MEDIA INDONESIA
Selasa, 28 Juni 2005
Wujud Neokolonialisme Baru
Batara M Simatupang, kandidat doktor Maastricht School of Management,
Netherlands
MERUJUK buku Confessions of an Economic Hit Man atau 'Pengakuan (dosa) Seorang
Penembak Ekonomi' yang diluncurkan Jhon Perkins di tahun 2004, ternyata buku
ini telah membeberkan bagaimana sang aktor intelek memainkan peran penembak
ekonomi yang mempunyai tugas utama untuk menggelembungkan utang negara ketiga
yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Petualangan Perkins ini telah
dimulai sejak 1971 dan konon Indonesia telah dijadikan sebagai target operasi
(TO) oleh penembak ekonomi, dengan pada puncaknya negeri ini didera krisis
keuangan yang sangat parah di 1997-1998.
Aktor ini telah berhasil dengan gemilang menjalankan perannya. Ia berhasil
menggelembungkan utang Indonesia, dan kemudian muncul menjadi salah satu negara
pengutang terkemuka di planet ini. Untuk Januari 2005 saja telah mencapai
US$136,116 juta yang terdiri dari 58,27% pinjaman pemerintah; 38,51% pinjaman
swasta; dan 3,22% dalam bentuk surat berharga (LB-EMP BI, April 2005).
Dari sisi internal, terciptanya akumulasi utang yang menggunung, tentu tidak
terlepas dari segala trik dan manuver yang mengatasnamakan kepentingan rakyat,
yakni peruntukannya mungkin selama ini belum sepenuhnya didayagunakan untuk
kepentingan rakyat atau negara, bahkan bisa saja terjadi kamuflase dalam bentuk
pembelokan alokasi, baik itu untuk kepentingan golongan ataupun untuk
kepentingan pribadi dan menjadikannya sebagai berhala baru, yaitu korupsi.
Dalam menjalankan aksinya, penembak ekonomi tidak saja menciptakan perangkap
korupsi dan kesempatan itu tidak berdiri sendiri. Bersamanya ada juga permainan
duniawi yang nikmat atau bahkan disertai tindakan aksi yang kurang bersahabat.
Dapat dikatakan pekerjaan penembak ekonomi bukanlah pekerjaan seorang yang
'waras' (baca: berlawanan dengan hati nurani) sehingga dia dengan sadar
mengungkapkan secara terbuka ketidakwarasan yang diperankannya dari sang
sutradara. Neokolonialisme baru
Dari wawancara Perkins pada 9 November 2004 dengan kantor berita Democracy Now
di Amerika, ternyata Indonesia memang telah dijadikan target operasi yang
secara sadar atau tidak secara perlahan telah masuk dalam perangkap. Dalam
wawancaranya ia mengatakan, ''It was giving loans to other countries, huge
loans, much bigger than they could possibly repay. One of the conditions of the
loan, let's say a $1 billion to a country like Indonesia or Ecuador, and this
country would then have to give ninety percent of that loan back to a US
company, or US companies, to build the infrastructure''.
Jadi utang yang menggunung itu bukanlah terjadi sebagai suatu kebetulan atau
kecelakaan, ia terjadi akibat akumulasi dari praktik-praktik neokolonialisme
baru yang masuk sejak lama dan puncaknya meledak pada tahun 1997-1998. Mungkin
akar masalahnya adalah pada kegiatan underground economy, baik yang dilakukan
pihak asing maupun oknum domestik, dan akhirnya berujung pada kondisi ekonomi
makro Indonesia yang rentan dari serangan spekulasi. Sayangnya, banyak anak
bangsa yang kurang menyadari akumulasi ini terjadi, bahkan masih tega memancing
di air keruh, baik itu menamakan kepentingan rakyat, bahkan juga memanfaatkan
mahasiswa dan kelompok rakyat tertentu sebagai kendaraan politik mereka.
Pada saat yang sama kita dihadapkan pada proses internal kebijakan publik
pemerintah. Proses yang ditampilkan pemerintah melalui kenaikan BBM adalah juga
sebagai wujud 'neokolonialisme baru terhadap rakyatnya'. Model-model seperti
ini sudah dapat dianggap wajar dan lumrah. Namun dapat dihipotesiskan, wujud
neokolonialisme hanya berganti baju dan ditata lebih apik lagi, dengan tujuan
akhir bagi kemaslahatan bagi rakyat. Namun, sayang dalam praktiknya belum
tampak nyata.
