http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=172021
Jumat, 20 Mei 2005, Reformasi tanpa De-Orba-isasi Oleh Darul Qutni * Akhir 1997, krisis moneter mengguncang perekonomian berbagai negara di kawasan Asia. Sebut saja Thailand, Malaysia, Cina, dan tak terkecuali Indonesia. Di Indonesia, krisis ini disikapi pemerintah Orde Baru (Orba) di bawah kepemimpinan Soeharto yang terpilih kembali pada Sidang Umum MPR Maret 1998 dengan mengeluarkan kebijakan kontraproduktif, yakni menaikkan harga BBM sebesar 75 persen. Tak pelak, kebijakan ini mengundang reaksi keras dari sebagian besar rakyat Indonesia, terutama gerakan mahasiswa. Dengan kepeloporan mahasiswa, rakyat turun ke jalan menolak kenaikan harga dengan membawa isu "Turunkan Harga". Karena pemerintah keras kepala, akhirnya tuntutan rakyat berubah menjadi tuntutan reformasi dengan isu utama "Turunkan (Soe)Harto". Mahasiswa dan rakyat berhasil menduduki gedung MPR, 19 Mei. Dua hari kemudian, akhirnya Soeharto lengser dari jabatannya sebagai presiden. Bola reformasi pun bergulir. Kini, tujuh tahun reformasi sudah bergulir. Namun, pascakrisismoneter, kondisi Indonesia sangat paradoks dengan kondisi negara-negara lain di kawasan Asia. Bila negara-negara tetangga kita mampu bangkit dengan segera mengatasi perekonomiannya, Indonesia masih saja terpuruk. Ada apa dengan reformasi? Apakah ia telah mati muda? Mengapa lengsernya Soeharto tidak membawa perubahan yang lebih baik dalam kehidupan rakyat? Lengsernya Soeharto bukan hanya faktor adanya gerakan mahasiswa dan rakyat yang mendesaknya mundur. Tapi memang menjadi akumulasi dari kebobrokan sistem rezim Orde Baru yang korup dan otoriter. Pembangunan yang dilahirkan Orde Baru ternyata dibangun di atas sistem pemerintahan yang penuh korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta otoriter dan refresif. Herbert Feith menyebutnya sebagai repressive developmentalist regime. Kebobrokan sistem ini makin sempurna karena ditunjang oleh mesin politik bernama "ABG" (ABRI -sekarang TNI-, birokrasi, dan Golkar). Dengan demikian, menurut saya, gerakan reformasi setelah lengsernya Soeharto sulit -kalau bukan mustahil- melakukan pembaruan sistem jika tidak disertai langkah-langkah deorbaisasi. Inilah yang kita rasakan benar selama tujuh tahun, yaitu reformasi tanpa deorbaisasi. Makin merajalelanya KKN di setiap lini birokrasi reformasi, tidak tuntasnya pelanggaran HAM masa lalu, tidak tegaknya supremasi hukum, kembalinya militer ke panggung politik, melemahnya kontrol rakyat, dan gagalnya konsolidasi sipil merupakan konsekuensi dari proses reformasi tanpa deorbaisasi. Deorbaisasi mengandaikan pembongkaran terhadap nilai-nilai, watak, praktik-praktik, dan lembaga-lembaga pada masa Orba yang secara dominan melanggengkan kekuasaan Orba yang otoriter dan antidemokrasi. Dengan asumsi bahwa kekuasaan Orba yang korup dan otoriter ditunjang secara sistematis kekuatan ABG, deorbaisasi berarti mengembalikan secara sungguh-sungguh institusi militer (TNI) kepada fungsi pertahanannya, melakukan restrukturisasi birokrasi hingga akar-akarnya, dan membubarkan Partai Golongan Karya (Golkar) sebagai bentuk pertanggungjawaban politik. Tanpa deorbaisasi, transisi demokrasi di Indonesia akan berbalik mundur kepada status quo. Hingga saat ini, kita belum melihat langkah substansial deorbaisasi dari tatanan politik yang baru. Misalnya saja, meski secara prosedural sudah keluar dari panggung politik, namun secara substansial, ternyata TNI masih bermain dalam domain politik. Hal ini tampak jelas dalam UU TNI yang membuka ruang bagi prajurit TNI untuk berpolitik. Dalam UU TNI, prajurit diperbolehkan mencalonkan diri dalam pemilui dengan syarat nonaktif. Tak heran, dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), banyak prajurit TNI yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah karena legitimasi UU tadi. Padahal, profesionalisme TNI mengandaikannya sebagai penjaga pertahanan negara dan kekuatan angkatan perang. Bila TNI kembali berpolitik, bukan mustahil musuh politiknya akan dianggap sebagai musuh yang wajib diperangi secara represif. Bukan mustahil tragedi Tanjung Priok, Waduk Nipah, Talang Sari, Bulukumba, Tri Sakti, Semanggi I dan II, dll akan terulang. Masih merajalelanya KKN hampir di setiap lini birokrasi kita, baik di tingkat lokal maupun nasional, juga menjadi penghambat reformasi pascalengsernya Soeharto. Saat ini, negara kita masih menempati urutan ketiga sebagai negara terkorup di dunia. Berdasar data Indonesian Corruption Watch (ICW), birokrasi pemerintahan merupakan sarang utama KKN di era reformasi. Dengan demikian, debirokratisasi korup masih menjadi keharusan politik menuju clean and good government. Restrukturisasi birokrasi yang dilakukan pada era reformasi tidak pernah menyentuh pejabat eselon hingga tingkat bawah. Meski ciri khas birokrasi memiliki otoritas hierarkis, sebagaimana teori Max Weber, namun masalahnya birokrasi korup melembaga selama tiga dasawarsa. Karena itu, pembongkaran struktur birokrasi hingga akar-akarnya merupakan langkah mutlak deorbaisasi sebagai prasyarat terwujudnya reformasi total. * Darul Qutni, mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> What would our lives be like without music, dance, and theater? Donate or volunteer in the arts today at Network for Good! http://us.click.yahoo.com/MCfFmA/SOnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
