http://www.kompas.com/kompas-cetak/0504/15/opini/1687737.htm

 
Dehumanisasi Pendidikan 

Oleh Anita Lie

DALAM novelnya, Brave New World, yang ditulis pada 1931, Aldous Huxley 
bercerita mengenai rekayasa genetika di masa depan untuk mengelompokkan anak 
manusia berdasarkan tingkat kecerdasan menjadi lima jenis, mulai dari alfa 
plus, beta, sampai dengan epsilon. Dengan kecerdasan dan kemampuan super, 
manusia jenis alfa plus menempati posisi penting dalam masyarakat dan 
mendapatkan berbagai privilese. Sebaliknya, manusia epsilon bertubuh kerdil dan 
bodoh sehingga mereka harus puas bisa bekerja sebagai penjaga lift atau tangga 
berjalan.

Setiap manusia merasa puas dengan kemampuan dan peran masing-masing dalam 
masyarakat karena memang sudah dikondisikan demikian sejak proses penciptaan di 
laboratorium. Proses pembelajaran dan kondisi emosional anak dikontrol melalui 
mesin dan obat-obatan. Alhasil, masyarakat di dunia baru ini memang tampak 
teratur. Tidak ada kekacauan, kejahatan, atau bahkan protes.

Rencana pemerintah untuk membagi anak di sekolah dalam dua jalur pendidikan 
formal (standar dan mandiri) sudah memancing respons dari kalangan pendidik 
(Kompas, 7/4 dan 13/4). Pengelompokan anak berdasarkan kemampuan akademis dan 
finansial ini akan membawa dampak sangat serius bagi proses pendidikan 
anak-anak bangsa dan perubahan dalam masyarakat.

Pemisahan anak berdasarkan kemampuan akademis dan kecerdasan memang tidak bisa 
dihindari sama sekali. Dalam era komersialisasi sekolah saat ini, fenomena 
segregasi yang tampak pada munculnya sekolah-sekolah "unggulan" dan "buangan" 
makin kentara seiring dengan segregasi permukiman berdasarkan kelas 
sosio-ekonomi dan persaingan antarsiswa maupun antarsekolah. Namun, fakta ini 
tidak berarti rencana pemerintah untuk melegalkan pembagian jalur pendidikan 
formal bisa dibenarkan begitu saja. Di balik beberapa keuntungan yang mungkin 
bisa didapatkan dari kebijakan ini, pembagian jalur pendidikan formal akan 
mengarah kepada proses dehumanisasi anak manusia seperti yang terjadi pada 
masyarakat dystopia di Brave New World.

Pengelompokan akademis

Kebijakan dan praktik pengelompokan anak berdasarkan kemampuan akademis 
(ability grouping), baik di dalam kelas, sekolah, maupun antarsekolah, 
merupakan salah satu topik penelitian dan perbincangan yang kontroversial di 
kalangan para pendidik. Pencarian di mesin pencari Google dengan kata kunci 
ability grouping menghasilkan hampir dua juta artikel dan situs. Para pendidik 
yang mendukung praktik ini menyebutkan kemudahan bagi para pengajar untuk 
memfokuskan pengajaran pada satu tingkatan kemampuan siswa dan menyesuaikan 
kecepatan pengajaran dengan kebutuhan kelompok yang homogen. Selain itu, 
anak-anak "pandai" seharusnya diberikan tantangan lebih dan kesempatan untuk 
maju lebih cepat dari rekan-rekannya yang kurang pandai.

Kebanyakan artikel dan penelitian justru mengkritisi praktik pembagian siswa 
berdasarkan kemampuan akademis dengan beberapa alasan. Pertama, kriteria yang 
biasanya digunakan untuk membagi siswa sering kali merupakan persepsi subyektif 
dan pemahaman yang sempit mengenai konsep kecerdasan anak. Kedua, pengelompokan 
akan menimbulkan pelabelan anak (pintar, bodoh, cepat, lamban) dan kerancuan 
antara konsep kecepatan belajar dan kapasitas belajar. Ketiga, penempatan anak 
pada kelompok atau jalur yang berbeda akan mengarah pada harapan, target, dan 
ekspektasi yang berbeda pula terhadap anak, padahal ada penelitian yang 
mendukung bahwa motivasi dan hasil belajar anak terkait secara positif dengan 
ekspektasi guru dan mitra belajarnya.

Sekali anak dimasukkan dalam satu kelompok tertentu kemungkinan sangat besar 
anak tersebut akan tetap tinggal di kelompok itu sampai akhir masa sekolahnya. 
Vonis mengenai kemampuan anak pada masa pendidikan sama dengan ramalan yang 
akan menjadi kenyataan. Bahkan selepas dari masa sekolah, label ini akan terus 
melekat dalam diri anak. Di Harvard Educational Review (1996), Welner dan Oakes 
mendesak agar pengadilan turun tangan dan melarang pengelompokan siswa 
berdasarkan kemampuan akademis.

