Semoga bermanfaat
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0412/06/ekonomi/1419096.htm
KOMPAS, Senin, 06 Desember 2004
Menanti Gebrakan Kelautan ala SBY
oleh:
Arif Satria*
TERPILIHNYA Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil
presiden RI periode 2004-2009 diharapkan mampu tidak saja menebar, tetapi juga
mewujudkan harapan akan makin majunya sektor kelautan dan perikanan. Kemajuan
sektor ini tidak semata diukur dari angka-angka makro yang fantastis, seperti
berapa jumlah uang yang dapat masuk ke negara, berapa miliar dollar AS nilai
ekspor yang bisa diraih, berapa sumbangannya pada produk domestik bruto, dan
seterusnya. Akan tetapi, juga seberapa banyak usaha kecil tumbuh di sektor ini,
seberapa banyak nelayan yang bisa bebas dari kemiskinan, seberapa aman laut
kita, serta seberapa tinggi harga diri bangsa kita di laut.
SUNGGUH ironis, kekayaan laut yang begitu besar masih dinikmati nelayan asing,
sementara nelayan lokal masih tak berdaya karena kemiskinannya.
Begitu pula kapal keruk pasir laut berdatangan untuk menguras pasir laut yang
merusak ekosistem laut dan menggusur nelayan tradisional, tetapi justru
memperluas wilayah negara lain dan berbahaya secara geopolitik. Sanggupkah
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla mengakhiri ironi-ironi semacam itu?
Sanggupkah mereka membuat sejarah baru dalam politik kelautan dan perikanan?
Paradigma baru
Kemajuan sektor kelautan dan perikanan (KP) pada periode 2004-2009 sangat
tergantung pada bagaimana kebijakan pembangunan ekonomi yang dikembangkan
pasangan tersebut. Sekiranya mereka fokus pada pengembangan ekonomi berbasis
sumber daya (resource based economy) dan menempatkan sektor KP sebagai
penggerak (prime mover), tampaknya peluang kemajuan akan terbuka kembali.
Saat ini, untuk negara sedang berkembang, memang baru Peru dan Filipina yang
mampu menempatkan sektor perikanan sebagai arus utama (mainstream) dalam
pembangunan nasionalnya (Thorpe, 2004). Di Peru dimungkinkan karena sifat
perikanannya yang padat modal sehingga para pelaku di dalamnya-yang umumnya
pelaku besar yang memiliki kekuatan politik-mampu memengaruhi kebijakan ekonomi
nasional.
Sementara di Filipina, selain ekonomi, pola mainstreaming- nya juga menonjol
pada penanggulangan kemiskinan dan isu lingkungan sebagaimana tertuang dalam
Medium-Term Development Plan (MTDP). Tentu Indonesia yang didominasi nelayan
tradisional (94 persen)-dengan komposisi perahu tanpa motor (48 persen), motor
tempel (26 persen), motor kurang dari 10 gross ton (20 persen)-memiliki
kompleksitas tersendiri yang berbeda dengan Peru, dan lebih mirip Filipina.
Selama ini memang banyak orang yang menilai masalah KP adalah masalah investasi
dan promosi sehingga seolah dengan investasi dan promosi besar-besaran, sektor
KP akan mengalami kemajuan. Namun, dimensi sektor KP tidak semata ekonomi,
melainkan juga ekologi, sosial budaya, dan bahkan politik. Jadi, selain
promosi, juga diperlukan regulasi seperti kebijakan pengelolaan sumber daya
(fisheries management) yang memungkinkan seluruh dimensi itu tersentuh.
Memang antara promosi dan regulasi sering dipertentangkan. Kalangan pengusaha
biasanya mendesak pemerintah untuk terus promosi, sementara kalangan lembaga
swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi lebih mendorong munculnya regulasi yang
biasanya diarahkan pada terciptanya keseimbangan ekologis dan keadilan sosial
ekonomi.
Bayangkan, sejak 10 tahun lalu, sekitar 69 persen stok ikan dunia dalam kondisi
"darurat". Juga terumbu karang sebagai rumah ikan, sebagian telah rusak. Kalau
tak ada langkah antisipasi, diperkirakan pada tahun 2010 yang rusak akan
mencapai 40 persen. Inilah fakta yang menuntut pengelolaan sektor KP yang lebih
cermat.
