http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=100397

Hermeneutika Golkar 
@ Dari Sibolga Ke Watampone
Oleh Bambang Tri 


Kamis, (30-12-'04)
Halaman 4, Kompas, 20 Desember 2004, memuat tiga tulisan utama tentang Jusuf 
Kalla yang menang dalam Munas Golkar. Pertama, Tajuk Rencana Kompas sendiri, 
kedua tulisan Riswandha Imawan, dan ketiga tulisan Tamrin Amal Tomagola. Sangat 
menarik, bila ditarik garis temperamental antara ketiga tulisan. Dalam satu 
kata, Tajuk Kompas adalah simpatik, Riswandha skeptik, dan Tamrin sarkastik. 

Pada halaman yang sama, tanggal 22 Desember, skeptisisme Riswanda dan sarkasme 
Tamrin sudah dijawab dengan "pembelaan" dari Mochtar Pabottinggi, meski masih 
ada tulisan lain di halaman 5 oleh Toto Sugiarto dari Sugeng Sarjadi Syndicated 
yang sangat hermeneutic alias bergaya menafsir-tafsir. 

Tapi semua tulisan di atas, mencerminkan reaksi yang luar biasa terhadap posisi 
baru Kalla. Dalam Tajuk Kompas, keputusannya yang berani dan keseriusannya 
memenangkan laga, disebut sebagai Blitzkrieg yang bernada heroik 

Riswanda tampak tidak cukup punya simpati untuk tidak mengatakan, "Betapa 
pragmatisme dan sikap oportunis sudah berurat berakar dalam pola pikir warga 
Golkar." 

Tamrin malah mengucapkan, "Selamat Datang kembali Orde Baru dengan Old kids on 
the block-nya." 

Sarkasme Tamrin tentang "DPR Tukang Stempel" masih bisa diterima -- paling 
tidak sebagai sarkasme --, tapi mengaitkan musibah pesawat Lion Air dengan 
citra SBY-Kalla tidak layak disebut sarkasme, melainkan lebih tepat disebut 
ilusi penafsiran (hermeneutic illution) kalau tidak malah atau kengelanturan 
yang absurd. 

Toto Sugiarto menafsirkan bahwa Kalla (didukung Partai Golkar) akan berwatak 
pre-human (tidak seperti manusia), melainkan seperti pohon atau semak belukar 
yang tidak bisa lain kecuali menghadap matahari untuk tetap hidup dan tumbuh 
besar. Kalla mengincar kursi presiden, Golkar mengincar pemerintahan. 

Pertanyaannya, apakah cara penafsiran seperti itu bebas bias dan dibuat dengan 
pikiran serius dan tenang, atau justru sudah terbentuk kerangka pikiran yang 
ber-frame khusus dan asal reaktif? 

Pernyataan publik yang demikian tentu mempengaruhi pencitraan terhadap Kalla, 
benar salah pencitraan itu adalah satu soal, sementara penyerapan memori publik 
tentang "monster Kalla" adalah soal lain yang sudah pasti terjadi. 

Kami tidak yakin, pembelaan Mochtar Pabottinggi yang begitu mengharukan 
(misalnya dengan kisah Kalla mendaratkan pesawat dalam cuaca buruk dan 
kesaksian bahwa Mochtar belum pernah mendengar hal-hal yang tidak terpuji dari 
Kalla) bisa mengimbangi efek negatif pencitraan sebaliknya. 

Debat Kusir


Ada pertanyaan sederhana yang bisa untuk menyentak mereka yang total menganggap 
kemenangan Kalla sebagai momen negatif. Yakni, apa komentar mereka jika yang 
menang Pak Akbar Tandjung? Apakah mereka memberi kredit dan apresiasi terhadap 
Partai Golkar? Jangan-jangan bukan seperti itu yang terjadi, namun mereka tetap 
menyerang Partai Golkar dan mendiskreditkan Pak Akbar? 

