http://www.suarapembaruan.com/News/2005/06/14/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY
Revitalisasi Pertanian? (Masalah dan Tantangan Faktual 2004-2009) Oleh Rachmat pambudy dan Syukri Nur KATA revitalisasi kembali mencuat ketika Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla mencanangkan tiga jalur pembangunan pada masa bakti 2004-2009. Ketiga jalan pembangunan itu intinya, adalah pertama, peningkatan pertumbuhan ekonomi di atas 6,5 persen melalui percepatan investasi dan ekspor (pro growth). Kedua, pembenahan sektor riil untuk mampu menyerap tambahan angkatan kerja sekaligus menciptakan lapangan kerja baru (pro job). Ketiga, revitalisasi sektor pertanian dan pedesaan untuk berkontribusi pada pengentasan rakyat dari kemiskinan (pro poor). Grand strategy triple decker pembangunan Kabinet Indonesia Bersatu tersebut, telah mengingatkan kita pada Trilogi Pembangunan zaman Orde Baru, khususnya di awal pemerintahan Kabinet Pembangunan. Strategi itu mencakup, pertama, upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan telah terbukti selama lebih dari 20 tahun rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi selalu di atas 6 persen setiap tahun. Kedua, pemerataan pembangunan dan hasilnya secara signifikan telah tampak mulai dari menurunnya jumlah penduduk miskin, tingkat kematian bayi dan ibu melahirkan, menurunnya jumlah penduduk buta huruf dan tidak sekolah, hingga meningkatnya pendapatan serta usia rata-rata penduduk Indonesia baik yang di kota maupun di pedesaan. Ketiga, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Hal itu juga tampak nyata dari adanya jaminan keamanan nasional dari pemerintah, kecuali di daerah bergolak, termasuk pengendalian teroris semaksimal mungkin sehingga rasa aman benar-benar dirasakan oleh rakyat. Dengan membandingkan kedua strategi pembangunan nasional Indonesia antara Trilogi Pembangunan dan Revitalisasi Pembangunan, terbersit semangat serta keyakinan baru akan terulangnya keberhasilan pembangunan dan kita harapkan juga terhindarnya kesalahan yang pernah dilakukan pada masa-masa pemerintahan sebelumnya. Namun demikian, dengan melihat begitu besarnya tantangan yang dihadapi anggota kabinet Yudhoyono-Kalla, keyakinan yang besar itu tetap saja menimbulkan sederet pertanyaan dan harapan yang terus bergulir mengiringi jalur ketiga tersebut, khususnya revitalisasi pedesaan serta pertanian, termasuk kehutanan dan kelautan yang dicanangkan 11 Juni 2005 di Jatiluhur. Pertanyaan itu mencakup, kenapa revitalisasi dilakukan di sektor-sektor itu. Apa dasar filosofinya? Memadaikah sumber dayanya? Cukupkah waktunya? Mendukungkah situasinya? Mampukah strategi ini diterjemahkan oleh para menteri di Kabinet Indonesia Bersatu tanpa memunculkan ego sektoral (departemental) partai dan pemerintah daerah yang tengah mewabah di negeri ini? Penjelasan pemerintah yang lebih rinci tentu akan melegakan masyarakat, khususnya petani, nelayan, serta masyarakat sekitar hutan dan yang bergerak di sector-sektor tersebut, yang menjadi subjek dari strategi besar pemerintahan Yudhoyono-Kalla. Penjelasan itu penting selain untuk menepis keraguan bahwa revitalisasi pertanian hanya sekedar gimmick pembangunan, tetapi sekaligus agar mendapatkan dukungan masyarakat yang juga berupaya keras membangun negeri ini bersama. Seperti tema kampanye Yudhoyono-Kalla, "Bersama Kita Bisa". Artikel ini berupaya mengungkapkan masalah dan tantangan faktual yang perlu diperhatikan pemerintah dalam membuat kebijakannya. Tanpa mengkaji lebih dulu masalahnya, apalagi tantangannya ke depan, sudah tentu menteri-menteri di bawah pemerintahan Yudhoyono-Kalla akan mengalami kesulitan mewujudkan strategi pembangunan nasional, yang sejak awal sudah dirumuskan Yudhoyono-Kalla, bahkan sejak sebelum menyusun kabinetnya. Masalah dan Tantangan Beberapa masalah dan tantangan yang perlu dicermati saat ini, sebelum melangkah kepada penjabaran kebijakan pembangunan pertanian, adalah: Pertama, utang luar negeri maupun domestik sebagai beban warisan yang harus dipikul Pemerintahan Yudhoyono-Kalla sangat besar. Beban pembayaran utang yang tercatat pada APBN 2005 sebesar 57,9 triliun, sehingga mengurangi kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan (sebagai perbandingan APBN Departemen Pertanian hanya sekitar 3 triliun setiap tahunnya). Sementara itu jika melakukan revitalisasi pertanian, pemerintah harus berupaya