http://www.kompas.com/kompas-cetak/0411/25/opini/1399292.htm Kamis, 25 November 2004
Tantangan Ekonomi Dunia dan Terorisme Oleh Ahmad Rosadi Harahap MENGAPA AS terus mendesakkan isu terorisme dalam setiap pertemuan multinasional yang membahas liberalisasi ekonomi dunia seperti WTO di Meksiko tahun lalu dan APEC di Cile pekan lalu? Adakah hubungan signifikan antara kerja sama internasional dalam pemberantasan terorisme dan upaya peningkatan liberalisasi ekonomi dunia? Pertanyaan ini penting dijawab mengingat beberapa hal. Pertama, isu terorisme tampaknya mulai berhasil dipersepsikan sebagai bagian tak terpisahkan dari proses liberalisasi perekonomian dunia. Ini dapat dilihat misalnya pada pertemuan APEC lalu. Isu terorisme tidak lagi hanya diserukan oleh AS. Presiden RI pun dijadikan pembicara utama dalam APEC CEO Summit dengan tema "Tantangan Keamanan dalam Ekonomi Dunia". Kedua, pasca-Peristiwa 11 September, makna terorisme mengalami eufemisme menjadi "keamanan dunia" oleh berbagai fora liberalisasi ekonomi dunia. Pada Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Swiss Januari lalu misalnya, Securing Global Economic Growth menjadi tema utamanya. Sementara dalam pelaksanaannya, makna terorisme hanya sebatas penggunaan kekerasan militer (perang) seperti terjadi di Irak dan Afganistan. Terakhir, liberalisasi ekonomi dunia kelihatan kian kehilangan arah, dari globalisasi menjadi glokalisasi lewat instrumen free trade agreement (FTA) yang hanya mengubah paradigma pengambilan kebijakan ekonomi internasional dari level nasional ke bilateral atau regional belaka. Sebaliknya, resistensi terhadapnya justru kian mengglobal. Tiap kali dilangsungkan forum liberalisasi ekonomi dunia, muncul forum seperti Forum Sosial Dunia (WSF) sebagai tandingan WEF dan Forum Sosial Cile sebagai tandingan Pertemuan APEC kemarin. PADA kondisi demikian, wajar jika dimunculkan suatu hipotesis, jangan-jangan isu terorisme digunakan kaum neo-liberalis sebagai strategi pemecah kebuntuan proses liberalisasi ekonomi dunia. Hipotesis ini misalnya dapat ditarik dari perkembangan yang berbalik di antara kedua isu itu. Yang pertama, cenderung mengalami proses hegemonisasi dalam arti Gramscian. Sedangkan yang kedua, cenderung mengalami proses dialektik dalam artian Hegelian. Mengenai yang pertama, kecenderungan hegemonisasi isu terorisme tanpa kejelasan identifikasi siapa musuh dan lawan justru menjadi ancaman bagi keamanan dunia sendiri. Hal ini misalnya terjadi, selain Perang Irak, ketika AS secara sepihak menuding Iran dan Korea Utara sebagai "Poros Setan". Upaya pemberantasannya melalui pendekatan keamanan malah membuat keamanan dunia menjadi tegang. Ketegangan ini lalu dimanfaatkan bagi mobilisasi opini publik dalam berbagai fora liberalisasi ekonomi dunia. Pidato Presiden RI di APEC lalu dapat dikategorikan sebagai keberhasilan negara kapitalis-pusat menghegemoni negara kapitalis-periferal. Perlu disadari, dalam kapitalisme global yang diakibatkan new international division of labour (NIDL), selamanya negara kapitalis-periferal tidak akan pernah diuntungkan (Froeber et al, 1983). Seperti isu nasionalisme (1939-1950), Perang Dingin (1950-1980), dan HAM (1980-1990), isu terorisme bisa jadi hanya strategi negara kapitalis-pusat terhadap negara kapitalis-periferal dalam redistribusi kekuasaan bagi bekerjanya sistem kapitalisme keseluruhan. Isu-isu itu efektif memecah-belah solidaritas buruh khususnya dan solidaritas umat manusia umumnya, di atas solidaritas negara sebagai kendaraan utama kapitalisme. Mengenai yang kedua, globalisasi ternyata tidak hanya membuat Uni Soviet punah, tetapi mengancam hegemoni AS. Uni Eropa muncul sebagai kekuatan baru di kancah politik, dan China bangkit sebagai free rider liberalisasi ekonomi dunia. Dollar terus mengalami rivalisasi oleh euro, dan defisit perekonomian AS dipermalukan oleh pertumbuhan ekonomi China yang mengesankan. Dunia pun diyakinkan, melemahnya dollar dan membengkaknya defisit AS dapat menyebabkan ketidakseimbangan perekonomian global dan menjadi tanggung jawab dunia untuk bersama-sama memecahkannya. Terlihat, perekonomian dunia diidentikkan dengan perekonomian AS. Mengapa kerancuan ini diterima masyarakat global? Jawabnya karena bagaimanapun kapitalisme selalu membutuhkan market leader demi tersedianya kepastian, agar transaction costs dapat lebih mudah diprediksi, karena pasar inheren dengan ketidakpastian (externalities) (Coase, 1937,1960). Dari sini dapat dilihat mengapa globalisasi perekonomian dunia belum dapat keluar dari kerangka negara-bangsa, baru sebatas evolusi melalui