http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=109943
Pseudo Democracy dalam Kongres Partai
Oleh Umar Sholahudin
Kamis, 26 Mei 2005
Kekuatan sipil dalam partai politik yang diharapkan dapat membawa
rakyat Indonesia keluar dari krisis multidimensional, justru mengalami krisis,
ditandai dengan adanya konflik internal partai yang terus bermunculan.
Bagaimana mau membawa dan memperjuangkan aspirasi politik rakyat, jika kondisi
internalnya saja sudah dipenuhi konflik dan perpecahan? Kalau ngurus partainya
saja tidak becus, apalagi ngurusi rakyat! Begitulah kira-kira kecaman yang
muncul terhadap sejumlah partai yang mengalami konflik internal. Dan, yang
lebih ironis lagi, konflik dan perpecahan itu tak terkait langsung dengan
aspirasi dan kepentingan rakyat, tapi kepentingan elite kekuasaan parpol karena
perebutan kursi.
Seperti diketahui, beberapa parpol seperti PKB, PAN, PDIP, PBR dan
PD telah melakukan kongres, muktamar atau munas. Namun yang patut disayangkan
dan bahkan ironis adalah kongres, muktamar atau munas tersebut ternyata hanya
dijadikan sebagai ajang perebutan kekuasaan saja. Orientasi kekuasaan lebih
mengedepan daripada orientasi untuk menyelesaikan persoalan rakyat melalui
program-program yang kontributif untuk rakyat. Ini yang kemudian menjadikan
kongres, muktamar atau munas partai-partai tidak menghasilkan produk apa-apa
untuk konstituennya dan masyarakat, kecuali masalah dan konflik internal.
Di PKB misalnya, saat ini sedang dirundung masalah konflik internal
yang cukup serius, yakni soal pemecatan Alwi Shihab sebagai Ketua Umum dan
Saefullah Yusuf sebagai Sekretaris Jendaral oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB
atas restu politik Gus Dur. Pemecatan tersebut sampai saat ini masih
menimbulkan masalah yang berlarut-larut. Karena merasa tidak puas, Alwi Shihab
dan Saefullah Yusuf dengan "restu politik" dari para kyai khos Langitan
berencana akan menggugat secara hukum keputusan DPP PKB soal pemecatan secara
sepihak tersebut. Menurut keduanya, pemecatan tersebut di nilai cacat hukum,
karena tidak melalui prosedur organisasi partai yang semestinya.
Konflik di tubuh PKB semakin keras pasca Muktamar II di Semarang.
Muncul dualisme kepemimpinan, yakni kepemimpinan pro Muktamar yang diwakili
Muhaimin Iskandar dan Gur Dur serta kepemimpinan kontra Muktamar yang diwakili
Alwi Shihab dan Saefullah Yusuf. Keduanya saling mengklaim bahwa dirinyalah
yang paling sah. Bahkan kedua kubu tersebut sudah saling "mengancam" akan
melakukan pemecatan dan pembekuan kepengurusan PKB di daerah. Kedua kubu pun
dilaporkan akan sama-sama menggelar Muktamar Alim Ulama versi masing-masing.
Selanjutnya di PDIP, juga tak sepi dari konflik elit di internal
partainya. Partai "Moncong Putih" yang baru melaksanakan Kongres II di Bali
terbelah menjadi dua kubu, yakni kubu "status quo" yang diwakili oleh Megawati
Soekarnoputri, Pramono Anung, dan Sutjipto serta kubu pembaruan yang diwakili
oleh Kwik Kian Gie, Shophan Shophian, dan Arifin Panigoro. Bahkan pembelahan
politik tidak saja terjadi di tingkat elite-elite PDIP, tetapi sudah mengarah
pada pembelahan di tingkat grass root.
Konflik elite juga menimpa PPP. Kelompok elite PPP yang "anti
status quo" yang diwakili oleh Andi Ghalib, Suryadarma Ali dan kawan-kawan
lainnya akhirnya menggugat Hamzah Haz selaku Ketua Umum DPP PPP karena dengan
sewenang-wenang melakukan pemecatan secara sepihak. Bahkan berkas gugatan
Suryadarma Ali dan kawan-kawan tersebut sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri
di Jakarta. Konflik di tubuh PPP semakin keras, ketika beberapa hari yang lalu
kelompok "anti status quo" dan Pemuda Ka'bah melakukan aksi unjuk rasa di
Kantor Pusat PPP di Jakarta dan bahkan sempat merusak dan menyegel kantor
tersebut. Mereka sangat kecewa dengan kepemimpinan Hamzah Haz yang dinilainya
otoriter.
Parpol lain yang muktamarnya melahirkan konflik adalah Partai
Bintang Reformasi (PBR) pimpinan KH Zaenudin MZ. Muktamar I PBR yang
berlangsung di Jakarta, beberapa waktu lalu telah melahirkan kepengurusan
kembar PBR, yakni PBR versi KH Zainudin dan Bursah Zanubi serta PBR versi
Zaenal Ma'arif dan Djafar Badjeber. Kedua kubu saling mengklaim bahwa dirinya
didukung oleh konstituennya di struktural daerah.