keras menghindari pinjaman yang telah memberatkan keuangan pemerintah. Selain itu manajemen alokasi keuangan dan sumber daya untuk sektor itu menjadi sangat penting. Kekhawatiran itu masuk akal, mengingat alokasi subsidi pupuk, benih dan pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur perkotaan dan pedesaan saat ini sangat tersendat. Kedua, masih rendahnya minat lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya untuk membiayai pertanian selain komoditi kelapa sawit. tebu, cokelat atau komoditas lain yang dianggap menguntungkan. Pemahaman bahwa usaha tani penuh risiko karena faktor alam, hama penyakit, dan margin keuntungan, menjadi faktor penghalang untuk pemberian kredit kepada petani dan pengusaha. Kondisi itu perlu dikaji ulang dan diperbaiki sistemnya sehingga revitalisasi pertanian dapat dirasakan manfaatnya oleh mereka, karena selama ini kesulitan yang selalu dialami petani, khususnya petani kecil apalagi buruh tani, antara lain adalah masalah permodalan. Implikasi dari kondisi itu adalah perlunya kebijakan khusus untuk mengembangkan sistem pembiayaan pertanian dan pedesaan. Ketiga, pelaksanaan otonomi daerah terutama dengan adanya pilkada (pemilihan kepala daerah secara langsung), di mana bakal lahir pertarungan elite politik lokal yang dibantu partai masing-masing calon tanpa memperhatikan visi dan konsep pembangunan pertanian yang dicanangkan Pemerintahan Yudhoyono-Kalla, telah menyebabkan revitalisasi pertanian, kehutanan dan kelautan, hanya akan menjadi kebijakan pusat tanpa keterkaitan ke daerah. Padahal, pertanian, hutan dan sektor kelautan adanya di daerah. Kebijakan pembangunan pertanian, kehutanan dan kelautan yang lebih terdesentralisasi seharusnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam revitalisasi pertanian, kehutanan, dan kelautan. Lihat REVITALISASI, hal 9 Keempat, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang cukup parah karena terimpit kemiskinan. Dampak kemiskinan itu juga sudah terasa dengan terungkapnya generasi kita yang mengalami wabah polio, busung lapar, dan kekurangan gizi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2004), kemiskinan di Indonesia sudah mencapai 36,1 juta penduduk dengan tingkat pengangguran 9,58 persen dari penduduk nasional yang berjumlah 216 juta jiwa. Indikator penting lain yang juga memprihatinkan adalah persentase rumah tangga yang dapat mengakses sumber air bersih masih 47 persen serta rendahnya akses kelahiran balita yang dibantu oleh medis baru mencapai 67,9 persen. Kemiskinan, penyebaran penyakit dan kelaparan di mana-mana, seharusnya menjadi pilihan sasaran dibanding sekadar revitalisasi pertanian, kelautan, dan kehutanan. Karena itu, kebijakan pembangunan pertanian, kehutanan, dan kelautan yang berkerakyatan yang langsung dapat membebaskan rakyat dari kemiskinan, seharusnya juga menjadi dasar bagi revitalisasi pertanian, kehutanan, dan kelautan. Perdagangan Bebas Kelima, era perdagangan bebas, khususnya AFTA dan WTO telah dimulai, komitmen internasional itu perlu dicermati dengan baik untuk tetap pada rencana pembangunan pertanian Indonesia tanpa merugikan petani, pengusaha, dan pemerintah sendiri. Desakan untuk melepaskan subsidi dan penurunan tarif bea masuk perlu dicermati dan disiasati dengan cerdik, sehingga agroindustri nasional tetap jalan, tanpa harus mengorbankan petaninya. Seperti sering diupayakan oleh industri berbahan baku gula, garam, tembakau, dan cengkeh, yang selalu mengharapkan gula, garam, tembakau, dan cengkeh murah sekalipun, harus impor. Lobi-lobi industrialis itu sering kali merugikan petani tebu, cengkeh, tembakau, dan pe-tambak garam, karena mereka lebih sering dan suka membeli produk dumping daripada membeli produk petaninya sendiri. Dalam perdagangan internasional yang menjadi persoalan pertanian sekarang dan yang akan datang adalah perdagangan bebas tetapi tidak adil. Dalam keadaan seperti itu pertanian Indonesia akan selalu dikalahkan dan dirugikan. Bukan karena petani kita kurang kerja keras ataupun kurang pintar. Seperti kita ketahui selama ini negara-negara maju memaksa kita membuka pasar, sementara itu dengan berbagai alasan mereka selalu menutup pangsa pasar mereka. Negara-negara tertentu bahkan masih menerapkan program subsidi untuk petani dan pertanian sangat besar. Hal itu merupakan hambatan bagi kemajuan sektor pertanian Indonesia. Untuk itu salah satu penyelesaian hambatan