Ambon <[EMAIL PROTECTED]> schrieb:
 
..................................
 
DH: ya inilah yang menyebabkan, bahwa masyarakat tetap saja brgajulan, walau 
mengaku sangat beragama. Bahkan beragama dijadikan syarat untuk dinamakan 
manusia. Bukan dharma dan perilakunya.
 
Kalimat dibwah ini benar benar patut kita rekam dalam sanubari. Tak ada gunanya 
memuja muja peran ibadah, kemurnian Kitab, keaslian ajaran agama, SELAMA 
perilaku manusia masih demikian menjijikkan.
 
Salam
 
danardono
 
-----> Spanjang cara pandang sebagian besar masyarakat kita belum berubah dalam 
melihat kebenaran agama, maka selama itu pula, para pencari suaka di wilayah 
agama itu semakin bertambah jumlahnya. Dan, disadari atau tidak, pada saat 
itulah gejala disfungsi agama semakin bersemai di tengah-tengah masyarakat 
kita. Agama difungsikan bukan untuk memberi kedamaian dan rahmat bagi 
kemanusiaan. Tapi lebih condong dijadikan sebagai alat legitimasi untuk 
membenarkan dan untuk menutup-nutupi kesalahan. Karena itu tak salah jika 
muncul ungkapan "Beragama yes, korupsi yes!" Dengan menonjolkan citra 
keberagamaannya yang kuat secara kasatmata, dan bahkan diakui banyak kalangan, 
seseorang merasa tidak salah pada saat berbuat kesalahan. Uang hasil korupsi 
seolah-olah bisa di-laundry pada saat digunakan untuk ibadah haji. Bukankah ada 
pula doktrin yang mengatakan, perbuatan dosa itu bisa dihapus dengan kebajikan?

-----------------

 

 



 
 
 
 
 
 
MEDIA INDONESIA
Kamis, 23 Juni 2005



Beragama Yes! Korupsi Yes!
Abd Rohim Ghazali, Direktur Eksekutif Maarif Institute, Ketua PP Pemuda 
Muhammadiyah


DALAM Islam, ada doktrin yang menegaskan, "jangan campur adukkan kebenaran 
dengan kebatilan"; "bila kebenaran sudah datang, kebatilan akan hilang alias 
tunggang-langgang".

Di manakah letaknya kebenaran, di manakah bercokolnya kebatilan? Dan, apakah 
sekarang ini belum ada kebenaran sama sekali sehingga kebatilan korupsi semakin 
menjadi-jadi?

Korupsi yang bersarang di lembaga-lembaga agama, terutama di tubuh Departemen 
Agama, telah menjungkirbalikkan logika formal kita. Menurut logika, dalam 
institusi tempat bersemainya doktrin kebenaran agama, seharusnya tak akan 
muncul kebatilan, atau minimal kebatilan akan tereduksi. Tetapi, ketika di 
ruang-ruang tempat kebenaran agama bergema itu justru bersemai kejahatan, 
lantas logika apa lagi yang bisa kita pakai memahami negeri ini.

Tentu bukan logikanya yang salah, yang salah ialah cara kita memandang 
kebenaran. Kebenaran lebih sering dilihat hanya secara legal-formal, bukan 
secara substansial. Cara pandang seperti ini bahkan menemukan momentumnya 
sejalan dengan berseminya euforia demokrasi. Inilah salah satu kelemahan 
demokrasi, yakni terbukanya ruang bagi kemungkinan "pemaksaan kehendak" 
mayoritas terhadap minoritas. Formalisme beragama di negeri ini dianut oleh 
sebagian besar rakyat. Sementara substansialisasi nilai-nilai keberagamaan 
hanya diinginkan sebagian kecil saja--terutama dari kalangan cerdik pandai yang 
berwawasan luas. Survei yang beberapa waktu lalu dilakukan Pusat Pengkajian 
Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, membuktikan bahwa 
formalisasi agama menjadi tuntutan sebagian besar warga masyarakat, meskipun 
formalisasi itu belum mengarah pada pembentukan negara Islam.

Cara memandang kebenaran agama yang cenderung formalistik, telah memberikan 
wewenang kepada lembaga-lembaga formal keagamaan untuk mengelola 
kegiatan-kegiatan spiritual yang diharapkan mampu memperluas ruang batin kita 
dalam menerima kebenaran hakiki, yang kemudian diaktualisasikan dalam 
amalan-amalan kebajikan yang menyejukkan.

Kegiatan spiritual seyogianya tak harus diberikan kewenangannya pada 
lembaga-lembaga formal keagamaan, karena hakikat kebenaran pada dasarnya bukan 
terletak pada balutan formal institusional. Dalam Islam, bukankah kita 
diajarkan untuk tidak mengukur derajat ketakwaan seseorang dari tampilannya, 
tapi dari amal kebajikannya. Kebenaran harus diambil, dari mana pun datangnya. 
Artinya, kebenaran agama yang hakiki bukan terletak pada balutan formalnya, 
melainkan pada kualitas substansinya.

