http://www.kompas.com/kompas-cetak/0502/15/utama/1561496.htm
Selasa, 15 Februari 2005
Orang Miskin Harusnya Bebas dari Biaya Pendidikan
Jakarta, Kompas - Program penyaluran dana kompensasi kenaikan harga bahan
bakar minyak yang dipersiapkan pemerintah hendaknya menjamin bahwa semua anak
usia SD hingga SLTA dari kalangan miskin terbebaskan dari biaya pendidikan.
Agar sinergi dengan Program Wajib Belajar 9 Tahun, prioritas utamanya adalah
untuk jenjang SD-SLTP.
"Supaya esensi pemberdayaan masyarakat miskin lebih tampak, khusus dana
kompensasi kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) untuk program pendidikan
jangan hanya dialokasikan pada sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). Cakupannya
harus meliputi pungutan untuk alat tulis, uang bangku, uang pakaian seragam,
uang ujian, dan sebagainya," ujar Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat
Universitas Indonesia (LPEM-UI) Muhammad Ikhsan, Senin (14/2) di Jakarta.
Ikhsan mengakui, lembaga yang dikelolanya selama ini proaktif memberikan
masukan kepada pemerintah dalam mengkaji program-program penyaluran dana
kompensasi tersebut.
Pengalihan dana subsidi harga BBM dari rakyat mampu kepada rakyat yang
kurang mampu, lanjutnya, adalah cara yang sangat arif dan bijaksana. Pendidikan
hanyalah salah satu sektor yang terprogramkan untuk dana kompensasi tersebut.
Sektor lainnya adalah kesehatan dan pengadaan pangan berupa beras murah bagi
rakyat miskin.
Khusus di sektor pendidikan, Ikhsan menekankan bahwa tidak boleh ada
diskriminasi antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Ia juga mengingatkan
agar jangan sampai muncul tuntutan pendidikan gratis untuk semua kalangan,
tetapi terbatas pada rakyat miskin.
"Jika semua lapisan digratiskan, sama saja tidak ada pengalihan subsidi
dari orang kaya ke orang miskin. Padahal, yang menikmati subsidi BBM selama ini
justru kebanyakan lapisan menengah ke atas," katanya.
Lagi pula, kata Ikhsan, bercermin pada negara-negara sosialis yang
menggratiskan biaya pendidikan terhadap semua lapisan, ada kecenderungan
siswanya jadi malas belajar. Sebab, mereka merasa orangtua mereka tidak
terbebani ongkos pendidikan.
Perkiraan sasaran
Ikhsan memperkirakan jumlah siswa miskin yang disasar tahun 2005 adalah
10,1 juta atau sekitar 25 persen dari total siswa sekolah dasar (SD)-sekolah
lanjutan tingkat atas (SLTA). Jika pemerintah berkenan menyisihkan Rp 4,5
triliun dari dana kompensasi kenaikan harga BBM tahun ini, maka jumlah dana
yang bakal diterima per siswa bisa 2-3 kali lipat dari dana sejenis tahun lalu.
Berdasarkan data dari Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) tahun
2004, dana kompensasi kenaikan BBM untuk siswa SD Rp 60.000 per tahun, siswa
sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) Rp 120.000 per tahun, dan siswa SLTA Rp
150.000 per tahun.
Perkiraan peningkatan dua kali lipat jumlah dana yang disebutkan Ikhsan
tersebut lebih kurang sama dengan perkiraan Deputi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dedi Masykur Riyadi.
Sebelumnya, Dedi menyebutkan bahwa siswa SD yang kurang mampu kemungkinan
akan menerima dana dalam bentuk beasiswa sebesar Rp 20.000 per bulan atau Rp
240.000 setahun. Siswa SLTP bakal menerima Rp 50.000 per bulan atau Rp 600.000
setahun. Siswa SLTA akan menerima Rp 100.000 per bulan atau Rp 1,2 juta setahun
(Kompas, 12/2).
Masih dikaji
Tentang total dana kompensasi yang bakal dihimpun pemerintah dari
pengurangan subsidi harga BBM tahun 2005, hingga sejauh ini belum ada angka
yang pasti.
Dengan asumsi harga minyak dunia antara 35-40 dollar AS per barrel dan
sektor-sektor domestik yang hendak dibiayai, Ikhsan memperkirakan dana
kompensasi yang tersedia bisa mencapai Rp 16 triliun. Namun, menurut informasi
dari Bappenas, kisarannya bisa Rp 16 triliun hingga Rp 20 triliun.
Dedi Masykur Riyadi ketika dihubungi Senin malam mengatakan, "Belum ada
angka yang pasti. Semuanya masih perlu dikaji dan dikonsultasikan dengan
Menteri Keuangan."
Apalagi, lanjut Dedi, alokasi anggaran untuk rehabilitasi pascabencana
alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara diperkirakan ikut
memengaruhi perhitungan-perhitungan sebelumnya.
Perhatikan nasib guru
Dosen Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ)
dan Universitas Negeri Padang (UNP) Prof Dr Dachnel Kamars MA menyambut baik
rencana peningkatan jumlah dana subsidi bagi para siswa yang miskin tersebut.
Hanya saja, dia berharap agar dana terkait bisa tersalurkan secara
transparan, yang dimulai dari pendataan secara teliti di lapangan.
Selain itu, jika masih ada dana yang tersisa untuk sektor pendidikan,
hendaknya dialokasikan juga untuk perbaikan kesejahteraan guru. Guru yang
dimaksud terutama yang mengajar di sekolah-sekolah swasta yang selama ini
tergolong sekolah gurem.
Dachnel mengingatkan, guru yang mengajar di sekolah swasta gurem itu
rata-rata bukan pegawai negeri sipil. Praktis kehidupan mereka hanya
mengandalkan SPP dari para siswanya. Padahal, siswa di sekolah swasta yang
gurem rata-rata berasal dari kalangan miskin pula.
"Jika kesejahteraan guru di sekolah swasta yang morat-marit itu tidak
dibenahi, maka mutu pembelajarannya pun pasti makin jauh tertinggal daripada
sekolah lain. Padahal, di sisi lain kita juga menggaungkan upaya peningkatan
dan pemerataan mutu pendidikan," papar Dachnel. (NAR)
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Give underprivileged students the materials they need to learn.
Bring education to life by funding a specific classroom project.
http://us.click.yahoo.com/4F6XtA/_WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