Siapa pun yang terpilih, Golkar dianggap salah dan yang terpilih akan tetap 
diserang. Kalau ini yang terjadi, tentu ada yang harus waspada terhadap 
permainan mereka. 

Apa boleh buat, serangan seperti ini bisa membuat warga Golkar bersikap 
defensif. Misalnya, dengan mendebat ala kusir bahwa Pak Amien Rais yang 
menyebut rangkap jabatan Kalla sebagai lonceng kematian demokrasi, toh juga tak 
mau berhenti sebagai Ketua Umum PAN sambil menjadi Ketua MPR? 

Sementara Pak Hidayat Nur Wahid yang dengan elegan mencopot jabatan rangkapnya 
sendiri, justru dengan santun memberi pernyataan bahwa ia dan PKS tetap 
mendukung (secara politik) Kalla sebagai Wapres, meski peringatannya agar Kalla 
hati-hati patut diingat-ingat. 

Kata-kata Kennedy, my loyalty to my party ends, when my loyalty to my country 
begins, dijadikan mantra pembenar oleh Pak Amien untuk menyalahkan Kalla. 
Sebenarnya, prasyarat untuk penerapan motto itu adalah ketika loyalitas kepada 
partai berkontradiksi dengan kepentingan negara. 

Hanya para politikus yang ambisius sekaligus bukan negarawan sejati yang 
menghadapi dilema demikian. Tajuk Kompas mengingatkan bahwa bangsa ini butuh 
pemerintahan yang bergerak cepat dan lincah tanpa beban politisasi legislatif. 
Kalau itu motivasi Kalla, bukankah itu sikap kenegarawanan yang dalam realita 
harus diperjuangkan melalui tindakan politik? 

Memang benar, Kalla sekarang mempunyai kekuatan dahsyat, politik, ekonomi, dan 
birokrasi. Lalu orang meneriakkan "fatwa" Lord Acton, power tends to corrupt, 
and absolute power absolutely corrupts. Tapi hal itu memerlukan prasyarat untuk 
terjadi, misalnya, sistem politik yang tidak demokratis, sistem ekonomi 
monopolistis , dan birokrasi yang tidak profesional. 

Tamrin Amal Tomagola, menganggap bangsa ini keledai karena jika mereka tidak 
bereaksi negatif atas terpilihnya Kalla. Ini gaya khas debat kusir . Karena 
jika yang menang Pak Akbar pun, "keledai" Tamrin itu tidak akan menjadi hewan 
yang agak pintar. Coba dong, tulis artikel sekarang: "Seandainya Akbar menang!" 

Kesempatan Dan Harapan


Sistem politik yang membatasi Kalla adalah sistem multipartai dan pemilihan 
presiden langsung, dua katup pengaman dari ambisi politik yang tidak populer 
dan masuk akal, baik oleh partai maupun aspiran presiden. Sekedar mengingatkan, 
Encik Anwar Ibrahim pun mengakui kebolehan sistem ini. 

Sistem ekonomi, memang masih bolong di sana-sini, tapi posisi Kalla sebagai 
Wapres justru membuat dia dalam pengawasan ekstra. Apalagi, di tengah beban 
menyukseskan gebrakan pemerintahan ini memulihkan ekonomi termasuk memberantas 
korupsi. 

Birokrasi yang tidak profesional, termasuk birokrat hukum, memang 
mengkhawatirkan kita semua, tapi itulah masalahnya, bukan Kalla dengan segala 
kekuatan riilnya secara taken for granted. Apalagi, di tengah beban psikologis 
bahwa duet SBY-Kalla tidak boleh mengulangi alasan rejim tempo hari, bahwa 
kesulitan besar bangsa ini adalah warisan rejim lama alias Orde Baru. 

Berita para tersangka korupsi ditahan adalah berita yang jarang terdengar pada 
pemerintahan kemarin dan kemarin lusa. Hari ini, berita semacam itu 
membisingkan dan kadang membingungkan kita. Baru satu yang jelas, SBY-Kalla 
telah meluncurkan keputusan politik: berantas! Tinggal para birokrat hukum, 
punya nyali atau tidak, tergoda suap atau tidak, ketika politicall will sudah 
ada. 

