http://www.suarapembaruan.com/News/2004/12/26/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY Iming-iming Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin elayanan kesehatan yang murah sudah kerap dijanjikan pada masyarakat, khususnya keluarga yang secara ekonomi tidak mampu. Artinya, pemerintah telah menyediakan anggaran yang tak kecil jumlahnya untuk mewujudkan rencana tersebut. Namun harus diakui, dalam praktiknya kerap jauh panggang dari api. Masyarakat tidak mampu tetap sulit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dijanjikan gratis. Ketika anggota keluarga mereka sudah sangat mendesak membutuhkan pertolongan medis, ada saja urusan yang mesti diselesaikan. Mulai dari ditanyai surat yang menyatakan bahwa mereka memang benar dari keluarga tidak mampu, ditolak dengan alasan tidak ada lagi kamar, hingga ada yang mengalami anggota keluarga mereka disandera pihak rumah sakit berkaitan dengan biaya pengobatan. Keluhan tersebut masih terjadi hingga kini. Seperti dikemukakan tiga keluarga dalam diskusi kesehatan publik dengan tema "Bagaimana Bentuk Pembiayaan Pengobatan Untuk Orang Miskin?", baru-baru ini, di Jakarta. Sobari, ayah bayi kembar siam Anggi dan Angeli dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, mengemukakan pengalamannya bahwa sebagai keluarga tak mampu dirinya tidak mendapat pelayanan maksimal sehubungan kesehatan bayi kembar siamnya tersebut. Menurut dia, anaknya itu dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, sejak 24 Februari 2004. Hingga kini, tuturnya, bayinya belum ada tanda-tanda pulih. Kekecewaan juga dikemukakan Warsiti dan Lenny Fransiska. Warsiti, yang bayinya mengidap kelainan jantung, bahkan tidak bisa berkata-kata. Dia hanya bisa menangis lantaran kecewa terhadap pelayanan rumah sakit yang terkesan tutup mata atas dirinya yang berasal dari keluarga tak mampu. Begitu pula Lenny Fransiska. Di sela isak tangisnya, dia mengungkapkan penyanderaan terhadap Leonardus, suaminya, oleh pihak satu rumah sakit di Tangerang, Banten. Dia diperlakukan seperti itu karena dirinya tak mampu membayar biaya rumah sakit. "Suami saya disandera selama 27 hari, karena saya tak bisa segera melunasi biaya berobatnya sebesar Rp 50 juta, yang saya perkirakan sebelumnya hanya Rp 5 juta," tuturnya. Kondisi tersebut memunculkan tanda tanya dan kecurigaan. Yang mereka pertanyakan, sejauh mana kepedulian pihak rumah sakit terhadap kalangan yang tidak mampu. Selain itu, mereka mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menjalankan program kesehatan bagi kaum papa. Apalagi mereka mendengar sudah ada anggaran untuk itu. JPK Gakin Utusan dari Dinas Kesehatan DKI dalam forum itu mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI sudah menganggarkan Rp 6,2 miliar dalam program perlindungan kesehatan bagi keluarga miskin (gakin), untuk membiaya kesehatan bagi keluarga tak mampu. Untuk memperlancar pelayanan kepada keluarga tersebut, tuturnya, telah dikeluarkan karta Jaminan Pelindungan Kesehatan (JPK) Gakin. Menurut dia, anggaran tersebut tidak hanya untuk warga Jakarta, tapi juga untuk warga dari luar Jakarta, karena Pemprov DKI menyadari banyak warga dari daerah lain yang harus dirawat di ibu kota negara untuk berobat lanjutan. Dan khusus untuk keluarga miskin diharapkan mengurus kartu jaminan tersebut. "Setiap pemegang kartu tersebut, baik itu warga Jakarta maupun warga dari luar Jakarta, akan mendapat pelayanan kesehatan secara gratis sekalipun biaya berobat mereka sangat tinggi," tuturnya sekaligus menanggapi peserta diskusi yang menanyakan bagaimana jika dokter mewajibkan si pasien dari keluarga tak mampu harus menjalani tindakan medis berbiaya tinggi, seperti kemoterapi yang biayanya bisa mencapai Rp 4 juta. Sementara penerapan JPK Gakin dipertanyakan, pihak Dinas Kesehatan (Depkes), baru-baru ini, mengumumkan bahwa instansi tersebut akan mengucurkan anggaran sebesar Rp 2,1 triliun untuk pelayanan kesehatan bagi gakin (Pembaruan 21/12). Bujet sebesar itu bersumber dari anggaran Depkes sebesar Rp 1,1 triliun, dan Rp 1 triliun sisanya masih