Source: http://arus.kerjabudaya.org/htm/sejarah/sejarah/Sejarah_Asvi_Soeharto.htm 
 
Asvi Warman Adam: PENGADILAN SEJARAH TERHADAP SOEHARTO 
 
Penghentian peradilan kasus mantan Presiden Soeharto membuktikan, bahwa hukum ternyata 
tidak mampu mengadili bekas orang nomor satu Indonesia itu. Rakyat tidak bisa berharap 
banyak dari aparat hukum. Mungkin satu-satunya kini yang dapat mengadili Suharto 
adalah sejarah. Sejarahlah yang akan mengungkapkan fakta-fakta kepada masyarakat. 
 
Banyak sekali dakwaan yang dapat diajukan kepada sang Jenderal yang sampai kini tidak 
bisa diseret ke meja hijau. Salah satu tuduhan terhadap Soeharto adalah 
keterlibatannya dalam percobaan kudeta G30S dan pengambilalihan kekuasaan sejak 11 
Maret 1966. 
 
Preseden di Masa Lalu
Sebelumnya digambarkan tentang masa lalu Soeharto yang dapat menjelaskan berbagai 
tindakannya kemudian. Di dalam buku otobiografi sang mantan Presiden seperti 
dipaparkan kepada Ramadhan KH diceritakan, bahwa masa kecil Soeharto tidaklah bahagia. 
Ibunya, seorang petani yang sakit-sakitan setelah melahirkan dirinya, orang tuanya 
bercerai. Masa kecil dan remajanya dilewati dengan tinggal dari satu kerabat ke 
kerabat lain. "Saya mengalami banyak penderitaan yang mungkin orang lain tak harus 
memikulnya." Dengan nelangsa ia menceritakan baju yang baru dipasnya mesti ia lepaskan 
lagi karena ternyata baju itu bukan untuknya, melainkan untuk mas Darsono. "Saya 
merasa nista (hina). Saya nelangsa, sedih sekali. Waktu itu saya merasa, wah hidup ini 
kok begini."
 
Setelah masuk KNIL dan PETA, dan kemudian ia berkarier dalam tentara nasional. Tahun 
1946 ia menjadi komandan Resimen III dengan pangkat Letnan Kolonel. Ketika itu 
mendapat pesan dari Presiden Soekarno yang disampaikan oleh Sundjojo, Ketua Pemuda 
Pathuk, untuk menangkap atasannya, Mayor Jenderal Sudarsono, yang dicurigai ingin 
merebut kekuasaan. Tetapi Suharto menolak, sehingga ia dijuluki Sukarno sebagai "Opsir 
koppig" (opsir yang keras kepala). 
 
Tetapi Sudarsono malah ingin menghadap ke Istana, setelah membebaskan para pemimpin 
politik yang ditahan di penjara Wiragunan. Malam itu juga Soeharto membocorkan rahasia 
ini ke Istana. Besoknya 3 Juli 1946 Sudarsono yang datang bersama rombongan ditangkap 
pasukan pengawal Presiden. Jadi kalau rencana Sudarsono itu dapat disebut sebagai 
percobaan "kudeta" yang pertama sejak Indonesia merdeka, maka Suharto diam-diam telah 
menggagalkannya. Ia memanfaatkan strategi nglurug tanpa bala, memakai orang lain untuk 
kepentingannya, sebuah siasat yang terus dipergunakannya selama memerintah. 
 
Kasus kedua mengenai serangan umum 1 Maret 1949, yang mengesankan prakarsa itu berasal 
dari Letkol Suharto sendiri. Padahal Sri Sultan Hamengku Buwono IX memintanya 
menghadap ke keraton pada 14 Februari 1949, dan menyarankan agar dilakukan serangan 
tersebut. Foto pertemuan Sri Sultan dengan Soeharto tersebut diserahkan pihak keraton, 
agar dipasang di Monumen Jogya Kembali, yang dibangun untuk memperingati peristiwa 
tersebut. Anehnya hal itu tidak dilakukan. Peran Sri Sultan sengaja dihilangkan. 
 
Cukup menarik kesaksian George MT Kahin yang berada di Jogya semasa revolusi. Ia 
menginap di hotel Merdeka, yang juga ditempati pejabat senior Belanda. Tanggal 9 
Januari 1949 gerilyawan Indonesia menyusup sampai ke pintu belakang hotel itu. 
Terdengar tembakan senapan mesin yang menembus dinding hotel, bahkan peluru mortir 
mengenai atap Toko Terang, yang berseberangan dengan hotel tersebut. Gerilyawan 
Indonesia memasang dinamit di bagian belakang hotel itu. Mereka akhirnya dipukul 
mundur tentara Belanda yang didukung mobil lapis baja. Guru besar sejarah Cornell 
University ini heran, mengapa peristiwa heroik yang disaksikannya dengan mata kepala 
sendiri itu tidak tercatat dalam buku sejarah Indonesia. Yang dibesar-besarkan justru 
serangan umum 1 Maret 1949. 
 