Memang sekarang Kalla berada dalam ruang ujian sejarah. Mochtar Pabottinggi 
membuat analogi bagus: seandainya Megawati tidak sibuk menggalang kekuatan 
untuk Pemilu 2004, ia masih Presiden Indonesia, hari ini. 

Sah-sah saja jika ada harapan dan tafsiran Kalla justru tidak hanya sabar 
menunggu 2009, melainkan ia akan sabar menunggu sampai 2014. Siapa tahu Kalla 
tidak ingin meniru Megawati, tapi meniru Al Gore yang sabar dua kali menjadi 
wakil Clinton, untuk kemudian baru maju sebagai kandidat presiden, meski ia 
harus kalah tipis dari Bush Junior. 

Siapa tahu pula, Kalla justru mempersilakan SBY untuk mengikuti konvensi 
presiden Partai Golkar tahun 2009, demi meningkatkan mutu konvensi dan jika 
memang SBY adalah pemimpin yang membuktikan dirinya berhasil? 

Siapa tahu pula, Kalla mampu mewujudkan obsesi paradigma baru Partai Golkar 
sebagai partai yang mempelopori sistrem distrik dalam Pemilu Legislatif 2009, 
dan jika itu belum didukung orang lain di parlemen, Partai Golkar akan membuat 
terobosan dengan menerapkan Sistem Distrik Internal! Perlu diingat, pemilu 
distrik akan memperkuat sistem politik nasional yang bisa menghindari rumus 
ekstrim Acton tentang kekuasaan di atas. 

Bolehlah diberikan hermeneutika juga, bahwa harapan untuk itu masih ada karena 
Kalla "dikawal" tokoh-tokoh elegan dan demokratis, bangsawan demokrat, yang 
bernama Sultan Hamengkubuwono X! Mantan jenderal yang vokal seperti Prabowo 
Subianto, putera Aceh yang menggebu (pinjam istilah Kompas) dan terobsesi 
demokrasi seperti Surya Paloh. 

Yang disebut terakhir ini mengingatkan kita pada Ross Perot, konglomerat 
Amerika yang menjadi calon presiden alternatif. Paloh sekarang menjadi Ketua 
Penasehat, jabatan yang secara formal struktural terdengar mirip jabatan yang 
dulu hanya boleh dipegang Pak Harto! 

Orang pesimis berkata air di gelas yang setengah kosong, orang optimis berkata 
setengah penuh. Orang realistis dan kritis tidak akan menyederhanakan dan 
menyamaratakan masalah, atau nggebyah uyah padha asine (semua garam sama saja 
karena sama-sama asin). Pak Harto tidak sama dan tidak mungkin sama dengan 
Paloh, hanya karena mereka sama-sama menjabat sebagai ketua dewan superlatif di 
Golkar. 

Kalla tidak otomatis sama dengan Megawati untuk sama-sama menjadi "presiden 
antarwaktu", hanya karena sama-sama wakil presiden dan memimpin partai dominan 
di DPR. Ibarat garam, tentu beda antara yang beryodium dan yang tidak, meski 
pun sama-sama asin. 

Transisi Golkar


Kekhawatiran yang sehat (healthy skepticism) memang perlu, tapi bersikap phobi 
terhadap transisi kepemimpinan Golkar dengan realitasnya yang sekarang, mungkin 
keterlaluan atau over-fetched, menurut Pabottinggi. 

Sikap itu juga cenderung tidak mau tahu terhadap realitas politik bahwa Kalla 
maju karena kemungkinan gagalnya mengusung Surya Paloh karena tata-tertib yang 
menang setting melarang calon ketua yang belum pernah menjadi pengurus DPP 
minimal 5 tahun. 

