Republika
Sabtu, 21 Mei 2005
Pendidikan dan Pemberantasan Korupsi
Abdullah Hehamahua
Mantan Wakil Ketua KPKPN
Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2005, disambut dengan unjuk rasa oleh
pelbagai kalangan. Pada umumnya, tuntutan para pendemo adalah biaya pendidikan
yang murah, tingkat kesejateraan guru dan dosen yang tidak memadai, serta
keadilan dalam pelaksanaan pendidikan. Jarang yang mendemo soal sistem, jenis,
dan kurikulum pendidikan. Padahal apa yang terjadi ke atas bangsa ini akibat
dari sistem pembangunan yang keliru.
Ketika Bung Hatta tidak berhasil meyakinkan Bung Karno bahwa pembangunan
harus memprioritaskan bidang pendidikan, sudah bisa dipridiksi, Indonesia
menuju alam kegelapan. Ternyata, dengan doktrin-doktrin Nasakom, Manipol,
Usdek, dan tema-tema lain yang menjadikan politik sebagai panglima, Bung Karno
menyeret Indonesia ke Lubang Buaya dalam peristiwa mengerikan, Gerakan 30
September 1965 Soeharto yang mengambil alih kekuasaan menganggap politik adalah
suatu kejahatan, sehingga memprioritaskan ekonomi melalui pola Pelita
(Pembangunan Lima Tahun). Soeharto lupa bahwa sebagai negara yang baru
berkembang, Indonesia tidak memiliki SDM, modal, teknologi, dan manajemen yang
memadai untuk melaksanakan konsep pembangunannya. Untuk memenuhi ambisinya,
digunakanlah para teknokrat dari Berkley, modal dari IGGI, teknologi dan
manajemen dari Barat. Strategi pembangunannya, memperbesar kue nasional yang
jika kue tersebut sudah besar dapat dibagikan kepada seluruh rakyat.
Soeharto lupa, dengan sektor pendidikan yang terlantar (hanya sekitar 6
persen dari APBN) pembangunan ekonomi model itu menjadi bumerang, tidak hanya
kepada bangsa dan negara, tetapi justru kepada diri pribadinya sendiri (Harus
diingat, secara politis, Soeharto sangat kuat karena pada Pemilu 1997, Golkar
memperoleh lebih dari 90 persen kursi DPR-RI. Ia lengser dari kekuasaannya
justru karena resesi ekonomi, sektor pembangunan yang diagung-agungkan selama
32 tahun). Hal ini disebabkan pembangunan tidak diprioritaskan di sektor
pendidikan sehingga mendatangkan dampak negatif, antara lain: masyarakat
cenderung menganut pola hidup konsumerisme; masyarakat sudah berorientasi
konsumtif maka terjadilah KKN ria di seluruh lini kehidupan; pendidikan yang
terabaikan (terbatas sarana, prasarana dan teknologi pendidikan) dan
menghasilkan lulusan sekolah yang berorientasi ijazah; dan guru sebagai
pendidik dan pengajar yang bertugas mengawal nilai-nilai luhur dengan cara
melahirkan manusia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan dan berakhlak
mulia, karena kesalahan sistem terseret dalam dunia KKN.
Manusia sebagai subyek pembangunan
Malaysia mengimpor guru dan dosen dari Indonesia pada awal 1970-an. Hanya
kurang lebih satu generasi, yaitu pada awal 1980-an, rakyat Indonesia datang
menimba ilmu pengetahuan di negara ini. Mengapa? Malaysia menjadikan manusia
sebagai subyek pembangunan yang dengan demikian manusialah yang mengendalikan
proses pembangunan, bukan korban dari pembangunan itu sendiri. Sebagai subjek
pembangunan, setiap individu harus memiliki rasa tanggung jawab dalam
pelaksanaan tugas sehari-hari.
Tanggung jawab adalah sikap jiwa yang lahir dari proses pendidikan yang
komprehensif. Dengan demikian, program utama dalam pembangunan haruslah
pembangunan manusia. Pembangunan manusia, berarti pembangunan akal, ketrampilan
dan akhlak. Ketiga hal tersebut bisa dicapai hanya dengan melalui pendidikan.
