SUARA KARYA
Mempersiapkan Birokrasi Dinamis
Oleh Haryono Suyono
Sabtu, (19-03-'05)
Akhir-akhir ini keprihatinan dan pembicaraan tentang aparat
birokrasi Republik Indonesia berlangsung gencar. Perhatian itu sangat beralasan
karena pada akhirnya roda pemerintahan sangat tergantung pada kemampuan para
menteri dan jajaran pimpinan pemerintahan dalam menggerakkan birokrasi dari
tingkat yang paling puncak, di kantor kepresidenan, sampai ke jajaran yang
paling depan di pedesaan dan pedukuhan. Perhatian itu harus diikuti dengan
langkah-langkah strategis secara sistematis dan dilaksanakan secara terpadu
pada lingkup nasional dan di seluruh daerah. Birokrasi sebagai pendukung
pemerintahan yang melayani rakyat banyak harus bisa menggerakkan roda
pemerintahan sesuai dengan visi dan misi yang dikehendaki rakyat secara
transparan, dengan adil dan berbudaya serta dengan ketepatan yang tinggi. Di
samping itu harus juga disertai dinamika yang sanggup menyampaikan pesan-pesan
kepada rakyat banyak tepat pada waktu yang diperlukannya.
Syukur Alhamdullilah, pemerintah secara berani telah mengambil
beberapa langkah strategis. Salah satu langkah strategis itu adalah diadakannya
secara nasional dan serentak ujian saringan untuk calon pegawai negeri sipil.
Hasil ujian itu akan disiapkan untuk mengisi lowongan dari berbagai jenjang
aparat birokrasi di seluruh pelosok Tanah Air. Tentu hasil ujian itu tidak
begitu saja siap untuk mengisi aparat yang lowong karena ditinggal aparat yang
pensiun atau karena memang dibutuhkan tambahan aparat baru berhubung
bertambahnya beban kerja suatu unit birokrasi. Atau, karena perubahan struktur
dan pengaturan kerja akibat desentralisasi otonomi daerah, aparat di daerah
perlu dilengkapi dengan tenaga yang lebih banyak. Atau, karena pengubahan
pengaturan tata pemerintahan, aparat birokrasi dianggap tidak memadai lagi
untuk melayani masyarakat.
Lebih lanjut, belum lama ini muncul pula pernyataan bahwa sebagian
besar pejabat eselon I aparat birokrasi akan diganti. Penggantian pejabat
eselon I itu sebagian adalah karena alasan pensiun, dan selebihnya karena
sebagian dari aparat eselon I dianggap tidak cakap melaksanakan tugas yang
dibebankan kepadanya. Atau, sebagian lagi tidak tepat pada tempatnya sehingga
tidak mampu mengembangkan kemampuan yang dimilikinya untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat. Atau, karena tuntutan masyarakat yang makin dinamis,
sehingga pejabat yang bersangkutan dianggap tidak lagi cakap di bidang yang
menjadi tanggung jawabnya.
Di daerah, lebih-lebih dalam suasana desentralisasi dan otonomi
daerah, hampir setiap hari ada saja pergantian aparat birokrasi karena alasan
yang sama. Pejabat yang bersangkutan memasuki masa pensiun, atau oleh atasannya
dianggap tidak cakap memberikan bantuan pelayanan untuk rakyat banyak. Agak
menyedihkan karena "anggapan tidak cakap melayani masyarakat" itu biasanya
sangat subyektif, artinya dinilai oleh atasan masing-masing dengan cara
penilaian dengan indikator yang lemah dan tidak jelas.
Sistem penilaian pegawai negeri, aparat birokrasi, yang
dipergunakan selama ini, yaitu dengan sistem isian DP3, biarpun mungkin saja
secara teoritis mempunyai maksud yang baik dan luhur, berisi variabel-variabel
yang kalau dilaksanakan dengan baik akan melahirkan aparat birokrasi yang baik,
dalam praktik penilaiannya tidak dilakukan dengan baik. Sebagian besar petugas
yang menilai dan mengisi formulir DP3 tersebut tanpa tanggung jawab yang
tinggi, sehingga isian yang dicantumkannya kurang akurat, bahkan sering
terkesan bahwa pengisian DP3 itu tidak mendapat perhatian. Isian yang
seharusnya dilakukan dengan sangat cermat dan hati-hati, karena tidak dilakukan
dengan baik, hasilnya kurang mencerminkan kemampuan dan keberhasilan aparat
yang sesungguhnya, dan tidak cocok untuk menilai aparat yang bersangkutan.
Oleh karena itu, perlu disambut dengan sebaik-baiknya maksud
pemerintah untuk mengembangkan aparat birokrasi yang sanggup mengantar dan
mendampingi pemerintah melayani rakyat banyak. Pemerintah harus mendapatkan
pendamping yang tidak saja cakap dalam bidangnya, mempunyai dedikasi yang
tinggi, tetapi juga menguasai visi dan misi yang ditawarkan oleh pemerintah,
mampu menerjemahkan dalam berbagai program dan kegiatan yang sangat dibutuhkan
oleh rakyat banyak. Lebih dari itu, aparat pemerintah itu juga harus sanggup
mendampingi pemerintah melaksanakan berbagai komitmen jangka panjang yang siapa
pun pemerintahnya harus dilaksanakan dengan baik. Di samping itu aparat
birokrasi harus pula mampu mendampingi pemerintah melaksanakan komitmen
internasional yang telah menjadi komitmen dunia, lebih-lebih komitmen yang
dilakukan bersama-sama banyak negara dalam forum dunia seperti Perserikatan
Bangsa-bangsa.