Strategi Komandan 
Sebagai tentara yang mengalami tiga jaman, tentu strategi yang dijalankan Soeharto 
selama berkuasa adalah strategi militer. Strategi kelompok ini - menurut Edward N 
Luttwak - penuh dengan logika yang paradoksal. Contohnya ketika sepasukan tentara yang 
menyerang musuh, menemui dua jalan. Yang satu, bagus dan lurus, yang satu lagi jelek, 
sempit dan berkelok. Dalam situasi normal, orang akan memilih jalan yang bagus. Namun, 
komandan pasukan mungkin memutuskan mengambil jalan yang buruk, justru karena buruknya 
ia tidak dijaga musuh. Sebaliknya jalan yang bagus secara strategi adalah buruk, 
karena ia akan dipertahankan musuh sekuat mungkin. 
 
Adalah mustahil membicarakan strategi Soeharto selama berkuasa 32 tahun dalam satu 
halaman. Yang bisa disampaikan di sini ada dua hal. Pertama, untuk memahami strategi 
Presiden Soeharto perlu ditetapkan terlebih dahulu pembagian (periodisasi) masa 
pemerintahannya. Asumsinya adalah rezim tersebut mengalami tiga fase yang dialami 
setiap makhluk, yaitu 1) tumbuh, 2) berkembang/jaya, dan 3) mati. Kedua, dapat pula 
dikatakan bahwa mega-kekuasaan yang dijalankan Soeharto adalah bertahap, makin lama 
makin canggih. 
 
Masa pemerintahan Soeharto berdasarkan asumsi di atas dapat dibagi tiga periode yang 
masing-masingnya satu dekade. Angka tahunnya perlu diteliti lagi, agar alasan 
pemilihannya dapat dipertanggungjawabkan. Intinya adalah, dekade pertama ialah masa 
pertumbuhan, dasawarsa kedua masa perkembangan, dan babak terakhir adalah masa 
kejayaan dan kejatuhan. 
 
Dalam periode pertama, masuk akal bila dikatakan bahwa strategi Soeharto terutama 
dilandasi ajaran Jawa "nglurug tanpa bala, menang tanpa ngasorak�". Pada dasawarsa 
berikutnya, setelah kekuasaan makin terpusat di tangannya, ia lebih cenderung 
menerapkan "tut wuri handayani". Pada babak terakhir, setelah sampai di puncak 
kekuasaan, ketika ia pun mulai sangsi akan dirinya, maka dijalankan "waspada purba 
wis�sa". 
 
Pada awal kekuasaannya ia memang mengatakan bersikap "mikul dhuwur mendhem jero" 
(maksudnya hanya mengingat jasa-jasa dan melupakan kesalahan orang tua) terhadap 
Presiden Soekarno. Namun dalam tahap operasional, Soekarno - sebagaimana ditulis oleh 
sejarawan Perancis, Jacques Leclerc -, telah "dibunuh dua kali" oleh rezim Orde Baru. 
Pertama, selain oleh penyakitnya, ia dibuat dalam kondisi seperti mengalami tahanan 
rumah, sehingga keadaan mempercepat kematiannya. Kedua, setelah ia wafat, pemikirannya 
dilarang disebar-luaskan. Semuanya ini tidak dilakukan sendiri oleh Soeharto, tetapi 
oleh orang-orang lain. Jadi ia telah berhasil menjalankan "nglurug tanpa bala", 
menyerbu tanpa tentara. Dalam dasawarsa berikutnya ia lebih banyak bersikap "tut wuri 
handayani", mengikuti dari belakang. Namun Soeharto memakai konsep yang dipopulerkan 
oleh K.H. Dewantara ini dengan interpretasinya sendiri. Dalam penentuan Wakil Presiden 
sampai anggota MPR dan Walikota ia campur tangan. Seolah-olah di
 belakang layar, tetapi sebetulnya ia berada di depan. 
 
Pada masa ini pula terjadi pembunuhan misterius (Petrus) yang diakui oleh Soeharto, 
yaitu penembakan terhadap para preman atau residivis kriminal, yang mayatnya ditaruh 
di tempat umum, antara tahun 1983-1985, dengan jumlah korban mencapai 5000 jiwa. 
Mereka yang terbunuh mempunyai ciri umum, yaitu memiliki tato di tubuhnya. Padahal 
sebelumnya, keterangan resmi pemerintah di suatu sidang PBB di Jenewa, peristiwa itu 
adalah akibat konflik antar-geng. 
 