Otomatis, anggaran pendidikan harus menduduki prioritas utama dalam setiap APBN
dan APBD.
Malaysia, puluhan tahun silam telah menetapkan 20 persen anggaran
pendidikan dalam setiap APBN-nya. Boleh dibilang, seluruh sarana, prasarana dan
teknologi pendidikan disediakan. SD dan SMA misalnya, bangunan dan sarananya
seragam, yaitu bangunan tiga tingkat. Untuk SMA, harus ada ruangan praktikum.
Uang sekolah untuk SD sebesar 65 ringgit setahun (Rp 156 ribu), meliputi
bayaran uang ulangan umum dalam setahun, buku raport, hadiah olah raga dua
semester, dan hadiah murid terpandai pada akhir tahun. Buku teks dari SD sampai
SMU gratis bagi murid yang orang tuanya mempunyai gaji di bawah 1.000 ringgit
(Rp 2,4 juta). Namun, bagi orang tua murid yang gajinya di atas 1.000 ringgit
dengan jumlah anak yang banyak, anak yang berada di kelas terendah tidak
mendapat buku teks gratis, tetapi abang atau kakaknya tetap mendapat buku teks
gratis.
Selain itu, untuk murid yang penghasilan orang tuanya di bawah 1.000
ringgit mendapat makanan tambahan di sekolah berupa susu kotak dan roti, dua
kali seminggu. Gaji pokok guru yang baru lulus universitas (S1) dengan nol
tahun pengalaman sebesar 1.200 ringgit (Rp 2,8 juta). Guru tidak dibenarkan
mengajar di dua sekolah.
Jenis dan kurikulum pendidikan
Setiap negara yang baru merdeka atau sedang berkembang, prioritas
pembangunan fisik adalah di bidang pembangunan sarana, prasarana, dan industri
dasar. Dengan demikian, tenaga pekerja yang diperlukan adalah tenaga terampil
menengah. Oleh karena itu, semua universitas negeri di Malaysia menerapkan
program D3 untuk semua fakultas, kecuali Fakultas Kedokteran. Targetnya,
lulusan D3 inilah yang mengendalikan pembangunan.
Selain itu, sebagai negara yang baru merdeka tentu sebagian besar rakyat
masih miskin sehingga tidak mampu membiayai anak-anak mereka sampai tingkat S1.
Oleh karena itu, setelah D3 mereka bisa langsung bekerja dengan strategi bisa
membantu orang tua untuk menyekolahkan adik-adik mereka sampai ke jenjang S1.
Tetapi bagi mahasiswa yang orang tuanya berkecukupan, bisa meneruskan kuliahnya
selama 2 atau 2,5 tahun untuk memperoleh ijazah S1.
Bagaimana dengan Indonesia? Hemat saya, daripada tidak sampai ke tempat
tujuan lebih baik sedikit terlambat, yaitu meniru pola Malaysia dengan
modifikasi strategi. Maksud penulis, pembangunan pendidikan dan pembangunan
ekonomi disinergikan dalam konteks otonomi daerah. Jenis dan jenjang sekolah
disesuaikan dengan sumber daya alam suatu daerah. Di daerah yang potensi
kelautannya tinggi, dibuka sekolah menengah kelautan di tingkat kecamatan,
program diploma kelautan di tingkat kabupaten dan fakultas kelautan sebagai
fakultas unggulan di ibu kota provinsi.
Di Papua umpamanya, fakultas yang perlu dibuka adalah Fakultas Kelautan,
Fakultas Pertanian, Fakultas Kehutanan, dan Faultas Pertambangan. Bagaimana
kalau ada siswa yang mau kuliah di Fakultas Hukum? Dia boleh kuliah di Unhas,
Makassar. Dalam strategi ini, pemerintah bisa menetapkan hanya beberapa
universitas yang punya seluruh fakultas.
