY-JK Oleh Riswandha Imawan RABU 20 Oktober 2004 bukan sekadar menandai "puncak" perjuangan politik di Indonesia. Bukan sekadar melantik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Presiden dan Jusuf Kalla (JK) sebagai Wakil Presiden. Lebih penting dari itu, hari ini menandai "awal" pembuktian keabsahan beberapa inovasi (perubahan) politik yang dilakukan menjelang dan selama proses Pemilu 2004. SBY-JK menanggung beban sejarah yang tidak kepalang tanggung. Mereka harus membuktikan, perubahan struktur dan mekanisme ketatanegaraan mengikuti amandemen terhadap UUD 1945, cocok untuk kebutuhan bangsa Indonesia. Mereka dituntut membuktikan, pemerintahan dengan koalisi minoritas dapat berjalan stabil menghadapi koalisi mayoritas di parlemen (DPR). Mereka wajib membuktikan, perubahan sistem pemilu menjamin tidak ada lagi masalah legitimasi politik, serta tidak terjadinya distorsi antara kehendak rakyat dengan kebijakan pemerintah. Paling krusial, mereka harus mewujudkan angin pembaharuan yang sudah lama didambakan rakyat. MEREKA sudah melakukan langkah-langkah proporsional sekaligus memberi nuansa baru dalam kepolitikan di Indonesia. Pemilihan calon Menteri dilakukan transparan, kabinet kerja (zaken cabinet) dirancang, dan transisi pemerintahan dilakukan tanpa mengganggu kualitas pelayanan publik. Sekilas langkah-langkah ini tampak menjamin SBY-JK mampu melaksanakan tugas kesejarahannya. Namun ada beberapa catatan yang perlu diwaspadai. Pertama, secara teoritis tetap digunakan format kabinet pelangi yang berpotensi mengurangi efektivitas kerja kabinet. Kecilnya perolehan suara Partai Demokrat yang mengusulkan SBY-JK, membuat pasangan ini harus menggalang koalisi kekuatan minoritas. Dikumpulkannya kekuatan "kecil-kecil", berpotensi mengurangi bobot profesionalitas dan mengedepankan pertimbangan politik dalam menentukan calon menteri. Ini bisa disimak dari pernyataan beberapa calon menteri, mereka mewakili partai politik, atau namanya disodorkan oleh partai. Tidak hanya itu. Banyak tokoh individual yang merasa memiliki andil memenangkan SBY-JK meminta jasa setimpal. Bahkan para free riders, para pahlawan kesiangan yang awalnya pesaing (setidaknya pendukung pesaing) SBY-JK, tiba-tiba masuk lingkaran dalam pasangan ini. Mereka tertarik dengan kekuasaan yang ada, dan siap meloncat ke tempat lain bila kelak kekuasaan SBY-JK meredup. Hingga tidak berlebihan bila disebut ada bom waktu di kapal yang hendak dikemudikan SBY-JK. Kedua, cara penyaringan calon menteri masih kental aroma cara rezim Soeharto. Para calon dipanggil melalui telepon untuk menghadap satu-persatu, diajak ngobrol sambil menjajagi loyalitasnya pada SBY-JK. Repotnya, proses ngobrol ini tidak melibatkan JK, sehingga patut dipertanyakan apa peran JK sebagai Wapres nanti. Ini patut dicermati, sebab jika JK hanya berperan seremonial, yang secara eksplisit diutarakan tidak disukai oleh JK, maka format politik akan kembali ke masa rezim Soeharto. Bila ini dikaitkan isi kontrak yang-menurut keterangan beberapa calon Menteri-berisi pernyataan loyalitas pada Presiden, pola hubungan yang tercipta antara Presiden dan para Menteri boleh jadi kembali ke pola hubungan antara Raja dan Hulu Balangnya. Mudah-mudahan loyalitas yang dimaksud adalah loyal pada misi pemerintahan demi bangsa dan negara, hingga SBY-JK dapat melihat sikap kritis sebagai bentuk dukungan, bukan pembangkangan. KETIGA, ada inkonsistensi logika antara pernyataan kabinet bekerja segera