http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/6/28/n5.htm
Buku Pelajaran Sejarah 2004 Ditarik
Jakarta (Bali Post) -
Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo mengakui pemerintah
telah menarik buku pelajaran sejarah yang beredar di masyarakat. Untuk itu,
pemerintah telah melarang peredaran buku pelajaran sejarah yang mengacu pada
Kurikulum 2004.
''Pemerintah melarang buku sejarah di sekolah yang mengacu pada Kurikulum 2004.
Kita kembali kepada Kurikulum 1994,'' kata Mendiknas usai rapat kerja dengan
Komisi X DPR di Jakarta, Senin (27/6) kemarin.
Ia menjelaskan, penemuan kesalahan pembuatan buku sejarah ini diketahui
pemerintah setelah dilakukan uji coba Kurikulum 2004 dari semua buku pelajaran
yang ada di sejumlah sekolah yang ditentukan. Setelah uji coba itu, pihaknya
banyak menerima pengaduan bahwa untuk buku pelajaran sejarah, ternyata tidak
memenuhi standar kompetensi mata pelajaran sejarah. Setelah dicermati,
menurutnya, mata pelajaran sejarah yang mengacu pada Kurikulum 2004 tidak
memuat fakta sejarah bangsa tentang peristiwa pemberontakan PKI di Madiun tahun
1948. Selain itu, kesalahan lain buku sejarah ini menyangkut peristiwa
pemberontakan G-30-S/PKI tahun 1965 tanpa memuat keterlibatan PKI. Sementara
keterlibatan pemberontakan lain seperti PRRI, DI/TII dan Permesta, dimuat
secara eksplisit.
Menyikapi masalah itu, Menko Kesra mengadakan rapat koordinasi tanggal 23 Juni
2005 yang dihadiri oleh Menko Kesra, Mendiknas, Menag, Menbudpar, Menkominfo,
Wakil Kantor Menkum dan HAM, Sesmen Polkam dan Wakil dari BIN. Keputusannya,
pemerintah menarik buku sejarah yang mengacu pada Kurikulum 2004 dan
memberlakukan kembali Kurikulum 1994, khusus untuk mata pelajaran sejarah.
Dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR kemarin, persoalan ini menjadi
perdebatan. Komisi X DPR meminta pemerintah meminta maaf kepada rakyat. Desakan
para wakil rakyat itu ditolak Mendiknas. ''Untuk permintaan maaf ini, akan saya
sampaikan dulu ke Presiden,'' katanya.
Namun, akhirnya tuntutan itu gagal ditetapkan karena mayoritas anggota Komisi X
bersikap melunak dengan meminta cukup Mendiknas saja yang meminta maaf kepada
rakyat. Anggota Dewan pun mencecar Mendiknas dengan menuntut agar pemerintah
segera mencari pelaku dan dalang masalah ini, mengapa buku pelajaran ini bisa
lolos ke masyarakat.
Tentang siapa pelakunya dan mengapa hal itu bisa terjadi, Bambang mengatakan
pihaknya tidak bisa menetapkan siapa pelaku kesalahan ini. Sebab, kesalahan ini
dirumuskan dan dilakukan pada masa pemerintahan sebelumnya.
Selain mengkritisi masalah tersebut, anggota Komisi X juga meminta pemerintah
mengakomodasi sejarah lokal di tiap daerah untuk dimasukkan dalam Kurikulum
2004. Terhadap persoalan itu, Mendiknas mengatakan akan memperhatikannya. (kmb4)
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
