http://www.kompas.com/kompas-cetak/0506/18/opini/1823266.htm
SMS Pak Presiden
Oleh Riswandha Imawan
TIBA-tiba Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki ide membuka layanan SMS
langsung untuk masyarakat. Ide ini semula dipakai dan sukses dilakukan Gubernur
Gorontalo Fadel Muhammad. Namun, sukses di tingkat provinsi belum tentu sukses
di tingkat nasional, bahkan bisa kontraproduktif karena berpotensi memunculkan
masalah baru.
Melalui para pembantunya, Presiden menyatakan, metode ini untuk mendekatkan
kembali dirinya dengan rakyat. Bila disimak, alasan ini bisa jadi merupakan
pengakuan diam-diam bahwa sejak dilantik, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) mulai terasing dari rakyatnya. Setidaknya Presiden sadar, akibat berbagai
kebijakan yang kontroversial, popularitasnya menurun tajam. Tampaknya citra
diri ini yang ingin dikoreksi. Tapi upaya ini membawa konsekuensi serius.
IDE membuka hubungan langsung dengan rakyat pernah dilakukan (mantan) Presiden
Soeharto melalui Kotak Pos 5000. Bedanya Kotak Pos 5000 disediakan hanya untuk
pengaduan kasus-kasus korupsi; sedangkan metode SMS untuk apa saja. Mengingat
kekecewaan rakyat terhadap performa (aparat) pemerintahan saat ini, bisa diduga
fasilitas SMS yang disediakan akan mengalami overloaded. Masalah teknis ini
bisa diatasi, misalnya, melalui metode hypertext yang secara otomatis membantu
membagi masukan data ke dalam klasifikasi tertentu.
Meski demikian, metode ini sulit bekerja sempurna mengingat pesan yang
disampaikan melalui fasilitas SMS umumnya memakai singkatan yang tidak lazim.
Misalnya, kata "dan" yang ditulis dengan huruf "n", kata "dirjen" ditulis
dengan singkatan "dj".
Masalah teknis lain adalah soal validitas pengirim SMS. Presiden SBY meminta
agar tiap SMS dilengkapi identitas diri, seperti nama dan alamat jelas.
Pertanyaannya, apakah benar orang itu yang menulis, mengingat demikian mudahnya
kartu telepon diperoleh? Bagaimana bila isinya fitnah, misalnya menghina
Presiden, yang terbukti membawa konsekuensi hukum di negeri ini? Metode
interaksi melalui SMS bisa berubah menjadi arena saling memfitnah,
dikhawatirkan bisa menambah kebimbangan Presiden untuk memutuskan.
Persoalannya, Presiden SBY tidak bisa mengabaikan hal-hal yang dikirimkan.
Alasannya, pertama, bila selama ini pemerintah bisa menggunakan ungkapan klasik
"aspirasi rakyat yang mana?", kini jelas jawabnya. Tidak boleh lagi Presiden
menyatakan tidak jelas kelompok masyarakat penyampai aspirasinya. Kedua,
sebagai konsekuensi, rakyat berharap tiap kebijakan Presiden mengacu pada
SMS-SMS itu. Apalagi rakyat merasa sudah "membayar" melalui pengorbanan pulsa.
Ini berbahaya bagi wibawa dan legitimasi Presiden, atau kelangsungan
pemerintahan SBY secara keseluruhan.
Berbahaya sebab rakyat sudah merasa langsung menyampaikan aspirasinya kepada
otoritas tertinggi negeri ini, dan Presiden berjanji akan membaca seluruh SMS
yang dikirimkan. Ini janji pertama Presiden, sebelum kemudian sedikit dianulir
juru bicara dengan menyatakan akan dilakukan klasifikasi dan disortir (dipilih)
SMS-SMS yang layak dibaca Presiden. Apa pun wujud mekanismenya mengundang
masalah.
