http://www.sinarharapan.co.id/berita/0506/29/sh04.html



Rp 253 Miliar Jatah Korban Tsunami Raib 


Banda Aceh, Sinar Harapan 
Koordinator LSM Solidaritas Masyarakat Antikorupsi (Samak), J Kamal Farza 
mengatakan Rp 253,803 miliar untuk jatah hidup pengungsi korban tsunami 26 
Desember 2004 sampai sekarang tidak diketahui disimpan di mana. "Gubernur Aceh 
Azwar Abubakar lebih sibuk urus kampanye terselubung menghadapi pilkada 
daripada mengurus kelangsungan hidup korban tsunami," ungkap Kamal kepada SH, 
Selasa (28/6), di Banda Aceh.


Aktivis yang ikut membongkar kasus korupsi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam 
(NAD) nonaktif Abdullah Puteh ini menuturkan, pemerintah sudah mengalokasikan 
anggaran Rp 1,257 triliun untuk makanan pengungsi. Sedangkan untuk jatah hidup 
bagi 515.422 pengungsi dialokasikan Rp 293 miliar dengan dana yang disalurkan 
Rp 38,197 miliar. Artinya, ada sisa Rp 253,803 miliar dana jatah hidup 
pengungsi korban tsunami. "Azwar menyebutkan setiap bulan pemerintah menyiapkan 
Rp 45 miliar untuk jatah hidup hanya sebatas angin surga saja," lanjut Kamal 
yang ikut eksodus ke Jakarta ketika di NAD diterapkan status darurat militer 
itu.


Dia mengakui, meskipun dana yang diterima pengungsi sangat kecil yaitu Rp 
3.000/jiwa/ hari, namun faktanya korban menerima jumlah yang jauh lebih kecil, 
bahkan ada yang belum menerima sesen pun. Misalnya di Kabupaten Simeulue, jatah 
hidup yang dibagikan hanya Rp 18.000 jiwa/bulan dan di Pidie Rp 
74.000-75.000/jiwa/bulan. Sedangkan di Lhokseumawe, Aceh Utara, jatah hidup 
diganti dengan beras 4 ons/hari. Di beberapa kecamatan di Banda Aceh, pengungsi 
baru menerima Rp 90.000/keluarga, bahkan ada kecamatan yang tidak pernah 
menerimanya. "Rakyat menjadi korban tsunami kedua karena pemerintah tidak 
peduli," tegas Kamal yang ketika tsunami kehilangan keluarganya itu.
Kamal meminta kepada pelaksana tugas Gubernur Aceh untuk menjelaskan secara 
transparan penggunaan dana jatah hidup tersebut, dengan mengumumkannya di media 
massa cetak. Ia juga mengharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar 
proaktif menyelidiki penyelewengan pengelolaan dana tanggap darurat Aceh, 
termasuk dana jatah hidup baik yang dikelola pemerintah provinsi maupun 
pemerintah kabupaten/kota. Soal penyaluran jatah hidup yang tidak sampai kepada 
warga juga dialami oleh Haris, warga Banda Aceh. 

"Saya hanya terima sekali yakni Rp 90.000, setelah itu tidak ada lagi," katanya 
kepada SH, Selasa (28/6). 
Sementara itu, juru bicara Dinas Sosial NAD, Burhanuddin, menyangkal pihaknya 
memotong jatah hidup tersebut. Dia menegaskan dana jatah hidup ditransfer ke 
rekerning setiap warga. Walaupun demikian, peluang pemotongan bisa terjadi di 
tingkat kabupaten atau kecamatan. "Kami akan mengirimkan tim untuk memeriksa 
isu tersebut," jelas Burhanuddin kepada SH, Selasa (28/6). (zal)




[Non-text portions of this message have been removed]



***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


Kirim email ke