Keputusan politik memberi suara ke DPD II supaya basis pemilihan lebih luas pun 
bukan hadiah gratisan, semua itu diperjuangkan. Bahwa kemudian jadi gol dengan 
mudah karena situasi, justru juga karena "kekuatan riil" kelompok Kalla. Ini 
blessing in disguise bagi demokrasi, karena Golkar menjadi lebih modern dalam 
pemilihan ketua dengan voting berbasis luas. Hal ini tidak mudah ditiru partai 
pesaing, paling tidak dalam waktu dekat ini! 

Demokrasi memerlukan sistem yang kuat dan itulah yang harus diperjuangkan semua 
partai politik demi kepentingan bersama. Untuk itu kiranya lebih arif jika para 
tokoh partai lain tidak bersikap mencelupkan tangan ke mangkok orang alias 
mengobok-obok urusan internal partai lain. 

Kalau rangkap jabatan dianggap anti-demokrasi, bangunlah sistem yang kuat untuk 
melarangnya, misalnya, dengan undang-undang. Untuk menjadi undang-undang tentu 
harus ada debat di DPR, dan kalau itu kalah lagi, juga harus sabar dan menunggu 
perubahan komposisi suara melalui pemilu. Jalan terjal berliku? Ya! Tapi itulah 
the only way, kalau memang ada golongan mayoritas yang tidak percaya kepada 
integritas dan jiwa besar orang-orang yang dalam posisi seperti Kalla. 

Orang Golkar sendiri tidak boleh sekedar marah dikritik pemimpinnya. Sebagian 
kritik itu benar, tapi bukan berarti tidak ada jalan keluar. Para politisinya 
di parlemen tidak perlu membuat zero sum game, babat-membabat, atau 
recok-merecok. 

Jangan lupa, akhirnya rakyatlah yang menjadi hakim dalam Pemilu 2009 dan 
pemilu-pemilu berikutnya, baik bagi partai politik maupun para politisinya. 
Bagi internal Golkar, toh calon presiden akan dikocok ulang dalam konvensi 
mendatang, dengan format ideal memang Ketua Partai tidak boleh ikut serta. 

Kalla yang powerful bisa saja dicalonkan partai lain dan berpasangan dengan 
orang lain, karena pilihan rakyat atas partai belum tentu sama dengan pilihan 
presiden, seperti yang baru saja terjadi dalam pemilu lalu. Jadi, masih ada 
ruang kompetisi untuk calon lain dari Golkar. 

Bagi para pendukung Pak Akbar Tandjung, tetap diharapkan kontribusinya yang 
luar biasa dalam mewarnai parlemen. Memang harus dengan catatan bahwa Kalla 
akan keep an eye on them, seperti kemarin Koalisi Kebangsaan melakukannya 
terhadap SBY Kalla. Situasinya memang sudah lain, hanya integritas dan 
kejujuranlah yang akan menang melawan keadaan saling intai semacam ini. 

Menang tanpa menyakiti sekaligus tidak mau disakiti adalah sikap wajar yang 
bisa diharapkan dari Kalla. Partai Golkar tidak otomatis baik dan buruk hanya 
karena sejarahnya dengan Orba atau pimpinannya rangkap jabatan, melainkan akan 
ditentukan oleh integritas para politisinya dalam bersikap terhadap kepentingan 
yang menyentuh rakyat banyak. 

Banyak hal harus diperbaiki oleh Partai Golkar, tapi transisi kepemimpinan 
demokratis dari Pak Akbar dan Pak Kalla tetap layak diapresiasi terutama oleh 
para kader sendiri. Angin senja sepoi-sepoi, dari Sibolga ke Watampone, sebuah 
era telah berganti, jangan berlaga sampai memble! *** 

(Penulis adalah anggota Partai Golkar). 

[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar.
Now with Pop-Up Blocker. Get it for free!
http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Forum IT PPI-India: http://www.ppiindia.shyper.com/itforum/
5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 



Kirim email ke