http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=168853 Jumat, 29 Apr 2005,
Problem Reformasi Birokrasi Daerah Perspektif kelembagaan baru (neo-institutionalism) telah menjadi resep untuk mengatasi berbagai persoalan di negara-negara sedang berkembang, seperti masalah demokrasi, stagnasi pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, dan berbagai persoalan lain. Mengikuti alur pemikiran ekonomi neo-liberal, perspektif kelembagaan baru menekankan pentingnya penataan kelembagaan (institutional design) untuk mengurangi peran negara dan memperkuat peran pasar serta masyarakat. Karena itu, tidak mengherankan kalau pendekatan yang banyak dipopulerkan lembaga-lembaga internasional seperti Word Bank dan IMF lalu menyodorkan resep kebijakan seperti privatisasi, debirokratisasi, deregulasi, dan desentralisasi. Inti maksud kebijakan-kebijakan itu adalah terdapatnya alokasi dan distribusi sumber-sumber ekonomi yang berlangsung secara efisien, efektif, dan accountable. Kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah, misalnya, dimaksudkan untuk menciptakan pelayanan serta penyaluran jasa-jasa dan barang-barang publik (public service delivery) secara efisien dan efektif serta sesuai dengan tuntutan masyarakat. Tidak Serta Merta Masalahnya, sejumlah studi di negara-n egara yang melaksanakan kebijakan desentralisasi menemukan fakta bahwa desentralisasi tidak serta merta memperbaiki pelayanan publik dan menggerakkan demokrasi di daerah. Tidak sedikit, efek samping (by product) dari desentralisasi justru bertolak belakang dengan tujuannya, seperti berkurangnya kualitas pelayanan publik dan merebaknya korupsi di daerah. Mendapati realitas demikian, para penganut pendekatan kelembagaan baru berpendapat bahwa kebijakan desentralisasi itu perlu diikuti kebijakan-kebijakan lain berikut penguatan masyarakat (civil society). Untuk memperbaiki pelayanan publik dan korupsi di daerah, misalnya, perlu dilakukan reformasi birokrasi. Seiring dengan kebijakan desentralisasi, poin penting reformasi birokrasi adalah memangkas birokrasi yang sentralistik ke yang terdesentralisasi. Sementara itu, seiring dengan pemikiran neo-liberal, di dalam mengelola birokrasi diberlakukan pentingnya prinsip-prinsip manajemen pasar. Tujuannya, di samping untuk memperoleh tingkat efisiensi dan efektivitas yang lebih tinggi di dalam pelayanan publik, juga untuk membangun birokrasi yang accountable. Sejak diberlakukan kebijakan otonomi daerah pada Januari 2001, upaya mereformasi birokrasi sudah dilakukan. Hierarki perumusan dan pelaksanaan kebijakan, misalnya, sebagian besar sudah terpangkas sampai di tingkat kabupaten/kota saja. Pemerintah daerah juga dituntut untuk melakukan reorganisasi pemerintahan daerah. Dinas-dinas, misalnya, tidak lagi disusun berdasarkan jumlah departemen teknis di pusat, melainkan berdasarkan kebutuhan di daerah. Untuk itu, sejak tahun lalu, daerah-daerah disibukkan oleh usaha merampingkan dinas-dinas. Hanya, upaya melakukan reformasi birokrasi di daerah juga bukan pekerjaan mudah. Perampingan birokrasi, contohnya, seharusnya diiringi rasionalisasi pegawai. Masalahnya, rasionalisasi itu sulit diberlakukan mengingat posisi sebagian besar personel ialah pegawai negeri. Masalah ini ditempuh dengan memperbanyak posisi fungsional dan mengurangi posisi struktural. Tetapi, mekanisme ini juga tidak berjalan baik, toh esensinya, birokrasi di daerah juga tetap gemuk. Selain itu, merujuk pada sistem kepegawaian sekarang, manajemen sektor publik baru yang mengadopsi sistem pasar juga tidak mudah dilaksanakan. Hal ini berkait dengan sistem penggajian, perekrutan, dan karir seseorang. Dalam sistem sekarang, misalnya, sulit menempatkan sumber daya manusia yang andal di dalam posisi kepala dinas, sekiranya orang itu bukan pegawai karir yang memiliki pangkat tertentu. Mau tidak mau, pemerintah daerah harus mendayagunakan pegawai yang tersedia, yang kualitasnya belum tentu sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai pelayanan publik yang efisien dan efektif. Dalam hal berkoordinasi dengan birokrasi di tingkat pusat, birokrasi di daerah saat ini bisa berpotensi tidak nyambung. Hal ini berkait dengan fakta, di daerah dilakukan upaya perampingan dinas-dinas, sementara di pusat justru terjadi pembengkakan departemen-departemen. Masalahnya, selama ini koordinasi kebijakan di antara departemen-departemen di pusat itu kurang bagus. Sehingga, ketika kebijakan-kebijakan departemen di pusat itu dilaksanakan di daerah, tidak sedikit ditemukan tumpang tindih antara satu dan yang lain -kalau tidak dikatakan bertentangan. Kepentingan Masalah lain reformasi birokrasi daerah berkait dengan kepentingan-kepentingan, baik kepentingan ekonomi (material) maupun politik. Sistem penggajian yang belum bagus dan masih lemahnya penegakan hukum di daerah masih cenderung mendorong birokrat di daerah untuk memaksimalkan keuntungan dari posisi yang dimilikinya. Masih rumitnya izin dan prosedur investasi di daerah, misalnya, diindikasikan sebagai ajang untuk pemaksimalan keuntungan itu. Sementara itu, kebijakan desentralisasi telah menjadikan daerah sebagai ajang pengaruh dan perebutan kepentingan-kepentingan politik. Sejak lima tahun terakhir ini, birokrasi memang telah dinetralkan dari politik. Pegawai negeri dilarang terlibat di dalam organisasi-organisasi politik. Kenyataannya, kepentingan-kepentingan politik juga merasuki wilayah birokrasi. Rasukan itu, khususnya, ketika bersentuhan dengan jabatan-jabatan puncak di daerah seperti kepala dinas, badan, asisten, dan sekwilda. Untuk memperoleh posisi-posisi itu, banyak birokrat berusaha mencari dukungan partai-partai yang berpengaruh. Sebaliknya, partai-partai tersebut memiliki kepentingan untuk mendukung hegemoninya di daerah. *. Kacung Marijan, dosen FISIP Unair, alumnus The Australian National University (ANU), Canberra, Australia [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Does he tell you he loves you when he's hitting you? Abuse. Narrated by Halle Berry. http://us.click.yahoo.com/aFQ_rC/isnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
