http://www.kompas.com/kompas-cetak/0501/10/utama/1488608.htm
Senin, 10 Januari 2005 Sekolah Darurat Tak Semudah yang Dibayangkan SETIAP kali terjadi bencana alam maupun konflik sosial yang memorakporandakan fasilitas pendidikan, spontan muncul ide untuk mendirikan sekolah darurat. Wujudnya berupa bangunan tenda dari bahan terpal sebagai pengganti ruang kelas. ITU berangkat dari kesepakatan universal bahwa dalam keadaan darurat bagaimanapun-termasuk perang maupun bencana alam-layanan pendidikan terhadap anak- anak tak boleh terhenti. Masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sangat akrab dengan istilah sekolah darurat alias sekolah tenda. Maklum, sebelum dilanda gempa bumi dan tsunami 26 Desember 2004 lalu, dua tahun sebelumnya konflik sosial politik telah meluluhlantakkan sendi- sendi pendidikan di wilayah ini. Sekitar 600 sekolah telah terbakar dan sekitar 40 guru terbunuh oleh pihak tak dikenal. Salah satu langkah penanganannya kala itu adalah mendirikan sekolah tenda di samping menggandakan fungsi meunasah sebagai tempat shalat dan ruang belajar. Namun, belum lagi situasi sempat pulih, kini aktivitas pendidikan di daerah itu kembali terancam mati suri akibat gempa dan tsunami. Berdasarkan catatan Posko Pemulihan Pendidikan di Banda Aceh, tidak kurang dari 380 sekolah yang rusak maupun hancur rata dengan tanah, mencakup 63 TK, 220 SD/madrasah ibtidaiyah, 59 SMP/madrasah tsanawiyah, 31 SMA/aliyah, dan 7 SMK. Hancurnya sarana fisik pendidikan diikuti dengan hilangnya jiwa sekitar 1.500 tenaga pengajar. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NAD Anas M Adam memperkirakan, hingga minggu kedua pascabencana, jumlah guru meninggal mencapai 2.500. Spontanitas berbagai kalangan yang peduli terhadap keberlangsungan pendidikan di NAD patut dihargai. Saat ini tidak kurang dari 10 badan dunia dan organisasi nonpemerintah dalam negeri yang berkoordinasi dengan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) untuk mendirikan berbagai sekolah darurat. Tawaran sumbangan yang mengalir tidak hanya berupa tenda seperti yang disiapkan Unicef dan Yayasan Sekolah Rakyat. Ada tawaran berupa bantuan tenaga relawan untuk pemetaan lokasi pengungsi dan pembersihan lingkungan sekolah, antara lain dari mahasiswa Universitas Indonesia. Sejumlah universitas bahkan bersedia mengirim tenaga guru relawan untuk menutupi kekurangan guru yang hilang. DALAM berbagai rapat koordinasi antara Direktur TK/ SD Depdiknas Suprapto, Kepala Subdit Perencanaan Dikmenjur Depdiknas Mustaghfirin, serta para wakil badan dunia dan relawan LSM tersebut lahir sebuah konsep. Intinya, pendirian sekolah tenda harus memerhatikan keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan, termasuk sanitasi dan air bersih, agar pemulihan kegiatan belajar tidak terganggu. Di samping itu, sekolah tenda harus dekat dengan lokasi pengungsian agar orangtua yang masih dihantui trauma kehilangan anggota keluarga tidak merasa dipisahkan dari anak-anaknya. Pengungsi yang telanjur menghuni gedung sekolah harus dipindahkan ke tenda pengungsi agar gedung sekolah bersangkutan bisa berfungsi kembali sebagai ruang belajar. Lantas, anak-anak para pengungsi disekolahkan secara bergantian dengan anak warga asli setempat, polanya kelas pagi-sore. Sayang, konsep di atas kertas itu kurang sinkron dengan kenyataan di lapangan. Persyaratan pendirian sekolah darurat tidak selaras dengan pola hidup pengungsi yang jauh dari kaidah hidup sehat. Menindaklanjuti