MEDIA INDONESIA
Jum'at, 01 April 2005
Jualan Ambalat dan Blok Lain
Ashadi Siregar, Direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerbitan Yogya,
Yogyakarta.
DARI mana datangnya semangat Ganyang Malaysia (GM) yang tiba-tiba meruyak lewat
aksi massa di berbagai daerah belakangan ini? Kondisi sekarang jauh berbeda
dengan tahun 1960-an, saat semangat itu membakar massa di Indonesia. Adapun
seruan GM sebagai agitasi dari Dwikora dicanangkan Bung Karno menentang
pembentukan perserikatan Malaysia yang terdiri atas Semenanjung Malaya, Pulau
Singapura, dan kawasan di Kalimantan Utara.
Semangat GM dibangun melalui media massa, terutama RRI sebagai medium utama
bagi Presiden Soekarno. Saat itu siaran televisi pemerintah terbatas hanya di
Jakarta, sedang surat kabar biasanya memiliki rasionalitas dengan perspektif
yang beragam, sehingga medium radio sangat pas untuk menampung retorika yang
menggugah emosi. Bung Karno selaku Pemimpin Besar Revolusi menjadi sumber dari
seluruh dinamika politik emosional yang diperlukan untuk berperang.
Bung Karno yang tidak pernah menjadi tentara, melihat perang dengan kacamata
romantika politik. Romantika politik ini merupakan pendorong bagi agitasinya
melawan kolonialisme dan imperialisme sebagai suatu entitas ideologis, namun
akan membawa konsekuensi fatal jika digunakan untuk menghadapi realitas empiris.
Perang yang memiliki makna 'sakral' hanyalah perang kemerdekaan, melepaskan
diri dari penjajahan dan melawan jika penjajahan kembali masuk. Perang semacam
ini digerakkan dengan semangat kolektif dari rakyat sendiri. Di luar itu,
setiap perang terbuka harus dinyatakan oleh presiden atas persetujuan DPR
(Pasal 11 UUD 1945).
***
Semangat GM yang menggerakkan massa pada tahun 2005 ini tentunya berbeda. Sebab
tidak ada sumber agitasi semacam Bung Karno. Lalu 'hantu' mana gerangan yang
merasuki para pengunjuk rasa itu? Saat ini pemerintah, dalam hal ini Presiden
SBY, kendati berlatar belakang tentara, bukan tipe agitator haus perang. Tidak
sekali pun pernah ada pernyataan yang mencerminkan agresivitas.
Keberadaan publik dalam konteks ruangnya (public-sphere) pada dasarnya adalah
lewat media massa. Dengan kata lain, keterlibatan publik kepada ruang publiknya
secara psikis maupun fisik bertolak dari informasi yang diperoleh dari media
massa.
Sedangkan faktor yang 'menyulut' massa untuk anti-Malaysia sampai membakar
bendera nasional negara tetangga serumpun itu pada tahun 2005 ini, tentulah
lebih kompleks. Boleh jadi keterlibatan publik tidak semata-mata bermula dari
kasus kapling minyak dasar laut (blok) Ambalat. TKI yang disakiti di Malaysia,
bersama sanak keluarganya tentunya kalau jadi pengunjuk rasa, akan
berkobar-kobar semangat kebenciannya.
Tetapi bagaimana jika berasal dari DPR sendiri? Terbaca sebagai banner headline
yang ditulis dengan huruf kapital koran Yogyakarta begini: SBY DIDESAK
MAKLUMATKAN PERANG: KAPAL MALAYSIA KIAN NEKAT. Koran itu mengutip pernyataan
Wakil Ketua DPR Zainal Ma'arif, antara lain: "Mendesak Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono, agar tak segan-segan segera mengeluarkan maklumat perang dengan
Malaysia. Sebab dinilai Malaysia telah mempersiapkan berbagai skenario matang
untuk merongrong kedaulatan RI''.
Selanjutnya Zainal Ma'arif mengatakan, ''Tidak perlu ada diplomasi lagi dengan
Malaysia yang nyata-nyata telah melecehkan harga diri kita sebagai bangsa yang
berdaulat. Setelah menyakiti para TKI yang telah diperas tenaganya untuk
membangun negerinya, kini Malaysia akan mencaplok wilayah
Indonesia.''(Kedaulatan Rakyat, (14/3).