Dengan kata lain, Soeharto sebenarnya dapat dituntut karena sedikitnya mengetahui 
pelanggaran HAM yang amat berat itu, tetapi tidak berusaha mencegah. Sebagai komandan 
ia mengerti, bahwa pelaksanaan strategi perlu didukung adanya pasukan andal dan 
tersedianya logistik. Ia memilih pembantunya yang punya keahlian, loyal dan dapat 
bekerjasama dalam satu tim. Calon anggota kabinetnya sudah diamatinya sejak lama, 
seperti Soemitro Djojohadikusumo dan B.J. Habibie. Soepardjo Rustam dikontaknya di 
Kuala Lumpur, sebelas bulan sebelum menjadi (Pejabat) Gubernur Jawa Tengah, dan baru 
beberapa tahun kemudian dipromosinya sebagai Mendagri. 
 
Tampaknya paradoksal, meskipun sudah dipersiapkan sejak lama, ia tidak segera 
mengumumkan anggota kabinetnya. Kepastian itu baru diperoleh saat terakhir, ketika 
seluruh rakyat Indonesia menonton televisi. Ia menyadari unsur kejutan itu sangat 
penting dalam strategi. Semua orang boleh menebak, tetapi akhirnya ia yang memutuskan. 
Tak ada kriteria keberhasilan atau kegagalan seorang Menteri, semua tergantung kepada 
Presiden. Pengumuman kabinet itu adalah salah satu exercise dari kekuasaan, dan dengan 
cara demikian pula kekuasaan yang dipegangnya semakin bertambah di mata rakyat. 
 
Bila seseorang telah dipilihnya akan dibelanya mati-matian, sekalipun ia menjalankan 
kesalahan dalam bertugas. Ia juga sangat memperhatikan kesejahteraan bawahannya. 
Sebaliknya orang yang mencoba menentangnya secara terbuka, akan dihajar habis-habisan 
seperti anggota Petisi-50. 
 
Soeharto sangat menyadari pentingnya logistik ini berdasarkan pengalamannya memimpin 
Teritorium IV di Semarang. Dari sini konon ia ditarik ke Jakarta oleh Jenderal 
Nasution, karena diduga terlibat penyelundupan. Maka didirikannya Badan Urusan 
Logistik untuk mengurus kebutuhan pokok rakyat, dan juga yayasan-yayasan untuk 
menyalurkan bantuan sosial. Kedua lembaga ini dihubungkan oleh para pedagang, yang 
kemudian dikenal sebagai konglomerat. Berkat monopoli dari Bulog, kelompok pengusaha 
keturunan plus keluarga Cendana, menebarkan jaring-jaring bisnisnya ke seantero 
Nusantara. Para konglomerat tentu tak keberatan jika sebagian (kecil) keuntungan 
mereka diberikan kepada yayasan-yayasan Soeharto. 
 
Ia tahu adagium militer "kemenangan kecil yang diketahui seribu orang jauh lebih 
bernilai daripada kemenangan besar, yang hanya disaksikan oleh seratus orang." 
Keberhasilan dalam pembangunan disampaikan dalam setiap kesempatan, hampir setiap hari 
muncul di layar kaca. Pidato kenegaraan tiap 16 Agustus didominasi statistik yang 
telah dibuat sedemikian rupa, berbentuk grafik peningkatan kemajuan. 
 
Ia sangat lihai membungkus ambisi dengan menonjolkan citranya sebagai anak desa, pakai 
kaos oblong di rumah, murah senyum, suka beternak dan memancing. Namun di balik 
senyumnya itu, ia mengetahui pembunuhan ribuan orang jalanan yang ditembak Petrus, dan 
belum lagi kasus-kasus Aceh, Timtim, Lampung, Tanjung Priok dan Irja. Kesederhanaan 
merupakan peran yang dimainkannya dengan sempurna. Dan permainan ini sudah menjadi 
bagian dari strategi militer yang paradoksal, dan dilakukan Soeharto secara bertahap. 
Makin lama makin canggih. 
 
Soeharto nyaris sempurna dalam menerapkan strategi "nglurug tanpa bala" (berperang 
tanpa pasukan). Dipakainya tangan-tangan orang lain demi kepentingannya. Di 
sekelilingnya terdapat sederetan wajah yang siap dikecam dan diejek masyarakat, 
seperti Amir Machmud, Ali Murtopo, Sudomo, Benny Murdani, Gafur dan Harmoko. Sedangkan 
citra Soeharto sendiri tetap sebagai Bapak yang senantiasa tersenyum. Ia dan 
lingkungannya bagaikan "The Beauty and the Beast". 
 
Soeharto seorang komandan yang berdarah dingin. Ia mengetahui rencana pembunuhan 
misterius (Petrus), yang mengakibatkan ribuan orang jalanan mati, tanpa diadili 
sebagai "shock therapy" terhadap pelaku kejahatan. Ia memiliki segala sumber 
informasi, sehingga rangkaian pembunuhan di Timor Timur, Aceh, Lampung, Tanjung Priok, 
mustahil berlangsung tanpa diketahui olehnya. 
 