tersebut adalah penerapan kebijakan proteksi untuk komoditas pertanian strategis dan sekaligus promosinya. Selama empat tahun terakhir ini (2001-2005) sektor pertanian mengalami kemajuan dalam tingkat pertumbuhan produksi riil dan dilihat dari berbagai indikator di antaranya pertumbuhan PDB, surplus ekspor dibandingkan impor, serta perbaikan nilai tukar petani. Persoalannya sekarang, sampai kapan kita akan melakukan kebijakan proteksi pertanian. Kebijakan itu sebaiknya disertai dengan konsolidasi internasional untuk menyelenggarakan free trade yang fair. Kebijakan proteksi dapat dihentikan apabila sudah dapat dilakukan fair trade dalam perdagangan internasional. Masalah perdagangan internasional yang semakin bebas, tetapi semakin tidak adil, harusnya juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam revitalisasi pertanian, kehutanan, dan kelautan. Karena itu pula revitalisasi pertanian, kelautan, dan kehutanan, juga harus menghasilkan produk yang berdaya saing. Implikasi dari masalah itu adalah perlunya kebijakan yang dibuat baik dari Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, dan Departemen Luar Negeri untuk bahu-membahu mengembangkan kebijakan proteksi dan promosi untuk sektor pertanian, kelautan, dan kehutanan. Keenam, masalah kerusakan lingkungan dan anomali iklim yang makin sering terjadi akan berpengaruh pada kemampuan produksi. Selain itu kekurangmampuan Indonesia mendayagunakan penelitinya di bidang pertanian, iklim, geologi, irigasi, perencanaan wilayah, telematika, dan ahli sosial budaya di berbagai lembaga penelitian dan perguruan tinggi untuk menggalang satu konsep mitigasi bencana alam dan penanggulangannya, yang berpotensi mengganggu sentra produksi pertanian. Selain itu, kebijakan pertanian, kehutanan, dan kelautan yang tidak direncanakan dengan baik dan hati-hati, akan berpotensi merusak lingkungan atau sangat terpengaruh oleh kerusakan lingkungan dan anomali iklim yang sangat cepat berubah ubah. Karena itu revitalisasi pertanian, kehutanan, dan kelautan, seharusnya juga berwawasan lingkungan dan menganut asas keberlanjutan (sustainable), bagi generasi sekarang dan mendatang Ketujuh, ketidakmampuan serta ketidakberdayaan mengidentifikasi potensi sumber daya alam dan manusianya khususnya petani dan buruh taninya yang mampu mengembangkan sistem dan usaha agribisnis sebagai inti penggerak dalam revitalisasi pertanian sering menjadi penghambat utama. Pengembangan sistem dan usaha agribisnis serta agroindustri yang dapat melibatkan petani, dan kekuatan pengusaha kecil menengah, besar, termasuk koperasi dan dukungan pemerintah pusat dan daerah secara harmonis akan membuat keunggulan pertanian dapat diandalkan melebihi sektor industri barang manufaktur dan elektronika. Strategi Berkelanjutan Tujuh butir masalah itu seharusnya juga menjadi landasan bagi arsitek kebijakan revitalisasi pertanian dan pedesaan. Semoga tujuh poin yang menjadi masalah dan tantangan revitalisasi pertanian, kehutanan, dan kelautan, menjadi perhatian utama kabinet Indonesia Bersatu. Pemerintahan Yudhoyono-Kalla perlu ekstrahati-hati jika tidak ingin terjebak dalam jargon dan retorika politik yang menghapuskan harapan rakyat Indonesia setidaknya dalam empat hingga lima tahun mendatang. Jika terlambat mengantisipasi, taruhannya adalah kekecewaan rakyat yang pada akhirnya berakibat ditinggalkan pemilih ayun (swing voter) atau bahkan pemilih setianya. Tetapi, jika berhasil maka harapan terpilih kembali tahun 2009 tidak terlalu sulit dicapai. Pengembangan kebijakan revitalisasi pertanian seharusnya sudah lebih mudah karena langkah awal sebagai panduan sudah dikembangkan oleh Presiden Yudhoyono sendiri, termasuk yang ditulis dalam disertasi S3-nya di Institut Pertanian Bogor, yaitu "Pembangunan Pertanian dan Perdesaan sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran". Tugas dari anggota kabinet adalah bagaimana menerjemahkan strategy triple decker yang sudah baik itu supaya down to earth, membumi, tidak ahistoris, ada kesinambungan dari kebijakan yang baik sebelumnya. Tujuan akhirnya adalah kebijakan revitalisasi pertanian, kelautan, dan kehutanan tersebut menjadi strategi yang berkelanjutan, berkerakyatan, lebih berwawasan otonomi daerah, serta kelak kebijakan itu akan menghasilkan produk yang berdaya saing, baik di pasar Indonesia sendiri maupun di pasar internasional. Dengan strategi itu kita harapkan dapat