Agama menjadi suaka
Maraknya korupsi di lembaga-lembaga keagamaan, terutama Depag, memang belum 
tentu disebabkan karena cara pandang kita yang keliru mengenai kebenaran agama. 
Tetapi, kalau kita cermati, cara pandang yang keliru itu, sangat potensial 
melahirkan gejala disfungsi agama.

Karena kebenaran agama dianggap mutlak keberadaannya di lembaga-lembaga formal 
keagamaan, tidak jarang lembaga ini dijadikan suaka bagi mereka yang pandai 
melanggar dan memanipulasi kebenaran agama. Lembaga keagamaan dijadikan tameng 
untuk melindungi dirinya dari sorotan masyarakat. Supaya lebih meyakinkan, 
penampilan para pencari suaka kebenaran itu pun diatur, disesuaikan dengan 
"semangat Islam" misalnya dengan memakai kopiah, sorban, memelihara jenggot, 
dan tidak lupa menenteng tasbih. Di muka umum, jari-jemarinya cekatan menggeser 
biji tasbih satu per satu dengan mulut dikomat-kamitkan. Tutur katanya 
dihalus-haluskan. Lafal basmalah tak pernah lupa diucapkan pada saat memulai 
pekerjaan. Kata "Insya Allah" senantiasa meluncur dari mulutnya pada saat 
mengadakan perjanjian. Dan, ungkapan "demi Allah" dijadikan senjata pamungkas 
untuk menampik tuduhan-tuduhan miring yang dialamatkan pada dirinya.

Sepanjang cara pandang sebagian besar masyarakat kita belum berubah dalam 
melihat kebenaran agama, maka selama itu pula, para pencari suaka di wilayah 
agama itu semakin bertambah jumlahnya. Dan, disadari atau tidak, pada saat 
itulah gejala disfungsi agama semakin bersemai di tengah-tengah masyarakat 
kita. Agama difungsikan bukan untuk memberi kedamaian dan rahmat bagi 
kemanusiaan. Tapi lebih condong dijadikan sebagai alat legitimasi untuk 
membenarkan dan untuk menutup-nutupi kesalahan. Karena itu tak salah jika 
muncul ungkapan "Beragama yes, korupsi yes!" Dengan menonjolkan citra 
keberagamaannya yang kuat secara kasatmata, dan bahkan diakui banyak kalangan, 
seseorang merasa tidak salah pada saat berbuat kesalahan. Uang hasil korupsi 
seolah-olah bisa di-laundry pada saat digunakan untuk ibadah haji. Bukankah ada 
pula doktrin yang mengatakan, perbuatan dosa itu bisa dihapus dengan kebajikan?

Euforia pemberantasan korupsi
Untungnya, demokratisasi, selain berdampak pada kuatnya tuntutan formalisasi 
agama, juga muncul tuntutan pemberantasan korupsi. Tuntutan yang terakhir ini 
bahkan mengalami euforia sehingga kadang kala kita sulit membedakan antara 
tuntutan dan kemarahan. Euforia ini bisa kita pahami karena akibat kejahatan 
korupsilah, negeri ini menjadi terpuruk. Karena korupsi, negara yang menyimpan 
kekayaan luar biasa (gemah ripah loh jinawi) ini sebagian penduduknya miskin, 
lapar, dan penyakitan.

Karena korupsi, ada segelintir orang yang menikmati kekayaan negeri ini 
sementara sebagian besar yang lain berjuang antara hidup dan mati di 
tengah-tengah ancaman wabah penyakit dan kelaparan. Akibat busung lapar, 
sebagaimana dilansir sejumlah media massa, ada puluhan, atau bahkan ratusan 
anak-anak negeri ini meregang nyawa. Maka wajar belaka jika banyak orang yang 
marah kepada para koruptor.

Pengungkapan korupsi Depag yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
mudah-mudahan dapat membuka mata dan pikiran kita. Bahwa, di negeri ini tak ada 
satu pun wilayah yang imun dari korupsi, termasuk wilayah yang secara formal 
seharusnya mencerminkan kebenaran. Harapan kita, kasus korupsi Depag juga mampu 
mengubah pandangan kita tentang kebenaran agama. Kebenaran agama seyogianya 
tidak secara apriori diukur dari tampilan-tampilan formalitas. Dengan demikian, 
ada harapan gejala disfungsi agama bisa dihilangkan, atau minimalisasi.

[Non-text portions of this message have been removed]



***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]




---------------------------------
Yahoo! Groups Links

   To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
  
   To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
  
   Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service. 




 

 

 
 
                
---------------------------------
Gesendet von Yahoo! Mail - Jetzt mit 1GB kostenlosem Speicher

[Non-text portions of this message have been removed]



***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


Kirim email ke