Situasi ketidakpuasan di lingkaran internal partai juga terjadi
dalam muktamar, kongres atau munas untuk memilih Ketua Umum PAN, PBB dan
terakhir PD. Permasalahannya terkait dengan aksi pemberian "restu" ketua umum
lama kepada calon tertentu, atau gugurnya sejumlah calon karena terganjal
persyaratan, dan lain-lain, yang dinilai tidak demokratis.
Orientasi Kekuasaan
Fenomena konflik parpol tersebut semakin menambah deretan panjang
konflik yang terjadi di tubuh parpol. Jika kita cermati dan kita kritisi, dari
berbagai konflik dan perpecahan di tubuh sejumlah parpol tersebut semuanya
berkaitan dengan perebutan jabatan pimpinan puncak partai. Sehingga susah
dibantah bahwa konflik dan perpecahan di tubuh parpol tersebut lebih bernuansa
perebutan kekuasan dan konflik interest yang sifatnya pragmatis.
Konflik dan perpecahan yang berlarut-larut ini menunjukkan fenomena
sebagai berikut. Pertama, tingkat kedewasaan politik para elite partai masih
begitu rendah dalam menyelesaikan persoalan internal partainya sehingga
terkesan belum siap hidup berdemokrasi. Ibaratnya, mereka bagaikan anak-anak
kecil yang saling berebut permen. Sehingga yang muncul adalah semangat
kekuasaan bukan semangat untuk menyelesaiakan persoalan.
Kedua, konflik itu semakin mempertegas adanya komitmen para
politisi kita yang cenderung lebih mementingkan kepentingan kekuasaan dan
kemaslahatan pribadi atau kelompok daripada kemaslahatan masyarakat dan negara.
Ketiga, konflik tersebut semakin membingungkan masyarakat (baca:
konstituen). Rakyat semakin diombang-ambingkan oleh tingkah polah elitenya
sehingga semakin tidak jelas arah perjuangan politiknya ke depan. Masyarakat
selama ini hanya dijadikan sebagai objek dan klaim-klaim politis oleh
segelintir orang. Para politisi gemar memperalat rakyat untuk kepentingan
politik pribadi atau kelompoknya sendiri. Atas nama rakyat mereka berteriak,
menjegal, dan mengancam sesamanya dan berbagai perilaku politik yang jauh dari
semangat demokrasi. Kondisi ini bukan tidak mungkin akan membuat rakyat semakin
apatis terhadap parpol. Elite partai dinilai tidak bisa diandalkan dan bisa
dianggap tidak becus ngurusi partainya sendiri, apalagi ngurusi rakyat dan
bangsa.
Keempat, konflik dan perpecahan itu memberikan image buruk bagi
partai. Parpol dinilai tidak mampu memberikan suri tauladan politik yang baik
bagi rakyat. Sebaliknya justru memberikan pendidikan politik yang sangat buruk
bagi rakyat.
Demokrasi Semu
Proses demokrasi yang diharapkan muncul dari "gawe besar" (baca:
kongres atau muktamar) partai ternyata hanya isapan jempol. Justru yang terjadi
adalah pseudo democracy (demokrasi semu). Demokrasi yang terjadi adalah
demokrasi elite, yakni demokrasi atas kemauan dan restu politik elite.
Praktiknya seolah-olah demokrastis, tapi yang terjadi justru sebaliknya.
Demokrasi kelembagaan partai direduksi sedemikian rupa menjadi
demokrasi yang bersifat personal. Mekanisme kelembagaan parpol dikalahkan oleh
otoritas kekuasaan sang ketuanya atau orang yang memiliki pengaruh dan kharisma
kuat. Ini yang kemudian menghasilkan pemimpin partai "karbitan" dan instan.
Tentu, perilaku dan praktik politik ini tidak kondusif dan
mematikan proses demokratisasi di internal partai. Aspirasi kader-kader partai
dan masyarakat hanya menjadi slogan politik yang kemudian dimatikan oleh
otoritas personal partai yang 'otoriter'. PKB maupun PDIP sebagai partai besar
(pemenang dan runner up pemilu) seharusnya memiliki tanggung jawab moral dan
politik terhadap konstituensnya.
Partai seharusnya tidak terjebak dan menjebakkan diri pada proses
politik "karbitan" hasil pesanan dan kemauan politik elite tertentu dengan
mengorbankan proses-proses politik dan kelembagaan partai yang semestinya harus
dilalui dan dilakukan. Kongres partai seharusnya dijadikan momentum bagi parpol
untuk membangun budaya politik yang sehat, rasional, dan elegan, bukan
sebaliknya menciptakan pendistorsian dan pembusukan demokrasi.
Partai seharusnya juga lebih mengedepankan proses-proses politik
secara kelembagaan (institutional building). Biarlah proses demokrasi
berkembang secara wajar dan alami di lingkungan internal partai, tanpa adanya
intervensi politik yang terlalu berlebihan dari seorang Gus Dur atau Megawati,
misalnya. Proses kelembagaan ini yang seharusnya ditumbuhkembangkan di
lingkungan parpol, bukan malah disumbat oleh otoritas kekuasaan yang sifatnya
personal. ***
(Penulis, peneliti pada Center for Public Policy Studies -
CPPS, alumnus FISIP Unair Surabaya).
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
In low income neighborhoods, 84% do not own computers.
At Network for Good, help bridge the Digital Divide!
http://us.click.yahoo.com/HO7EnA/3MnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
