http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=177797
Senin, 27 Juni 2005,
Keadilan dan Penyalahgunaan Kekuasaan
Oleh Abd A'la *
Saat ini penyalahgunaan kekuasaan merupakan fenomena kuat yang dapat ditemui di
mana-mana. Sebagai misal, mereka yang "dipercayai" memimpin partai politik
menjadikan partai mereka ajang untuk mengumbar ambisi politik dan meneguhkan
kepentingan sesaat.
Sejumlah figur yang terpilih untuk memimpin daerah menganggap kekuasaan sebagai
milik mereka yang lalu dipergunakan untuk melabuhkan harapan dan keinginan
mereka yang sangat sempit yang merujuk kepada subjektivitas diri sendiri dan
kelompok.
Demikian pula mereka yang memiliki jabatan di berbagai institusi, tampak
terjebak ke dalam tarikan-tarikan yang menggiurkan untuk memanfaatkan jabatan
yang diembannya.
Ujung-ujungnya adalah terjadinya korupsi dan praktik-praktik kotor lain yang
sejenis. Nyaris tidak ada lembaga yang bersih dari praktik jahat yang merugikan
rakyat dan negara. Bahkan, lembaga yang mengurus persoalan yang berkaitan
dengan keagamaan pun tak luput menjadi sarang tikus-tikus ganas pemakan uang
rakyat.
Ironisnya, masyarakat tampak membiarkan terjadinya praktik-praktik kotor itu.
Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang ikut memperparah dengan masuk ke dalam
pusaran degradasi moral ini melalui praktik-praktik kotor yang lain,
memperpendek jalan setiap kali berurusan dengan birokrasi.
Alasan mereka sangat sederhana, daripada harus melalui jalan berliku-liku,
mereka memilih memotong jalur. Sebab, tanpa melakukan hal itu, urusan menjadi
berbelit-belit dan akan dipersulit setengah mati.
Semua itu memperlihatkan memudarnya moralitas luhur dari kehidupan bangsa.
Nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan sejenisnya mulai menghilang,
berganti dengan menguatnya ambisi dan kerakusan, serta pola hidup pragmatis.
Hipokrisi dan Ketertutupan
Dapat dikatakan, fenomena kehidupan, terutama di ruang publik, yang tampak
menguat saat ini ternyata penuh dengan ambivalensi; bertentangan dengan
realitas senyatanya. Masyarakat, terutama para elitenya, telah
menjungkirbalikkan kenyataan sedemikian rupa sehingga sulit dilihat sebagaimana
apa adanya.
Sebaliknya, yang muncul ke permukaaan hanya serpihan, potongan-potongan parsial
yang tidak dapat merepresentasikan hakikat yang substantif. Kejahatan terlihat
sebagai kebaikan; begitu pula sebaliknya.
Dalam kondisi demikian, nyaris menjadi pemandangan yang sangat biasa bila kita
menyaksikan seseorang yang sehari-hari tampak sebagai tokoh pejuang moral dan
di mana-mana selalu berkhotbah tentang pentingnya moral, tiba-tiba melakukan
praktik-praktik yang bertentangan dengan sikap dan perilakunya yang selama ini
ditampakkan.
Begitu pula, seorang figur ternama yang kelihatan saleh karena rajin
menjalankan ritual agama di hadapan publik, tiba-tiba menyalahgunakan kekuasaan
dengan melakukan semisal megakorupsi yang nyaris membangkrutkan negara.
Menyikapi terjadinya penyimpangan itu, masyarakat lebih menampakkan perlawanan
yang setengah hati. Sebagian masyarakat terkesan kuat belum menjadi dewasa yang
peka terhadap bahaya ambruknya moral.
Karena itu, gerakan penentangan terhadap hal itu sering hanya dalam sekejap,
sporadis, dan lebih bersifat demonstratif artifisial yang tidak mengakar serta
tidak didasarkan pada komitmen moral yang dapat dipertanggungjawabkann.
Hal itu dapat dimaklumi karena sebagian mereka justru mengambil manfaat sempit
dan pragmatis, baik dari penyimpangan yang terjadi maupun dari aksi yang mereka
lakukan.
Sampai derajat tertentu, hal itu menunjukkan bahwa hipokrisi telah menjangkiti
sikap dan perilaku sebagian masyarakat dan elite-elite yang berkuasa.
Terkait dengan itu, dalam menyelesaikan kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan,
ketertutupan nyaris menjadi nuansa kental yang mewarnai tindakan mereka dalam
menangani persoalan tersebut.
Bahkan, dalam tataran yang lebih ekstrem, lembaga-lembaga publik kita
masih menjalankan sistem tertutup dalam mengelola dan melaksanakan segala
urusan yang bersifat publik.
Keterbukaan yang dikembangkan lebih bersifat formal yang direkayasa sedemikian
rupa sehingga pertanggungjawabannya sekadar bersifat administratif murni.
Pertanggungjawaban tidak didasarkan pada moralitas dan substansi maknanya
sebagai bentuk pemeliharaan dan pengembangan amanah dari rakyat dan masyarakat.
Pengembangan Demokrasi
Sejatinya, perlawanan terhadap penyalahgunaan kekuasaan mesti disertai dengan
pengembangan sistem yang menekankan keterbukaan pada semua lembaga publik yang
ada, baik pemerintah maupun lainnya, termasuk lembaga sosial seperti LSM, serta
masyarakat. Dengan demikian, semua orang dapat mengakses dan mengetahui kinerja
masing-masing dengan pasti dan akurat, serta satu dengan lain bisa saling
mengawasi.
Seiring dengan itu, hukum yang ada harus seutuhnya berpijak pada nilai-nilai
keadilan sehingga dapat menjangkau semua orang dan semua lembaga, serta dapat
memperlakukan semuanya secara setara. Dalam konteks ini, lembaga penegakan
hukum dituntut mengembangkan sistem yang dapat menyentuh rasa keadilan, yang di
dalamnya tidak ada ruang yang memberi kesempatan bagi siapa pun untuk
membiaskan ke arah yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan substantif
yang intinya hak seluruh rakyat untuk memperolehnya. Pada saat yang sama, siapa
pun yang melanggar hukum perlu mendapat ganjaran sesuai dengan nilai keadilan,
tanpa mengorbankan pihak lain yang tidak bersalah.
*. Dr Abd A'la, dosen pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