Apakah fraksi-fraksi di DPR diasumsikan akan mendorong dan menyetujui agar
presiden membuat pernyataan (maklumat) perang? Konsekuensi status belligerent
dalam hukum internasional tentulah sangat dipahami oleh setiap anggota
parlemen. Kalau untuk konflik yang berasal dari kasus bisnis minyak di suatu
blok kawasan negara sampai menjadi perang antarnegara, entah macam apa jadinya
politik luar negeri yang harus dijalankan. Apalagi jika bagi parlemen, urusan
TKI dapat menjadi pemicu dari perang karena dianggap merongrong kedaulatan
negara, sungguh gampang nantinya negara RI terlibat dalam perang.
Media massa menjual kasus Ambalat, dengan fokus ketegangan militer.
Judul-judul yang mengisi halaman depan koran seperti: Menghadapi Permainan
Domino Malaysia: TNI Bertekad Habis-habisan, Empat Kapal Malaysia Tetap
Berpatroli di Ambalat, dan judul senada lainnya. Kalau publik tergugah dengan
judul-judul provokatif, dapat dimaklumi. Sedang anggota parlemen tentunya punya
akses informasi yang lebih luas dan spesifik, bahkan yang tertutup bagi publik,
sehingga keputusan kenegaraan bertolak dari informasi yang dibahas secara
rasional.
***
Urusan kedaulatan negara jelas merupakan masalah prinsipal. Tetapi apakah kasus
Ambalat memang menyangkut kedaulatan negara? Sebelum menjadi isu politik media
sudah memberitakannya dalam konteks bisnis. Urusannya di blok Ambalat adalah
segi tiga: Pertamina - perusahaan operator - Petronas. Blok Ambalat, sama
halnya dengan kaveling-kaveling kekayaan alam seperti hutan (HPH) dan
pertambangan yang dimonopoli negara, umumnya dikontrakkan kepada perusahaan
operator.
Di awal Orde Baru, harian Indonesia Raya yang dipimpin oleh Mochtar Lubis,
sebagai crushader yang ingin membuka borok Pertamina. Tetapi perjuangannya
kandas. Bisnis melalui blok minyak bumi menjadi semacam anugerah 'tanah
perdikan' di kerajaan lama untuk membeli elite yang menjadi pengikut setia
Soeharto, bersamaan dengan blok-blok hutan.
Tuntutan Indonesia Raya di tahun 1970-an agar bisnis minyak bumi negara yang
bersifat monopolistis dijalankan secara transparan dan akuntabel, akan tetap
relevan. Untuk itu diperlukan fungsi media massa sebagai watch dog agar
kontrak-kontrak yang menjuali blok-blok minyak bumi demi kepentingan bangsa,
bukan untuk sejumlah elite.
Karenanya, kasus Blok Ambalat yang mencuat sebagai isu politik menjadi tidak
proporsional. Apakah Malaysia memang nyolong, alias kita kecolongan? Tunggu
dulu. Kalau rajin mengikuti media massa, tentunya ketemu dengan data bahwa
sejak lama Blok Ambalat dan blok lain yang berdekatan, sudah dijual oleh negara
(cq Pertamina). Ada yang dijual kepada Total Indonesia untuk mengelola Blok
Bunyu, BP dilepas pantai North East Kalimantan, Hadson Bunyu untuk Blok Bunyu,
Eni Bukat untuk Blok Bukat, Eni Ambalat untuk Blok Ambalat (lihat Kompas, 7
Oktober 2004).
Kasus Ambalat mencuat karena Petronas ("Pertamina"-nya Malaysia) menawarkan
kawasan yang sama, sebab setelah Sipadan dan Ligitan dinyatakan oleh Mahkamah
Internasional sebagai wilayah Malaysia, jaraknya ke kawasan blok minyak bumi
itu dapat menjadi dasar klaimnya. Karenanya jangan buru-buru menyalahkan pihak
lain. Kalau mau introspeksi adalah pada pemerintahan Megawati, setelah Sipadan
dan Ligitan lepas dari kedaulatan RI di era pemerintahannya, tidak
menindaklanjuti dengan perundingan bilateral batas wilayah lepas pantai
masing-masing. Ini repotnya pemerintahan yang suka 'tidur siang', banyak urusan
yang ditinggalkan, harus diselesaikan pemerintahan berikutnya. ***
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Give the gift of life to a sick child.
Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