Mengajar di kelas yang berisi anak- anak dengan tingkat dan jenis kemampuan 
yang berbeda memang tidak mudah bagi guru. Metode pengajaran satu arah 
(ceramah, misalnya) tidak akan efektif. Namun, justru inilah tantangan bagi 
guru dalam proses pengembangan profesionalisme mereka untuk meningkatkan 
pendekatan dan metodologi pengajaran. Juga tantangan bagi birokrasi pendidikan 
untuk memfasilitasi guru dalam pengembangan profesionalisme mereka.

Pada sisi yang lain tantangan lebih yang diberikan kepada anak-anak "pandai" 
seharusnya tidak hanya berupa materi lebih sulit yang akan memacu perkembangan 
kognisi mereka semata. Anak- anak yang dimasukkan dalam kategori "pandai" 
seharusnya juga diberi kesempatan untuk mengembangkan afeksi, kesabaran, dan 
kedewasaan emosional untuk bisa belajar bersama dengan anak- anak dengan 
kapasitas dan kecepatan belajar yang berbeda.

Pengelompokan sosio-ekonomis

Pembagian jalur juga akan dilakukan berdasarkan kemampuan finansial anak. 
Dampak yang akan timbul dari kebijakan ini amat serius dan membawa berbagai 
persoalan dalam kehidupan bermasyarakat. Anak-anak akan tumbuh dalam lingkungan 
yang homogen. Anak-anak dari keluarga mampu akan berinteraksi dengan anak-anak 
lain yang setara secara sosio-ekonomis dan demikian pula dengan anak-anak 
miskin. Padahal, seharusnya anak-anak dari berbagai latar belakang 
sosio-ekonomis bisa berinteraksi dan memperkaya dengan pengalaman hidup mereka 
masing-masing.

Sempitnya lingkungan belajar selama masa sekolah akan membuat anak kehilangan 
kesempatan untuk mengembangkan empati dan solidaritas terhadap orang lain yang 
berbeda. Anak perlu belajar mengembangkan kemauan dan kemampuan untuk mengenal 
dan menghargai manusia lain sebagai seorang individu yang utuh dan bukannya 
sebagai anggota suatu kelompok yang asing dan mengancam.

Realitas di masyarakat saat ini, terutama di kota-kota besar, memang sudah 
menunjukkan pemisahan warga masyarakat berdasarkan kelas seperti yang terlihat 
di lingkungan permukiman, pusat perbelanjaan, sekolah, tempat rekreasi, dan 
bahkan tempat ibadah. Yang seharusnya dilakukan oleh para pembuat kebijakan 
pendidikan adalah mendesain model pendidikan yang bisa menyiapkan anak-anak 
agar nantinya mereka bisa menjadi agen perubahan dan mendobrak berbagai sekat 
dalam masyarakat.

Jika pembagian jalur pendidikan formal standar dan mandiri ditujukan untuk 
memudahkan alokasi beasiswa bagi siswa-siswa miskin, solusi tambal sulam ini 
sangat tidak bertanggung jawab. Berbagai kebocoran dan penyelewengan dana 
subsidi pendidikan di berbagai tempat seharusnya ditindak- lanjuti dengan upaya 
penegakan hukum yang tegas, bukannya dengan kebijakan yang akan menimbulkan 
dampak sangat destruktif dalam proses pendidikan anak. Demikian juga dengan 
ketidakmampuan pemerintah untuk menggratiskan pendidikan dasar sembilan tahun 
bagi semua anak Indonesia seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU 
20/2003.

Di balik segala keteraturan dalam masyarakat Brave New World seperti yang 
dijanjikan dalam jargon mereka, komunitas, identitas, dan stabilitas, ada 
proses dehumanisasi manusia. Pembagian anak ke dalam jalur pendidikan formal 
standar atau mandiri di Indonesia juga akan menghasilkan komunitas anak bangsa 
yang tersekat-sekat, identitas sebagai hasil proses yang diskriminatif, dan 
stabilitas yang hanya menguntungkan penguasa. Di balik segala tatanan yang 
tampaknya teratur itu muncul suatu kegamangan karena segala upaya pengelompokan 
dan pengondisian manusia sesuai label yang diciptakan penguasa telah mencerabut 
kebebasan manusia untuk menjadi dirinya sendiri dan mencapai yang terbaik yang 
dia bisa.

Jangan sampai kecenderungan penguasa untuk melenyapkan segala sesuatu yang 
tidak menyenangkan mengacaukan dunia pendidikan. Setelah rumah-rumah kumuh dan 
para pedagang kaki lima digusur dan dihilangkan dari pandangan, akan dibawa ke 
manakah anak- anak "miskin dan bodoh"? Tidak ada jalan pintas atau solusi 
tambal sulam yang akan membawa dampak efektif dalam proses pendidikan anak.

Untuk mengatasi berbagai kerumitan dalam sistem pendidikan nasional, air mata 
juga dibutuhkan. Seperti kata Shakespeare dalam Othello, "If after every 
tempest came such calms, may the winds blow till they wakened death" (Jika 
setiap badai berakhir dengan kedamaian, semoga angin bertiup sampai 
membangunkan kematian).

Anita Lie Dosen FKIP Unika Widya Mandala dan Sekjen Dewan Pendidikan Jawa Timur


[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for
anyone who cares about public education!
http://us.click.yahoo.com/O.5XsA/8WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 



Kirim email ke