Putra petani asal Kemusuk Jogyakarta ini seorang yang tak mau terburu-buru. Pada 
mulanya, paling tidak sampai Peristiwa Malari tahun 1974, ketika itu kebetulan 
anak-anaknya juga masih kecil, ia tidak banyak "bermain". Akumulasi kekayaan dan 
pembiakan perusahaan keluarganya secara grafik menaik, justru pada masa-masa akhir 
pemerintahannya. Ia tidak mau kesusu, seakan-akan semuanya dibiarkan berjalan perlahan 
sesuai proses waktu. Tanggal 20 Mei 1998 ia lengser keprabon. Yuzril Ihza Mahendra 
ikut merancang turunnya Soeharto, tanpa melalui pertanggungjawaban kepada MPR yang 
mengangkatnya. Demi kepentingan penulisan sejarah, sebetulnya perlu diputuskan oleh 
rakyat status pemberhentiannya: dengan hormat, atau tidak dengan hormat. Sejak itu 
Soeharto menjadi warga negara biasa, namun masih diperlakukan secara luar biasa. 
 
Kudeta Merangkak 
Peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto, sebagaimana kita tahu, tidak 
berlangsung secara wajar. Pertama diawali dengan (percobaan) kudeta 1 Oktober 1965. 
Diakhiri dengan keluarnya Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) 1966, yang secara 
de facto memberikan kekuasaan kepada Mayjen Soeharto. 
 
Periode 1 Oktober 1965 sampai 11 Maret 1966 disebut oleh Y. Pohan (Who were the Real 
Plotters of the Coup against President Soekarno; 1988) sebagai "kudeta merangkak". 
Saskia E. Wieringa menamai peristiwa tahun 1965 sebagai kup pertama, dan tahun 1966 
sebagai kup kedua. 
 
Peter Dale-Scott melihatnya sebagai kudeta tiga tahap. Pertama, Gerakan 30 September 
yang merupakan "kudeta gadungan"; kedua, tindakan balasan yang berupa pembunuhan 
terhadap anggota PKI secara massal; dan ketiga, pengikisan sisa-sisa kekuatan 
Soekarno. 
 
Soeharto sendiri selaku Menteri/Pangad, di muka Musyawarah Nasional Pertanian Rakyat, 
2 Desember 1965, pernah menyebut tentang operasi tiga tahap ini, meskipun untuk 
merujuk kepada PKI. 
 
Dikatakannya ada tiga macam operasi G30S, yaitu Operasi Ampera I, II, dan III. Gerakan 
Ampera I merupakan kudeta di pusat pemerintahan; Ampera II berupa tindakan pembunuhan 
massal terhadap pemimpin politik lawan; sedangkan Ampera III, yaitu pembentukan 
kabinet baru, yang komposisinya sesuai dengan keinginan PKI. (Soegiarso Soerojo, 
G30S-PKI dan Peran Bung Karno: Siapa Menabur Angin, Akan Menuai Badai; 1988, hal. 
272). 
 
Hal itu dikemukakan Mayjen Soeharto karena kabinet yang dibentuk Presiden Soekarno 
setelah Peristiwa 1 Oktober 1965 masih menampung unsur komunis. Tetapi kalau kita 
melihat tiga fase itu dalam konteks peralihan kekuasaan Orde Lama ke Orde Baru, maka 
tahap-tahapnya tidak jauh berbeda. Hanya saja kata "PKI" yang dalam tahap terakhir itu 
perlu diganti dengan "Soeharto". 
 
Mengenai keterlibatan Soeharto dalam Persitiwa 1 Oktober 1965, yang disebut sebagai 
Kup Pertama itu, saya setuju dengan apa yang ditulis oleh saskia E. Wieringa (1999: 
497-498): "Besar kemungkinan Jendral Soeharto, ..., sudah tahu sebelumnya tentang akan 
terjadinya kup ..." Kemungkinan sekali, seperti disimpulkan oleh Tornquist (1984: 
230): "Soeharto menunggu sambil melihat apa yang akan terjadi, dan kemudian pada 
saatnya dipecundanginya baik Soekarno maupun Nasution." 
 
Pada paragraf berikutnya Saskia menulis: "Ketika akhirnya Soeharto bertindak, ia 
melakukannya dengan cepat dan tegas. ... sejak saat itu, ... ia telah memulai dengan 
siasatnya untuk menggulingkan Soekarno sambil memarakkan diri sendiri ke atas tampuk 
kekuasaan. Ia pasti menyadari, bahwa yang diperlukannya bukan sekedar pameran kekuatan 
militer ... Adanya para perempuan di Lubang Buaya itulah yang digunakan sebagai 
amunisi oleh Soeharto, demi transisi mental yang diangankannya itu. Dengan itu bukan 
hanya perempuan yang berhimpun di sana akan dimusnahkannya dengan segala daya, tetapi 
juga kaum Komunis dapat dijatuhkannya sama sekali. Sementara itu Soekarno, yang 
menunjukkan dukungannya pada PKI, dapat dipertontonkan olehnya sebagai pemimpin yang 
tak becus. Kegagalan Soekanro melindungi PKI dapat dilihat sebagai isyarat pudarnya 
wahyu kekuasaan dan ketiada-dayaan, hingga sudah pasti Soekarno akan bisa 
dilenyapkannya dari percaturan (politik)". 
 