regionalisme FTA (Vellinga, 2000). Sebabnya, negara-bangsa masih merupakan satuan penakar (firm, istilah Coase) transaction costs yang paling efektif dalam menyediakan relasi kontraktual sistem kapitalisme. LALU di mana letak signifikansi isu terorisme sebagai pemecah kebuntuan proses globalisasi ekonomi dunia? Berbeda dengan hipotesis Huntington (1996) yang memprediksi konflik peradaban di masa depan bakal bermotif agama, Brawley (1993) percaya liberalisasi perdagangan dunia sebagai penyebab perang dunia (trade liberalization as a catalyst). Berbeda dengan teori siklus hegemoni yang umum dianut pakar (Goldstein, 1988), Brawley melihat, perang terjadi bukan semata-mata karena melemahnya suatu hegemoni, tetapi lebih disebabkan perhitungan untung-rugi suatu negara terhadap liberalisasi perdagangan internasional. Pendapat itu dikuatkan hasil penelitian Snooks (1996) yang menyimpulkan, perang lebih cepat menghasilkan pertumbuhan ekonomi dunia (conquest-led growth), dibanding commerce-led growth maupun technological-led growth. Perang tidak hanya akan melahirkan market leader, tetapi juga akan mendorong (demi memenangkan perang) inovasi teknologi dan persaingan usaha di antara kelompok-kelompok yang berperang, yang selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dunia keseluruhan di masa damai. Schumpeter (1950) menyebutnya sebagai kekuatan creative destruction dari sistem kapitalisme. Pendapat itu bukan analitis semata, namun didasarkan segudang penelitian empirik-historis. Surplus kapitalisme merkantilisme memunculkan perang antara Kerajaan Belanda dengan aliansi Inggris-Perancis dalam merebut monopoli jalur perdagangan dunia (1648-1713). Perang ini berlanjut hingga periode yang disebut sebagai sistem rival mercantilism di antara negara-negara Eropa (1713- 1815), yang lalu melahirkan kapitalisme imperialisme dan kolonialisme (1815- 1918), hingga memuncak pada pecahnya Perang Dunia (PD) I (1914-1919) dan PD II (1939-1945) dengan AS sebagai pemenangnya (1945-sekarang). Perang ini melahirkan sistem kapitalisme nasional. Pasca-PD II, trauma perang melahirkan apa yang disebut Fukuyama (2000) sebagai social capital. Populisme menguat dan demokrasi populer mengubah tabiat negara dari perang (warfare-state) menjadi negara korporatis (welfare-state). Di akhir 1970-an, korporatisme ini menimbulkan masalah overloaded government akibat komitmen yang begitu tinggi yang diberikan negara kepada publik (Crouch (ed), 1979). Karena itu, pada 1980-an faham neo-liberalisme Reaganomic dan Thatcherisme menawarkan alternatif deregulasi peraturan, debirokratisasi administrasi dan privatisasi sektor publik guna mengatasi beban publik tersebut. Melalui propaganda IMF dan IBRD, alternatif ini terus menguat dan menemukan bentuknya dengan apa yang kini dikenal sebagai The Washington Consensus. Mimpi terwujudnya suatu kapitalisme global mendekati kenyataan. Buku The End of History and the Last Man karya Fukuyama (1992) dapat mewakili kepercayaan akan kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberal. Namun, optimisme itu dipertanyakan pasca-Peristiwa 11 September. Peristiwa ini berhasil menyampaikan pesan ketidakadilan dunia ke pusat kapitalisme, yakni AS. Tetapi pesan itu tampaknya tidak terbaca oleh AS. Sebaliknya, AS menjadikan Peristiwa 11 September sebagai alasan penggunaan war-led growth untuk menyegarkan kapitalisme global. Strategi klasik kapitalisme itu sepertinya perlu dikedepankan mengingat kerangka negara-bangsa kelihatan semakin renta (exhausted) dalam menopang economies of scale kapitalisme nasional. BELAJAR dari sejarah itu, selayaknya masyarakat global lebih proporsional dalam menyikapi isu terorisme sebagai simbol ketidakadilan globalisasi-memberantas terorisme lewat penataan ekonomi dunia yang lebih merata dan adil, bukan sebaliknya. Sebagai negara yang kerap menjadi sasaran terorisme, Indonesia memiliki legitimasi internasional yang memadai untuk didengar masyarakat dunia dalam menyikapi isu terorisme sebagai wujud pelaksanaan politik bebas-aktif. Karena itu, kita perlu lebih hati-hati dalam memahami, memaknai, dan menyikapi dinamika global yang sedang berlangsung. Ahmad Rosadi Harahap Pengamat Masalah Globalisasi, Alumnus London School of Economics Search : Berita Lainnya : �TAJUK RENCANA �REDAKSI YTH �Presiden dan Musibah Jagorawi �Protap Polisi �Tantangan Ekonomi Dunia dan Terorisme �POJOK ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> $9.95 domain names from Yahoo!. Register anything. http://us.click.yahoo.com/J8kdrA/y20IAA/yQLSAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
