http://www.sinarharapan.co.id/berita/0410/26/opi01.html
Menteri KP Kurang Memenuhi Syarat Oleh Suhana Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) baru saja dilantik sebagai presiden dan wakil presiden RI. Besar harapan masyarakat terhadap pasangan SBY-JK dalam melakukan perubahan pembangunan ekonomi nasional ke depan, termasuk dalam bidang kelautan dan perikanan. Namun harapan masyarakat tersebut kini mulai "luntur" sebab para menteri kabinet yang telah dilantik oleh SBY-JK-khususnya Menteri Kelautan dan Perikanan- belum mencerminkan aspirasi masyarakat Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan yang diharapkan oleh masyarakat kelautan dan perikanan adalah seorang profesional yang memahami benar permasalahan-permasalahan kelautan dan perikanan nasional, regional dan internasional termasuk permasalahan kemiskinan nelayan. Menteri Kelautan dan Perikanan yang diharapkan oleh masyarakat kelautan dan perikanan adalah orang yang memiliki visi membangun kebijakan ekonomi kelautan dan perikanan yang komprehensif. Karena selama ini pembangunan kelautan dan perikanan hanya berjalan masing-masing sektor saja. Permasalahan kelautan tidak hanya perizinan kapal ikan yang berbelit-belit seperti yang diungkapkan oleh Freddy Numberi-Menteri Kelautan dan Perikanan (Kompas, 21 Oktober 2004). Tetapi jauh lebih dari itu. Selain itu juga jangan sampai perizinan dipermudah tetapi berdampak terhadap terancamnya kelestarian sumber daya ikan nasional. Karena kondisi sumber daya ikan nasional saat ini terus mengalami penurunan. Penurunan sumber daya ikan tersebut terjadi tidak hanya di Indonesia. Di beberapa negara juga saat ini sudah mengalami penurunan sumber daya ikan, misalnya di negara-negara kawasan Eropa. Penurunan sumber daya ikan di perairan Eropa akan memicu terjadinya krisis ikan dunia pada tahun 2005. Ini disebabkan karena saat ini pemerintah di kawasan itu telah mengeluarkan kebijakan pembatasan kuota penangkapan ikan bagi pengusaha perikanan termasuk para nelayan serta pembatasan jumlah armada kapal penangkapan ikan yang beroperasi di perairan sekitar Uni Eropa. Di Eropa saat ini telah diterbitkan kebijakan yang menghentikan pengoperasian 7.680 unit (50 %) kapal ikan berkapasitas minimal 300 GT di kawasan tersebut (Kompas, 12 Maret 2003). Kebijakan tersebut dikeluarkan mengingat kondisi sumber daya perikanan di kawasan Uni Eropa telah mengalami kelebihan tangkap (overfishing). Para analis perikanan dunia memperkirakan dampak dari kebijakan Uni Eropa tersebut adalah mulai tahun 2005 mendatang akan terjadi kelangkaan ikan di pasar dunia yang mencapai 30 juta ton per tahun. Dianggap Cuma Sektor Perikanan Melihat begitu kompleksnya permasalahan kelautan dan perikanan nasional, maka seharusnya Menteri Kelautan dan Perikanan yang dipilih harus memahami benar permasalahan-permasalahan kelautan dan perikanan nasional. Selain itu juga sebaiknya Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut berasal dari kalangan profesional yang memiliki kapabilitas dan tanggung jawab dalam membangun kelautan dan perikanan. Beberapa alasan yang menjadi latar belakang mengapa departemen kelautan saat ini memerlukan seorang menteri yang profesional. Pertama, pemanfaatan sumber daya kelautan khususnya sumber daya ikan sampai saat ini belum dilakukan secara optimal. Sehingga sumber daya tersebut sampai saat ini belum memberikan manfaat yang optimal terhadap perekonomian nasional. Padahal jika dibandingkan dengan potensi sumber daya tersebut, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi kelautan terbesar di dunia. Dengan demikian menteri kelautan dan perikanan tersebut harus memahami benar bagaimana mengembangkan kebijakan ekonomi kelautan (ocean policy) dalam mengoptimalkan pemanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan tersebut. Kedua, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) merupakan departemen yang relatif masih baru. Sehingga memerlukan suatu pemimpin (menteri) yang memahami benar permasalahan kelembagaan tersebut. Selain itu juga menteri tersebut harus memahami benar bagaimana mengembangkan kelembagaan tersebut secara optimal dan efisien. Dengan demikian, Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut seharusnya orang yang memiliki pengalaman organisasi. Ketiga, pembangunan kelautan dan perikanan saat ini masih berjalan sektoral. Padahal dalam membangun bidang kelautan dan perikanan diperlukan suatu sinergisme antarsektor. Selama ini bidang kelautan dan perikanan dianggap hanya sektor perikanan saja. Padahal bidang tersebut terdiri dari tujuh sektor unggulan, yaitu sektor perhubungan laut, perikanan, pariwisata bahari, industri kelautan, jasa lingkungan, pertambangan lepas pantai dan bangunan kelautan. Oleh sebab itu DKP sebaiknya dipimpin oleh seorang menteri yang memiliki pandangan dan kemampuan untuk menyinergikan sektor-sektor tersebut dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Dengan dipilihnya Menteri Kelautan dan Perikanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dalam pembangunan kelautan dan perikanan saat ini mencerminkan bahwa Kabinet Indonesia Bersatu tidak memiliki visi kelautan dan perikanan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan bidang kelautan dan perikanan sampai saat ini belum menjadi arus utama pembangunan ekonomi nasional. Reposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Artinya bahwa para pemimpin bangsa saat ini belum menyadari benar bahwa negara Indonesia adalah negara kelautan terbesar di dunia. Dengan demikian penulis meragukan arah pembangunan kelautan dan perikanan nasional Kabinet Indonesia Bersatu tersebut. Oleh sebab itu mengkhawatirkan pembangunan kelautan dan perikanan yang sudah dirintis selama ini akan terancam mandek. Kabinet Indonesia Bersatu saat ini sudah terlanjur dilantik oleh presiden. Oleh sebab itu kita harus dapat memberikan kesempatan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut untuk bertugas. Tetapi apabila dalam perjalanannya-maksimal 100 hari-belum menunjukkan adanya perubahan pembangunan kelautan dan perikanan nasional, maka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus dapat memberhentikannya sebagai menteri dan menggantinya dengan seorang yang lebih kapabel. Pembangunan kelautan dan perikanan nasional saat ini memerlukan kepemimpinan yang memiliki kapabilitas dan tanggung jawab dalam membangun kelautan dan perikanan nasional. Oleh sebab itu masyarakat kelautan dan perikanan nasional saat ini harus memperhatikan benar kinerja menteri kelautan dan perikanan dalam 100 hari ke depan. Penulis adalah Mahasiswa Program Studi Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika Pasca-Sarjana IPB. Copyright � Sinar Harapan 2003 ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar. Now with Pop-Up Blocker. Get it for free! http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