Pemerintah jelas memiliki legitimasi yang kuat untuk menjalankan otoritas yang
ada di tangannya. Artinya, kalau penguasa tidak mau memerhatikan kepentingan
rakyatnya secara kompromistis-logis, pada saat itulah praktik neokolonialisme
pemerintah terhadap rakyatnya tengah berlangsung dengan sah. Kenapa sah? Karena
pemerintah telah mendapat mandat dari rakyat dan terpilih sah secara demokratis.
Lihatlah praktik negara pada tingkat supermikro, rumah tangga misalnya. Apakah
seorang anak dapat dengan sewenang-wenang diusir atau diperlakukan tidak wajar
oleh orang tuanya? Tentu sang anak memiliki hak dan kewajiban, dan itu tetap
melekat walau sekecil apa pun kelak yang ia dapatkan, dia sah menyandang
predikat anak guna mendapatkan hak dan kewajibannya. Dengan alasan pengentasan
kemiskinan, kenaikan harga BBM terpaksa dilakukan pemerintah untuk menutupi
defisit, atau katakanlah menutup kebobolan APBN.
Apakah rakyat (seluruh rakyat, kaya dan miskin, berpendidikan atau tidak),
tidak perlu mendapatkan haknya? Padahal, selaku anak bangsa yang menjadi ahli
waris sumber daya alam yang ada di negeri ini mereka punya hak menikmatinya.
Apakah kompensasi yang dihitung secara njelimet itu dapat menurunkan angka
kemiskinan? Tidak dapat diragukan, output kebijakan publik yang dikemas dari
ide orang per orang itu, pada dasarnya sudah melalui proses pengkajian ilmu
ekonomi secara sophisticated, padahal kita tahu ilmu ekonomi adalah ilmu
andai-andai, jadi alangkah ironisnya kalau nasib rakyat juga turut
diandai-andaikan?
Bagaimana praktik ekonomi yang terjadi di pasar? Apakah benar alokasi biaya
pendidikan dan pengobatan gratis dapat terwujud pada tingkat akar rumput?
Apakah benar itu dapat menurunkan angka kemiskinan? Lihatlah juga, kalau kita
ingin membangun masyarakat madani, kita tidak dapat membuat rakyat hanya
menerima saja (seperti model kompensasi). Rakyat seharusnya tidak diberi ikan
untuk makan, tetapi rakyat seyogianya diberi pancing untuk bisa menjadi
masyarakat madani.
Pemerintah seyogianya harus lebih arif mendengar suara rakyatnya, kepentingan
rakyatnya, bukan mengutamakan kepentingan konsultannya. Sebab, bagaimanapun,
keputusan tetap berada pada pemerintah, bukan berada pada konsultannya. Tidak
jarang kita saksikan, konsultan juga dapat menjadi mitra dalam mengegolkan
kebijakan yang diinginkan pemiliknya. Inikah demokrasi yang kita inginkan?
Harga suatu demokrasi itu mahal, prosesnya perlu melibatkan rakyat, membutuhkan
dana yang bukan sedikit (butuh proses edukasi) agar rakyat dapat melek akan hak
dan kewajibannya, melek terhadap hukum yang melandasi kehidupan berbangsa dan
bernegara, dan juga memahami bagaimana politik praktis dapat bergulir secara
sehat. Sehingga bentuk-bentuk kebohongan publik semakin dapat ditekan.
Jadi jelaslah bagi kita, wujud neokolonialisme, apa pun bentuk dan kemasannya
akan tetap eksis, ia tidak akan pernah mati. Ia akan selalu mengekor kepada
orang/kelompok/penguasa/negara yang memegang kendali. Tinggal bagaimana kita
mampu menatausahakannya, sehingga pola itu tidak semakin memurukkan kita, malah
mengubahnya sebagai pendorong semangat untuk bangkit dari keterpurukan,
sehingga gap yang terjadi semakin tipis! ***
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