Kita mencatat dengan penuh kegembiraan langkah tegas yang diambil
oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang secara tegas mengirim aparatnya yang
terbaik untuk membali ke bangku kuliah pada Pascasarjana Unair dan secara
khusus mempelajari masalah-masalah pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam
lingkup pemerintahan. Langkah ini merupakan langkah strategis karena dengan
demikian pemerintah daerah menempatkan manusia, yaitu aparat birokrasi, sebagai
titik sentral pembangunan. Dengan manusia yang tidak saja profesional,
terampil, dinamik, berdedikasi, tetapi juga mendapat perhatian yang tinggi
dalam pembangunan, diharapkan setiap aparat akan makin siap mengembangkan diri
untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat banyak.
Lebih membesarkan hati lagi karena pada kuliah perdana yang
mengantar para staf muda tersebut, Gubernur Jawa Timur Imam Utomo, dan Rektor
Universitas Airlangga, Prof Dr Puruhito, secara pribadi meluangkan waktu untuk
memberikan petunjuk tentang apa saja yang harus menjadi perhatian para pegawai
senior yang di masa depan diharapkan mampu mendampingi Gubernur dan aparatnya
melayani masyarakat di seluruh provinsi yang potensial tersebut.
Pengiriman tenaga senior untuk studi jangka panjang sampai mereka
mencapai jenjang S2 tersebut sangat penting. Tetapi lebih dari itu, perlu pula
segera diisi suatu critical mass aparat birokrasi di segala tingkatan dengan
pembelajaran jangka pendek secara komprensif, bervariasi, yang secara terpadu
mengembangkan pendekatan dengan menempatkan rakyat banyak, penduduk, sebagai
titik sentral pembangunan.
Dalam hal ini kita mencatat dengan gembira langkah strategis yang
telah mulai diambil oleh Departemen Dalam Negeri dengan pelatihan pegawai dan
pejabat senior berbagai kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, beberapa waktu
lalu. Pembelajaran tersebut, yang untuk pertama kalinya diikuti oleh tidak
kurang dari 95 peserta dari seluruh Indonesia, dan terdiri dari pejabat senior
sekretaris daerah, para deputi, kepala biro dan kepala badan, serta ketua,
wakil ketua dan anggota DPRD perlu mendapat dukungan dan diteruskan secara
berkala dengan kecepatan yang lebih tinggi. Aparat di daerah, baik aparat Pemda
maupun anggota legislatif, lebih-lebih dalam suasana otonomi daerah, perlu
memahami latar belakang berbagai persoalan nasional maupun komitmen
internasional sebelum mengambil langkah-langkah pembangunan untuk kepentingan
rakyat banyak di daerahnya.
Komitmen nasional dan internasional tersebut, dengan cara yang
elegan dapat dimasukkan dalam langkah-langkah pelaksanaan program pembangunan
di daerah sehingga kesatuan dan persatuan nasional, maupun komitmen
internasional sebagai bangsa yang beradab, tetap terpelihara dengan baik.
Pelaksanaan berbagai komitmen tersebut sekaligus akan mengangkat martabat
bangsa lebih terhormat, dan hasilnya pasti akan kembali lagi kepada rakyat
banyak di daerah.
Oleh karena itu, pelatihan para pejabat daerah yang dilakukan oleh
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri, minggu lalu, perlu
mendapat dukungan dari pemerintah kabupaten dan kota dengan lebih besar lagi
sehingga apabila perlu dapat segera dilakukan di daerah dengan frekuensi lebih
besar lagi. Aparat daerah perlu berkejaran dengan waktu untuk memberikan
pelayanan dengan pendekatan yang lebih segar, yaitu dengan menempatkan manusia,
rakyat banyak, sebagai titik sentral pembangunan. Manusia, rakyat banyak, yang
dewasa ini mulai mendapat tempat sebagai sasaran dan sekaligus pelaku
pembangunan, perlu mendapat pembelajaran dengan pelayanan yang sebaik-baiknya
dari berbagai jajaran birokrasi dan aparatur pemerintah yang mendampinginya.
Pendekatan pelayanan di masa lalu, yang bertumpu pada pelayanan oleh aparatur
sesuai dengan kemampuan pemerintah tidak lagi tepat.
Rakyat yang ingin dan mampu berperan serta dalam pembangunan harus
mendapatkan kesempatan memainkan perannya dengan baik, yaitu apabila aparatur
birokrasi dapat mengembangkan dirinya menjadi fasilitator yang baik dari
berbagai program dan kegiatan yang diperuntukan rakyat banyak di daerahnya.