Bila dilakukan sortir oleh pembantunya, tidak ada jaminan, informasi yang
disampaikan ke Presiden adalah hal-hal yang harus didengar. Kultur politik kita
masih terpaku pada penyampaian informasi yang "enak didengar" oleh patron.
Dampaknya patron selalu mendapat informasi keliru mengenai situasi yang
dihadapi. Kalaupun sortir dilakukan atas dasar arti pentingnya isu terkait
program pemerintah, orang akan bertanya "siapa Presiden Indonesia saat ini?"
Apalagi secara realistis mustahil Presiden memiliki waktu luang untuk membaca
seluruh SMS yang masuk.
DILAKUKAN atau tidak dilakukannya sortir jelas melambungkan harapan
(ekspektasi) masyarakat kepada pemerintah. Mengikuti teori Relative Deprivation
(Gurr, 1970) peningkatan ekspektasi tanpa diimbangi peningkatan kemampuan
(kapabilitas) akan membuat rakyat frustrasi, melakukan tindak kekerasan, bahkan
melakukan revolusi. Mengapa? Karena bila pengaduan sudah sampai ke Presiden dan
tak juga ditanggapi, kepada siapa lagi mereka harus mengadu di dunia ini?
Situasi internal kabinet pun bisa dibuat repot SMS ke Presiden. Selain unsur
fitnah, metode SMS langsung ke Presiden bisa dibaca sebagai ketidakpercayaan
Presiden kepada pembantunya. Presiden bisa dinilai memotong (encompassing) alur
politik sistemik yang harus dilalui. Kelanjutan bacaan ini cukup berat. Bisa
saja melalui metode ini Presiden dinilai sedang merekonstruksi pemerintahan
yang sentralistis. Semua urusan langsung diurus Presiden. Bila tidak mampu,
baru didelegasikan ke pembantunya. Sebuah ironi politik di saat pemerintah
bertekad mewujudkan politik desentralisasi agar mekanisme politik yang mengalir
dari bawah ke atas (bottom-up) terwujud.
Kalau penilaian berhenti di sini saja, tidak terlalu merepotkan. Menjadi repot
bila dikaitkan dengan kemungkinan banjir fitnah dengan muara situasi
sosial-politik yang tidak menentu, tidak kondusif bagi upaya peningkatan
kualitas kehidupan demokrasi (deepening democracy) sebagai fokus utama bidang
politik dalam program Indonesia Bangkit. Tidak adanya paradigma alternatif
memaksa pemerintah secara diam-diam melanjutkan paradigma "stabilitas politik
untuk pembangunan ekonomi" era Soeharto. Ini membuat kekacauan sosial-politik
yang terjadi dengan mudah menggoda dan mengarahkan pemerintah kembali ke era
otoritarianisme.
Repotnya bila muncul penilaian miring bahwa SMS saling fitnah itu dilakukan
oleh orang-orang suruhan atau operator negara untuk menciptakan kondisi bagi
tindakan-tindakan represif. Ini mudah dilakukan, mengingat media yang
digunakan, handphone dan SMS, sifatnya anonim serta mudah didapatkan dalam
jumlah tak terbatas. Mirip kontes Akademi Fantasi Indosiar (AFI). Bahkan lebih
gawat, sebab di AFI bila satu nomor terpakai tidak bisa mengirim lagi,
sementara di SMS langsung ke Presiden bisa berkali-kali tanpa terdeteksi.
Kalau begitu untuk apa Presiden SBY mencetuskan ide ini? Niatnya baik. Hanya,
seperti petuah para ulama "niat baik bila menggunakan metode yang salah akan
menghasilkan mudarat bagi kita", demikian pula dengan niat Presiden. Bisa jadi
rakyat menilai, metode SMS langsung hanya upaya memperbaiki citra Presiden yang
cenderung menurun akhir-akhir ini. Sama sekali tidak ada jaminan terkait
substansi kebijakan yang akan diambil.
Riswandha Imawan Guru Besar Ilmu Politik UGM
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