Mengenai Supersemar, sekalipun banyak kisah yang kontroversial di situ, tetapi secara 
umum dapat disimpulkan bahwa surat tersebut tidak dibuat Presiden Soekarno dengan suka 
rela. Meskipun tidak ada todongan senjata, dapat dipahami bahwa penulisannya dilakukan 
di bawah tekanan. Dalam kup pertama, mungkin Soeharto bukan satu-satunya dalang 
peristiwa itu, tetapi yang jelas ia sudah mengetahui sebelumnya. Dan Soeharto adalah 
orang yang paling diuntungkan dari "percobaan kudeta" yang gagal itu. Pada kup kedua, 
mungkin saja ia bisa berdalih tidak memaksa Soekarno. Tetapi kenyataan, bahwa tiga 
jenderal pembantunya telah membuat Soekarno dalam keadaan terpaksa, untuk membuat 
Surat Perintah tersebut. Sehelai Surat yang pada hakikatnya merupakan perintah 
penyerahan kekuasaan secara de facto. 
 
Kalau diperhatikan, dalam periode 1 Oktober 1965 sampai 11 Maret 1966, tampak 
perkembangan peristiwa yang demikian cepat dan luar biasa. Soeharto memang seorang 
ahli strategi yang andal. Dulu saya tidak begitu yakin tentang penyebutan periode enam 
bulan setelah Peristiwa 1 Oktober sebagai "kudeta merangkak". Sebelumnya saya bahkan 
menulis, ini adalah "sebuah drama tanpa sutradara dan skenario yang ketat. Soeharto 
bukan dalang, melainkan pemain yang mampu berimprovisasi, termasuk berpura-pura sakit 
ketika absen dalam sidang kabinet 11 Maret 1966". Namun bukti-bukti memaksa saya untuk 
meninjau ulang pendapat di atas, termasuk data yang disampaikan Subandrio dan Heru 
Atmodjo. 
 
Konflik Intern Militer 
Setahun setelah peristiwa yang berkubang darah itu, dua ilmuwan Cornell University 
Amerika Serikat, Benedict R. Anderson dan Ruth Mc.Vey menulis kertas kerja A 
Preliminary Analysis of the October 1, 1965: Coup in Indonesia, yang kemudian terkenal 
sebagai Cornell Paper. Kedua ilmuwan ini berkesimpulan, bahwa Peristiwa G30S merupakan 
puncak konflik intern di tubuh Angkatan Darat. Sedangkan Harold Crouch dalam bukunya 
The Army and Politics in Indonesia (1978) menulis, bahwa menjelang 1965 SUAD (Staf 
Umum Angkatan Darat) pecah menjadi dua faksi. Kedua faksi ini sebetulnya sama-saam 
anti-PKI, tetapi berbeda sikap dalam menghadapi Presiden Soekarno. Yang pertama adalah 
"faksi tengah" yang loyal terhadap Presiden Soekarno, dipimpin oleh Men/Pangad Mayjen 
A.Yani, hanya menentang kebijakan Soekarno tentang persatuan nasional yang di dalamnya 
PKI termasuk. Sedangkan kelompok kedua, "faksi kanan", bersikap menentang kebijakan 
Yani yang bernafaskan Soekarno-isme. Di dalam faksi ini terdapat
 Jenderal Nasution dan Mayjen Soeharto. Menjelang 1965 Soekarno mencium faksionalisme 
di dalam tubuh AD itu, dan mulai memecah belah kedua kubu tersebut. 
 
Peristiwa yang berdalih menyelamatkan Soekarno tersebut, sebenarnya ditujukan kepada 
perwira-perwira utama yang ada di dalam "faksi tengah". Dengan demikian, menurut 
Cornell Paper, akan melapangkan jalan bagi perebutan kekuasaan oleh kekuatan sayap 
kanan AD. Sementara itu WF Wertheim, dalam Whose Plot? New Light on The 1965 Events 
(1979), di samping mendukung versi di atas juga menambahkan, bahwa Syam Kamaruzaman 
yang dalam Buku Putih Sekneg disebut sebagai Kepala Biro Khusus CC PKI, seorang "agen 
rangkap" yang bekerja untuk DN Aidit sekaligus untuk Angkatan Darat. 
 
Bukan hanya lembaga dan kelompok, pribadi tokoh pun dikaitkan dengan peristiwa 
tersebut. Menurut Antonie Dake dan John Hughes, Presiden Soekarno terlibat dalam 
intrik itu. Menurut mereka G30S adalah skenario yang disiapkan Soekarno, untuk 
melenyapkan oposisi sebagian perwira tinggi AD. PKI ikut terseret, akibat sikapnya 
yang sangat bergantung kepada Soekarno. Belakangan ini tokoh yang disoroti sebagai 
mempunyai andil dalam gerakan tersebut, ialah Jenderal Soeharto sebagaimana dituduhkan 
oleh bekas anak buahnya sendiri, Kolonel Latief. 
 