terwujud masyarakat yang adil makmur seperti cita-cita pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. * Penulis pertama Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB). Penulis kedua adalah peneliti Agroindustri di Visidata Riset Indonesia dan LAPAN, Pekayon, Jakarta Last modified: 14/6/05 ++++ http://www.suarapembaruan.com/News/2005/06/14/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY -------------------------------------------------------------------------------- Tajuk Rencana I Revitalisasi Pertanian Harus Serius EMERINTAH telah mencanangkan tiga program strategi pembangunan, yaitu menjaga stabilitas ekonomi makro dengan pertumbuhan 6,6 persen per tahun, pengembangan sektor riil, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan program revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan (RPPK). RPPK, menurut Menko Perekonomian Aburizal Bakrie, merupakan strategi umum untuk meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan petani hutan, meningkatkan daya saing produk pertanian, perikanan dan kehutanan, serta menjaga kelestarian sumber daya ketiga sektor tersebut. Langkah pemerintah untuk merevitalisasi pertanian menunjukkan niat yang baik untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Menurut Aburizal Bakrie, apabila persoalan di tiga sektor ini dapat diselesaikan dan potensinya dapat didayagunakan, lebih dari separuh permasalahan mendasar bangsa ini, seperti kemiskinan, pengangguran, daya saing, dan kelestarian sumber daya alam akan dapat diselesaikan. TIDAK bisa dipungkiri bahwa sumber daya alam yang menyentuh langsung kehidupan rakyat banyak, yaitu pertanian, perikanan, dan kehutanan, semakin tergeser oleh sektor lain, terutama industri. Setiap tahun kita menyaksikan ratusan ribu hektare lahan pertanian disulap menjadi kawasan industri dan perumahan, sedangkan para petani mulai tersingkir. Demikian pula rakyat yang selama ini hidup dari hasil hutan juga semakin tersisih karena terjadinya konversi lahan dari hutan ke perkebunan atau kawasan pertambangan. Sedangkan di sektor perikanan, para nelayan semakin ketinggalan teknologinya dan kalah bersaing dengan perusahaan perikanan dan pencuri ikan. Kenaikan bahan bakar minyak semakin menyengsarakan nelayan karena mengurangi pendapatan mereka. Berbagai fakta tersebut bisa menjadi cermin bagaimana sebenarnya keberpihakan pemerintah kepada para petani dan nelayan. Sudah sering kita dengar betapa menderitanya para petani saat panen raya karena harga padi anjlok. Padahal, saat mereka mulai menanam kesulitan mendapatkan pupuk, kalaupun ada harganya sudah sangat tinggi dibandingkan pendapatan yang mereka peroleh. Pemerintah sendiri berupaya untuk menekan biaya usaha tani dengan memberikan subsidi gas bagi BUMN pupuk agar harga pupuk bisa lebih murah. Subsidi langsung belum memungkinkan dengan alasan ada kendala dalam mendapatkan data petani, baik dari segi kepemilikan maupun pengusahaan lahan. Namun, belum tercermin perhatian pemerintah terhadap harga riil pupuk di tingkat petani. Pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET), tanpa melihat harga pupuk sampai ke lahan petani. Selama ini HET hanya berlaku di lini IV (agen pupuk/ KUD), sedangkan ongkos angkut dari lini IV ke rumah/sawah petani harus ditanggung sendiri. KITA menyambut baik kebijakan pemerintah untuk mengatasi persoalan ekonomi bangsa ini dengan memperhatikan kesejahteraan para petani dan nelayan. Namun, kita juga berharap pemerintah bisa melihat kondisi petani di tingkat paling bawah. Kendala sulitnya mendapat data petani sebenarnya menunjukkan ketidakberesan birokrat mengurus warga negara, yang seharusnya tidak boleh terjadi. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bimbingan kepada para petani. Dulu pemerintah menerjunkan para penyuluh pertanian sampai ke desa-desa, yang kemudian program itu dihapuskan karena desentralisasi. Akibatnya, petani yang rata-rata pendidikannya rendah, kurang mendapat bimbingan. Bahkan, profesi petani semakin ditinggalkan. Benar apa yang dikatakan petani dari Jawa Barat saat dialog dengan Presiden Yudhoyono, Indonesia akan kehilangan satu generasi petani. Lalu, siapa yang akan memasok bahan pangan? -------------------------------------------------------------------------------- Last modified: 14/6/05 [Non-text portions of this message have been removed] *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