setelah dilantik 20 Oktober 2004 dengan kesiapan melakukannya. Berita terakhir menyatakan ada pemecahan departemen dan pembentukan departemen baru, sehingga jumlah anggota kabinet lebih banyak dibanding kabinet Gotong Royong. Logika saja, untuk departemen yang baru dibentuk, para Menteri akan bekerja dengan siapa? Apakah mereka akan membuat konsep, mengetik, dan mengantar suratnya sendiri? Lalu untuk Departemen yang dipecah, apakah rincian tugas (job description) serta pembagian pegawai (man power) sudah dilakukan? Bila tidak, dan tiap menteri langsung tancap gas dengan program yang telah dipresentasikan ke SBY-JK, tumpang tindih (over lapping) sulit dihindari yang bisa mengorbankan efektivitas kerja kabinet. Menurut pakar Ilmu Pemerintahan yang juga mantan Menneg PAN, Prof Ryaas Rasyid, untuk membentuk struktur satu departemen dibutuhkan waktu empat-enam bulan. Itu artinya kabinet akan kesulitan memenuhi janji 100 hari pemerintahan SBY-JK. Ini berbahaya, sebab tuntutan dan harapan rakyat demikian tinggi kepada pasangan ini, dan mereka meng-iya-kan harapan itu. Keempat, ada inkonsistensi antara tekad SBY-JK membangun good and democratic government yang fokus utamanya efisiensi dan pemberatasan korupsi, dengan kenyataan meluasnya struktur kelembagaan kabinet. Good and democratic government menganut prinsip "miskin struktur, kaya fungsi." Maksudnya, fungsi-fungsi yang ada (dan berkembang) sedapat mungkin diserap ke dalam struktur yang tersedia, sehingga terciptalah slim and lean government. Kita saksikan, jumlah Departemen dalam kabinet SBY-JK lebih banyak dibanding kabinet Gotong Royong. Dalam Ilmu Politik dikenal regression development concept. Yakni konsep yang menggambarkan, pengembangan Departemen akan membuat struktur kabinet tidak bisa bekerja secara efektif akibat terjerat jaring hubungan yang mirip benang kusut. Repotnya menghadapi situasi ini orang tidak sabar dan lebih suka mengambil jalan pintas. Inilah bibit korupsi itu. Karena itu, agak mengherankan bila kita menganggap kabinet Gotong Royong gagal memberantas korupsi, sementara kabinet SBY-JK membangun struktur yang lebih kompleks lagi. Kelima, inkonsistensi juga terasa dalam proses penjaringan calon Menteri. Bila benar-benar berpegang pada transparansi dan merit system, maka seharusnya proses diawali dengan deskripsi mengenai fungsi jabatan, syarat yang diperlukan, serta adanya beberapa calon untuk jabatan itu. Kita saksikan, untuk satu jabatan ada 4-5 calon, sementara untuk jabatan lain hanya tersedia satu atau bahkan "terpaksa" diadakan. "Kehebatan" orang yang ditunjuk, dengan demikian bisa sedikit luntur. Bukan mustahil bisa menurunkan akuntabilitas publik terhadap seorang Menteri. Lima catatan ini patut disodorkan pada langkah awal SBY-JK. Masa memuja sudah berakhir. Kini SBY-JK membutuhkan partisipasi kritis-analitis dari kita, warga negara Republik Indonesia. SBY-JK dipilih secara langsung oleh rakyat, maka layak dikatakan, apapun yang terjadi mulai hari ini adalah pertaruhan bangsa dan negara Indonesia akan nasibnya sendiri. Bila kita gagal dengan eksperimen politik ini, maka kita akan segera berhadapan dengan kehancuran total yang boleh jadi mengembalikan perjalanan sejarah kembali ke titik nol lagi. Riswandha Imawan Guru Besar Ilmu Politik FISIP Universitas Gadjah Mada ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar. Now with Pop-Up Blocker. Get it for free! http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