Keterlibatan Asing 
Selain unsur dalam negeri faktor asing juga ikut berperan. Peristiwa 1965 konon 
didukung oleh CIA, seperti dikemukakan Peter Dale Scott dan Geoffrey Robinson. Menurut 
versi ini dalang utama G30S adalah CIA yang ingin menjatuhkan Soekarno dan kekuatan 
komunis (teori domino). Untuk itu CIA bekerjasama dengan sebuah klik di dalam AD untuk 
memprovokasi PKI. Apalagi kalau kita membaca buku George M.T. Kahin tentang 
keterlibatan CIA dalam kasus PRRI dan Permesta beberapa waktu sebelumnya, maka bukan 
mustahil jika CIA memang juga memegang peranan dalam percobaan kudeta 1965 itu. 
 
Seperti kita ketahui Peristiwa 1965 itu terjadi pada masa perang dingin, tatkala 
Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya berseteru dengan negara-negara Komunis. Amerika 
Serikat yang ketika itu sedang menghadapi Perang Vietnam, tidak ingin Indonesia jatuh 
ke tangan Komunis. Menurut David T. Johnson (1976) terdapat enam skenario yang dapat 
dijalankan Amerika Serikat untuk menghadapi situasi yang emanas di indonesia: 1) 
membiarkan saja, 2) membujuk Soekarno agar merubah kebijakan, 3) menyingkirkan 
Soekarno, 4) mendorong Angkatan Darat mengambil alih kekuasaan, 5) merusak kekuatan 
PKI, dan 6) merekayasa kehancuran PKI dan sekaligus kejatuhan Soekarno. Ternyata 
skenario terakhir itulah yang dianggap paling menguntungkan dan tepat untuk 
dilaksanakan. 
 
Aspek Lokal 
Tulisan Coen Holtzappel dalam Journal of Contemporray Asia, vol. 2 1979, dapat 
dipandang dalam konteks skenario ke-6 yang dikemukakan David T. Johnson tersebut di 
atas. Operasi G30S dilakukan oleh tiga pasukan, yaitu Pasopati, Pringgodani (dalam 
versi sejarah resmi disebut Gatotkaca), dan Bimasakti. Penculikan para jenderal 
dilakukan oleh pasukan Pasopati. Setelah itu mereka diserahkan kepada pasukan 
Pringgodani, yang mengkoordinir kegiatan di Lubang Buaya. Sedangkan pasukan Bimasakti 
bertugas menguasai RRI, telekomunikasi dan teritorial. 
 
Dengan bersumber pada hasil pengadilan Untung dan Njono, Coen Holtzappel mencurigai 
kegiatan pasukan Pringgodani, dalam melaksanakan kegiatan kudeta yang memang dirancang 
untuk gagal. Pembunuhan beberapa jenderal di Lubang Buaya, yang belum semuanya tewas, 
dilakukan oleh pasukan Pringgodani. Gugurnya para perwira tinggi AD itu menyebabkan 
Presiden Soekarno tidak mau mendukung gerakan tersebut, dan memerintahkan kepada 
Brigjen Soepardjo untuk menghentikan operasinya. Coen menuding Mayor (Udara) Suyono 
dan Syam Kamaruzaman sebagai tokoh sentral, yang mengendalikan pasukan Pringgodani 
tersebut. Plot yang tidak matang itu menyebabkan G30S dapat ditumpas dengan cepat, dan 
PKI yang dianggap sebagai dalang kudeta kemudian dihancurkan. Sedangkan Soekarno tidak 
mau baik mengutuk PKI, maupun mendukung dijatuhkannya PKI. 
 