Kriteria yang digunakan untuk menetapkan universitas mana saja, bisa
dengan pendekatan geografis, historis, maupun kapabilitas. Umpamanya, Unpati
untuk Maluku, Maluku Utara, Papua dan Irian Jaya Barat; Unhas untuk Sulawesi;
UI dan Unpad untuk Jakarta, Jabar dan Banten; UGM dan Unair untuk Jateng,
Yogya, Jatim, Bali, NTB dan NTT; Univ. Lambung Mangkurat untuk Kalimantan; USU
untuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatra Barat, Riau dan Riau Kepulauan; Universitas
Andalas untuk Sumatra Selatan, Babel, Lampung dan Bengkulu. Dengan demikian,
hanya ada 9 universitas yang memiliki seluruh fakultas sesuai dengan disiplin
ilmu yang ada. Sementara universitas yang lain hanya membuka fakultas unggulan
sesuai dengan potensi daerahnya.
Melalui pola ini, dua manfaat bisa diperoleh. Pertama, anggaran rutin
untuk perguruan tinggi berkurang. Kedua, lulusan diploma dan fakultas unggulan
akan berdaya guna dan berhasil guna karena begitu lulus bisa langsung terjun ke
lapangan sesuai dengan disiplin ilmu yang dipunyai Jika jenis pendidikan dan
kurikulum yang diterapkan seperti disebutkan di atas, maka program pembangunan
ekonomi juga harus sinergis.
Stabilitas nasional dan pemberantasan korupsi
Jika jenis dan kurikulum pendidikan dilakukan secara sinergis dengan
pembangunan ekonomi seperti disinggung di atas, maka beberapa dampak positif
agar segera wujud. Pertama, akan lahir tenaga-tenaga terampil sesuai dengan
jurusannya dalam jumlah yang banyak dengan biaya pendidikan relatif lebih
rendah di banding dengan pola yang sekarang. Kedua, biaya pengembangan industri
dasar relatif kecil karena bahan baku tersedia dalam jumlah yang besar (tidak
perlu didatangkan dari daerah lain) dan masyarakat setempat biasanya telah
menguasai bidang industri tersebut.
Ketiga, tidak akan terjadi urbanisasi.Ini karena pekerja pemula bisa
bekerja di daerah masing-masing sesuai dengan tingkat ketrampilannya. Keempat,
tidak perlu pengiriman TKI khususnya TKW ke luar negeri yang tidak saja
mendatangkan dampak negatif kepada pekerja terkait dan keluarganya, tetapi juga
menjatuhkan harga diri bangsa dan negara. Kelima, dengan pengembangan industri
dasar seperti ini, sirkulasi uang akan lebih berpusat di masing-masing daerah
yang pada gilirannya akan menaikan PAD dan tingkat kesejahteraan rakyat. Inilah
hakikat sebenar dari program otonomisasi daerah. Keenam, dengan tidak adanya
urbanisasi ke kota-kota besar, maka tidak akan terjadi kasus-kasus
kriminalitas. Dengan demikian, stabilitas keamanan tercipta yang pada
gilirannya pemerintah lebih berkonsentrasi dalam mensejahterakan rakyat Target
suatu pendidikan adalah lahirnya anak didik yang berpengetahuan,
berketerampilan, dan berakhlak mulia. Dengan pengetahuan yang dimiliki,
seseorang mempunyai wawasan, visi, dan misi dalam bertindak. Dengan akhlak yang
mulia, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang akan diabdikan
kepada masyarakat dan negara dengan penuh amanah dan tanggung jawab. Jika
akhlak rusak, seorang profesor, teknokrat, dan sebagainya akan menyalahgunakan
jabatannya dan itu merupakan langkah awal dari korupsi. Dengan demikian,
sekolah adalah institusi yang strategis untuk menanamkan sikap benci kepada
korupsi, sekecil apa pun bentuknya, seperti nyontek, nyuri buku teman atau
bolos sekolah.
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Does he tell you he loves you when he's hitting you?
Abuse. Narrated by Halle Berry.
http://us.click.yahoo.com/aFQ_rC/isnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