diupayakan dari program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (PKPS BBM), yang sedang dibahas di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Untuk penyalurannya, Depkes bekerja sama dengan badan penyelenggara (bapel) PT Asuransi Kesehatan (Askes). Mekanisme tersebut dilakukan dengan alasan agar penyelenggaraan jaminan kesehatan untuk gakin lebih transparan dan dikelola lebih profesional dibanding sistem yang selama ini berlaku yaitu Depkes mengalokasikan dana kesehatan untuk gakin ke rumah sakit dan puskesmas. Direncanakan, jaminan kesehatan untuk gakin tersebut akan diluncurkan Menteri Kesehatan pada 29 Desember 2004 mendatang. Dengan anggaran sebesar itu, pemerintah akan menanggung premi sebesar Rp 5.000/jiwa/bulan bagi orang miskin yang menurut data Depkes mencapai 34.643.970 jiwa. Agar mereka bisa memperoleh jaminan tersebut, diwajibkan mengurus kartu keterangan miskin yang akan dipergunakan berobat di puskesmas dan rumah sakit. Pihak Askes mengusulkan kriteria keluarga yang mendapat beras untuk orang miskin, keluarga yang memperoleh bantuan pendidikan berupa wajib belajar, dan orang yang memperoleh kartu sehat. Agar tepat sasaran, PT Askes melakukan verifikasi bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota yang menyertakan bidan desa, PKK dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Hasil verifikasi disampaikan ke bupati, yang kemudian dilanjutkan ke PT Askes dan akan menerbitkan kartu yang akan dibagikan oleh pihak kelurahan. Karena begitu banyak yang akan dijamin, dan dikhawatirkan belum semua mengurus kartu jaminan tersebut, maka pelaksanaannya secara betahap. Untuk tahap pertama 20 persen dari jumlah orang miskin yang didata Depkes. Akan efektifkah program tersebut? Belum tentu, mengingat masih begitu panjang birokrasi untuk mendapatkan kartu jaminan tersebut. Sehingga, solusi yang ditawarkan sangat mungkin tidak akan terwujud dikala masyarakat masih trauma ketika harus berurusan dengan model birokrasi yang justru tidak menjamin kepastian manakala tidak ada "embel-embelnya". Tidak Logis Iskandar Sitorus dari Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan (LBHK) menilai bahwa lagi-lagi Depkes mengambil langkah yang tidak logis karena mencampuradukkan pengelolaan dana kemanusiaan oleh satu badan usaha yang berorientasi mencari keuntungan. Padahal yang diharapkan masyarakat, khususnya yang secara ekonomi tidak mampu, dalam kondisi sertba tak berdaya, ketika anggota keluarganya sakit keras, lanjutnya, mereka segera mendapat pertolongan ketika berobat di rumah sakit. "Yang terjadi selama ini kan mereka mendapat pertolongan setelah mereka melakukan upaya hukum. Apakah harus selalu seperti itu agar mereka langsung mendapat perhatian," ujarnya. Pihak rumah sakit pun kerap merasa direpotkan dengan masalah penanganan kesehatan terhadap keluarga miskin. Seperti dikemukakan Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (Persi), dr Adib Yahya. Pihak rumah sakit, tuturnya, lebih suka bila segala sesuatunya serba pasti. Artinya, keluarga miskin yang memang kartu jaminan tidak perlu lagi harus ditelusuri oleh pihak rumah sakit, dan biaya yang harus dikeluarkan benar-benar mudah pengucurannya. "Selama ini, kami pun masih harus menelusuri kebenaran si pasen adalah dari keluarga tidak mampu. Belum lagi pencairan dana kesehatan bagi keluarga miskin," tuturnya kepada Pembaruan di Jakarta, Selasa (21/12). Dia brharap, setiap program kesehatan bagi mereka yang tak mampu hendaknya persiapannya benar-benar matang. Pelayanan di rumah sakit, tuturnya, tidak pernah mebeda-bedakan pasien. Dan karena untuk pengobatan tetap membutuhkan biaya, lanjutnya, maka anggaran untuk keluarga miskin pengucurannya tidak berbelit-belit. (W-5) -------------------------------------------------------------------------------- Last modified: 24/12/04 [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar. Now with Pop-Up Blocker. Get it for free! http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [email protected] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