Kesimpulan Sementara 
1) Tuduhan semakin menjurus kepada adanya persekongkolan suatu kelompok kecil di dalam 
Angkatan Darat plus Angkatan Udara, yang mencoba menangkap dan menghadapkan beberapa 
jenderal kepada Presiden Soekarno. 
2) Tindakan itu untuk mendahului isu kudeta oleh "Dewan Jenderal", yang oleh kelompok 
tersebut dipercayai akan terjadi menjelang 5 Oktober 1965. 
3) Kegagalan gerakan yang dilakukan serampangan itu memberi kesempatan kepada tentera 
(TNI) untuk menghancurkan musuh besar mereka, yaitu PKI, serta melakukan konsolidasi 
di kalangan ABRI yang ketika itu terpecah, dan sekaligus menciptakan aliansi dengan 
kelompok lain dalam masyarakat, seperti mahasiswa dan umat Islam, untuk menghadapi 
"musuh bersama" yang dianggap sebagai "anti-Tuhan". 
4) Dalam rancangan kudeta yang sengaja dipersiapkan untuk gagal itu, Soeharto dapat 
bermain melalui (bekas) anak buahnya dari Kodam VII/Diponegoro Jawa Tengah, seperti 
Untung dan Latief di satu pihak dan Yoga Sugomo dan Ali Murtopo di lain pihak. 
5) Plot itu secara langsung atau tidak langsung sejalan dengan strategi penghancuran 
Komunis oleh pihak Barat. 
6) Meskipun peristiwa ini berlatar belakang global (situasi perang dingin), namun - 
secara paradoks - sumber permasalahannya dapat pula dicari bukan hanya pada level 
nasional, tetapi juga pada tingkat lokal. Makin kuat dorongan untuk meneliti aspek 
lokal, seperti sejauh mana keterlibatan Kodam VII/Diponegoro atau, yang lebih kecil 
lagi, grup pasukan Pasopati. 
7) Selama ini Syam Kamaruzaman dicurigai sebagai "double agent", agen PKI sekaligus 
intel AD. Seandainya bisa dibuktikan, bahwa Syam adalah "triple agent", yaitu selain 
fungsinya tersebut di depan, ia juga spion atau tokoh yang berhasil dipengaruhi CIA, 
seperti dituduhkan oleh Subandrio, maka ia telah menyambungkan berbagai faktor kunci 
menjadi satu rangkaian. 
 
Penutup 
Sebetulnya kalau mau memenjarakan Soeharto mudah saja. Ia bisa dijerat hukuman pidana 
karena dugaan menyimpan Supersemar. Sampai hari ini arsip asli dokumen tersebut belum 
diserahkan kepada Arsip Negara RI. Ibarat ijazah, tentu si pemiliknyalah yang 
menyimpannya dengan hati-hati. Bagi jenderal Soeharto, Supersemar seribu kali lebih 
berharga daripada ijazah - yang memang tidak dipunyainya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan, fasal 11 berbunyi: "Barangsiapa 
dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki arsip sebagaimana dimaksud dalam 
fasal 1 huruf a Undang-Undang ini, dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 
10 (sepuluh) tahun." 
 
Di tengah maraknya tuntutan masyarakat mantan Presiden RI itu tetap tidak mengaku 
bersalah. Demikian tutur Sulastomo, mantan Ketua Umum HMI, setelah bertemu Soeharto 
sesudah ia lengser pada 26 Januari 1999. Dalam kasus Mobnas, misalnya, ujar dokter 
yang gemar menyelenggarakan turnamen golf ini, "Pak Harto tetap yakin keputusannya 
tepat, yakni dalam rangka memandirikan ekonomi bangsa" (Republika, 12-2-1999). Sulit 
diadili orang yang sampai akhir hayatnya tidak merasa salah. Yang tepat untuk itu 
memang hanya pengadilan sejarah. 
 
Catatan Tambahan 
SUBANDRIO DAN HERU ATMODJO MENGARAH KEPADA SOEHARTO Baru-baru ini terbit dua publikasi 
yang memberikan beberapa data baru tentang Peristiwa G30S. Yang pertama berupa buku 
yang disusun berdasar wawancara dengan Dr H Soebandrio, "Kesaksianku tentang G-30-S". 
Yang kedua berupa artikel wawancara Carmel Budiardjo dengan (mantan) Kolonel (Udara) 
Heru Atmodjo, G30S, an army intelligence operation, yang [Red.: ketika makalah ini 
ditulis] akan dimuat dalam buletin Tapol (London) edisi mendatang. Subandrio memegang 
tiga jabatan penting sekaligus pada tahun 1965, yaitu sebagai Waperdam I, Menteri Luar 
Negeri, dan Kepala BPI (Biro Pusat Intelijen). Kesaksiannya sangat penting, karena ia 
termasuk pelaku sejarah yang menyaksikan peristiwa 1965 pada "lingkaran RI 1", dan 
yang sampai sekarang masih hidup dalam usia 86 tahun. Terdapat beberapa data sejarah 
yang disampaikan olehnya yang kurang akurat, sebetulnya menjadi tugas penyunting untuk 
mengeceknya, namun secara keseluruhan kesaksiannya ini
 memberikan data baru tentang keterlibatan Soeharto dalam kudeta merangkak 1965-1966. 
 
Ia menganalisi keterlibatan Soeharto itu melalui dua kategori (bakss) anak buahnya di 
Kodam VII/Diponegoro. Pertama, Letkol Untung dan Letkol Latief yang akan menghadapkan 
Dewan Jenderal kepada Presiden Soekarno, dan ini sepengetahuan Soeharto. Kedua, Yoga 
Sugomo dan Ali Murtopo, yang dulu berjasa (melakukan manuver dan operasi intelijen) 
untuk menjadikan Soeharto sebagai Panglima Kodam VII/Diponegoro. Yoga Sugomo ditarik 
Soeharto ke Jakarta, untuk menjadi Kepala Intel Kostrad, pada bulan Januari 1965, 
ketika ia sedang bertugas di Yugoslavia. Subandrio meragukan Soeharto pulang ke 
rumahnya setelah membesuk anaknya, Tommy, di RSPAD Gatot Subroto, pada 30 September 
1965 malam. Rasanya mustahil. Esok paginya Soeharto dibangunkan oleh tetangga, yang 
memberi tahu tentang penculikan beberapa jenderal. Subandrio mempunyai dugaan kuat, 
bahwa Soeharto justru bermalam di markas Kostrad memonitor perkembangan peristiwa, 
menganalisis situasi, dan mempersiapkan langkah yang akan diambil. 
 
