http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail&id=4638
Sabtu, 12 Mar 2005, Perangi, RI Hadapi Lima Negara JAKARTA - Ada analisis menarik dari pengamat militer Universitas Indonesia, Andy Wijayanto, mengenai kemungkinan terjadinya perang terbuka antara Indonesia dan Malaysia di daerah konflik perairan Blok Ambalat. Bila Jakarta mengumumkan perang terbuka dengan negara tetangga kita itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus memperhitungkan aliansi negara yang akan mendukung negeri jiran tersebut dalam konfrontasi. Andy mengungkapkan, Malaysia memiliki sistem aliansi pertahanan dengan Inggris, Australia, Singapura, serta Selandia Baru. Aliansi itu disebut sebagai Five Power Defense Agreement (FPDA). Salah satu kesepakatan negara-negara FPDA adalah klausul bahwa serangan terhadap salah satu negara anggota merupakan serangan pula terhadap negara anggota lainnya. "Malaysia tinggal meminta klausul itu diaktifkan. Bila disepakati, berarti negara kita harus siap berperang juga dengan Inggris, Australia, Singapura, serta Selandia Baru yang mempunyai kekuatan tempur jauh lebih kuat dan canggih," jelasnya setelah diskusi tentang RUU Pertahanan dan Keamanan di Hotel Sahid, Jakarta, kemarin. Dari situs resmi British High Commission, Kuala Lumpur, diketahui bahwa FPDA berdiri pada 1971 sebagai lembaga konsultasi dan antisipasi serangan terhadap Singapura serta Malaysia. Saat peringatan 30 tahun FPDA pada November 2001, kelima negara anggotanya sepakat membentuk suatu kerja sama jangka panjang. Salah satunya, perjanjian saling dukung bila ada negara anggotanya yang diserang negara lain. Tahun ini, FPDA memfokuskan tinjauannya pada maritime security. Dengan fokus tersebut, kemungkinan empat negara lainnya untuk mendukung Malaysia dalam konfrontasi dengan Indonesia menjadi lebih besar. Tidak itu saja. Bila dalam konfrontasi nanti negara kita berhadapan dengan Inggris, negara pimpinan Tony Blair tersebut sangat mungkin meminta artikel lima NATO (Pakta Pertahanan Atlantik Utara) diaktifkan. Artikel lima NATO serupa dengan klausul perjanjian FPDA yang intinya menyatakan, serangan yang dialami salah satu negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap negara-negara anggota lainnya dan harus dihadapi bersama. Sehingga, konfrontasi dengan Malaysia bisa melebar serta membuat Indonesia harus berhadapan dengan negara-negara anggota NATO. "Jadi, efeknya akan beruntun. Itulah yang harus diperhitungkan masak-masak oleh Presiden SBY sebelum mendeklarasikan konfrontasi dengan Malaysia. Rakyat pun harus memahami hal ini supaya tidak gelap mata mendesak perang dengan Malaysia," tegas Andy. Singapura Netral Sementara itu, pemerintah Singapura menegaskan tidak akan mencampuri masalah Indonesia dengan Malaysia soal Ambalat. Singapura yakin kedua negara bisa menyelesaikannya dengan baik. Demikian disampaikan Menlu Singapura George Yong kepada wartawan setelah bertemu dengan Menlu Hassan Wirayuda di Deplu, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, Rabu (9/3/2005). "Ini masalah bilateral antara kedua negara. Saya tahu hari ini Pak Hassan bertemu dengan Syed Hamid (Menlu Malaysia). Saya rasa, kedua negara bisa menyelesaikannya melalui jalur negosiasi," katanya. Yong mengakui, masalah klaim wilayah laut itu memang biasa terjadi antara negara bertetangga. "Tapi, negara bertetangga juga bisa menyelesaikannya dengan baik-baik," ujar dia. Hindari Mahkamah Internasional Masih di Hotel Sahid, kemarin pengacara senior Adnan Buyung Nasution mengaku dapat memahami sikap pemerintah Indonesia yang menyatakan memiliki berbagai dokumen hukum lengkap tentang kepemilikan Blok Ambalat dan Laut Sulawesi, namun enggan membawa kasus sengketa itu ke Mahkamah Internasional (MI). Buyung memandang ada nuansa trauma dengan kekalahan perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan pada Desember 2002. "Dulu kita terlalu percaya dengan proses peradilan di MI. Akhirnya kalah menyakitkan dan harus kehilangan kedua pulau itu. Saya sendiri ragu terhadap kearifan MI. Mereka tidak bisa benar-benar objektif, adil, dan bebas dari kepentingan-kepentingan ekonomi global," ujarnya. Buyung mendukung langkah pemerintah yang mengupayakan jalan diplomasi sambil terus mengonsentrasikan kekuatan militer di wilayah sengketa. Bagaimana kalau kedua negara tetap ngotot dengan klaimnya atas Blok Ambalat dan sebagian Laut Sulawesi? "Bisa saja Indonesia dan Malaysia menunjuk negara lain, lembaga internasional, atau tokoh sebagai mediator atau penengah. Tapi, jangan sampai masuk ke arbitrasi. Wasit juga bisa punya kepentingan," ingatnya. Artinya, proses penyelesaian sengketa itu bisa sangat panjang? "Apa boleh buat. Proses MI adalah pelajaran pahit bagi kita. Lagi pula, ini nilai yang harus dibayar dari keteledoran kita yang selama ini cenderung menelantarkan dan malas mengurus daerah perbatasan terluar, terutama perairan," jawabnya. (arm) [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for anyone who cares about public education! http://us.click.yahoo.com/O.5XsA/8WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
