http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=169918
Jumat, 06 Mei 2005, Penangguhan Penahanan Puteh Ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang gencar menyidik kasus korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat yang mendapatkan dukungan dan antusiasme luas dari publik, tiba-tiba Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terdakwa kasus korupsi Gubernur (nonaktif) Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh. Menurut saya, keputusan itu mengurangi nilai keseriusan pemerintah dalam upaya memberantas korupsi. Mengapa? Sebab, meski secara normatif PT Jakarta berwenang menjatuhkan keputusannya dan terdakwa berhak mendapatkan penangguhan penahanan tersebut, penegakan hukum tidak menyangkut soal aturan normatif semata. Kualitas penegakan hukum, menurut pakar hukum Friedmann, merupakan gabungan antara kualitas substansi aturan hukum (normatif), struktur (kelembagaan) hukum, dan kualitas budaya hukum masyarakat serta aparatnya. Tak Berguna Sebagus apa pun norma-norma aturan hukum dibuat, termasuk UU No 20/2002 tentang Pemberantasan Korupsi yang mengancam hukuman penjara seumur hidup bagi pelaku, serta selengkap apa pun kelembagaan hukumnya dibuat, bila budaya hukum masyarakat dan aparatnya lemah, semua yang bagus dan lengkap itu tidak akan berguna. Demikian pula sebaliknya. Meski norma-norma hukumnya lemah serta kelembagaan hukumnya tidak lengkap, bila budaya hukum aparat serta masyarakatnya kuat, yakni konsisten untuk sama-sama menegakkan hukum, hukum akan kukuh ditegakkan. Budaya hukum yang positif adalah jika nilai-nilai, pandangan-pandangan, dan sikap-sikap kita terhadap penegakan hukum itu positif. Sedangkan budaya hukum negatif adalah sebaliknya, yakni nilai-nilai, pandangan-pandangan, serta sikap-sikap publik adalah negatif atau tidak mendukung tegaknya hukum. Bahkan marak oleh penyalahgunaan hukum. Repotnya, sejarah kegagalan penegakan hukum untuk memberantas korupsi di Indonesia adalah kuatnya budaya hukum yang negatif tersebut. Baik yang terjadi di tengah masyarakat maupun yang lebih-lebih dilakukan aparatnya (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Sejak Orde Lama, gairah negeri ini untuk memberantas korupsi sebenarnya sangat kuat. Pemerintahan Soekarno membentuk Komisi Empat yang diketuai Mohammad Hatta guna memberantas praktik korupsi yang saat itu sudah marak. Sayangnya, komisi tersebut gagal menggulung korupsi. Dalam kaitan itu, entah karena frustrasi atas kegagalannya tersebut atau memang karena realitas korupsi yang sudah menggurita, sampai-sampai Mohammad Hatta menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah membudaya. Bagaimanapun, penilaian Mohammad Hatta tersebut memperoleh kebenarannya bersamaan dengan berjalannya waktu. Korupsi sudah menjadi bagian dari kebudayaan bangsa ini, sehingga sampai detik ini tak bisa diberantas secara berarti. Meski, banyak lembaga pemberantasan korupsi didirikan dan aturan hukumnya terus dibongkar pasang untuk disempurnakan. Dari rezim ke rezim pemerintahan yang silih berganti, konstelasi korupsi tak terkikis secara berarti. Sebuah jurnal asing secara sinis pernah menulis bahwa korupsi di Indonesia sudah menjadi pandangan hidup. Tulisan dalam jurnal tersebut memperkuat temuan lembaga Transparency International (TI) yang dari tahun ke tahun laporannya selalu menempatkan korupsi di Indonesia di urutan atas. Pada 1998, skor Indonesia adalah 2,0. Kondisi itu jauh lebih buruk daripada skor pada tahun sebelumnya, yaitu 2,65 pada 1996 serta 2,72 pada 1997. Dalam skor tersebut, nilai 10 berarti sangat bersih dari praktik korupsi dan nilai 0 berarti sangat korup. Pada 2004, lembaga tersebut mengabarkan urutan kita yang masih bertahan di sepuluh besar. Dan, tragisnya, lembaga pengadilan ditempatkan sebagai lembaga terkorup setelah Bea Cukai. Hasil survei itu memang bisa diperdebatkan. Namun, realitas yang tak bisa dipungkiri adalah korupsi malah kian marak pada zaman reformasi ini. Tiap hari berita koran mengabarkan para oknum, mantan, atau anggota dewan yang sedang disidik atau disidang karena kasus korupsi. Juga, bupati atau mantan bupati serta wali kota atau mantan wali kota. Budaya Hukum Pemberantasan gurita korupsi tersebut tak hanya bisa mengandalkan aturan normatif yang keras semata. Bahkan, yang lebih signifikan adalah membangun budaya hukum positif untuk itu. Salah satu caranya adalah menghindari adanya penangguhan penahanan terdakwa serta mengadili perkara korupsi secepat mungkin. Bukankah dalam undang-undang persidangan penanganan perkara korupsi diprioritaskan dibandingkan perkara-perkara lain? Gebrakan-gebrakan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan membongkar kasus-kasus korupsi besar serta menahan para tersangkanya sesungguhnya memberikan kontribusi signifikan untuk pembangunan budaya hukum yang antikorupsi. Namun, gebrakan tersebut menjadi macan ompong bila lembaga pengadilan kemudian menangguhkan penahanan terdakwanya atau proses persidangannya lambat, sehingga terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Semoga, untuk penanganan kasus korupsi yang kini sedang diarahkan ke tubuh KPU, tak ada penangguhan penahanan untuk tersangka/terdakwanya. Amin. * Ernanto Soedarno, advokat senior di Surabaya [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for anyone who cares about public education! http://us.click.yahoo.com/O.5XsA/8WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