Yang terjadi kemudian, pada tanggal 1 Oktober 1965, sudah sama-sama diketahui umum. 
Yang menarik yaitu, bahwa trio pertama (Soeharto-Untung-Latief) merupakan trio untuk 
dikorbankan; sedangkan yang selanjutnya dipakai ialah trio yang kedua (Soeharto-Yoga 
Sugomo-Ali Murtopo). Letkol Untung sampai akhir hayatnya tidak merasa yakin, bahwa ia 
akan dieksekusi seperti dituturkannya kepada Subandrio di penjara Cimahi. Ia merasa 
Soeharto bekas atasannya, dan yang dianggap sebagai kawan dalam Peristiwa G30S. Latief 
juga bekas bawahan Soeharto yang merasa dikhianati, seperti terungkap dalam buku 
pleidoi dan memoarnya. 
 
Mengenai tanggal 11 Maret 1966 Subandrio juga mengungkapkan keganjilan tingkah 
Soeharto, yang tidak hadir dalam rapat kabinet hari itu dengan alasan sakit. Padahal 
sore harinya ia memimpin rapat di markas Kostrad. Menurut Subandrio jika Soeharto 
hadir pada sidang kabinet hari itu, ia akan menghadapi kesulitan karena waktu itu di 
depan Istana ada demonstrasi mahasiswa, dan berkeliarannya pasukan yang tidak dikenal 
- kemudian diketahui sebagai pasukan yang dipimpin oleh Kemal Idris. Tentu Presiden 
Soekarno akan memerintahkannya menghadapi mahasiswa dan tentara tersebut, yang justru 
dialah yang menggerakkannya untuk mengancam Soekarno. 
 
Pada tanggal 11 Maret 1965 itu juga tiga orang jenderal, setelah mereka berapat di 
rumah Soeharto di Jalan H.Agus Salim, berangkat menemui Soekarno. Dalam kesaksian 
Subandrio digambarkan unsur tekanan yang diberikan oleh ketiga Jenderal itu kepada 
Presiden Soekarno. 
 
Subandrio menyimpulkan rangkaian peristiwa, dari 1 Oktober 1965 sampai 11 Maret 1966, 
sebagai kudeta merangkak yang dilakukan melalui empat tahap. Tahap pertama, 
menyingkirkan saingannya di dalam tubuh Angkatan Darat, seperti Jenderal A. Yani dan 
lain-lain. Tahap kedua, membubarkan PKI sebagai rival terberat TNI ketika itu. Tahap 
ketiga, melemahkan pendukung Presiden Soekarno dengan menangkap 15 menteri yang 
Sukarnois, termasuk Subandrio. Tahap keempat, mengambil alih kekuasaan dari Presiden 
Soekarno. 
 
Dalam wawancara Heru Atmodjo dengan Carmel Budiardjo juga diungkapkan keganjilan dalam 
Peristiwa G30S. Misalnya tentang pasukan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang 
diperintahkan datang di Jakarta dengan peralatan tempur sebelum 5 Oktober 1965. Ali 
Murtopo berperan dalam mengendalikan pasukan Kostrad yang ada di Monas. Ali Murtopo 
mempunyai kedekatan dengan Dul Arip, yang memimpin pasukan Pasopati, dan demikian juga 
dengan Jahurup yang memimpin penculikan yang gagal di rumah Jenderal Nasution. Jahurup 
kemudian membubarkan pasukannya di Tambun Bekasi, sedangkan Dul Arip melarikan diri ke 
Brebes. Kedua orang itu kemudian menghilang dan tak pernah muncul di depan Mahmilub. 
 
Menurut Heru Atmodjo ada saksi mengatakan, bahwa Dul Arip dihabisi oleh Ali Murtopo. 
Itulah sebabnya judul artikel yang akan dimuat buletin Tapol tersebut di atas 
menyatakan, bahwa G30S adalah operasi intelijen tentara. 
 
� Dr Asvi Warman Adam, sejarawan LIPI. Makalah pokok di atas disampaikan pada peserta 
Lokakarya "Historical Memories" Yayasan Sejarah dan Budaya Indonesia (YSBI) -Yayasan 
Lontar di Yogyakarta 8 November 2000. 

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 

[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
$9.95 domain names from Yahoo!. Register anything.
http://us.click.yahoo.com/J8kdrA/y20IAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih 
Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Posting: [EMAIL PROTECTED]
5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 



Kirim email ke