Dalam era pembangunan yang transparan dan partisipatif sekarang ini tidak ada
lagi monopoli pembangunan oleh pemerintah atau segelintir oknum dekat dengan
pemerintah. Seluruh rakyat yang mempunyai kemampuan berhak ikut serta dalam
pembangunan. Justru keberhasilan pembangunan harus diukur dari kepadatan
partisipasi yang dilakukan oleh rakyat banyak, bukan dari besarnya proyek yang
dirancang oleh pemerintah. Rakyat banyak, apabila perlu dan menganggap suatu
kegiatan perlu segera dilaksanakan, harus mendapat kesempatan untuk ikut serta
membiayai ongkos pembangunan yang dibutuhkan oleh rakyat banyak.
Pendekatan pembangunan dengan partisipatif seperti ini memerlukan
aparat birokrasi yang mampu mengembalikan kesempatan membangun kepada rakyat.
Diperlukan aparat birokrasi yang mengerti, dan apabila tidak mengerti aspirasi
masyarakat mau mempelajari dan mendalami aspirasi tersebut. Aparat birokrasi,
yang mungkin saja di masa lalu agak "manja" karena mampu menelorkan berbagai
proyek pembangunan yang besar, dan mengalirkan pembiayaan yang juga besar,
sekarang harus sanggup mendengar rakyat banyak menelorkan proyek besar, dan
membuka peluang serta suasana yang kondusif agar proyek besar yang dicetuskan
rakyat itu dapat dilaksanakan dengan aman dan berhasil. Pemerintah, lebih-lebih
pemerintah daerah, harus sanggup menjadi fasilitator untuk pembangunan untuk
rakyat, oleh rakyat dan menguntungkan rakyat banyak.
Langkah-langkah yang telah diambil oleh Departemen Dalam Negeri
dengan pendidikan dan pelatihan aparat daerah, lengkap dengan pimpinan dan
anggota DPRD tersebut, perlu segera ditindaklanjuti dengan pelatihan yang
diadakan di daerah-daerah dan dikelola bersama dengan perguruan tinggi yang ada
di sekitar daerahnya. Pengelolaan bersama perguruan tinggi tersebut bisa
merupakan sarana untuk saling memahami dan menjalin kerjasama jangka panjang
yang makin harmonis. Tenaga-tenaga akademis perguruan tinggi bisa makin belajar
kebutuhan rakyat banyak yang mendesak sehingga pengajaran yang diberikannya di
ruang kuliah makin mempunyai hubungan yang relevan dengan kehidupan nyata
rakyat di sekitar kampus, atau di kampung-kampung yang jauh dari kampus.
Teori-teori hebat yang dikembangkan para ahli ilmu pengetahuan, teknologi dan
manajemen sumber daya manusia dan birokrasi, secara sederhana dicarikan
relevansinya dengan kehidupan nyata dalam lingkungan birokrasi provinsi,
kabupaten, kota, kampung dan pedesaan, sehingga setiap mahasiswa makin
mencintai tanah airnya.
Gagasan-gagasan David Osbone dan Ted Gaebler tentang Reinventing
Government, atau David Osborne dan Peter Plastrik tentang Banishing Bureucracy,
dengan mudah dapat dikembangkan bersama antara para ahli dari perguruan tinggi
dan mereka yang sudah lama berkecimpung dalam lingkungan birokrasi
pemerintahan. Gagasan-gagasan itu bisa menjadi awal dari revolusi birokrasi
yang tidak saja meningkatkan kinerja, tetapi sekaligus membahagiakan para
pegawai dan rakyat yang memberikan mandat kepada pegawai negaranya.
Lebih dari itu, hipotesa yang ditarik dari berbagai studi dalam
lingkungan perguruan tinggi bukan lagi hipotesa virtual yang ada di
awang-awang, tetapi merupakan refleksi nyata dari kehidupan yang ada di sekitar
kita, dalam lingkungan birokrasi di kantor gubernur, bupati, kecamatan, dinas
dan biro-biro yang biasanya angker, juga di kampung atau di kota-kota dan RT
dan RW kumuh. Akibatnya, akan makin positif, rakyat dengan sumber daya manusia
makin profesional, akan makin bangga karena desanya yang gersang, kampungnya
yang kumuh, dan keadaan kesehatannya yang rentan, tingkat pendidikannya yang
rendah dan ketidak-mampuannya mengatasi tekanan kemiskinan mendapat dukungan
dari anak-anak mereka. Khususnya, yang dikirim ke perguruan tinggi dan aparat
birokrasi yang ada di daerahnya yang sangat peduli dan tanggap atas keluhannya.
Dengan hantaran pembelajaran yang tepat, kita akan memperoleh aparat birokrasi
yang sanggup menjadi advokator dan fasilitator pembangunan yang menguntungkan
rakyat banyak. ***
(Prof Dr Haryono Suyono, adalah
pengamat sosial kemasyaratakan, dosen Unair Surabaya).
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
DonorsChoose. A simple way to provide underprivileged children resources
often lacking in public schools. Fund a student project in NYC/NC today!
http://us.click.yahoo.com/5F6XtA/.WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
