http://www2.rnw.nl/rnw/id/news/gemawarta/#4297423
Hassan Wirayuda Batal, Apa Dampaknya Terhadap Perundingan RI-GAM? Menteri Luar Negri Hassan Wirayuda yang sebelumnya disebut masuk dalam tim delegasi pemerintah RI untuk bertemu Gerakan Aceh Merdeka GAM di Helsinki, Finlandia, ternyata tidak jadi berangkat. Kepastian tersebut dikatakan oleh Juru Bicara Deplu Yuri Thamrin. Adapun alasannya karena GAM tidak memiliki pengakuan internasional. Apakah batalnya keikutsertaan mentri akan berdampak terhadap perundingan akhir pekan ini? Berikut tanggapan pengamat Aceh Otto Syamsudin Ishak dari LSM Imparsial di Jakarta. Otto Syamsuddin Ishak [OSI]: Itu kan suatu kemunduran juga dari sikap pemerintah Indonesia terhadap GAM. Karena ternyata kan kita ketahui, pada periode-periode yang lalu untuk perundingan-perundingan humanitarian pauze (jeda kemanusiaan) dan CoHa, itu kan juga delegasinya melibatkan menteri. Termasuk Hassan Wirayuda sendiri. Justru ketika periode Gus Dur, Hassan Wirayuda itu adalah ketua delegasi pihak Indonesia dalam perundingan di Jenewa. Bahkan pada perundingan CoHa, menko polkam sendiri yakni Susilo Bambang Yudhoyono juga terlibat dalam perundingan tersebut. Saya sebenarnya agak gembira ketika proses perundingan ini langsung ditangani oleh Jusuf Kalla. Berarti wakil presiden, berarti juga ini ada peningkatan level politik dalam penyelesaian masalah Aceh. Ketika misalnya tiba-tiba Hassan Wirayuda memberikan alasan itu, saya kira ini suatu langkah mundur. Yang kedua, saya kira ini juga berkaitan dengan adanya konflik-konflik politik internal dalam pemerintahan Indonesia sendiri. Misalnya ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, seharusnya perundingan itu dilakukan di dalam negeri. Karena soal Aceh ini adalah soal dalam negeri. Kemudian juga saya kira ada tekanan dari pihak militer, untuk tidak melakukan dialog dengan pihak GAM. Ini ada kaitannya dengan semakin intensifnya operasi militer di Aceh pasca tsunami ini. Radio Nederland [RN]: Dengan mundurnya Hassan Wirayuda ini apakah itu akan mengurangi bobot perundingan nantinya? OSI: Ya jelas. Itu akan mengurangi bobot perundingan. Yang kedua juga itu akan mempengaruhi implementasi dari hasil-hasil perundingan di Aceh sendiri. Kita ketahui ketika Hassan Wirayuda memimpin delegasi pada masa jeda kemanusiaan dan CoHa, ternyata juga dalam proses-proses implementasi Hassan Wirayuda tidak memiliki wewenang apa pun. Jadi apalagi kalau sekarang diturunkan level politiknya untuk melakukan perundingan dengan pihak GAM. RN: Bagaimana ini kalau anda melihat kedepannya, anda merasa optimis dengan keberhasilan perundingan yang akan datang? OSI: Saya tetap berharap positif terhadap perkembangan adanya dialog antara pihak GAM dengan pihak pemerintah Indonesia. Dalam artian ya paling tidak adanya komitmen politik dari kedua belah pihak untuk memberikan jalan bagi suksesnya proses-proses rekonstruksi Aceh pasca tsunami. RN: Butir itu yang terpenting yah: bagaimana agar masyarakat Aceh saat ini bisa melanjutkan kehidupan mereka kembali dengan aman? OSI: Saya kira itu jauh lebih penting, atau merupakan langkah pertama dari seribu langkah berikutnya dalam upaya untuk menyelesaikan konflik di Aceh. Jadi jangan langsung masuk ke soal-soal penyelesaian politik. Tapi soal-soal kemanusiaan pasca tsunami. RN: Bung Otto mengatakan tentang adanya mungkin perpecahan dalam pemerintahan sendiri antara militer dengan pemerintah. Bahkan akhir-akhir ini justru kekuatan militer di Aceh itu semakin ditingkatkan. Bagaimana ini kalau kita melihat perundingan tersebut dikaitkan dengan situasi di lapangan? OSI: Memang kalau kita lihat perkembangan di lapangan maupun pada elit Jakarta, itu ada sejumlah kontradiksi. Misalnya saja tadi malam pemerintah Indonesia kembali menegaskan kembali diberlakukannya darurat sipil. Nah ini jelas kontra produktif atau justru destruktif terhadap proses-proses dialog. Kemudian di lapangan sendiri juga pemerintah Indonesia justru menambah kekuatan bersenjatanya di Aceh menjadi sekitar 40 sampai 60 ribu pasukan secara keseluruhan. Ini sangat-sangat destruktif terhadap proses dialog. Dan yang ketiga juga kalau kita lihat dari berbagai laporan dari pihak TNI sendiri, kontak-kontak senjata juga semakin meningkat. Rumah-rumah kriminal itu semakin tersebar luas di masyarakat Aceh. Yang menciptakan kegelisahan pada masyarakat Aceh itu sendiri. Jadi saya kira memang ada double standard yang saling menabrak dalam hal kebijakan-kebijakan politik yang dilahirkan oleh pemerintah Indonesia. Demikian pengamat Aceh Otto Syamsudin Ishak dari LSM Imparsial di Jakarta. [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> DonorsChoose. A simple way to provide underprivileged children resources often lacking in public schools. Fund a student project in NYC/NC today! http://us.click.yahoo.com/5F6XtA/.WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
