MEDIA INDONESIA
Selasa, 28 Juni 2005
Neoliberalisme dan Kemarahan Sosial
Dita Indah Sari, Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik
SEBENARNYA krisis pokok ekonomi global --terutama di negeri-negeri miskin--
adalah melimpahnya produksi dan menurunnya daya beli masyarakat (over supply).
Krisis inilah yang mematikan sektor riil, dan bukan kematian sektor riil yang
menyebabkan krisis. Krisis tersebut merupakan hasil dari outlook liberalism
dari pasar dunia akibat rendahnya pendapatan masyarakat, spekulasi pasar saham
dan keuangan, menajamnya persaingan antarkelompok kapitalis dalam negeri maupun
antarnegeri-negeri kapitalis. Kelumpuhan ekonomi semacam inilah yang diderita
Indonesia sejak 1997.
Globalisasi neoliberal atau imperialisme sebagai istilah klasiknya, telah
digugat oleh hampir seluruh unsur masyarakat, kecuali dari pemerintah dan tim
ekonominya, serta sejumlah pengusaha besar yang berpartner dengan MNC-MNC yang
sangat diuntungkan sistem ini. Presiden SBY dan mantan Presiden Megawati boleh
saja berbeda tindakan dalam soal melawan korupsi. Namun, dalam hal orientasi
kebijakan ekonomi, keduanya setali tiga uang, yaitu pendukung globalisasi
neoliberal.
Menurut pemerintah SBY (dan juga Megawati), atau menurut doktrin neoliberal,
perusahaan swasta harus dibebaskan dari aneka batasan, hambatan, dan pengawasan
yang dibuat pemerintah. Tarif dibebaskan dan harga tak ditentukan. Modal,
barang, dan jasa leluasa bergerak keluar dan masuk Indonesia. Salah satu
konsekuensinya, areal perdagangan fiktif (saham dan mata uang) meningkat di
pasar dunia. Kapital kemudian lebih tersedot ke pasar ini, dibanding ke
sektor-sektor produktif atau ke pelayanan publik. Ini dijalankan dengan teguh
oleh pemerintah-pemerintah di seluruh dunia, meski angin protes tak kalah
kencangnya bertiup akibat parahnya konsekuensi sosial yang harus dibayar oleh
rakyat miskin.
Pemotongan subsidi pemerintah
Pemberian subsidi, bagi pemerintah pro neoliberal merupakan bentuk intervensi
yang memboroskan anggaran dan mendistorsi pasar, hingga harus dihapus.
Konsekuensi utamanya tentu kehancuran daya beli rakyat. Prof Dr Ascobat Gani
MPH, Kepala Pusat Kajian Ekonomi FKM UI, menyatakan pencabutan subsidi BBM
adalah salah satu pemicu kasus busung lapar dan gizi buruk, karena rakyat tak
mampu lagi membeli bahan-bahan pokok yang kian mahal. Kasus gizi buruk sendiri
menurut Bappenas telah muncul sejak 15 tahun terakhir, dan sejak 2002 hingga
kini telah memuncak menjadi 8% dari total jumlah balita di Tanah Air, yang
berakar pada kemiskinan.
Subsidi untuk listrik, telepon, BBM, dan gas juga tidak dianggap sebagai basis
bagi industrialisasi dan modernisasi. Akibatnya, sektor-sektor menengah-kecil
gulung tikar karena tak kuat bersaing di tengah melangitnya biaya produksi.
Sedikitnya 4 juta unit UKM telah menjadi tumbal krisis, menurut data
Kementerian UKM. Kehancuran perusahaan menengah dan kecil inilah yang kemudian
menyumbang tingkat pengangguran hingga 40 juta orang sejak 1997. Produktivitas
dan inisiatif rakyat untuk bertahan hidup dalam alam neoliberal dilumpuhkan.
Liberalisasi perdagangan
Dari negara eksportir gula terbesar dunia setelah Kuba di tahun 1930-an, kini
Indonesia adalah juara kedua importir gula terbesar setelah Rusia. Jatuhnya
harga gula lokal akibat industri gula yang rendah produktivitas serta tarif
masuk yang murah, telah membuat petani tebu menjerit karena rugi jutaan rupiah
per hektare tanahnya. Pemerintah berdalih, tarif diturunkan agar mengurangi
penyelundupan. Namun ini dua hal yang berbeda, karena pemberantasan
penyelundupan ialah pertarungan di wilayah hukum dan birokrasi, yang tak bisa
dibarter dan bukan harus dengan membangkrutkan petani tebu dalam negeri.