Dalam rangka mengombinasikan promosi dan regulasi itulah, konstruksi paradigma
pembangunan sektor KP secara berkelanjutan (sustainable marine and fisheries
development) sangat mendesak. Paradigma ini tidak sekadar berarti sustainable
yield yang fokus pada hasil tangkapan secara berkelanjutan, tetapi fokus pada
keberlanjutan sistem, baik ekosistem maupun sistem sosialnya.
Meminjam kerangka Anthony Charles (2001), keberlanjutan sistem ini ditopang
beberapa dimensi. Pertama, dimensi ekologi (ecological sustainability) yang
mencakup kelestarian hasil tangkapan/panen, kelestarian spesies, serta
kelestarian ekosistem. Kedua, dimensi sosial- ekonomi (socio-economic
sustainablity), yang berarti kelestarian kesejahteraan sosial-ekonomi para
pelakunya, yang basisnya adalah keberlanjutan keuntungan dan distribusinya
kepada seluruh pelaku, serta keberlanjutan sistem perikanan, baik di tingkat
ekonomi lokal maupun global.
Ketiga, dimensi masyarakat (community sustainaibility) yang berorientasi pada
keberlanjutan masyarakat sebagai sebuah sistem, yang di dalamnya mencakup nilai
budaya, aturan lokal, pengetahuan, dan kohesivitas. Keempat, dimensi
kelembagaan (institutional sustainablity), yakni kesinambungan kapasitas
finansial, administrasi, dan organisasi, yang menjaga keberlanjutan tiga
dimensi sebelumnya.
Dalam menjaga keempat dimensi keberlanjutan tersebut, kerja sama antara negara,
pasar, dan masyarakat menjadi prasyaratnya. Terlalu bertumpu pada peran negara,
kini sudah bukan zamannya lagi. Biaya transaksinya terlalu mahal. Sementara,
hanya menggantungkan pada pasar juga bukan solusi. Sebab, berdasarkan
pengalaman di berbagai negara, seperti Belanda, Australia, dan Selandia Baru
yang menerapkan sistem kuota berbasis pasar dalam penangkapan ikan, ternyata
menyebabkan masalah sosial karena pada akhirnya kepemilikan kuota mengerucut
pada segelintir kelompok masyarakat lapisan atas saja.
Artinya, dominasi pasar dalam regulasi justru akan menyebabkan ketimpangan.
Sementara itu, masyarakat juga mengalami keterbatasan dan sementara ini masih
efektif di tingkat lokal saja. Negara dan pasar memiliki kekuatan yang lebih
besar dari masyarakat. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk terus
memberdayakan masyarakat ini agar mampu mengimbangi peran negara dan pasar.
Inilah agenda pokok yang mesti diperhatikan pemerintahan SBY-Jusuf Kalla.
Yakni, memperkuat basis masyarakat (civil society) melalui pemberdayaan
masyarakat pesisir dalam rangka mengimbangi kekuatan negara dan pasar dalam
menciptakan pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan.
Masyarakat pesisir
Nelayan merupakan kelompok sosial yang selama ini terpinggirkan, baik secara
sosial, ekonomi, maupun politik. Ini pun merupakan kecenderungan di berbagai
negara. Di India identik dengan kasta rendahan. Di Kanada, nelayan First Nation
juga marjinal secara ekonomi dan politik. Sementara di Jepang, profesi nelayan
identik dengan kitanai, kitsui, kiken, yang artinya kotor, keras, dan
membahayakan.
Namun, bedanya nelayan di Jepang meski secara sosial rendah, tidak secara
ekonomi dan politik. Mereka tetap diperhitungkan secara politik sehingga
kebijakan pembangunan banyak yang pro-nelayan. Sementara itu di Indonesia,
nelayan masih belum berdaya secara ekonomi dan politik. Organisasi ekonomi
nelayan belum solid, sementara nelayan masih terkungkung pada ikatan-ikatan
tradisional dengan para toke atau tengkulak.
Belum ada institusi yang mampu menjamin kehidupan nelayan selain institusi
patron-klien itu. Secara politik, nelayan pun masih dijadikan obyek mobilisasi
massa oleh partai politik. Belum ada posisi tawar yang kuat terhadap partai
politik maupun pemerintah sehingga ketika nelayan dijadikan korban pembangunan
pun mereka tak mampu berbuat apa-apa.
Menghadapi realita seperti itu, ada satu lagi terobosan dari Undang-Undang (UU)
Perikanan Nomor 31 Tahun 2004. Yakni, Bab X Pasal 60-64 mengamanatkan
pemerintah untuk memberdayakan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil melalui
pengembangan skim kredit lunak, pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan
pengembangan kelompok nelayan. Amanat pemberdayaan ini mesti diarahkan untuk
memperbaiki posisi sosial, ekonomi, dan politik nelayan.