kunjungan Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo ke lokasi bencana, Sabtu pekan lalu, sejumlah pejabat Depdiknas, dinas pendidikan setempat, dan para wakil badan dunia dan LSM yang menawarkan bantuan memulai aksinya dengan survei ke berbagai lokasi pengungsian. Salah satu titik pengungsian yang dituju adalah halaman Pesantren Ruhul Islam Anak Bangsa di Desa Guegajah, Kabupaten Aceh Besar. Namun, rencana mendirikan sebuah tenda di sekitar lokasi pengungsian tersebut sebagai model sekolah darurat urung dilaksanakan. Pasalnya, hamparan sebidang lahan kosong di sekitar lokasi pengungsian yang diincar ternyata sudah dijadikan tempat pembuangan tinja dan sampah oleh pengungsi. Bau pesing dan aroma kurang sedap lainnya langsung menyergap orang-orang yang menghampiri lahan kosong tersebut. Para pengungsi pun langsung membela diri, "Urusan sekolah bisa ditunda, Pak. Urusan buang hajat, mana tahan?" Sekilas ungkapan itu manusiawi. Lagi pula, sebagian besar pengungsi berasal dari wilayah pedesaan pinggiran pantai yang selama ini belum akrab dengan kakus. Namun, setelah ditelisik, akar masalah ternyata tidak hanya pada pola hidup tidak sehat para pengungsi. Di lokasi pengungsian itu sendiri jumlah kamar mandi dan kakus tidak mencapai 20 unit, sementara jumlah pengungsi mencapai 500 jiwa. Kakus yang tersedia hanyalah bagian dari bangunan ruang-ruang belajar dan asrama santri Ruhul Islam Anak Bangsa. Ratna dari Unicef dan sejumlah relawan dari UN OCHA dan LSM dalam negeri hanya geleng-geleng kepala ketika menemukan fakta seperti itu. Jajaran Depdiknas dan dinas pendidikan setempat akhirnya bernegosiasi dengan aparat desa dan tokoh masyarakat setempat untuk mencari lahan kosong yang memadai. Namun, negosiasi diperkirakan butuh waktu sampai beberapa pekan karena aparat desa tentu tidak bisa main tunjuk lahan begitu saja. Intinya, pendirian sekolah darurat tidak semudah yang dibayangkan. DARI sisi ketersediaan bahan untuk mendirikan sekolah darurat sendiri, sepertinya sudah tak ada masalah. Paling tidak, jumlahnya sudah memadai untuk sekadar model sekolah tenda sembari menunggu tambahan bantuan. Saat ini, bantuan berupa tenda sudah tercatat 8.000 set lengkap dengan family kit. Satu set tenda berukuran 8 x 7 meter. Satu set family kit berisi selembar sarung, seprai, alat dapur, alat makan, juga perlengkapan mandi. Dari sisi tahapan kegiatan pun sudah ada pola yang jelas. Rapat koordinasi yang digelar di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi NAD selama dua-tiga hari terakhir telah melahirkan langkah-langkah penanganan pemulihan pendidikan. Untuk jangka pendek (1-6 bulan), misalnya, antara lain diadakan ruang belajar dan ruang pendukung. Guna melayani 60.000-70.000 anak usia sekolah (SD, SMP, SLTA) di 95 titik pengungsian, rencananya akan didirikan sekolah tenda dengan kapasitas 40 orang per kelas tenda. Polanya dikonsepkan secara terpadu, mencakup tenda untuk ruang kelas, tenda ruang pendukung, tenda untuk tempat tinggal sementara guru, dan unit sanitasi dan air bersih. Barangkali pendirian sekolah darurat perlu melibatkan pengungsi agar di kalangan mereka tumbuh kesadaran berpola hidup sehat. Jika tidak, maka konsepnya tetap saja sulit membumi. (NASRULLAH NARA) [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.' http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Forum IT PPI-India: http://www.ppiindia.shyper.com/itforum/ 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