Skala liberalisasi perdagangan terus meluas. Pemerintah SBY berencana
menandatangani kesepakatan penghapusan 8.000 item tarif produk China bulan Juli
nanti di Beijing, termasuk produk-produk agroindustri.
Privatisasi
Menneg BUMN Sugiharto menyatakan belum lama ini bahwa dari total aset BUMN
tahun 2003 senilai Rp1.163,6 triliun, perolehan laba sangat kecil, hanya Rp25,6
triliun. Tidak efisiennya pengelolaan menjadi sumber utama kecilnya keuntungan.
Penyehatan dan peningkatan efisiensi BUMN menjadi solusinya, termasuk lewat
merger sejumlah BUMN dan privatisasi sejumlah lainnya.
Namun privatisasi sebagai jalan keluar untuk menyehatkan BUMN lebih merupakan
sebuah argumen untuk membenarkan tindakan menjual aset negara. Beberapa yang
telah diprivatisasi ternyata BUMN sehat dengan laba yang stabil, seperti Telkom
dan Angkasa Pura. BUMN lain yang masih 'sempoyongan' pun disehatkan dulu
sebelum dijual, lewat penyuntikan puluhan triliun uang rakyat melalui program
BLBI dan obligasi rekapitalisasi senilai 650 triliun rupiah. Privatisasi,
revitalisasi, atau apa pun istilahnya, sesungguhnya merupakan eufemisme dari
penggadaian aset-aset negara yang menguasai hajat hidup orang banyak. Rakyat
kemudian dipaksa memikul dampaknya, dengan membayar lebih mahal berbagai bentuk
fasilitas dan pelayanan publik yang telah dikomersialkan ini. Publik kehilangan
jaminan untuk membeli komoditas dan jasa vital dengan harga murah.
Eufemisme ini semakin absurd saat Sugiharto menambahkan bahwa prioritas
pemilikan saham BUMN yang diprivatisasi adalah pada para karyawan BUMN itu
sendiri. Meskipun dalam praktik bisa saja karyawan ikut membeli saham, namun
mereka tidak akan mungkin meraih posisi sebagai pemilik saham mayoritas yang
dapat mendrive kebijakan BUMN itu. Penghasilan mereka jelas tidak memungkinkan
para pekerja itu bertransformasi menjadi pemilik modal. Pihak yang paling siap
untuk membeli BUMN ialah pemodal internasional, seperti ditunjukkan oleh George
Soros saat membeli Bentoel dan Astra.
Jalan keluar
Dampak dari kebijakan ekonomi neoliberal amat luas, mencakup seluruh aspek
kehidupan umat manusia di semua negara. Dengan menetapkan kebijakan ini sebagai
orientasi pembangunan ekonomi, pemerintah SBY menempatkan rakyat pada posisi
semakin sulit.
Kita menuntut keberanian pemerintah untuk mengoreksi keputusan-keputusan
ekonomi yang telah mereka buat. Proteksi terhadap industri dalam negeri harus
ada, berupa penentuan tarif, pemberian subsidi dan pembatasan impor. Sikap ini
sudah pasti akan menimbulkan reaksi dari negeri-negeri yang merasa dirugikan.
Tindakan Hugo Chavez yang menentang kesepakatan NAFTA yang merugikan rakyat
Venezuela patut menjadi contoh. Atau pemerintah Vietnam yang bertindak sangat
selektif terhadap sektor-sektor yang akan diliberalisasi.
Rakyat berdiri di belakang Soekarno saat ia menolak kolonialisme ekonomi.
Rakyat Argentina juga mendukung presidennya saat menyatakan tak mampu membayar
utang kepada kreditur asing di tahun 2002. Rakyat Indonesia akan bersikap sama
terhadap SBY jika berani melakukan hal-hal ini. Namun jika pemerintah tetap
menolak bertindak mandiri dan merdeka, kemiskinan, busung lapar, dan
pengangguran akan menjadi sumber utama ledakan kemarahan sosial terhadap
SBY-JK.***
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