Pemerintahan Megawati Soekarnoputri telah mengembangkan Program Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat Pesisir, yang pada tahun 2004 mencakup 126 kabupaten. Ini
proyek besar yang mesti ditangani secara hati-hati dan cermat sehingga tujuan
pemberdayaan bisa tercapai. Untuk itu, perlu sejumlah agenda untuk pemberdayaan
nelayan ini.
Pertama, terus mengupayakan tersedianya skim kredit lunak dan teknologi untuk
meningkatkan produktivitas nelayan sehingga nelayan mampu menjadi "tuan rumah"
di lautnya sendiri. Kegiatan perikanan masih saja dianggap berisiko sehingga
masih belum menarik perbankan nasional untuk membantu. Di sinilah peran
pemerintah untuk terus meyakinkan lembaga perbankan agar dapat mendukung sektor
KP.
Kedua, memacu peningkatan kualitas SDM nelayan, tidak semata pengetahuan,
tetapi juga keterampilan serta kesehatan, baik fisik maupun mental. Ketiga,
mengembangkan institusi ekonomi di masyarakat pesisir untuk menciptakan
ketahanan ekonomi menghadapi dinamika perubahan luar. Di sinilah organisasi
ekonomi di masyarakat pesisir mesti solid.
Keempat, memperkuat jaringan nelayan. Ada tiga hierarki jaringan; (a)
intra-community, (b) inter-community, dan (c) supra-community. Jaringan dalam
masyarakat (intra-community) dimaksudkan untuk mengonsolidasi kelompok nelayan
yang selama ini beragam karena dibentuk oleh "proyek". Banyak kelompok nelayan
dapat ditemukan di desa. Ada yang dibentuk Departemen Kelautan dan Perikanan,
Departemen Koperasi, pemerintah daerah, atau LSM. Jaringan ini penting untuk
integrasi sosial dan sebagai basis bagi kuatnya jaringan berikutnya.
Jaringan antarmasyarakat nelayan (inter-community) adalah dalam membangun kerja
sama dan saling pengertian antarmasyarakat nelayan, khususnya dalam hal
pemanfaatan sumber daya. Hal ini mengingat bahwa kegiatan perikanan adalah
lintas wilayah administratif. Jaringan ini diarahkan untuk integrasi
pengelolaan sumber daya. Ini penting untuk mengantisipasi konflik nelayan
antardaerah.
Adapun jaringan luar masyarakat (supra-community) penting untuk integrasi
ekonomi. Bagaimanapun, ekonomi masyarakat pesisir akan berkembang bila
terintegrasi dengan lingkungan ekonomi di luarnya. Di sinilah kesempatan
membangun kemitraan dengan swasta terbuka. Jadi, bisnis perikanan yang dibangun
swasta bersifat ramah sosial.
Kelima, pemerintah mesti terus memberikan perlindungan hukum kepada nelayan
yang selama ini dirugikan dalam berbagai kasus. Apalagi dengan kasus yang
melibatkan modal besar. Keenam, berbagai program pemberdayaan seyogianya
dilengkapi indikator keberhasilan. Tampaknya, saat ini belum tersedia data
berapa nelayan yang miskin dan miskin sekali, dan bagaimana perubahan komposisi
jumlah nelayan miskin setelah ada program pemberdayaan. Padahal, data ini
sangat penting sebagai ukuran efektivitas program ini. Adanya data ini akan
membantu program tepat sasaran.
Tentu, untuk itu, semua kerja sama lintas departemen dan DPR, keharmonisan dan
keterpaduan antara program pemerintah dan masyarakat juga mesti terjadi. Inilah
momentum bersama untuk membuktikan bahwa sektor KP memang bisa menyumbang
terwujudnya kemakmuran bangsa. Momentum ini sangat berharga bagi SBY-Jusuf
Kalla untuk membuat sejarah baru dalam pengembangan sektor KP karena
bagaimanapun, sejarah politik KP selalu ada di tangan seorang presiden. Mari
kita nantikan gebrakan kelautan ala SBY!
*Dosen Departemen Sosial Ekonomi Perikanan IPB; Mahasiswa S3 di Kagoshima
University, Jepang
---------------------------------
Do you Yahoo!?
The all-new My Yahoo! � Get yours free!
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar.
Now with Pop-Up Blocker. Get it for free!
http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Posting: [EMAIL PROTECTED]
5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
